A deGROOD melainkan atas nama DE GEMEENTE BATAVIA ; Bahwa terhadap tanah yang disengketakan tersebut, telah terbit :a Sertipikat Hak Guna Bangunan No.521/Setiabudi semula tercatat atasnama GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA, disingkatGKBI, berkedudukan di Jakarta seluas 13.130 M2, sebagaimanadiuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1992 No.511/1992,berasal dari pemisahan Hak Guna Bangunan No.484/Setiabudi,terletak di Jalan Setiabudi II Rt.007/07, Kelurahan Setiabudi,Ketjamatan Setiabudi, Kotamadya

Situasi tanggal 15 Mei 1992 No.513/1992, terbitberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKIJakarta tanggal 6 Agustus 1992 No.1.711.2/1689/0904/360/B/1992,terletak di Jalan Karet Karya Rt.007/07, Kelurahan Setiabudi,Ketjamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, terbit tanggal 10September 1992Adapun riwayat penerbitannya yaitu :1 Bahwa sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanahtanggal 22 Mei 1992 No. 3788/1992 adalah bekas HakEigendom Verpondong Nomor 6939 sisa tercatat atasnama DE GEMEENTE

Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, KotamadyaJakarta Selatan hak dasarnya Eigendom Verponding Nomor 6939 tercatas atasnama DE GEMEENTE BATAVIA ; (print out)Bukti P38 : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan nomorsurat :4077/1.722 tertanggal 9 juli 2013 perihal permohonan penerbitan SPPTPBBP2 a.n RM Eddy Purwanto Haryonegoro telah diteruskan kepada UPPDSetiabudi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.Bukti P39 : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan nomorsurat :4072/1.722 tertanggal 9 juli

DEGROOD telah di sangkal oleh turut Tergugat di mana sesuai dalam catatan di BPN buktiTT 6, TT7 Eigendom Vervonding No. 6393 atas nama DE GEMEENTE BATAVIAdan di samping itu berdasarkan saksi yang di ajukan oleh pengugat yang bernama AndiIndah Kairunisa dan Edy Ruchiyat tidak ada satu pun yang mengetahui objek sengketamilik siapa ;Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 3 UndangundangNo. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah Partikelir di sebutkan sejak mulaiberlakunya Undangundang

A.De Groot tetapi atas nama De Gemeente Batavia hal tersebut berdasarkan riwayatpenerbitan sertifikat a quo yaitu sesuai dengan surat keterangan pendaftaran tanahtanggal 22 Mei 1992 No. 3788/1992 adalah bekas Hak Eigendom Vervonding No. 6393sisa tercatat atas nama De Gemeente Batavia terletak di Jl Setiabudi/ Karet KaryaRt.007/07 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan suratkeputusan Menteri Muda Agraria tanggal 15 Januari 1960 No.

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah KotaMakassar seluas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi) yangkemudian tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 20630/KelurahanEnde, Surat Ukur tanggal 10 September 2012 No. 00764/2012 atas namaTergugat Rekonvensi berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl.HOS Cokroaminoto No. 1, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, KotaMakassar dengan harga Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) yangdibayar secara tiga tahap sebagaimana tercantum dalam

incasu Pemohon Peninjauan Kembali)bertanda P2 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran tanah yangHal. 17 dari 26 hal.Put.No. 32 PK/Pdt/2010dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria KotamadyaMedan tertanggal 9 April 1997 No.315/1VSKPT/SDA/1973ternyata telah membenarkan bahwa tanah terperkara seluas 100M2 adalah sebagian dari tanah seluas 1.239 M2 yang terbuktiadalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara(bekas Hak Eigendom Perponding No.1 Seb ) terakhir masihtercatat/terdaftar atas nama Gemeente

Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh hak atas sebidangtanah dahulu seluas 1.250 M2 dan sekarang karena terkenapelebaran jalan Kejaksaan Medan menjadi tinggal seluas 1.239M2 yang di dalamnya tanah seluas 100 M2 terperkara adalahbagian dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (bekasHak Eigendom Perponding No.1 Seb) tersebut yang terakhiratas nama Gemeente Medan (incasu Pemerintah Kota Medan)dimana pada saat tanah tersebut diserahkan oleh KepalaUrusan Tanah Kota Praja Medan berdasarkan atas PersetujuanWalikota

Negeri Medanyang terdaftar dalam perkara perdata dengan Reg.No. 324/Pdt.G/2004/PNMdn dan di sisi lain sebahagian lagi dari tanahseluas 1.239 M2 tersebut yaitu seluas 100 M2 juga telahdikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Il dengantanopa persetujuan dan melawan hukum karena TermohonPeninjauan Kembali menguasai dan membangun rumah diatasnya tanpa seizin sebelumnya baik dari Pemohon PeninjauanKembali selaku orang yang berhak atas tanah tersebut maupundari Pemerintah Kotamadya Medan (Incasu Gemeente

Perponding No. 1 Seb. yang terakhirterdaftar atas nama Gemente Medan (incasu PemerintahKotamadya Medan) yang telah diserahkan oleh Kepala UrusanTanah Kotapraja Medan pada tanggal 25 Oktober 1963 kepadaPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan persetujuan dariWalikota Kepala Daerah Medan pada tanggal 23 Oktober 1963 ;Bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan hukumPengadilan Negeri Medan tersebut dalam putusannya padahalaman 31 alinea ke 3 yang pada dasarnya menyatakan"Tanah terperkara adalah atas nama Gemeente

terperkara adalah miliknya dan sedangkandisisi lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakansedangkan Tergugat dan Il (Incasu Termohon PeninjauanKembali dan Il) telah dapat membuktikan tanah terperkaraHal. 20 dari 26 hal.Put.No. 32 PK/Pdt/2010adalah miliknya adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata dalam putusannya tersebut ;Dan demikian juga tanah tempat berdirinya bangunan induk rumahTergugat dan Il yang berbatasan dengan tanah terperkara 100 M2tersebut adalah masih atas nama Gemeente

ahli warisnya tersebut sampai dengan sekarang, baik dengan caraditinggali sendiri maupun dengan membuka usaha atau mempersewakannya kepadapihak ketiga ;Bahwa hingga saat ini bangunan milik Haji Muhammad Akil tersebut merupakan boedelwarisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, di mana hingga saat ini pajakbumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan tersebut tetap tercatat atas nama HajiAkil dan dibayar oleh Para Penggugat ;Dalam rangka permohonan untuk memperoleh hak atas tanah ex gemeente

Menyangkut Data Fisik :Walikota ketika memproses permohonan hak atas tanah ex Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang diajukan oleh Fajar Akil, S.E.

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah KotaMakassar ; 29 22222 $2222 n 2 nn nnn nnn nnn nnn nnn nena naeObyek Surat Keputusan Tergugat I tersebut adalah Pelepasan Tanah Ex.Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (tanah yangdikuasai langsung oleh Pemerintah Kota Makassar).

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar(obyek sengketa) ;Tidak ada suatu pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tergugat I dalammenerbitkan Surat Keputusan Walikota Makassar tanggal 09 April 2013, Nomor:592.2/686/Kep/IV/2013, oleh karena Pemerintah Kota memang berwenang untuk haltersebut dan syarat pelepasan terpenuhi serta penerima pelepasan hak juga memenuhiIll.

Gemeente/TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 5 April 2010 (sesuaidengan aslinya); 8. Bukti T.I8 : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.3192, tentangPengesahan pelepasan Hak atas tanah yang dikuasai oleh PemerintahKotamadya Daerah Tingkat IT Ujung Pandang, tanggal 26 April 1983(sesuai dengan aslinya); 9.

(sebagai lampiran ke.1) Gemeente trees ree brtiranetieeeetetiiareecresbrrirmarereniiPhoto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Agustus 2014Nomor. 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg. ( sebagai lampiran ke.6 ) ;7. Photo copy resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Januari 2016Nomor. 357/Pdt/2015/PT.Bdg. ( sebagai lampiran ke. 7 ) ;8. Photo copy resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Mei 2017 Nomor.591 K/Pdt/2017. ( sebagai lampiran ke. 8 ) ; 20220 209.

Il Ujung Pandang Nomor : 39/S.Lep/A/VI/83tanggal 4 April 1983, yang mengatur tentang Mekanisme atau prosedurPelepasan Hak Atas tanah ex Gemeente Makassar / Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar ; Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyaikepentingan atau hubungan hukum dengan obyek sengketa ;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohonkiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat IlIntervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak

Il Ujung Pandang Nomor : 39/S.Lep/a/VV83 tanggal 4 April 1983, yang mengatur tentang Mekanisme atau prosedurPelepasan Hak Atas tanah ex Gemeente Makassar/Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar ; Atau Bukanlah merupakan bukti pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimanadidalilkan Penggugat tapi ketentuan tentang mekanisme yang antara lainmemuat pula syaratsyarat pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasaiPemerintah Kota Makassar, sehingga dengan demikian apa yang didalilkanPenggugat tersebut adalah suatu kekeliruan

Gemeente Makassar / Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar, kemudian ditindaklanjuti denganpenandatanganan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Ex.Gemeente Makassar / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Nomor : 103/ 593.82/SPB/HK/2002, dalam Surat Perjanjian ini Pemerntah Kota Makassardiwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Drs.

Gemeente Makassar / Tanah Pengelolaan PemerintahKota Makassar Nomor : 103/593.82/BA/HK/2002 tertanggal 09ORIGBST ZOD2 $~nnmnnn nnn nnn ern reremmnrmrem mrammeee mrm Bahwa atas dasar Pelepasan Hak Atas Tanah Ex.

Fotokopi Gemeente Amstelveen atas nama Johannes GerardusChristiaan Brouwers (Pemohon 1). Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberitanda P.6;7. Fotokopi Verklaring toetreding tot islam atas nama Johannes GerardusChristiaan Brouwers (Pemohon 1).

secara absolut menjadikewenangan peradilan agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti Surat dan saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat berupa Fotokopi SuratKeterangan Berdomisili (P.1 dan P.2) atas nama para Pemohon, Fotokopi SuratKeterangan Suami Isteri (P.3), Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri (P.3),Fotokopi Akta Cerai (P.4), Fotokopi Surat Keterangan atas nama JohannesGerardus Christiaan Brouwers (P.5), Fotokopi Gemeente

Hal tersebut dapatdilihat dari asal muasal tanah di obyek sengketa a quo dimana dalamSertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Kelurahan Barata Jaya merupakantanah aset Pemerintah Kota yang berasal dari Eigendom 1304 Sisa atasnama Gemeente Soerabaja.Bahwa Tanah Eigendom tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanahtanah Partikelir dan Penjelasan Umum angka II.8 dan Penjelasan Pasal 1UndangUndang dimaksud bukanlah merupakan Tanah partikelirmelainkan Tanah

tentang Penguasaan Tanah Negara yang berbunyi :Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, makapenguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri.Memahami Ketentuan tersebut, berarti tanahtanah Negara yang dikuasaioleh daerah Swatantra, termasuk tanahtanah dengan status HakEigendom atas nama Kota Praja (salah satunya Eigendom 1304 atasnama Gemeente

Bahwa Pengakuan tanah milik Kota Praja Surabaya didasarkanpada ketentuan Pasal 5 (1) UU 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta dan Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara.Bahwa Sertipikat Hak atas Tanah hanya merupakan alat bukti hak,sedangkan haknya sendiri sesungguhnya telah jelas data yuridis (hakEigendom atas nama Gemeente de Soerabaja) dan data fisiknya (objektanahnya

Eigendom 1304 Sisa merupakan tanah aset PemerintahKota yang sah.Bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3Kelurahan Barata Jaya merupakan tanah aset Pemerintah Kota yang berasaldari Eigendom 1304 Sisa atas nama Gemeente Soerabaja.Bahwa Tanah Eigendom tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanahtanah Partikelir danPenjelasan Umum angka II.8 dan Penjelasan Pasal 1 UndangUndangdimaksud bukanlah merupakan Tanah partikelir melainkan

tentang Penguasaan Tanah Negara yang berbunyi :Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, makapenguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri.Memahami Ketentuan tersebut, berarti tanahtanah Negara yang dikuasai olehdaerah Swatantra, termasuk tanahtanah dengan status Hak Eigendom atasnama Kota Praja (salah satunya Eigendom 1304 atas nama Gemeente

PUTUSANNOMOR 190/Pid.B/2014/PN.MrhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;Nama RUSDIAN Bin NORHANTempat lahir : Banjarmasin;Tanggal lahir : Q/ Januari 1981 ;Umur 5 BBS: TIAL ~~n nnn nnn nnn nnn nminJenis Kalamin LEAIKTsTEIK) Gemeente en eneeeea asianKewarganegaraan : Indonesia ;Alamat

Bahwa Tanahtanah ex gemeente yang masih belum ditingkatkanstatusnya oleh penyewa sehingga masih tercatat sebagai asetdaerah, sehingga secara yuridis kekuasaan atas tanah tersebut masihHalaman 4 dari 7 halaman.

Antonius Siahaan menguasai Sebidang Tanah Sewa(Gemeente) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Sekarang Kab.Toba Samosir) dan membeli Bangunan diatas Tanah Sewa dimaksud dariHerman Pangaribuan pada tanggal 18 Agustus 2603 tahun jepang ( setaratahun 1943 kalender Masehi) yang beralamat di JI. Sisingamangaraja No.94 Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara;Bahwa Alm. Antonius Siahaan mewarisi Bangunan Tersebut kepada AnakPerempuannya yang bernama Alm. Luperia Br.

Siahaansepakat dan membuat surat pernyataan bersama bahwa ahli waris untukbangunan di atas Tanah Sewa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir(Gemeente ) tersebut adalah Bawedy Simanjuntak;Bahwa sebagai ahli waris Bawedy Simanjuntak telah melakukanPengalihnan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik Pemkab.

TobaSamosir (Gemeente) beserta bangunan diatasnya adalah Tergugat;Bahwa Tergugat sudah menyewa bangunan diatas Tanah Sewa daripewaris sebelumnya Alm. Antonius Siahaan dengan tanpa ada suratsuratperjanjian dan kesepakatankesepakatan lain kurang lebih 30 s/d 40Tahunan. Dan Selama menguasai Tergugat sudah melakukan rehabrehab terhadap bangunan di objek perkara tersebut;Bahwa sebelumnya C.

Toba Samosir (Gemeente) dan pemilik Bangunandiatasnya atau objek perkara kseluruhannya, dimohonkan kepada KetuaPengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara inimemerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sewa danbangunan atau objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugatbaik dengan ataupun tidak membongkarnya rehabrehaban bangunanyang mereka lakukan tanpa seizin Penggugat dan tanpa dibebani syaratsyarat apapun supaya dapat dikuasai dan diusahai dengan leluasa olehPenggugat

Gemeente Makassar/Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar (BUKTI6)sebagai Ganti Rugi atas lahan yang akan dijadikan jalan tolBahwa Alm. ALMARHUM mempunyai 3 orang isteri dan 1 Oranganak yakni sebagai berikut : Isteri PERTAMA : Alm. ALMARHUM menikah pada Tahun 1955dengan Alm. ALMARHUMAH Punya 1 orang anak yangbernama PEMOHON (Pemohon) Isteri KEDUA : Alm. ALMARHUM menikah pada Tahun 1968dengan Alm. ISTRI KEDUA Tidak mempunyai anak Isteri KETIGA : Alm.

Gemeente Makassar/TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar No. 103/593.82/BNHK/2002 tanggal 09 Oktober 2002.

Gemeente Makassan/Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar atas nama Para Tergugat IIIntervensi, dan selanjutya dijadikan dasar oleh Tergugat untukmenerbitkan Sertipikat objek sengketa atau yang dijadikan dasaroleh Tergugat II Intervensi bermohon penerbitan Sertipikat HakMilik kepada Tergugat ;Bahwa tentang kasuskasus tanah ex Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sepertidalil gugatan Penggugat telah banyak yang diputuskan pada Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dan sudah berkekuatan hukum tetap

II Ujung Pandang Nomor 39/S.Lep/A/VI/83tanggal 4 April 1983, yang mengatur tentang Mekanisme atauprosedur Pelepasan Hak Atas tanah ex Gemeente Makassar /Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar ;Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentinganatau hubungan hukum dengan objek sengketa ;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya MajelisHakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi danmenyatakan gugatan Penggugat tidak

Gemeente Makassar/ Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassartertanggal 09 Oktober 2002 atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.II8),secara otomatis telah menganulir dan memperlihatkan kebohongan dalil gugatanTermohon Kasasil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperolehnyaatas dasar membeli beserta rumah dari Og.

Gemeente Makassar/Tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar Nomor. 592.2 /183/BA/HK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Jo Surat Keputusan Walikota MakassarNomor.592.2/1037/Kep/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011, sedang keberatanyang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Nomor Suratnya terbalik dantertulis surat keputusan Walikota Makassar Nomor: 529.2/1037/Kep/X/2011Tanggal 20 Oktober 2011, kesalahan nomor ini terikut hingga pada PutusanPengadilan ...12Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara

Gemeente Makassar / Tanah PengelolaaanPemerintah Kota Makassar, tanggal 20 Oktober 2011 (Foto copy tanpa asli);21. Bukti ...1821.Bukti P15 :22. Bukti P16.a:23. Bukti P16.b:24. Bukti P1725. Bukti P1826. Bukti P1927.

Gemeente Makassar /tanah pengelolaan PemerintahKota ...24Kota Makassar, tanggal 20 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya):10. Bukti T10 : Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak atas TanahEx Gemente Makassar/Tanah pengelolaan Pemerintah KotaMakassar, Nomor: 592.2/1037/Kep/X/2011, tanggal 20 Oktober2010, kepada Ahmadi Alwi (sesuai dengan aslinya) ;11.

Pajak Bumi danBangunan (SPOB.PBB) atas nama Wajib Pajak AHMADIALWI, tanggal 15 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya);: Foto copy Keputusan Walikota Makassar Nomor: 592.2/1037/Kep/X/2011 Tentang Penunjukkan Penerima Hak PelepasanTanah Ex Gemeente Makassar / Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar Walikota Makassar, tanggal 20Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya);: Foto copy Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak AtasTanah Ex.

Gemeente Makassar/Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar, Nomor: 592.2/183/BA/HK/X/201 1,tanggal 20 Oktober 2011, kepada Ahmadi Alwi (sesuai denganaslinya); : Foto Copy Keputusan Walikota Makassar Nomor: 592.2/402/Kep/IV/2010 Tentang Pendelegasian Wewenang WalikotaMakassar Kepada Wakil Walikota Makassar UntukMenandatangani Keputusan Tentang Penunjukan PenerimaHak Atas Pelepasan Tanah Ex Gemeente Makassar/TanahPengelolaan ...2610.11.12.is.14.15.16.17.18.Bukti T.I.Int10Bukti T.II.Int11Bukti T.Il.Int12Bukti

Tunas ArthaGardatama/TAG/BCA) di BPN Wilayah Propinsi DKI Jakarta terdaftardalam akte van eigendom Nomor 6393 tertanggal 23 Augustus 1921atas nama De Gemeente Batavia (sekarang Pemerintah Provinsi DKIJakarta), dan dari Catatan Eigendom Vervonding atas tanah tersebuttidak pernah tercatat nama W.L. LIM KIT NIO.

Tunas ArthaGardatama/TAG/BCA) di BPN Wilayah Propinsi DKI Jakarta terdaftardalam akte van eigendom Nomor 6393 tertanggal 23 Augustus 1921atas nama De Gemeente Batavia (sekarang Pemerintah Provinsi DKIJakarta), dan dari Catatan Eigendom Vervonding atas tanah tersebuttidak pernah tercatat nama W.L. LIM KIT NIO, guna memperolehkompensasi dari PT. Bank Central Asia, dengan menggunakan dana dariTerdakwa .

No. 13 K/PID/2017 Di dalam BAP saksi ENDO KURNIADI di hadapan penyidik tanggal 29Juli 2013 diterangkan luas tanah Eigendom Verponding Nomor 6393atas nama De Gemeente Batavia adalah 181 M2 dan salingbersesuaian, sesuai Pertanyaan dan Jawaban halaman 2 poin 8.

HADISUKMA, SH.MH., ternyata tidak ditemukan di dalam berkas perkara BarangBukti Nomor 22 atau fotocopy legalisir kartu Eigendom Verponding Nomor6393 atas nama De Gemeente Batavia;Maka untuk kepentingan keadilan hukum bagi para Terdakwa, pertanyaankami adalah : Mengapa BARANG BUKTI Nomor 22 yang luasnya hanya 180M2 danbukan 7.800M2 sengaja disembunyikan atau tidak dilampirkan di berkasperkara??

dan; Mengapa Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbanganpertimbangan hukum yang menyatakan bahwa fotocopy legalisir kartuEigendom Verponding Nomor 6393 atas nama De Gemeente Bataviadisita, tetapi ternyata barang buktinya tidak ada di berkas perkara??;Untuk itu. kami kutip pertimbangan hukum dari Putusan Nomor508/Pid.B/2015/PN. Jkt.

Fotokopi Akta Gemeente Amsterdam tanggal 29 Oktober 2009 (buktiP.4):5. Fotokopi Akta Betreeft: eerste biieenkomst en meediationovereenkomst(bukti P.5);6. Fotokopi Akta Van Berusting, Tevens Verzoek Tot Inschrijving ( bultiP.6);7. Fotokopi Akta Mediationovereenkomst ( bukti P.7):8. Fotokopi Akta Echtscheidings Convenant (bukti P.8);9.

Fotokopi Akta Gemeente Amsterdam tanggal 29 Juli 2013 (bukti P.9);Bahwa selain buktibukti tersebut, Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalilgugatannya, tetapi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;SUIS Gemeente none etree tn inner imineJika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yangS@a0IAdIINYA jeese=nnesecenrseseee ioe semesters nese cr See eee seeMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepadaorang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi

Menetapkan nama Xxxxx Bin xxxxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NomorXXXxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx KabupatenPenetapan Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.KbmHalaman 5 dari 7 halamanJuliMUKebumen tanggal 14 # April 1976 dirubah menjadi Xxxxx binMemerintahkan kepada untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada kantorUrusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftarVang Ciserc ieee: WNMTUK, WU Gemeente eect nner tem.

;e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damaihanya sekitar seminggu, selebihnya terjadi perselisihan danpertengkaran, karena masalah tempattinggal, Termohon tidakkerasan tinggal di tempat Pemohon, demikian pula Pemohontidak mau tinggal di tempatTiS PENO NON Gemeente cee eee reeetienemnnerieneeneeneenenaee nena Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejakseminggu setelah menikah, hingga sekarang telah berlangsungselama setahun, yaitu Termohon kembali ke rumah orang tuanyasedangkan

Tanahtanah hak adat yang berada di wilayah gemeente,verponding Indonesia atau inlandse verponaing ;3.

Tanahtanah hak adat diluar wilayah gemeente, pajak bumi ataulandrente;Yang mana ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 digantidengan luran Pembangunan Daerah (lpeda) yang kemudian digantidengan Pajak baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 yang manadalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun1985 ditegaskan bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukanmerupakan bukti kepemilikan hak, hal yang sama juga dinyatakanatau dimuat dalam SPPT