Ditemukan 3981 data
12 — 3
KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirobah dengan perobahanpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perobahanterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
44 — 10
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediamanPenggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam didaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah
59 — 15
bersama20Pemohon dan Termohon dengan harta Pemohon dan Temohon dengan isteri isterinya yang lain (setelah berpoligami);Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon denganTermohon tersebut, Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memisahkanharta bersama tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannyabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyyah
49 — 7
Putusan No.459/Pdt.G/2020/PA.KIkTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Konvensi1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;Dalam Rekonvensi1.
41 — 9
Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut dikabulkansebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi dikabulkan untuksebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
18 — 1
mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah
34 — 8
rekonvensitersebut,Majelis Hakim menilai, Tergugat mampu dibebani biaya hadhonah untuk dua orang anak yang dipelihara Penggugat rekonvensi Rp.1.500.000, tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSL :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /TermohonReKonvensi ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
18 — 14
Dengan demikian,perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalahperkawinan yang tidak sah,Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas tentangtidak sahnya suatu perkawinan tanpa adanya wali nikah yang sah bagimempelai wanita juga merujuk pada hujjah syar'iyyah dari hadits RasulullahSaw sebagai berikut:(o9l> gl olgy) ede Y CLGArtinya: Tidak ada pernikahan (atau tidak sah suatu pernikahan) tanpa wali(H.R.
8 — 0
mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah
21 — 14
dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
44 — 10
mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kolaka;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah
26 — 8
itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
48 — 3
Berdasarkan Pasal 39ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 UndangundangNomor 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimanayang tercantum dalam petitum angka 2 (dua) telah beralasan dan tidakPutusan No. 1188/Pdt.G/2015/PA.Bjm.hal 21dari 26 hal.melawan hukum, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon Konvensi tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah sebagai berikut:1.
12 — 2
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah
8 — 0
LolArtinya :Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanitaselama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya biaya yangHalaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2017/PA.Krwtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
26 — 18
RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnyasebagaimana tertera dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
10 — 0
No. 50 tahun2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILIDalam Konvensi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu rajikepada Termohon (XXXXX ) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan setelahputusanini mempunyai kekuatan hukum tetap;3.
44 — 15
Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.KIkMemperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Konvensi1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan AgamaKolaka;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2.
82 — 23
menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibatperkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
20 — 21
rumah tangga sudah tidak ada rasakasih sayang di antara kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah