Ditemukan 504 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 923/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon X Termohon
10 — 3
10 — 3
bukti P.2 yang merupakan kartuidentitas Pemohon dan terbukti berada dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaKabupaten Madiun demikian juga Termohon sesuai pengakuannya dan jugarelas yang disampaikan yang bersangkutan yang berkaitan dengan identitasbenar telah berada dalam kompetensi relative Pengadilan Agama KabupatenMadiun, demikian juga kewenangan mengadili perkaranya merupakankompentensi absolud Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai talak (permohonan ijinmenjatuhkan taak
Register : 16-01-2009 — Putus : 19-02-2009 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 21/ Pdt. G/ 2009/PA.Pkl Tanggal 19 Februari 2009 — PENGGUGAT
TERGUGAT
26 — 5
26 — 5
dengan tidak lagi mempedulikan Penggugatsebagaimana maksud pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jopasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apalagi sekarangTergugat sudah menjalin cinta dan bahkan hidup bersama dengan wanita lainbernamaWANITA sunnnnnn nnn nenMenimbang, bahwa pelanggaran taklik taalak dapat dijadikan alasan gugatcerai harus memenuhi unsurunsur (1) Tergugat mengucapkan sighot taklik talaksetelah akad nikah , (2) Tergugat melanggar bunyi sighot taklik taak
Register : 02-11-2012 — Putus : 07-12-2012 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 2855/Pdt.G/2012/PA.Slw Tanggal 7 Desember 2012 — PEMOHON Lawan TERMOHON
11 — 11
11 — 11
Member jin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan taak satu 1oji terhadapTermohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan A gama S hwi;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara mi sebesar Rp. 271.000, ( Duaratus tuyuh puluh satu rburupiah ); Demikianlah putusan ini dyatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Slawi pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 M. bertepatandengan tanggal 23 Muharam 1434 H., oleh Drs. H. BAJURI MUSTOFA, SH..
Register : 03-09-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 2789/Pdt.G/2013/PA.BL Tanggal 3 Desember 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
11 — 2
11 — 2
Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03September 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama BlitarNomor : 2789/Pdt.G/2013/PA.BL mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat telah dinikahi tergugat dihadapan pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) pada tanggai 7 Juni 1993, sebagaimana tercatat dalamKUTIPAN AKTE NIKAH NoXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKec.XXXXXXX KabBltar.Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat juga mengucapkn ShigotTa'lik Taak
Register : 09-10-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1326/Pdt.G/2015/PA.Kra Tanggal 7 Januari 2016 — PEMOHON dan TERMOHON
15 — 1
15 — 1
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap siCarG TAAK NACI fn=== nnn nnn nnn nnn nnn nmnennnnnnnanmnnnnannnmnnnannmnnmmnnmnananmmmmnnmnnsmmt nmin2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;"2"203. Memberi izin kepada Pemohon (SURATNO bin MARTODIYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISTARIYAWATI binti PARIYO) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar 5 2222222 n nnn nn nnn nen nee4.
Register : 09-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/TUN/2014 Tanggal 26 Februari 2015 — YULIANUS PALANGIRAN, SE VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MARJAKI;
62 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagianyaitu kekuasaan negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) dankekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasinegara (Taak Vervulling ) atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi ; bahwa sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik Khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat(1) dijelaskan / diuraikan apa yang
Register : 08-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 806/Pdt.G/2020/PA.Bjr Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 11
31 — 11
Menjatuhkan Taak Satu Tergugat terhadap Penggugat;3.
Register : 23-02-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan PA KETAPANG Nomor 78/PDT.G/2011/PA.KTP Tanggal 12 April 2011 — BE'AH BINTI BASIR Vs ABDOR RAJAK BIN UJANG SAIDI
12 — 1
12 — 1
Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibaratdalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikutAPA 249 bl te Yoo taaK) Ses a >lSo 2U >So Uowloiy aleArtinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untukmenghadap di persidangan, sedangkan orang tersebuttidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasukorang dholim dan gugurlah haknya ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang undang Nomor 3
Register : 06-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PA SOA SIO Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.SS Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 13
17 — 13
Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untukmembayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi selaku istri sebesar Rp 6.000.000,(enam juta rupiah)secara tunai pada saat ikrar taak diucapkan oleh PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksaperkara ini;7.
Register : 09-11-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 26-06-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 4626/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 29 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
Menjatuhkan taak satu bain sughra Tergugat (Yose Rizal Anwar binHasan Basri) terhadap Penggugat (Melinda Hendarsih binti Tamri);3.
Register : 01-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 1221/Pdt.G/2016/PA.Pwk Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 2
30 — 2
Menjatuhkan taak .a:u ba,n sugra dan Tergugat (Tergugat) erhadap Perggugat (Penggugat)I3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan sanar:putusan n seteah mempunyal kekuatan hukum yang tetap kepada Pegav Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikac, Kabupaten Purwakarta clan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta untukdicatat dalam register yang ielah disediakan untuk itu;4.
Register : 19-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PA WONOSARI Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Wno Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
9 — 0
9 — 0
belum memperoleh keturunan ; Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan TergugatDenStatu S CU ayes eee eterna eee innit ciecuen eerie Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal, sudah 1 tahun Tergugat sudah tidak pernahdatang ke rumah Penggu gat;" Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakomunikasi lagl; 7 7222 son nee nnn nnn encore ne Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat danT6fgU Gal Hani N TAaK
Register : 19-06-2012 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2012/PTUN-SMD Tanggal 17 Oktober 2012 — UMAR H. IBRAHIM melawan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
108 — 26
108 — 26
faktafakta hukum diatas,maka pada tanggal 13 Jum 2012 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 171.3.2.444784 Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Malinau ; Bahwa berdasarkan pada uraianuraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, makaTergugat perlu menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara,dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negaradalam bidang politik (Taak
Stelling) dan kekuasaan negara dalam menjalankanatau melaksanakan administrasi negara (Taak Vervulling atau lebih dikenalsebagai Bestuur gebied zaken/Lapangan Administrasi ; Halam 10 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMD bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan / diuraikan apa yangdimaksudperselisihanpartaipolitik yang dikaitkan
Register : 02-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA MUNGKID Nomor 732/Pdt.G/2014/PA.Mkd Tanggal 18 Agustus 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7 — 3
7 — 3
Menyatakan jatuh Taak satu Bain Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX)terhadap Penggugat (KXXXXXXXXXXXXKXX ).3.
Register : 12-02-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 17-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 17
15 — 17
Menjatuhkan taak satu Tergugat kepada Penggugat;Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Cbn3.
Register : 05-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA SIDIKALANG Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Sdk Tanggal 1 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 7
73 — 7
Dan atas perbuatan dan perilkauTergugat tersebut, Pengugat tidak ridha dan bersedia membayar uangiwadh sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) yang telah nytamelanggar sighat talik taak poin 2,3 dan 4 yang diucapkan Tergugatsaat akad nikah. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telahmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;12.
Register : 28-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Tmg Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,-( enam ratus ribu rupiah); yang dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar taak;
2.3.
Register : 03-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 836/Pdt.G/2018/PA.ME Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Tergugat rekonvensiterhadap jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekanvensi tersebut harusberalasan;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensitersebut d/ atas telah dibuktikan dengan alat bukti surat (P 2) berupa Slip Gajidari perusahaan tempat kerja Tergugat Rekonvensi, maka MAjelis Hakim cukupmerujuk Kemampuan Tergugugat Rekonvensi sesuai dengan PenghasilanTergugat Rekxonvensi tersebut;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan Kewajiban bekas suarmikepada bekas istri apabila terjadi cerai taak
Register : 21-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PA KUDUS Nomor 0679/Pdt.G/2013/PA.Kds Tanggal 24 September 2013 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
hati minta diceraikan dari Tergugat;8 Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukangugat cerai terhadap tergugat dengan alasanalasan sebagaimana tersebut dalam pasal116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu; suami melanggar taklik talak;Berdasar alasan /dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi;1 Mengabulkan gugatan Penggugat:2 Menetapkan jatuh taak
Register : 31-03-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 30 Juni 2015 — YULISMAN, SH VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN
43 — 35
43 — 35
Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima, karena Objek Sengketa dalam perkara A Quo merupakan tindakan Tergugatyang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkan surathalaman 9 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUNPLGKeputusan Tata Usaha Negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannyadalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (taak vervulling)saja, tetapi juga dalam rangka menjalankan
kekuasaannya atau kewenangannya yangberisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (taak stelling).
PTUNPLGMenimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam jawabannyapada pokoknya adalah sebagai berikut;1.Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima, karena objek sengketa dalam perkara a quo merupakan tindakanTergugat yang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkansurat keputusan tata usaha negara tidak hanya dalam rangka menjalankankekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahansaja (taak