surat pengaduan Kepada Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.yang beralamat di Jl.Sulthan Thaha No.3 MuaraBulian Kabupaten Batang hari (Bukti P.7) ;Bahwa menindak lanjuti surat pengaduan perselisihan hubungan industrial tersebut,Dinas Sosial dan Tenaga kerja kabupaten Batang hari telah melakukan klarifikasidengan memanggil penggugat dan tergugat ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Batang hari , dan kemudian telah beberapa kali melakukan sidang mediasimelalui perundingan Tripartit

Bahwa pada perundingan Tripartit ke tiga tertanggal 15 Oktober 2012, Penggugat telahmengajukan Tawaran Tuntutan terhadap hakhak penggugat yang seharusnya diterima,dikarenakan belum dibayar oleh Tergugat selama 15 (lima belas) Tahun Penggugatbekerja dengan Tergugat, yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat yaitu sebesar : Rp.309.776.874.

Hari tertanggal 29 Oktober 2012,dikarenakan penggugat merasa tidak sepadan dan masih banyak hakhaknya yangseharusnya juga dihitung dan dibayarkan oleh Tergugat yang dimasukkan didalamkompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja dan penggugat tetap padapendiriannya supaya hakhaknya dibayarkan sesuai dengan aturan perundangundangan yang ada, atau apabila ada kesepakatan yang tidak terlalu merugikanpenggugat ;16.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya17.Tripartit

27 Juli 2012,yang diberi tanda P5 ;5 Asli Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 7 Agustus2012, yang diberi tanda P6 ;101112131415Foto copy surat dari Advokat/Penasehat Hukum Hefzi kepada KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Batanghari, No.52/ADV.HR/SK.Pid/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, perihalPengaduan Mengenai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telahdilakukan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang MuaraBulian, yang diberi tanda P7 ;Asli Risalah Perundingan Tripartit

, tertanggal 30 Agustus 2012 , yangdiberi tanda P8;Asli Risalah Perundingan Tripartit, tertanggal 8 Oktober 2012, yangdiberi tanda P9 ;Asli Risalah Perundingan, tertanggal 15 Oktober 2012, yang diberi tandaP10;Asli Risalah Perundingan, tertanggal 22 Oktober 2012, yang diberi tandaP11.1;Foto copy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial antara PT.Bank Jambi dengan Hefzi, tertanggal 22 Oktober2012, yang diberi tanda P11.2 ;Foto copy Tuntutan Total Pesangon Dan Hakhak yang ditanda

Hasilnyaperundingan bipartit tersebut pada intinya tidak tercapai kesepakatandan untuk selanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/ mediasi melaluiMediator Hubunan Industrial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kolon Progo;Bahwa berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangM@NY ELAN fxHesssseee ene eceeee essen enineenemene nee enentneeeemenenenGugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan

menimpaAlmarhum Aman Rayudi sehingga meninggal dunia, setelah beberapa haripihak ahli waris dari Almarhum Aman Rayudi datang menemui pihak organisasiuntuk mengadukan Tergugat karena adanya ketidak sepahaman antara pihakpenggugat dengan pihak Tergugat, pihak Penggugat mengadukan hal tersebutkepada induk organisasi (DPC F KAMIPARHO) SiantarSimalungun sesuaidengan mekanisme yang berlaku, kuasa Penggugat berusaha menyelesaikandengan cara bipartit namun hasilnya dead lock, selanjutnya diselesaikandengan cara tripartit

,dan Audrin Vicitria, SH;Dalam sidang tripartit Tergugat tetappada pendiriannya untuk membayar THRKeagamaan Islam 1429 H tahun 2008sebagai berikut:Tergugat akan membayarkan THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 kepadaperwakilan para Penggugat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribuRupiah);111213Pendirian Tergugat menginginkan proseshukum perselisihan mengenai THRKeagamaan Islam 1429 H tahun 2008melalui Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kota Pangkalpinang;Pendirian

para Penggugat menuntutTergugat untuk memenuhi kewajibannyasesuai PerNo.04/MEN/1994 sebesar 1(satu) bulan upah berdasarkan UMKKota Pangakalpinang tahun 2008 sebesarRp1.120.000,00 (satu juta seratus duapuluh ribu Rupiah);Akhirnya sidang tripartit yang sangat alotmenghasilkankesepakatan sebagaiberikut:Tergugat bersedia memberikan pinjaman uang dan pembayaran THR KeagamaanIslam 1429 H tahun 2008 sebagai berikut:Tergugat memberikan pinjaman ditambah THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008dengan jumlah

Namun perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan diantarakedua belah pihak;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuatkesepakatan bersama, maka Para Penggugat menempuh upaya mediasi(Tripartit) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan,akan tetapi tetap saja tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat danTergugat.

Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Para Penggugatsebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upayapenyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Tripartit tidak tercapaikesepakatan, maka untuk mempertahankan hak dan kepentingan ParaPenggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini kePengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya gunamemberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat;13.

peraturan perundangundangan.Dengan demikian, Tergugat secara sengaja dan sadar memutus hakPenggugat untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan sesuaidengan kontrak Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang telahditandatangani;Bahwa berdasar peristiwa diatas, Penggugat telah meminta untukdilaksanakan bipartit, agar persoalan ini menemukan solusi terbaik antarapenggugat dan tergugat, akan tetapi proses bipartit tidak mencapalkesepahaman antara Penggugat dan tergugat, sehingga dilanjutkankeproses Tripartit

Pada proses tripartit inipun tidak tercapai kesepahaman (deadlock) antara Penggugat dantergugat, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lombok Barat mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor:560/413/DisnakerLB/VIII/2020 Agustus 2020;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terangperbuatan Tergugat yang merumahkan Penggugat secara sepihak dengantidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2020sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerjasecara

Penggugat jelas merupakanPHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga paraPenggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara bipartit tetapi tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikan masalah makapada tanggal Mei 2011 para Penggugat mengajukan perkaranya ke instansi yangberwenang dalam ketenagakerjaan yang dalam hal ini Dinas Tenagakerja danTransmigrasi Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara tripartit

(vide Pasal 8UU Nomor 2 Tahun 2004);Bahwa penyelesaian secara tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 14 Juni2011 Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan SuratAnjuran No.560/1318/DTKTR/2011 hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan paraPenggugat tidak bersalah, namun baik terhadap Pesangon, Penghargaan Masa Kerja danPengganti Perobatan yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat belum dapatdilaksanakan kedua belah pihak;Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor

tetap membayar hakhak Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundingan secaraBipartit pada tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 2 November 2012namun dalam Perundingan Bipartit tersebut antara Penggugat dan Tergugattidak tercapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 20 November 2012,Penggugat kemudian mencatatkan perselisihan hubungan industrialtersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten(Dinsosnakertran) Mimika untuk dilakukan upaya penyelesaianperselisihan secara Tripartit

beberapa kali memberikan tindakan disiplin sebagai bentukpembinaan terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap sajamengulanginya, bahkan pada tanggal 22 Agustus 2012 melakukan lebihdari 1 (satu) pelanggaran kerja sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalah PHK;Bahwa sebaliknya Tergugat tidak menerima anjuran Mediator tersebut,sehingga tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial antara Penggugat dan Tergugat pada tahap tripartit

(Bukti P12)Setelah dikeluarkannya Surat tersebut, maka PENGGUGAT melaluiKuasa Hukum Husendro & MRekan mendaftaran ke TahapanPenyelesaian Perselisihan berikutnya yaitu Tripartit.Dalam prosespenyusunan Berkas pengajuan Tripartit, Kuasa Hukum Husendro &Rekan dikonfirmasi oleh Direktur Utama agar bisa bertemu antaraManajemen dengan yang ter PHK sepihak dalam kapasitas atasan danHalaman 8 dari 62 Putusan Nomor 265/Padt.SusPHI/20 18/PN.Badqg.16.fhbawahan atau Orang Tua dan anaknya tanpa dihadiri kuasa

) antara Manajemen PT Pos Indonesia dengan Serikat PekerjaPos Indonesia, namun karena Fadhol Wahab dan AdangSukaryaberdomisili di Jakarta, sedangkan Deni Sutarya dan RahmatFajar berdomisili di Bandung, maka arahan dari Disnaker Bandung agarKantor Pengacara Husendro & Rekan mendaftarkan Penyelesaianperselisinan Hubungan Industrial ini (Tripartit) ke Kementrianketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dikarenakan yang memberikan Kuasaberbeda

Bahwa dari Awal PHK Tangal 22 Agustus 2017 sampai kepadapertemuan kelima Perundingan Tripartit, dan melakukan upaya Gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial, PARA PENGGUGAT yang di PHKSepihak tidak pernah menerima pembayaran Gaji dan hak normatiflainnya, padahal sesuai Undangundang Ketenagakerjaan sebelumPengadilan Hubungan Industrian memutuskan sah dan tidaknya PHKtetap yang di PHK harus diberikan gaji.

DENI SUTARTA) yang telah menandatangani draftPerjanjian Bersama sebagaimana draft Perjanjian Bersama tanggal 11Oktober 2017 (TI16) namun kemudian ternyata PARA PENGGUGATberubah pemikiran menolak draft Perjanjian Bersama tersebut (TI16).14.Masih terhadap posita gugatan angka 13 disampaikan jawabanterhadap proses Tripartit Pada Pertemuan Pertama, mediatormenawarkan upaya damai. Pada Pertemuan Kedua, PARAPENGGUGAT menolak untuk berdamai.

Selain itu, kami menilai terdapat itikad baik dari PARA PENGGUGATuntuk melaksanakan Anjuran dari pihak Kementerian Tenaga Kerjadalam perundingan Tripartit. Alinalin melaksanakan anjuran dalampenyelesaian tripartit, PARA PENGGUGAT malah menarikTERGUGAT II dalam penyelesaian melalui gugatan PHI.e.

Bruno Hassonselaku Chief Executive Officer / Direktur Utama yang pada intinyamenginformasikan secara persuasif bahwa antara Penggugat danTergugat telah dilakukan proses perundingan secara Tripartit terkaitadanya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat kepada Penggugatdi Sudin Nakertrans,olehkarenanyaPenggugat berharap Tergugat dapat memenuhi SuratAnjuran dari Sudin Nakertrans tersebut demi untuk menghindaripermasalahan ini semakin berlarut dan menghindari adanya tuntutanhukum

bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Bahwa kemudiandikarenakan permasalahan ini semakin berlarutlarutakibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikanperselisihan PHK mulai dari tahap Bipartit atau Tripartit

Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama prosespenyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejakbulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 (Proses Bipartitdan Tripartit) sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 151 ayat (2)dan ayat (3) Jo.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama prosespenyelesaian Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat sejakbulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 (Proses Bipartitdan Tripartit) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2)dan ayat (3) Jo. Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaansecara sekaligus dan tunai, yaitu sebesar:Halaman 9 dari 35 hal.

Bahwa Gugatan Penggugat ternyata sangat keliru dalam menariksubyek hukum masuk ke dalam perkara a quo (PLURIUM LITISCONSORTIUM), hal ini dikarenakan seharusnya subyek hukum yangmelakukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannyaadalah Penggugat yang telah melalui rangkaian penyelesaianperselisinan industrial yaitu Bipartit dan Tripartit, akan tetapi padakenyataannya penggugat XIV sampai dengan Penggugat XIX belumpernah melakukan mediasi Bipartit dan Tripartit namun oleh DinasTenaga Kerja

Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalam anjuran yangseolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai dengan PenggugatXIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit, sehingga sudahselayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.Page 45 of 127Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tersebutadalah sangat Prematur hal mana menurut Undangundang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian HubunganIndustrial pasal 83 (1) yang secara tegas mengatur Pengajuan gugatanyang tidak

Bahwa Penggugat XIII dalam proses mediasi Tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas TenagaKerja Kota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIII untukberkirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegaradalam hal penyelesaian sengketa ketenagakerjaannya.Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikantersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut

Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalam anjuran yangseolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai dengan PenggugatXIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit, sehingga sudahselayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.2.

Copy BA klarifikasi baru. diberikan oleh Tergugatkepada Penggugat telah berupaya isi redaksinyaterutama hal dan Ill ;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 dalam pertemuanTripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten SidoarjoPenggugat mengajukan keberatan atas SK PHK yang didasarioleh BA klarifikasi yang telah dimanipulasi oleh Tergugat ;Bahwa dalam pertemuan tripartit tanggal 30 Juni 2008disepakati untuk diadakan klarifikasi ulang antaraPenggugat dengan Tergugat di Kantor Tergugat pada tanggal 6Juni 2006 ;

Bahwa, Gugatan Penggugat I premature yaitu belum waktunya untuk diajukanmelalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,karena perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat I belum diselesaikan melaluiperundingan Bipartit dan Tripartit sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial berdasarkan bukti dan alasan sebagai berikut:1.1.18Bahwa, berdasarkan buktibukti yang ada telah membuktikan

untukmengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat I harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Jawaban atas Gugatan Penggugat II;Dalam Eksepsi;1.Bahwa, Gugatan Penggugat II premature yaitu belum waktunya untuk diajukanmelalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,karena perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat II belum diselesaikan melaluiperundingan Bipartit dan Tripartit

gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat II harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Jawaban atas Gugatan Penggugat III;Dalam Eksepsi;Is20Bahwa, Gugatan Penggugat III premature yaitu belum waktunya untuk diajukanmelalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,karena perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat III belum diselesaikanmelalui perundingan Bipartit dan Tripartit

untukmengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat III harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Jawaban atas Gugatan Penggugat IV;Dalam Eksepsi;1.Bahwa, Gugatan Penggugat IV premature yaitu belum waktunya untuk diajukanmelalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,karena perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat IV belum diselesaikanmelalui perundingan Bipartit dan Tripartit

Bahwa, terhadap permasalahan Perselisihan hubungan Industrial tersebuttelah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarahkekeluargaan baik secara bipatrit dan Tripartit, namun upaya yang dilakukanitu Sama sekali tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada jalan lain bagiPengugat selain mengajukan gugatan perselisihan hubungan Industrial yangdisertai sita jaminan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dikarenakan keberatan terhadap PutusanAnjuran MediatorDinas

Gatot SubrotoLarangan Kecamatan Candi Kab.Sidoarjobeserta barangbarang bergerak lainnya yang berada diatasnya.Bahwa, Penggugat melihat kenyataan Tergugat telah mengindahkan (lalal)untuk musyawarah baik secara bipartit dan tripartit, maka sekali lagi apabilaTergugat lalai memenuhi isi putusan aquo, mohon Majelis Hakim untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuktiaptiap 1 (Satu) hari keterlambatan memenuhi

Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke dinas Ketenagakerjaan Pasuruanuntuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun upayamediator secara Tripartit dengan Disnaker Pasuruan, dalam beberapa kalimediasi dengan Disnaker Pasuruan hanya di wakili oleh kuasahukumnya Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernahhadir,sehingga pihak disnaker memberikan anjuran, akan tetapi anjuran tersebuttidak membuahkan hasil perdamaian baik dari pihak Penggugat maupunTergugat, yang pada akhirnya Penggugat ,

HorasInsani Abadi;Bahwa Penggugattelah mengajukan bipartit dengan Tergugat dengan surattertanggal 10 Juli 2013 dan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;Bahwa akibat tidak adanya titik temu diantar Penggugat dengan Tergugat,maka selanjutnya Penggugat mengajukan tripartit ke Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kota Pematangsiantar tanggal 02 Agustus 2013;Bahwa Pada saat proses Tripartit yang diselenggarakan oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, Tergugat tidak pernah hadir untukmenghadiri

perundingan tripartit berdasarkan panggilan dan Il sedangkanPenggugatselalu hadir untuk menghadiri perundingan tripartit berdasarkanpanggilan dan Il;Bahwa selanjutnya pihak Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja KotaPematangsiantar melakukan pemanggilan kembali sesuai denganpangggilan Ill kepada Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat danTergugat hadir bersamasama untuk menghadiri perundingan tripartit.

JICT.Padahal alamat kantor hukum Kuasa PARA PENGGUGAT berdasarkanrapat Bipartit dan Tripartit dengan Kuasa TERGUGATmemakai/menggunakan nama Law Office Prio Handoko & Partners,beralamat di JI. Gardena Raya B3/B9 Harapan Baru Regency Kota Baru,Bekasi Barat, Jawa Barat 17133;3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 di atas, maka sudah Jelas bahwaKuasa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Legalitas StandingHalaman 13 Putusan Nomor 233/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pstmengatasnamakan Tim Advokasi Serikat Pekerja PT.

Terhadap Ririn Paryono, telah mengembalikan selisih gajipokok sebesar Rp 26.273.855, secara cicilan selama 26 bulanberdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal08 Februari 2018;Catatan : Ke3 nama Pekerja tersebut di atas baru mengembalikanselisih gaji pokok yang diterimanya setelah adanyaproses Mediasi Tripartit dengan Kantor DisnakertransKodya Jakarta Utara;13.

Bahwa atas gagalnya perundingan Bipartit tersebut, selanjutnyadiakukan perundingan Mediasi Tripartit melalui Kantor DisnakertransKodya Jakarta Utara sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGATpada point 12 Gugatannya.

Bahwa benar setelah menjalani sidang Mediasi Tripartit,TERGUGAT pada tanggal 21 Januari 2018 menerima suratANJURAN dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKodya Jakarta Utara No. 573/1.831 tertanggal 15 Februari2018, yang isi Anjurannya sebagaimana tersebut dalam Posita PARAPENGGUGAT pada point 13;17.

Fotocopy dari copy, Risalah Mediasi Tripartit Penyelesaian hubunganIndustrial antara PT. Jakarta International Container Terminal denganZulvansyah dkk, tanggal 21 Desember 2017, bukti T6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Utara Nomor 573/1.831 Perihal anjuran, tanggal 15Februari 2018, bukti T7;8.

jalur musyawah untuk mufakattermasuk melakukan perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugatpada tanggal 2 November 2012, namun tidak berhasil karena Tergugattetap menolak besarnya uang pesangon pensiun yang ditawarkanPenggugat khususnya dalam hal pemotongan uang iuran jaminan hari tuayang dilakukan Penggugat.8 Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan dari Tergugat kepada Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, kemudian Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan perundingan Tripartit

pertanggal 24 Juli 2012sebesar Rp. 2.294.735, dan Periode Agustus tanggal 27 Agustus 2012sebesar Rp. 765.501, ;Bukti pembayaran iuran Jaminan Hari Tua Bpk Sumadji kepadaJamsostek sebesar Rp.15.818.113;Surat History Saldo Tenaga Kerja Periode 2012 ;Risalah perundingan Bipartit tanggal 27 September 2012;Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No.567/ 5579/HISyaker/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012;Surat Penolakan Anjuran No. 0002/FIPSK/I/201 tertanggal 14 Januari2013;Risalah perundingan Tripartit

Timur As riLestari tidak menanggapi;Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Penggugat menyurat kembali ke managemen PT.Timur Asri Lestari yang kedua kalinya namun tetap tidak ada tanggapan;Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat menyurat ke kantor Dinas Sosial PMDdan Naker Kabupaten Wajo perihal pertemuan Tripartit, atas dasar surat Penggugat maka kepalaDinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo meminta bantuan Pegawai mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian

pada tanggal 6 Oktober 2009 DinasSosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo menyurat kepada kedua belah pihak yaitu Penggugatdan Tergugat perihal panggilan, namun pihak Tergugat tidak mau menghadiri pertemuantersebut, lalu pada tanggal 15 Oktober 2009 Dinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajomelimpahkan penyelesaian perselisihnan PHK Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 dilakukan perundingan secara tripartit bertempat dikantor Disnakertrans

sejak bulan Agustus 2018 sampai denganbulan Maret 2019.Bahwa pada Maret 2019 Penggugat telah mengajukan permohonanpemutusan hubungan kerja kepada Tergugat karena keterlambatanpembayaran upah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.Bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnyaPenggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untukdilakukan proses mediasi tripartit.Bahwa dalam proses mediasi tripartit

SusPHI/2020/PNMdnBahwa saksi kenal dengan Penggugat karena samasama bekerja ditempat Tenggugat;Bahwa benar Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran gaji, tapisaksi tidak tahu permasalahanya dan kepala ruangan menyampaikankeberatan ke pimpinan;Bahwa ada dilakukanya Bipartit yaitu orang SPMS memanggilperusahaan dan juga Tripartit yaitu SPMS dan perusahaan bertemudengan Dinas Ketenagakerjaan;Bahwa pembayaran gaji terlambat mulai bulan Agustus 2018 dan saksitidak tahu alasanya;Bahwa saksi bekerja

Saksi Febrika Evayoninta :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena samasama bekerja ditempat Tenggugat;Bahwa benar Penggugat bekerja di RSU Sari Mutiara (Tergugat);Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan Maret 2019;Bahwa Peggugat terakhir diberikan gaji pada bulan Februari 2019;Bahwa saksi dan Penggugat terakhir bekerja pada tanggal 20 Februari2019;Bahwa saksi hadir pada saat dilakukanya Tripartit;Bahwa Penggugat tidak ada dialinkan tugaskan ke tempat lain;Bahwa ada asuransi berupa Askes

Bahwa untuk menindaklanjuti putusan PHK terhadap Penggugat tersebut,Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukanperundingan Bipartitdengan Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2019, 09 Agustus 2019 dan 16Agustus 2019 mengenai rencana PHK terhadap Penggugat, kemudiandilanjutkan dengan Tripartit bersama Disnakertrans Provinsi SulawesiSelatan;17.

Putusan No.2 /Pdt.SusPHI/2021/PN.Mks Hal 2110.11.12.13.14.15.Foto copi Surat Panggilan Perundingan Bipartit ke 3, sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda bukti P8.Foto copi Surat Panggilan Perundingan Tripartit, Sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda bukti P9.Foto copi dari foto copi Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 565/674/Disnakertrans tanggal 4Februari 2020, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P10.Foto copi

Foto copi Surat Panggilan Perundingan Tripartit, sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda bukti T8.9. Foto copi Surat Nomor R.492/KWXIII/HCP/12/2019 tanggal 20 Desember 2019,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T9.10. Foto copi dari foto copi Surat Keputusan NOKEP: 145KWXIII/SDM/05/2017tentang Hukuman Disiplin Peringatan Tertulis, bermaterai cukup, diberi tandabukti T10.11.