Ditemukan 4026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tranparansi transparan transparans transparasi transparan.ã transparanan transparanã
Penelusuran terkait : Camat batuceper kota tangerang vs koalisi independen transparansi anggaran pusat dan daerah;
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
243 — 176
  • Nomor: KEP132/MBU/2007 tentangPemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia tertanggal 6 Juli 2007 danberdasarkan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003Tentang Badan Usaha Milik Negara, Dalam melaksanakan tugasnya,anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturanperundangundangan serta wajid melaksanakan prinsipprinsipHalaman 37 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGprofesionalisme, efisiensi, transparansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
357 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sertaperkembangan global;Bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut (2) Pasal 4 UndangUndangNomor 36 Tahun 1999 tersebut Keputusan Menteri PerhubunganNomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan RegulasiTelekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut KM Nomor 31 Tahun2003, (Bukti P9) ditetapbkan dan dibentuklah Badan RegulasiTelekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut BRT);Bahwa maksud dibentuk dan ditetapbkannya BRTI, secara tegasdinyatakan dalam Pasal 2 KM Nomor 31 Tahun 2003, yakni: Untuklebih menjamin adanya transparansi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.I WAYAN SURYAWAN, SH
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
4.MILA MEILINDA
5.NURUL SUHADA, SH
6.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
Terdakwa:
DEDI SUPRIADI.
229 — 191
  • penyusunan RAB sudah ditetapkan dalamPeraturan Desa, biasanya sesuai regulasi APBDes, bisa dikatakan dan bisamerealisasikan RAB;Bahwa syarat pengajuan DD (Dana Desa) tahun 2019 APBDes yang sudahdi PERDESkan ;Bahwa mekanisme pencairan dana tahun 2019, Desa mengirim APBDesbeserta PerDes ke Kecamatan dan meminta admin Kecamatan memostingAPBDes setelah itu BPKAD menerbitkan SP2D sebagai bukti syaratHalaman 56 dari 216 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrperjanjian telah terpenuhi, kKemudian desa menunggu transparansi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
372 — 55
  • keuangannegara, maka kalau mengacu kepada Undangundang 40 tahun 2007ada 7 pasal yang mengatakan bahwa tanggung jawab Direksi harustanggung jawab secara prediter namun kerena dalam hal ini Direkturhanya satu maka berdasarkan pasal 97 di ayat 3 disebutkan makaDirektur bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroanyang dia kelola;Bahwa prinsip yang harus dilakukan oleh Direktur dalam menjalankanisaha kerjasama dengan pihak ketiga yaitu ada prinsip kehatihatianprinsip akuntabilitas, ada prinsip transparansi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
235 — 139
  • Nomor: KEP132/MBU/2007 tentangPemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia tertanggal 6 Juli 2007 danberdasarkan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003Tentang Badan Usaha Milik Negara, Dalam melaksanakan tugasnya,anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturanperundangundangan serta wajid melaksanakan prinsipprinsipHalaman 37 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGprofesionalisme, efisiensi, transparansi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
298 — 1180
  • Nomor: KEP132/MBU/2007 tentangPemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia tertanggal 6 Juli 2007 danberdasarkan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003Tentang Badan Usaha Milik Negara, Dalam melaksanakan tugasnya,anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturanperundangundangan serta wajid melaksanakan prinsipprinsipHalaman 37 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGprofesionalisme, efisiensi, transparansi
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
137 — 62
  • Sehingga saksitidak ada menerangkan pada tingkat penyidikan tentang penggunaan danrincian serta Pertanggungjawaban dana BOS tahun 2017;Bahwa dalam RKA yang saksi susun, ada Rp.39.000.000, dianggarkanuntuk PPDB, Pengenalan Lingkungan Sekolah, foto copy dan konsumsi;Bahwa untuk uang konsumsi dianggarkan Rp.5.000.000, namun karenadana BOS terlambat turun maka dipinjam dulu dari dana iuran komite;Bahwa pengelolaan dana BOS dilaksanakan memang harus transparansi;Bahwa sepengetahuan saksi pembiayaan PPDB
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
479 — 209
  • Bdgbaku dan AMDAL lalin serta transparansi informasi publik sesuai dengankondisi faktual khususnya terkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.Meminta kepada Pemprop Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jabar Kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek Meikarta tahap seluas 84,6 Ha.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1949 — 2764
  • memelihara dan mengurus kekayaan perseroan;c. bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;d. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasuntuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkanperundangundangan yang berlaku;e. dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhianggaran dasar perseroan dan peraturan perundangundangan sertawajid melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi
    Dalam melaksanakan tugasnya, angota Direksi harus mematuhiAnggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundanganserta wajid melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme,efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban serta kewajaran;e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaPerseroan dengan mengindahkan perundangundangan yangberlaku;f.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1759 — 1592
  • memelihara dan mengurus kekayaan perseroan;c. bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;d. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasuntuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkanperundangundangan yang berlaku;e. dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhianggaran dasar perseroan dan peraturan perundangundangan sertawajid melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi
    Dalam melaksanakan tugasnya, angota Direksi harus mematuhiAnggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundanganserta wajid melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme,efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban serta kewajaran;e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaPerseroan dengan mengindahkan perundangundangan yangberlaku;f.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
806 — 1515
  • Dalam setiap urusanurusandalam hal pemerintahan yang baik, setiap hal juga sudahdilakukan transparansi. Pada tahun 2016 itu Pemprov melakukanHalaman 144dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBglinovasi pelayanan publik di sektor perizinan itu semua dibuat SOPnya. Jadi yang awalnya Bengkulu diperingkat ke27 dan akhirnyasaat ini Bengkulu masuk ke 10 besar terbaik mekanismenya.Semuanya terukur, pamphlet nya ada di kantor masingmasingsehingga masyarakat tahu.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
90 — 23
  • 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 45 ayat (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikantidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektifdan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, maka tidakdiperbolehkan satu orang dengan satu nomor rekening memperoleh lebih darisatu dana bantuan sosial kemasyarakatan untuk berbagai kegiatan dengannama Lembaga atau Organisasi yang berbedabeda karena nantinya akanterkait dengan akuntabilitas dan transparansi
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
209 — 187
  • hakekatnya adalah memintakepada Komnasham RI untuk dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahansecara mediasi pada sekitar bulan mei 2011; Bahwa atas dasar adanya pengaduan dari organisasi para petambak tersebut,Komnasham RI kemudian turun kelapangan untuk mengklarifikasi danmenginvestigasi kebenaran dari pengaduan tentang adanya Pemutusan aliranlistrik Tidak terlaksananya revitalisasi terhadap sarana dan prasaranapertambakan sebagaimana telah diperjanjikan Tidak adanya keterbukaaninformasi atau transparansi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
329 — 245
  • undangundang Minerba dan PerMen ESDMsehingga Kontrak batal demi hukum, maka perlu diteliti lebih lanjut apakahdalam pelaksanaan Kontrak ini salah satu pihak telah melakukan investasidengan mengeluarkan biaya yang besar sedangkan pihak lainnya telahmenikmati dan menerima manfaat dan investasi yang dilakukan oleh pihakyang melakukan investasi tersebut maka terhadap pihak yangmelakukan investasi tersebut adilnya perlu mendapat kompensasidari pihak yang menerima manfaat tersebut berdasarkan asaskepatutan, transparansi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYARKAWI Bin MUHIBBUDIN Alm
216 — 162
  • total APBG Gampong TimpleungKecamatan Pasie RayaKabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.958.313.033, (Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tigabelas ribu tiga puluh tiga rupiah);Bahwa sesuai dengan apa yang direncanakan APBG GampongTimpleungKecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2018 sejumlah Rp958.313.033, (Sembilan ratus lima puluhdelapan juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tiga rupiah);Halaman 90 dari 239 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN BnaBahwa transparansi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Als APIN
235 — 357
  • bersamasamaataupun sendirisendiri dan amat meyakinkan bahwa salah satu pelakudapat dibuktikan maka pelaku yang lainnya ikut ditarik bertanggungjawab dalam kejahatan tersebut, ini merupakan kesesatan dalammengkonstruksikan ditariknya Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamperkara ini;Bahwa dalam pelelangan System Pengadaan Secara elektronik (SP SE)oleh LKPP ditetapbkan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentangStandar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secaraElektronik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
608 — 618
  • tidak berlaku surut;Menimbang, bahwa dari bukti bertanda 134, T31, T35, T36, T311, T313, T315 nampak jelas adanya kerjasama antara Pemohon dengan Pemohon Il,tetapi dengan merujuk kepada Surat Edaran Nomor 12/35/DPMP/2010 tanggal 23Desember 2010 yang ditujukan kepada seluruh bank yang berbunyi : Bank yangmelakukan bancassurance harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku dibidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan Bank Indonesia yangterkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — TAUFIK, S.Sos., M.Si bin H. IBRAHIM
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengaturan bidang akuntansidan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitasdan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yangakuntabel dan transparan, SKPD wajib menyampaikan pertanggungjawabanberupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (8) Laporan Arus Kasdan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
336 — 46
  • keuangannegara, maka kalau mengacu kepada Undangundang 40 tahun 2007ada 7 pasal yang mengatakan bahwa tanggung jawab Direksi harustanggung jawab secara prediter namun kerena dalam hal ini Direkturhanya satu maka berdasarkan pasal 97 di ayat 3 disebutkan makaDirektur bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroanyang dia kelola;Bahwa prinsip yang harus dilakukan oleh Direktur dalam menjalankanisaha kerjasama dengan pihak ketiga yaitu ada prinsip kehatihatianprinsip akuntabilitas, ada prinsip transparansi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
78 — 30
  • normahukum, tentunya dalam pemahaman hukum azas itu lebih tinggi darinorma hukum, itu yang telah kita sepakati semua karena kita semuapernah kuliah di Fakultas Hukum, jadi norma hukum dalam hal iniUndang Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah itu sudah mengakomodir azas tersebut, artinya azas tersebutmenjadi spirit dan sudah masuk kedalam, dan itu bisa dibuktikan,misalnya dalam pasal 20 mengenai azas azas umum pemerintahanyang baik, misalnya ada azas kepastian hukum, kepentingan umum,transparansi