Menyatakan Terdakwa EDO GARDA SUMANTRI Bin Alm. ANDI MASHUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kering sebagaimana dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO GARDA SUMANTRI Bin Alm.

EDO GARDA SUMANTRI Bin Alm. ANDI MASHUDI

PENGADILAN NEGERIDEPOK PUTUSANNomor :273/PID/B/2014/PN.DPK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalamperadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : EDO GARDA SUMANTRI Bin Alm.

ANDI MASHUDI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesai No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA:Bahwa Ia Terdakwa EDO GARDA SUMANTRI Bin Alm.

Pohan dan saksi Satrio Wibisono;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edo Garda Sumantri Bin(Alm. Andi Mashudi) tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam19.30 WIB di dalam Toserba Seven Eleven di Jalan Raya RS. Fatmawati Kec.Cilandak Jakarta Selatan;Bahwa barang bukti yang behasil disita dari diri Terdakwa Edo Garda Sumantri Bin(Alm.

ANDI MASHUDItersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Ganjakering sebagaimana dakwaan pertama;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO GARDA SUMANTRI Bin Alm.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDA TRIMITRA UTAMA, tersebut;

PT GARDA TRIMITRA UTAMA VS EKO SETIAMIHARDJA

PUTUSANNomor 984 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GARDA TRIMITRA UTAMA, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta Nomor 888, Kelurahan Dul, KecamatanPangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, diwakili SimonLian, selaku Direktur PT Garda Trimitra Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ahmad Yani, beralamat di Jalan Len.Listrik

893.011,79 Kekurangan upah tahunan 2019 =Rp 968.370,97Jumlah = Rp9.401.730,49Bahwa judex facti sudah benar dalam menerapkan hukum denganmengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selaindan selebihnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT GARDA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I SLAMET ARYADI dan Pemohon Kasasi II PT GARDA BHAKTI NUSANTARA tersebut;

SLAMET ARYADI VS PT GARDA BHAKTI NUSANTARA

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 29 Juni 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA VS ZAINUDIN

DELTA GARDA PERSADA

DELTA GARDA PERSADA, Perseroan, berkedudukan diPluit Selatan Nomor 83 RT 021, RW 006, Pluit, Jakarta Utara,diwakili oleh Helen Jachja, selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Riesky Indrawan, S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Bumame &Associate Law Firm, berkantor di Gedung Perbakin Lantai 2,Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 November 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang

denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti dengan benarPemohon Kasasi bersama dengan rekanrekan yang lain melakukanpengeroyokan kepada Andy Indra Saputra sehingga mengalamai lukaluka dan memerlukan perawatan medis; Bahwa perbuatan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e dan fPeraturan Perusahaan PT Delta Garda

Persada yaitu pelanggaran berat,lagipula Pemohon sebagai Manager HAD ; Bahwa terhadap perselisihan tidak perlu terlebin dahulu melalui prosespidana sesuai SEMA 03 Tahun 2015 karena terjadi dalam hubungankerja dan melanggar Peraturan Perusahaan PT Delta Garda Persada; Bahwa tepat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa uang penggantianhak, namun berhak atas uang pisah sesuai Pasal 45 ayat (3) PeraturanPerusahaan PT Delta Garda Persada sebesar 2 (dua) bulan upah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT GARDA CIPTA SENTOSA (GCS) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

PIMPINAN PT GARDA CIPTA SENTOSA (GCS) lawan DARIONO

Garda Trimitra Utama

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDABHAKTI NUSANTARA tersebut;

PT GARDA BHAKTI NUSANTARAlawanHIBNU HARTONO, dk

PUTUSANNomor 1655 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT GARDA BHAKTI NUSANTARA, berkedudukan di KawasanPusat Niaga Terpadu Blok F 8A, Jalan Daan Mogot, Km 19,6Tangerang, diwakili Thomas Torana selaku Direktur, dalam halini memberi kuasa kepada Decky Christian Ohee selaku Ka.Operasional PT Garda Bhakti Nusantara, beralamat di JalanDaan Mogot KM 19,6 Tangerang, Kawasan Pusat

Dalil Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar, karenaTergugat hanyalah sebagai penyedia jasa petugas keamanan bagi TurutTergugat (PT Carrefour Lebak Bulus), hal tersebut didasarkan padaPerjanjian Penyedia Jasa Petugas Keamanan Nomor 003/P.EXPSECURITY/I/2012 antara Turut Tergugat (PT Carrefour Lebak Bulus)dengan Tergugat (PT Garda Bhakti Nusantara) dimana di dalam poin 1.3.4Perjanjian Penyedia Jasa Petugas Keamanan tersebut, ditentukan:Seluruh petugas keamanan berada di bawah manajemen dan

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitidak salah dan telah benar menerapkan hukum;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat harus bertanggung jawab ataspenitipan barang/kendaraan yang terparkir secara sah pada areal yang dikelolaoleh Pemohon Kasasi/Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi PT GARDA

Citra Inti Garda Artha, , Dk

Citra Inti Garda Artha, bertempat tinggal di berkedudukan di Jalan LebakBulus Ill nomor 27 A, Jakarta Selatan :Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.

Garda Trimitra Utama

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBKtersebut;

PT GARDA TUJUH BUANA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1799/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK,beralamat Jalan PangkalanRT. 002, Tanah Merah, Tana Lia, Tana Tidung/Sei Tapa PulauBunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (alamatkorespondensi kantor Jakarta: Gedung Menara Hijau Lantai 5,R.501 A, Jalan M.T.

XIIIB/99/2015, tanggal 21 Mei 2015,yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP729.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama: PT Garda Tujuh Buana, NPWP01.667.888.0727.001, beralamat JalanPangkalan RT. 002 Tanah Merah, Tana Lia,

Garda TujuhBuana Tbk, Gedung Menara Hijau Lantai 5, R 501, Jalan MT HaryonoKavling 33, Jakarta Selatan 12770. Namun Pemohon Peninjauan Kembalitidak mengetahui kenapa untuk kasus sengketa ini KPP Tanjung Redebtidak menggunakan alamat surat yang biasa digunakan tersebut. (Lampiran1KPP Tanjung Redeb atas surat Permohonan Pemohon atas PPh Pasal 36(ayat (1) huruf b yang pertama nomor 126/GTBJKT/XII/2013 dikirimkan kealamat korespondensi Pemohon.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

perkara dalam peninjauankembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak,serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA

Pembanding/Penggugat : PT.BERTUAH GARDA NUSANTARA
Terbanding/Tergugat : RUDY HARTONO

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBKtersebut

PT GARDA TUJUH BUANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1798/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK,beralamat Jalan PangkalanRT. 002 Tanah Merah, Tana Lia, Tana Tidung/Sei Tapa PulauBunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (alamatkorespondensi kantor Jakarta Gedung Menara Hijau lantai 5R.501 A, Jalan MT Haryono Kavling 33, Jakarta Selatan 12770),dalam hal ini diwakili oleh Octavianus

mengabulkanpermohonan Penggugat ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put61456/PP/M.XIIIB/99/2015, tanggal 21 Mei 2015,yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP727.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama: PT Garda

Garda TujuhBuana Tbk, Gedung Menara Hijau Lantai 5, R 501, JI. MT Haryono Kav 33,Jakarta Selatan 12770. Namun Pemohon Peninjauan Kembali tidakmengetahui kenapa untuk kasus sengketa ini KPP Tanjung Redeb tidakmenggunakan alamat surat yang biasa digunakan tersebut. (Lampiran 1,halaman 22 sampai dengan hal 26).

Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:PT GARDA

Putusan Nomor1798/B/PK/PJK/2016Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBKtersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu,tanggal

SENTINEL GARDA SEMESTA

SENTINEL GARDA SEMESTA bersamasama Hermawanmendirikan perusahaan baru dengan nama PT. SENTINEL PERKASASECURINDO, dengan Akta Pendirian Nomor : 2 di hadapan Notaris MeissiePholuan, S.H. dan telah mendapat pengesahan Kementerian Kehakiman danHak Asasi Manusia, dimana Pendiri Perseroan tersebut memiliki besar Sahamyang sama termasuk Hermawan.

SENTINEL GARDA SEMESTAmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam bentuk AktaPerubahan Nomor : 27 di hadapan Notaris Ny. Masneri, S.H. dan memutuskanHermawan sebagai Direktur pada PT.

SENTINEL GARDA SEMESTA telah mengetahuibahwa Merek "SENTINEL" telah di daftar pada tanggal 01 Agustus 2008 olehPT. SENTINEL PERKASA SECURINDO pada Direktur Merek, dan telah diumumkan dalam berita resmi Merek No. 90/VVA/2010 tanggal 09 Juni 2010 ;Bahwa pada tanggal 22 April 2009 PT. SENTINEL GARDA SEMESTAtelah menduga permohonan Mereknya ditolak maka dengan itikad tidak baikdan didasari rangkaian kebohongan PT.

SENTINEL GARDA SEMESTAmelakukan Pendaftaran Ciptaan dengan Surat Pendaftaran Ciptaan NomorC00200901292, tanggal permohonan 22 April 2009, Nomor pendaftaran043528, jenis Ciptaan Seni Logo dengan judul Ciptaan "SENTINEL", dengandalil bahwa Logo tersebut telah digunakan sejak tanggal 26 April 1999 diJakarta.

Hermawan baru masuk dan tercatat sebagai karyawan PT.Sentinel Garda Semesta pada tanggal 16 Januari 2003 ;b. Bahwa Seni Logo "SENTINEL" dan/atau penamaan SENTINEL(Group SENTINEL) telah ada dan telah dipergunakan sebelum Sadr.Hermawan menjadi karyawan PT. Sentinel Garda Semesta ;3. Bahwa oleh karena Seni Logo "SENTINEL" telah ada sebelum Sdr.Hermawan diterima sebagai karyawan PT. Sentinel Garda Semesta i.cTergugat dan sebelum didirikannya PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SENTINEL GARDA SEMESTA, tersebut;

PT SENTINEL GARDA SEMESTA VS 1. FADHIL, S.E.,, DKK

PUTUSANNomor 1286 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SENTINEL GARDA SEMESTA, berkedudukan diRukan Exclusive Raden Inten, Jalan Raden Inten Il,Kavling 24, Duren Sawit, Jakarta Timur, diwakili oleh KabulRiswanto selaku Direktur PT Senitinel Garda Semesta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

Penggugatberhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam ketentuan (videPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan); Putusan judex facti tidak terbukti merupakan putusan yang ultra petita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT SENTINEL GARDA

Penggugat:
PT.BERTUAH GARDA NUSANTARA
Tergugat:
RUDY HARTONO

GARDA BHAKTI NUSANTARA tersebut;

GARDA BHAKTI NUSANTARA VS PT. CARREFOUR LEBAK BULUS

GARDA BHAKTI NUSANTARA yang diwakili oleh Direktur,Thomas Torana berkedudukan di Kawasan Pusat Niaga Terpadu,Jalan Daan Mogot Raya Km. 19,6 Blok D Nomor 8G, Tangerang,Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktowisno Dobiki,S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km. 19,6,Kwsn Niaga Terpadu, Blok D Nomor 8A, Tangerang, Banten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPT.

Garda Bhakti Nusantara) berdasarkan Perjanjianyang sah dan juga telah diakui keberadaannya oleh TergugatRekonvensi/ PENGGUGAT konvensi dalam dalildalilnya yangdiuraikan dalam Perkara a quo;6.

Garda Bhakti Nusantara, telah terbukti melakukanwanprestasi atas Perjanjian (Bukti T2);4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukanPerbuatan Melanggar Hukum yang menyebabkan kerugian pihakTERGUGAT dalam konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi atauPT. Trans Retail Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;5.

Garda Bhakti Nusantara tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

GARDA BHAKTINUSANTARA tersebut;Hal. 17 dari 19 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.SusBPSK/2014Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi yang ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H. Mahdi SoroindaNasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.

PT BIRAWIDHA GARDA SANTOSA, DK

Azizi Pakaya) terhadap Penggugat (Luth Garda);

CITRA INTI GARDA ARTHA vs AGUS SALIM, dkk.

CITRA INTI GARDA ARTHA, berkedudukan di Jalan LebakBulus Ill Nomor 27 A, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehIndria Juliansah selaku Direktur Utama PT. Citra Inti Garda Arthayang bertempat tinggal di Jalan Puloraya 7 Nomor 1RT.003/RW.001, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;Melawan:1. AGUS SALIM, bertempat tinggal di Cipinang Muara III Nomor 6,Jalan E, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,Jakarta Timur ;2.