Ditemukan 1272 data
95 — 35
Benar2 pisah ranjang belum lama yaitu + 1,5 bulan;Jadi apa yang di sampaikan oleh Penggugat tidak benar, danmengadaada dan menginginkan adanya perpisahan.Dalam hal ini saya hanya memberikan ulasan yang menyangkutkondisi rumah tangga saya yang sebenarnya yang berkenaan denganpengaduan ke Pengadilan Agama.Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikantambahan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkansebagai berikut:1.
51 — 11
Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi HukumHalaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.MgtIslam, Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARAPEMOHON ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Magetan untukmenerima, memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.
339 — 1162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soeryadi, Syawal Indra, lrianto Wijayadan Yayasan Obor Harapan Medan, (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.No.3173/K/ Pdt/1991), telah dinyatakan halhal sebagai berikut :Bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal serta fungsikebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengantanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, kepadamasyarakat dan perorangan diberikan hak jawab terhadap tulisantulisan, yangmereka anggap merugikan.
Terkadang tidakbisa diketahui di mana sesungguhnya suatu kebenaran berita.Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antarakelompok dengan kelompok lain.Yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyaisumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinanperbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan denganpihak pers yang memberitakan ;.
1999tentang Pers ;.2 Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut bertentangandengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai Hak Jawabyakni Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.3173 K/Pdt/1991 tanggal28 April 1993 dalam perkara antara Anif melawan Surat Kabar HarianGaruda dan kawankawan yang pertimbangan hukumnya antara lainmenyatakan :Bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal serta fungsikebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihnubungkan dengantanggung jawab pemberitaan dan ulasan
Sutiyono Bin Munari
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TRENGGALEK Cq.Satreskrim Polres Trenggalek
74 — 19
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penangkapan, penahanan, dan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang
12 — 1
kerja sayadari kendari Sulawesi Tenggara, temyata dalam perjalananya rekan kerja sayateriipu itupun sudah bisa diselesaikan dan permasalahan uang Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan penuh oleh rekan kerja saya(tanopa membebani saya) kepada pihak penyandang dananya yang mana jugadikenal baik oleh pihak penggugat dan penyelesaian itu sudah di sampaikankepada pihak penggugat.Dengan ini saya selaku sebagai pihak tergugat, memohon kepada bpk/ibu hakim untukbisa menerima ulasan
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
RIZKY SYAIFA ZULFIKAR AMIRIN BIN MUHAMMAD SOLEH.
32 — 13
(Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Ith3c906311f8a7)Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta perbuatan yangdiakui oleh terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang dikemukakan dimuka persidangan didapat adanya persesuaian yang saling berhubungan satusama lainnya yaitu terdakwa menarik keuntungan dengan cara memperolehupah setelah menjual 1 atu unit Seveda Motor merk Honda BR 150 R warnamerah putih tahun 2018, No.Pol : G2189QV, No.RangkaMH1KC9118JK1789900
105 — 52
Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan dengan no perkara51/Pdt.G/2017/PN PMS dan Banding Pengadilan Tinggi Medan dengan noperkara 28/Pdt/2018/PT.MDN dengan ulasan Putusan adalah MenolakGugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa perkara a quo agarberkenan kiranya mengabulkan halhal sebagai berikut:MENGADILIe Menolak Gugatan Penggugat untuk selurhnya,atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
menilik keterangan saksi Rizky Mardiana Dewi yang jugamencabut keterangannya di penyidikan yang menyatakan Terdakwa ikut bersamanyadan Ujeng serta istri Ujeng menggunakan paket sabusabu itu, yang di persidangandengan beralasan keterangannya di penyidikan itu karena disuruh oleh penyidik agarmelibatlibatkan Terdakwa, walaupun dalam hal ini saksi Rizky Mardiana Dewimengakui tidak ada dipaksa atau diintimidasi dengan kekerasan atau ancaman kekerasanketika memberikan keterangan di penyidikan itu, maka ulasan
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata barang siapa sesungguhnya bukanlah unsur, akan tetapidalam perkembangan praktek di Pengadilan, kata barang siapamenjadi bahan ulasan, baik oleh Kejaksaan maupun olehPengadilan. Barang siapa, atau siapa saja pada dasarnyamengandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.6.2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan.
44 — 1
sama pergi dari tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tuamasingmasing, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumahselama 7 hari meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat menyatakan penyebab yangdidalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah karena:a Ulasan
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
94 — 90
Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Simalungun yang memeriksaperkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapathalaman 10 dari 35 Putusan No: 4/Pid.Pra/2019/PN.Simdinyatakan
8 — 6
Sjmenilai masalah yang biasa terjadi dalam sebuah bahtera rumah tangga,yang seharusnya masih bisa diatasi dengan kepala dingin, secara dewasa,dan lebih mementingkan keutuhan rumah tangga demi masa depan sertakebahagian anakanak Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada Jawaban diatas, makaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenanmemberikan putusan sebagai berikut: Menolak gugatan cerai Penggugat: Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini
7 — 0
Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat atas hak asuh anakatas nama : ANAK, karena anak sudah pernah ditelantarkan demimenuruti ego si Penggugat dan tidak memikirkan perasaan sang anak;Berdasarkan ulasan dan jawaban Tergugat agar Ketua PengadilanAgama Pati memberi keadilan atas perkara ini dan menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Tergugat;2.
13 — 8
Bahwa mengenai utang yang diterangkan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang ada di Bank SulSel Cabang Bone, dimohon kiranyamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pulamempertimbangkan ulasan Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai berikut.
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari ulasan pertimbangan hukumnya menurut pendapat PemohonKasasi ternyata sama sekali tidak terdapat jawaban tegas dari Majelis HakimJudex Facti atas pertanyaan tersebut, yang terjawab sebagai hal yang terbuktihanyalah mengenai " Bekerja ditempat lain (PT.
Terbanding/Penggugat : DIAN ARTA LAUREN
87 — 68
Bahwa seperti ulasan posita diatas, hingga sampai diajukangugatan ini, waktu yang dijanjikan pada saat pemasaran oleh TERGUGATuntuk selesainya pembangunan apartemen a quo akhir tahun 2018 ataubahkan sebelum cicilan PENGGUGAT lunas, sampai diajukannya gugatanini telah melampaui jangka waktu yang dijanjikan apalagi waktu serah terimasarusun maka dengan demikian cukup menjadikan alasan bahwaTERGUGAT sebagai pihak penjual yang beritikad buruk sehinggabagaimana bisa PENGGUGAT harus dipotong haknya pengembalian
34 — 22
., dengan ulasan sebagai berikut :Halaman 14 dari 17 Halaman PutusanNomor 6/PDT/2016/PT PAL. Bukti T.112. Bukti T.23. Bukti T.I34. Bukti T.l45. Bukti T.I56. Bukti T.I67. Bukti T./78. Bukti T.I89.
Angga Aditya Setianto
Termohon:
Kepolisian RI Cq Polres Jakarta Selatan Cq Kasa Reskrim Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
109 — 61
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahHalaman 12 dari 40 Halaman Putusan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangkayang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo dapat menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat
YUDHIYANES
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
174 — 191
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan
HENDRA SOEGIARTO TIRTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT
60 — 36
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Monokwari yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalampermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurutPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tida sah;keputusan yangtidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan Ulasan mengenai sah dan tidaknya Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkanoleh Prosedur yang tidak benar, maka mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan Penetapan Tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan