berdasarkan Peraturan Daerah Kota BogorNomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yangberwenang menerbitkan izin terhadap 54 (lima puluh empat) Jenis Perizinandan 7 (tujuh) Jenis Non Perizinan, diantaranya sesuai dengan PeraturanDaerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tertentu,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)melakukan penarikan retribusi dari wajib Retribusi dalam hal pengurusan IzinMendirikan Bangunan (IMB), Izin Ganggung (HO) atau Hinder

berdasarkan Peraturan Daerah Kota BogorNomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yangberwenang menerbitkan izin terhadap 54 (lima puluh empat) Jenis Perizinandan 7 (tujuh) Jenis Non Perizinan, diantaranya sesuai dengan PeraturanDaerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tertentu,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)melakukan penarikan retribusi dari wajiob Retribusi dalam hal pengurusan IzinMendirikan Bangunan (IMB), Izin Ganggung (HO) atau Hinder

RICKY ALFIANSYAH KUSWARA;Bahwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan BPPTPM KotaBogor adalah sebanyak 1.241 buah dengan nilai uang sebesar Rp.26.120.329.417,, Izin Hinder Ordonantie (HO) sebanyak 345 buahdengan nilai sebesar Rp. 6.968.268.259, dan Izin Penggunaan danPemamfaatan Tanah Untuk Reklame (PPTR) sebanyak 247 dengan Nilaisebesar Rp 539.515.495,;Bahwa saksi mengetahui penerimaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebanyak

Selain itu saksi RICKY ALFIANSYAH KUSWARA jugamenyerahkan STS (Surat Tanda Setoran) kepada Terdakwa EVAYUSLINDA selaku Bendahara Penerimaan;Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgBahwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan BPPTPM KotaBogor adalah sebanyak 1.241 buah dengan nilai uang sebesar Rp.26.120.329.417,;Bahwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016jumlah Izin Hinder Ordonantie

(dua puluhdelapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belasribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);Bahwa nilai pendapatan retribusi Izin Hinder Ordonantie (HO) yangdikeluarkan BPPTPM Kota Bogor dari bulan Januari 2016 sampai denganDesember 2016 adalah sebesar Rp. 10.592.067.600.

Namundemikian sebagai tetangga Penggugat tetap bersabar dan menanti kesadarandari Tergugat untuk menempatkan mesin ataupun peralatan lainnya danmaterial bangunan tersebut jangan sampai menimbulkan gangguan terhadapPenggugat dan para tetangga lainnya ;Bahwa selain menimbulkan gangguan (hinder) terhadap ketenanganhidup, pembangunan/renovasi rumah Tergugat telah pula mengakibatkankerusakankerusakan pada bangunan rumah tinggal milik Penggugat dan paratetangga lainnya, sebagaimana terbukti dari Surat

mempunyai kekuatan hukumtetap ;Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat cukup beralasan dan memilikidatadata hukum yang kuat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukumuntuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiapharinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusanprovisi, terhitung sejak putusan tersebut dibacakan hingga pokok perkaranyamemperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud yaitu menimbulkan gangguan(hinder

kerusakankerusakan padabangunan rumah tinggal yang meliputi tembok pecahpecah/retak, langitlangit/plafon rusak, atap/genteng bocor serta konstruksi rumah yang berubahadalah sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ;Biayabiaya perbaikan sementara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yangdiakibatkan pembangunan/renovasi rumah Tergugat Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) ;Disamping kerugian materiil seperti dikemukakan di atas, Penggugat jugamengalami kerugian immateriil berupa gangguan (hinder

ada alat yang rusakTerdakwa menyuruh mekanik/operator Terdakwa (sdr WAWAN)memperbaiki alat yang rusak dan jika kalau ada pemasangan baruTerdakwa menyuruh mekanik/operator Terdakwa yang melakukanpemasangan TV kabelnya;Bahwa TV kabel SUMIYATI bergerak di bidang Jasa atau usaha TVKabel atau jasa Televisi berlanganan yang beralamat kantornya Jl.Toha gang Murni No 35 Rt 05 Muara Jawa Ulu Kab KutaiKertanegara Kaltim.Bahwa ljinijin yang dimiliki oleh TV kabel SUMIYATI adalah IzinUndang Undang Gangguan Hinder

Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim;Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran atas sepengetahuan saksiFahmi, karena saksi Fahmi memiliki IPP.Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahuibahwa terdakwa SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO tidak memiliki izinpenyelenggaran penyiaran yang sah, dan hanya memiliki Izin Undang Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Kecil, dan surat perjanjian kerjasama dengan saksi FAHMI selakudirektur PT.

Trg.terdakwa SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO tidak memiliki izinpenyelenggaran penyiaran yang sah, dan hanya memiliki Izin Undang Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Kecil, dan surat perjanjian kerjasama dengan saksi FAHMI selakudirektur PT. SURYA TV KABEL dengan Terdakwa sebagaimana SuratKeterangan Kerjasama yang dibuat tanggal 6 Agustus 2010 sebagaimana telahdiperbaharui dengan perjanjian antara terdakwa dengan PT.

Izin UU gangguan Hinder Ordonantie (HO);b. Surat Ijin Perdagangan (SIUP) kecil;c. Surat keterangan kerjasama antara PT.SURYA KABFL TV dengan TV kabelAMELIA yang dibuat didepan notarss BAMBANG SUDARSONO,SH nomorperjanjian : 15.742/WM/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 dan berlaku selama 1(satu) tahun.Nomor 184/Pid.B/2016/PN.TRG.

Fotocopy Keputusan Camat Samboja Nomor : 503.511/82/EK.IV/2015 tentang IzinUndangundang Ganngguan Hinder Ordonantie (HO) yang ditujukan kepada Siti Aminah ;2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL Nomor : 503.510/03/EK.V/2015atas nama Penanggung Jawab SITI AMINAH ;3. Fotocopy Akta Perjanjian Nomor : 15.741/WM/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 tentangPendistribusian Siaran Televisi Melalui Jaringan Kabel, yang dibuat dihadapan NotarisBambang .......

Fotocopy Keputusan Camat Samboja Nomor : 503.511/32/EK.IV/2015 tentang IzinUndangundang Ganngguan Hinder Ordonantie (HO) yang ditujukan kepada Siti Aminah ;2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL Nomor : 503.510/03/EK.V/2015atas nama Penanggung Jawab SITI AMINAH ;3.

Bahwa dasar penerbitan Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie) Jember IconNo. 503/070HO/35.09.512/2013 tertanggal 30 September 2013menggunakan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPengelolaan yang tidak ada, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL yangnyatanyata sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mendasarkanpada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 851Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat

No: 294/B/2016/PT.TUN.JKTMENGADILI SENDIRI : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan sah surat BPMPT Kabupaten Karawang Nomor:503/807/OLAH Tanggal 16 Februari 2016 Perihal Penjelasan IzinGangguan (Hinder Ordonantie);menghukum Penggugat untuk membayar perkara untukSeluruhnya .; = "9+ 222 no nnn enn nnn nn nnn nnn nn oe nn oeBahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kebaca pihakPenggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Wan PenyerahanMemori Banding Nomor:47/G/2016

Penggugat sebagaimana diaturdalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UndangUndanng Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, adalah sebagaiberikut :I Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, sebab1 Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam Peraturan Perundangundangan Yang Bersifat Prosedural/formal 1.1.Bahwa .....1 Bahwa berdasarkan ketentuan P.I. (1) XX Undangundang Gangguan(Hinder

Jawabannya tertanggal 5 Pebruari 2009, dipersidangan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI 31 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui kebenarannya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;2 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili PerkaraBahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat jinGangguan, sebagaimana diatur oleh Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan, sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Gangguan (Hinder

daripengujian terhadap kewenangan, prosedural/formal dan materiil substansial ;Z Kesesuaian menurut Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baiknoon n nanan on n Pasal 53 ayat (2) sub a dan b UndangUndang Nomor : 9Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;2 Bahwa dari segi prosedural/formal setelah Tergugat II Intervensi menelusuriPeraturanPeraturan Dasar yang berkaitan dengan prosedural Permohonan jinadalah sebagai berikut :1 UndangUndang Gangguan (Hinder

e menentukan : Melampirkan Asli Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik tanah dan ataubangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang dimohonkan,diketahui oleh RT., RW., dan Lurah : Apabila salah satu tetangga yang berhimpitan keberatan dengan alasan yangtidak obyektif menurut hukum normatif maka Ijin Gangguan (HO) tetap dapatdiproses lebih lanjut atau dapat diterbitkan ijinnya apabila persyaratan administrasilainnya dan teknis sudah terpenuhi ;415 Bahwa sesuai UndangUndang Gangguan (Hinder

berhimpitan keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurutukuran normatif sehingga Ijin Ganggguan (HO) tetap dapat diproses lebih lanjut atau43dapat diterbitkan ijinnya apabila persyaratan administrasi lainnya dan teknis sudahterpenuhi ;8 Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat memperhatikan dantidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dimanasemua prosedur dan persyaratan baik formil maupun materiil karena telahberpedoman pada ; 1 UndangUndang Gangguan (Hinder

terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah).Terdakwa mengajukan pembelaan dirinya atas dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan darisemua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan dalammelakukan kegiatan tersebut, Terdakwa memiliki :IIL.Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro an Ahmad Yasin Nasution dariKantor Pelayanan Perijinan Terpadu Mandailing Natal Nomor. 503/200/SIUP/KPPT/2011;Hinder

16 Agustus 2012 (obyeksengketa), tidak prosedur, karena tidak ada Izin Tetangga dalam hal iniPenggugat tidak pernah menanda tangani Surat Persetujuan Tetangga ;15 Bahwa salah satu syarat dalam proses penerbitan Izin MendirikanBangunan adalah : Telah memiliki Surat Izin Gangguan dari KepalaDaerah, sedangkan syarat untuk memperoleh Surat Izin Gangguan antaralain adalah harus ada Surat Keterangan Persetujuan Tetangga dan BeritaAcara Pertemuan, sebagaimana maksud Pasal ayat (1) UndangUndangGangguan (Hinder

No. 08/G/2013/PTUN.Mdo.. 7 Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Gangguan (Hinder Ordonantie Stb.1926 No. 226 menyatakan : Tanpa Izin dilarang mendirikan bangunanbangunan tempat bekerja yang berikut : Ruas IV dalam Pasal ayat (1)menyatakan : yang digunakan untuk memperoleh, mengolah danmenyimpan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap) jo.

Pasal 2Peraturan Daerah Kota Manado No. 5 Tahun 1999 Tentang RetribusiIzin Bangunan, menyebutkan : Setiap orang atau badan yangmendirikan dan atau memperluas tempat usaha di daerah yangkegiatan usahanya mudah menimbulkan bahaya kerugian dangangguan diwajibkan memiliki izin gangguan dari Kepala Daerah ;e Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Gangguan (Hinder Ordonantie) stb1926226 yang pada point II menyebutkan bahwa yang dapatmenyebabkan izin ditolak karena : keberatankeberatan yangdisebabkan karena khawatiran

maka majelis hakimberpendapat eksepsi tergugat tersebut diatas tidak beralasn hukum dan harus dinyatakanditolak;DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimanadiuraikan diatas :Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat danmemperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, makamenurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokok antara Penggugat dan Tergugatadalah mengenai perbuatan melawan hukum atas dasar gangguan (hinder

Sedangkan dinding bangunan yang tinggi jugabergoyanggoyang, sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa dan rumah Penggugat,sehingga menyebabkan berkurangnya kenikmatan dan keindahan atau mengakibatkangangguan (hinder) untuk menikmati hak miliknya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknyamengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa: Tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan

Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, termasuk dan tidakterbatas pada tanggung jawab atas semua pelanggaran hukum ataspemakaian Ruangan dan usaha Tergugat yang belum mempunyai izinberdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).Bahwa Peringatan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Teguran dariSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan DirektoratPengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya,bersumber kepada hukumdan perundangundangan yang berlaku.

(enam ribu enam ratus dollar Amerika Senkat)Kerugian Immateriil: Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil, akibatTeguran dan Peringatan dari instansi pemerintah, dan sikap negatifmasyarakat yang menilai Penggugat tidak professional dalam melakukanhubungan hukum dengan Tergugat dan bahkan akibat perilaku Tergugattidak memiliki perizinan usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan(Hinder Ordonantie) adapun kerugian immateriil yang dialami Penggugatsenilai Rp1, (satu rupiah).6.

serta lingkungan sekitarnya;Bahwa Tergugat bukan Pemilik yang mendirikan bangunan tempatdimana Tergugat melakuken kegiatan usaha, melainkan Tergugat selakuPenyewa sebagian dari bangunan yang didirikan serta dimiliki olehPenggugat, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untukmemiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangGangguan (Hinder Ordonantie).

(VideBukti PR4)4,4: Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, TergugatRekonvensi juga meminta secara tisan kepada Polres Jakarta Utaraagar tidak diberikan izin keramaian karena Penggugat Rekonvensi tidakmemiliki izin gangguan (Hinder Ordonantie).4.5. Bahwa selain memprovokasi Polres Jakarta Utara, TergugatRekonvensi juga telah memprovokasi Satpol PP Provinsi DK!

Tergugat Rekonpensi juga meminta secara lesan kepada Polres JakartaUtara agar tidak diberikan izin keramaian karena Penggugat Rekonpensitidak memiliki izin gangguan (Hinder Ordonantie):5. Tergugat Rekonpensi juga memprovokasi Satpol PP Provinsi DK! Jakartadengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak memiliki izingangguan, dan meminta kepada Satpol PP agar melarang dan menyuruhPenggugat Rekonpensi menghentikan usahanya sebelum memiliki izingangguan;6.

Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin Nomor : 36/G/2010/PTUN.BJM tanggal 13 Desember 2010 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan TindakanAdministrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa berupa Surat Keputusan WalikotaBanjarmasin Nomor: 317 Tahun 2009, Tentang Surat Izin UndangUndangGangguan/HO (Hinder

SEDESA BATAN. merasa terjadi adanya Gangguan Sosial Masarakat UmumSebagai Pengguna Akses Jalan Masuk Desa.Menyimpang dari adanyaperijinan Dan Gangguan (HO) Dalam Istilah Hinder Ordonantie Gangguankepada masarakat.Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat melakukan Kordinasipembicaraan baikbaik dengan di fasilitasi Bp.Camat Banyudono. diabaikan oleh Kepala Desa Bernama Saudara: NANUNG PRASETIYO.Sebagai Tergugat 2 (Dua) dan Tergugat 1 (Satu) Saudara PIMPINAN PTANDALAN MANDIRI BUSANA;Bahwa Penggugat Adalah

Menyimpang dari adanya perijinan dangangguan (ho) dalam istilah hinder ordonantie gangguan kepadamasyarakat.Bahwa Penggugat dengan para. tergugat melakukan kordinasipembicaraan baikbaik dengan di fasilitasi bp.camat banyudono.

pertengkatan/keributan antara pihak Penggugat danPihak Tergugat, akan tetapi tidak ada bukti yang membuktikan usaha ParaPenggugat mengajar les piano dan salon perawatan kuku tidak ada lagi ataututup, sehingga merugikan Para Penggugat.Menimbang, bahwa setiap usaha yang dilakukan sebagaimana usahaPara Penggugat yang membuka les/pengajaran piano dan usaha salon,seharusnya memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh PeraturanPerundangundangan, terutama persyaratan ijin gangguan usaha yang disebutHO (Hinder

Trg.Bin DJAHRI tidak memiliki izin penyelenggaran penyiaran yang sah, danhanya memiliki Izin Undang Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO,Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, dan surat perjanjiankerjasama dengan saksi FAHMI selaku direktur PT.

SURYA KABEL TV.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dapat diketahui bahwaterdakwa RUDI HARIYANTO Alias GATOT Bin DJAHRI tidak memiliki izinpenyelenggaran penyiaran yang sah, dan hanya memiliki Izin Undang UndangGangguan Hinder Ordonantie (HO, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil,dan surat perjanjian kerjasama dengan saksi FAHMI selaku direktur PT.

Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagiankewewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu KabupatenSumedang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan hurufm berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No. 3/P/FP/2016/PTUNBDG Pasal 3 ayat (1) huruf c : lzinizin yang didelegasikan kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) KabupatenSumedang dalah sebagai berikut :Huruf c : lzin Hinder

Izin Hinder Ordonansi ( Ordonansi Gangguan );M.

RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere TendeanNo. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten KapuasProvinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Kapuas, Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)/Surat IzinTempat Usaha (SITU) Nomor 503.44/00207/EKBANGBPPT/2016, namaperusahaan UD DEKITA atas nama DEDETUHAS P.

Kalteng Nomor: 551.21/2/3/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari2018, Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP15.01.5.47.01318, nama perusahaan UD DEKITA atas nama DEDETUHAS P.RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi KalimantanTengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenKapuas, Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)Nomor 503.44

Januari 2009 sebagai Kepala Kantor Lingkungan HidupJember, Tergugat VII tanpa hak telah menerbitkan banyak ljinGangguan (HO) dan bertindak seolahalah sebagai pejabat yangberwenang untuk menerbitkan ljin Gangguan (HO) Kewenangan tanpahak itu kemudian juga diteruskan oleh penggantinya, yaitu Tergugat Vsejak diangkat dan/atau dilantik oleh Tergugat I pada tanggal 3 Januari2013 ;Bahwa pada setiap surat keputusan yang diterbitkan Tergugat V danTergugat VII tentang Pemberian ljin UndangUndang Gangguan(hinder

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalahperijinan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) khususnyaijin HO (Hinder Ordonantie) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yangditerbitkan oleh Tergugat II sebagaimana ternyata dari dalildalilPenggugat yang diuraikan dalam posita tentang uraian fakta nomor 5, 15,16, B.3.2 dan petitum nomor 3;2.

Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II,Tergugat II maupun Tergugat IV.Menimbang, bahwa dari dalildalil Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa sengketa dalam perkara ini adalah berkisar kepada permasalahan proses perijinandan pembangunan Stasiun Bulk Elpiji (SPBE) khususnya Ijin HO (Hinder Ordonantie)dan IMB (jin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada TergugatI dan I.Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pembangunan SPPBE di DusunCongkrong Barat, Desa

terpisahkan.Menimbang, bahwa bila pembangunan SPPBE tersebut mempunyai izin, apakahijin tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau tidak, jika dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, apakah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.Menimbang, bahwa Tergugat I dan I melaksanakan pembangunan SPPBE yangmenjadi sengketa, sebelumnya telah mendapat ijin yang dikeluarkan oleh Tergugat IIIsebagai penyelenggara Pemerintahan yang berwenang mengatur pembangunan di 47 Kabupaten Bondowoso, yaitu ijin HO (Hinder

Surat Permohonan;Fotocopy KTP Direktur/yang bertanggung jawab;Surat Pengantar/Persetujuan dari Kades setempat;Akta Notaris bagi yang berbadan hukum;Pas foto berwarna dan fotocopy NPWP;Fotocopy bukti kepemilikan/bukti sewa tempat usaha;Surat Izin Tempat Usaha (SITU);Tanda Daftar Perusahaan (TDP);ON ou ONHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2017/PN Sjpn9. lIzin Gangguan/HO (Hinder Ordonantie);10. Surat rekomendasi kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal);11.