;Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;TH STV OIG, BH) pn n nanan nnn nnn nnerPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Tri S@tyONO, SH. ; nn2 ne nae nnn en nnn nnn nee nee nnnPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il, JalanM.T.

Bahwa selanjutnya sejak Penggugat mendapat promosi sebagai Kepala SubBagian Hukum dan Humas di PGN, hubungan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tidak lagi harmonis, seringkali dan terus menerus diwarnaidengan pertengkaran serta percekcokan, sehingga tidak ada lagi harapan untukhidup rukun kembali di dalam sebuah rumah tangga.

gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.

Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian

., Kepala Subbagian Bantuan HukumIIA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DEWI SRI, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIICBiro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KOGSOSPOL SIREGAR, SH., MH., Kepala Subbagian Bantuan HukumIID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KURDI, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informal

., NIP.196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulaiAKHIR BULAN MARET 2010 (obyek sengketa) tersebut telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan kepentinganPenggugat ; 22222 222222 nn nnnBerdasarkan uraianuraian tersebut

;NIP : 1964092019903 1002;Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d; Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakatBAUK Universitas Negeri Manado; Unit kerja : Universitas Negeri Manado; Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3 Lampau Waktu : a Penggugat pada butir 14 gugatan mendalilkan : bahwa pada tanggal 14 Mei 2014Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UniversitasNegeri Manado

I, Golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat BAUKUniversitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;b Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 yangterakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya

asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 3617/PT08.H15/ C/1990 tanggal 30Agustus 1990 Pengankatan CPNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA;2 Bukti P p) : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Institut Keguruan danIImu Pendidikan Manado, No. 4809a/PT08.H/ C/1991 tanggal 28 November1991 tentang Pengangkatan PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA; 3 Bukti P a3 Foto copy dari copy, Keputusan Rektor Universitas Negeri ManadoNo. 3312/H41/KP/2008, tentang Pengangkatan Kepala Subbagian

FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 22222 nn on nnn nn nnn nnnDJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222 ooo neon nn nn nnn nn nen ee nnnBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnnAHRUL

Nip. 500105855 Penata MudaTingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala SubBagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demaksebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan BupatiDemak Nomor : 888/305/2009; Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah KabupatenDemak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan SuratNomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan HukumanDisiplin; 10.li.12.Bahwa dalam SK.

., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;9. DEWI SULAKSMINIJATI, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Keberatandan Banding I Kanwil DJP Jakarta Khusus; Hal. dari 21 hal. Put.

,Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; VINNA DIEN ASMADY PUTRI, S.H., Pelaksana SubdirektoratBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;WIDYA MAYA KARTIKA, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;HERY SUTRISNO, S.E., M.M., Account Representative padaSeksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Penanaman ModalAsing Empat; Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan

SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;Nama : Mathias Lukuaka,SH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;5. Nama : Imanuel Maiateng, SH, Jabatan Kepala SubBidang Pembinaan dan Pengawasan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;6. Nama: Dialemba S.

., Staf SubBagian Wilayah I pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri.7 MAULIDIA NOVITA, S.H., Staf Sub BagianWilayah II pada Biro Hukum Kementerian DalamKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor7 Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/3083/Sj, tertanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebutSCDAGAL 0... eee eee cece cence eee eeneeeeeeeeesTERBANDING;II. M.

., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai, beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01,Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggra Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 201 9;Halaman 1 dari9 Halaman, Putusan Nomor : 212/B/2019/PTTUN.SBYSelanjutnya

Luhulima, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, Taty H. Rahareng, SHjabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, M.

Irwan Syah, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon dan Candro Aitonam, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, sebagai Turut Terbanding semula TergugatIV;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 79/PDT/2021/PT AMB26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Berkas perkara

., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;SRIWATI, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumDitjen PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan;DONY SETIAWAN SEPTINO, S.T., M.T., JabatanKPengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali,Nusa Tenggara, dan Maluku; MARADONA PURBO SISWOYO, S.HuT., JabatanKeapla Sub Bagian Pertimbangan dan AdvokasiHukumDitjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 10/ B/ 2020 / PT.TUN.JKT10.

Surat Pernyataan Penggugat,tanggal 25 Juni 2007 (sesuaidengan aslinya) ; T35.Photo copy Berita Acara PengambilanSumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor2592.28/K8.R/KP/2010, tanggal 3November 2010 (sesuai dengan aslinya) ; T36.Photo copy Surat Tugas Penempatan KerjaNomor 0362/PL1.R2/KP/2015, tanggal 8April 2015 (sesuai dengan photoCOPYIYA) 5 nesennn nao eee n nen eene eens T37.Photo copy Surat Nomor 292/PL1.EL/KP/2015, tanggal 21 April 2015(sesuai dengan aslinya) ; T38.Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian

Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 254/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 27 Mei 2015(sesuai dengan photo copynya);T44. Photo copy Surat Nomor 482/PL1.EL/KP/2015, tanggal 24 Juni 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T45. Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 320.1/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 1 Juli 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T46. Photo copy Rekapitulasi KehadiranPenggugat (Bulan Januari s.d.

Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur;3. ZAKARIA AHMAD EDI,S.H.M.H. JabatanKepala Sub Bidang Hukum dan Tata NaskahKepegawaian pada Bidang BadanKepegawaian dan PengembanganSumberdaya Manusia Kabupaten LombokSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut j....Telah membaca ;Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBYHalaman 2 dari 9 Halaman1.

pasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukanupdate bayar pada SIM (System Informasi Menajemen) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab DONATUS SALAMANANG PGLDONATUS (terdakwa) bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian

mukapasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan updatebayar pada SIM (System Informasi Management) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab Terdakwa CARLO EKOWIDOYOKO H.P bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian

mukapasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan updatebayar pada SIM (System Informasi Management) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab DONATUS SALAMANANGPGL DONATUS bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur; dan3.

., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenKePaNiaing jress2snssscceeses ern cceeeee re nccemeenncceeseens4. ARI AFRIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ; dan5.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kalasuge Kec. TabukanUtara Kab. Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kaluwatu Kec. ManganituSelatan Kab. Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kalasuge Kec. TabukanUtara Kab. Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kampung Sesiwung, Kec.Manganitu Kab.Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBK Kampung Sesiwung Kec.Manganitu Kab. Kepl.