wilayah Sumatera Utara dan dilakukan pemeriksaanternyata Qudri Nasution selaku Nakhoda tidak pernah melaporkankeberangkatan dan kedatangan KM.Abadi Jaya GT.25 No2331/PPb ke kantor Bea cukai terdekat, sedangkan muatan kapalberupa beras ketan swebanyak 800 Karung @ 25 Kg, danbawang merah sebanyak 2.400 karung @ 10 Kg tanpa dilengkapidokumen import berupa manifest pada saat melakukanpengangkutan dari luar Negeri ;Bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (1) dan ayat (3) Undangundang No.10 tahun 1995 tentang Kepabean

PerdaganganNo.47/MDAG/PER/8/2013, dan setiap importnya harus dilengkapidengan dokumen IP/IT holtikultura, SPI (Surat PersetujuanImport) dan laporan surveyor, sedangkan terhadap barang buktiberas dalam hal ini beras ketan termasuk komoditi yang dibatasiimportnya sebagaimana diatur dalam peraturan MenteriPerdagangan No.19/MDAG/PER/3/2012 tentang ketentuanEkspo dan Impor Beras , dan setiap Impornya harus dilengkapidengan dokumen Pberas dan laporan surveyor, berarti tidakada sama sekali ketentuan perundangan Kepabean

Perk. : 03/RP.9P/Ft.2/01/2015, yang menuntutpara Terdakwa sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN, Terdakwa II SAIDIHASIBUAN, Terdakwa Ill IBET, dan Terdakwa IV SAHRUL, bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama telah mengangkutbarang inport yang tidak tercantun dalam manifest, sebagaimanadimaksuddalam pasal 102 hurup a UU No,17 tahun2006 tentangperubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabean jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana ;.

surat perintah penindakandari Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Nomor : Print14/E/WBC.10/KPP.MP.010203 TENGAH/2009 tanggal 15 Mei 2010 sebagai tindak lanjut ataspenerbitan Nota Hasil Inteligent kepada saksi Penindakan dan Penyelidikandengan kesimpulan dari ke empat dokumen PEB tersebut TIDAK SESUAIDENGAN FISIK BARANG dan termasuk dalam BARANG YANGDILARANG DI EKSPORT ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ahuruf b UndangUndang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean ;Hal. 5 dari 26 hal.

surat perintah penindakandari Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Nomor : Print14/E/WBC.10/KPP.MP.010203 TENGAH/2009 tanggal 15 Mei 2010 sebagai tindak lanjut ataspenerbitan Nota Hasil Inteligent kepada saksi Penindakan dan Penyelidikandengan kesimpulan dari ke empat dokumen PEB tersebut TIDAK SESUAIDENGAN FISIK BARANG dan termasuk dalam BARANG YANGDILARANG DI EKSPORT ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 hurufc UndangUndang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean ;Ketiga :Bahwa ia Terdakwa RISBUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 atausetidaktidaknya pada bulan Mei 2010 bertempat di KPPBC Type Madya PabeanTanjung Perak Surabaya di Jalan Perak Timur Surabaya atau setidaktidaknya padaHal. 9 dari 26 hal.

sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak, tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa RISBUL BAHRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana kepabean sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 huruf b UndangUndang RI No. 10 Tahun1995 tentang Kepabean

Saksi Ngadiman bin Manredja.Bahwa saksi pelaksana pemeriksa pada seksi pelayanan kepabean dancukai yang membawahi pelayanan pemeriksaan fisik barang import,saksi yang ditugaskan menjadi pemeriksa barang import.Bahwa yang berhak ikut menyaksikan pemeriksaan barang adalahpemeriksa barang dan importir atau orang yang mendapat kuasa dariimportir.Bahwa pada hari selasa, 28 Mei 2013 saksi melakukan pemeriksaanterhadap barang import atas PIB No.019514 tanggal 24 Mei 2013 atasnama CV.

Central Java Tranding di terminal peti kemas semarang.Bahwa pada saat itu dokumen pelengkap kepabean berupa copy suratpemberitahuan jalur merah, copy PIB, copy Invoice, copy Packing List,copy Bill of lading dan copy formulir E.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan didampingi Dani Wibowosebagai kuasa importir.Bahwa didalam pemeriksaan tersebut, saksi menemukan jenis barangyang diberitahukan dalam PIB dan jenis barang yang tidak diberitahukandidalam PIB.Bahwa barang yang diberitahu berupa :1. 464 carton

Saksi Darmoedji bin Dawud, menerangkan :Bahwa saksi bekerja pada PT Catur Jaya Manunggal Sejati, yangbergerak pada bidang usaha Pengurusan Jasa Kepabean (PPuJk).Bahwa benar pada hari jumat, 24 Mei 2013 saksi Anton Sulistyono dariimportir CV.Central Java Tranding meminta Nomer Aju untukmelaksanakan pembuatan PIB.Bahwa kemudian saksi memberikan Nomer Aju, yng dilanjutkan denganpembuatan PIB.Bahwa data PIB dibuat oleh Importir, pihak importir meng email data PIBtersebut, untuk saksi print.Bahwa PIB

Saksi Arif Budi Susilo, menerangkan :Bahwa saksi bekerja pada CV.Central Jaya Tranding sebagai staflapangan pengurusan dokumen kepabean dikantor Bea Cukai.Bahwa CV.

,LTD memiliki hasil cetak syempel yang indentik dengan hasil cetakstempel pada sales contract,invoice dan packing list yang diajukansebagai dokumen pelengkap pabean yang diserahkan pada kantorBea Cukai semarang.e Bahwa benar Terdakwa mengakui ada purchasing order, salescontract, invoice dan packing list dengan nomor dan tanggal yangsama dan bentuk yang serupa akan tetapi berisi jumlah dan jenisbarang yang berbeda dengan yang diserahkan sebagai dokumenpelengkap kepabean yang diserahkan kepda kantor

tersebut telah terdaftaruntuk diedarkan di wilayah RI yang dikeluarkan oleh Badan POM karena barangtersebut tidak mengandung bahanbahan berbahaya; Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhiijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yang dilampirkanuntuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir (API), TandaDaftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor PengenalImportir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

tersebut telah terdaftaruntuk diedarkan di wilayah RI yang dikeluarkan oleh BadanPOM karena barang tersebut tidak mengandung bahanbahan berbahaya; Bahwa sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NomorPengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

balai besar POM Pontianak melakukan pemeriksaanditoko tersebut dan menemukan dua macam pangan tanpa ijin edar berupa gulasekitar 30 Kg dan menyitanya; Bahwa sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NomorPengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

tersebut telah terdaftaruntuk diedarkan di wilayah RI yang dikeluarkan oleh Badan POM karena barangtersebut tidak mengandung bahanbahan berbahaya;Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

tersebut telah terdaftar untuk diedarkan di wilayah RI yangdikeluarkan oleh Badan POM karena barang tersebut tidak mengandung bahanbahan berbahaya;Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

, gula pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat atau dokumen dan tidak memilikiijin dari pihak yang berwenang;Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NomorPengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat atau dokumen dan tidak memilikiijin dari pihak yang berwenang;e Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor1718Pengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

gula pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat atau dokumen dan tidak memilikiijin dari pihak yang berwenang;e Bahwa, sebelum diedarkan barangbarang yang berasal dari Luar Negeri harusmemenuhi ijin importir terdaftar produk tertentu dari Menteri dan dokumen yangdilampirkan untuk mendapatkan iin tersebut antara lain Angka Pengenal Importir(API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NomorPengenal Importir Khusus (NPIK), Nomor Identitas Kepabean

SITORUS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa jabatan Ahli sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeandan Cukai Ill pada Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai TubanDenpasardimana tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pelayanandibidang kepabean dan cukai seperti melakukan penelitian dokumenHalaman 17 dari 38 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Dpsimpor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempat penimbunanpabean dan penetapan tarif dan

peroleh pada tahun 1993.ljazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mendudukiJabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai;Bahwa daerah Kepabean adalah Wilayah Republik Indonesia yangmeliputi daerah darat,perairan dan ruang diatasnya, serta tempattempattertentu. di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yangdidalamnya berlaku UndangUndang Republik Indonesia nomor 17 Tahun2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabean;Bahwa kawasan

Kepabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentudi pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuklalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalamdaerah pabean;Bahwa terkait kasus ini prosedur kepabean adalah bahwa setiappenumpang yang tiba dari luar daerah pabean wajib mengisi denganlengkap dan benar formulir Customs Declaration (BC 2.2) yang telahdisediakan di pesawat

terbang atau di terminal kedatangan, selesai diisi,langsung diserahkan kepada petugas bea dan cukai yang bertugas diterminal kedatangan;Bahwa kantor Kepabean adalah Kantor dalam Lingkungan DirektoratJenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuaidengan ketentuan UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabean;Bahwa pos Pengawasan Kepabean adalah tempat yang digunakan olehpejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan

terhadap lalu lintasbarang impor dan ekspor;Bahwa terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai menurutUndangUndang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atasHalaman 18 dari 38 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN DpsUndangUndang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean termasukdalam kawasan Pabean, yaitu kawasan dengan batasbatas tertentu diPelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktoratjenderal Bea

bahwa Pemohon Banding dalam melaksanakan Ekspor Crude Palm Oil In Bulk telah memenuhi pekspor terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku dedisetujui dan mendapat pelayanan dari Terbanding;bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan prosedur ekspor dan kronologi barang ekspdikenakan Bea Keluar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bayur sebagai berikut: Pertamatama Pemohon Banding Pengajuan Permohonan Pemuatan ekspor barang curah kePabean

untuk PEB mekanisme biasa pada ayat (1) dan untuk PEB ata:tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa pada ayat (3) P40/Bseharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam lam,Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010 mengenai tata kerja pebarang ekspor curah yang mengatur antara lain pada angka 6 penyampaian PEB barang curah kePabean

Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c PDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhirPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) PeraturanKeuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan TerSPKPBK Nomor: KEP300/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang perhitungan Beadengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan kePabean

Oleh karenanyaberkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuaiPeraturan Perundangundangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar a quo spenetapan Terbanding SPKPBK nomor: KEP300/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 cacatProsedur Ekspor Barang Curahbahwa tata cara pemuatan, pembayaran bea keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah kePabean Pemuatan diatur antara lain dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.Pasal 2 ayat (

Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010Pasal 4 ayat (2) : PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkutdisampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan ;keberangkatan sarana pengangkut.Pasal 25 ayat (1) : Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukanmendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:huruf c : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikanpersetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam halEkspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan kepabean

KUDEK bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama telah mengangkut barang import yangtidak tercantun dalam manifest, sebagaimana dimaksuddalam pasal 102hurup a UU No,17 tahun2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995tentang Kepabean jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa QUDRI NASUTION Als.

pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap PEB dimaksud tidiajukan pembatalan;bahwa Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas PEB Nomor: 005258 tanDesember 2010 dan mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran Bezsebesar Rp321.898,00; Menurut Pemohon Banding:bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang PemungutaKeluar, Pasal 11 ayat (1) berbunyi:Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan kePabean

persidadan bukti yang ada dalam berkas sengketa serta peraturan perundangundangan yang terkait dalamsengketa ini, Majelis berpendapat sebagai berikut:Prosedur Ekspor barang curah di Kantor Pabean Dumaibahwa Pemohon Bading dalam melaksanakan Ekspor CPO telah memenuhi prosedur ekspor tbarang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui dan m pelayanan dari Terbanding sebagai berikut: Pertamatama Pemohon Banding Pengajuan Permohonan Pemuatan ekspor barang curah kePabean

ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEBmenggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (mekanisme barang curah, seharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai dengan lamyPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010 mengenai tata kerja pebarang ekspor curah yang mengatur antara lain pada angka 6 penyampaian PEB barang curah kePabean

SPKPBK Nomor: KEP43/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 cacat hukum;Prosedur ekspor barang curahbahwa tata cara pemuatan, pembayaran Bea Keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah kePabean Pemuatan diatur antara lain dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.Pasal 2 ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pi(2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkutPasal 2 ayat (4) : Terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, pemberitahuan

Kepabeanan sebagaimadiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk pengBea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebasdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabean dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU188/BC/2013, tanggal 15Juli 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Jalan YosSudarso, Desa Pelintung, Kec.

koper yangberisi barang padatan yang diduga narkotika tersebut diserahkan kepadaPenyidik PPNS di Kantor KPPBC Bandara Gusti Ngurah Rai untukdiproses lebih lanjut;Bahwa setahu saksi setelah dilakukan penimbangan terhadap barangpadatan yang dibawa Terdakwa beratnya adalah 4.740 gram brutto atau4.080 gram netto;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;YAN T.F SITORUS (Ahli), dibawah sumpah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli adalah sebagai ahli dibidang Kepabean

dan bertugas padaKantor Bea Dan Cukai pada Ngurah Rai Denpasar dan menjabat sebagaiHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN DpsKepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai III;Bahwa ahli bertugas d pelayanan penumpangan bertanggung jawabmelakukan pelayanan dibidang kepabeandan cukai seperti melakukanpenelitian dokumen impor, pengelolaan Gudang tempat penimbunan,penetapan tarif dan nilai pabean;Bahwa menurut ahli pebean adalah kawasan dengan batas batas tertentupelabuhan laut, bandar udara

yangberwenang misalnya impor obat dan makanan memerlukan ijin dari BPOM;Bahwa menurut ahli dalam perkara ini mengenai barang padat yang dibawaoleh Terdakwa Jorge Rafael Albornoz yang diduga Narkotika jenis kokaindapat dikatagorikan telah melakukan kegiatan impor secara tanpa hak danmelawan hukum;Bahwa menurut ahli Terdakwa membawa barang Narkotika jenis kokainHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Dpskedalam wilayah Indonesia adalah melanggar Unadng undang No. 10tahun 1995 tentang kepabean

Kepabeanan sebagaimardiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghBea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebag dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

.6/2016 tanggal 6 April 2016 yang diterbitkan atasPemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Laporan Hasil Audit(LHA) Nomor: LHA27/BC.62/ KB/2016 tanggal 27 Januari 2016 olehMajelis Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena Importir memanfaatkan pelayanan impordengan menggunakan sistem komputerisasi berupa Customs ExciseInformation System and Automation (CEISA) impor telah sesuai denganprosedur kepabean

(Kepala Seksi Bantuan Hukum, padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabean dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai);M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H.,M.H. (Kepala SubbagianBantuan Hukum JA Biro Bantuan Hukum pada SekretariatJenderal Kementrian Keuangan)); ANWAR HIDAYAT, S.H.,M.Si. (Kepala Seksi BantuanHukum, pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai Sumatera Bagian Selatan); HERMAN SUPRAYADI, S.H.

untuk PEB mekanisme biasa pada ayat (1) dan untuk PEB ata:tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa pada ayat (3) P40/Bseharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam lam,Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010 mengenai tata kerja pebarang ekspor curah yang mengatur antara lain pada angka 6 penyampaian PEB barang curah kePabean

Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c P Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhirPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) PeraturanKeuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan TerSPKPBK Nomor: KEP294/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang perhitungan Beadengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan kePabean

Oleh karenanyaberkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuaiPeraturan Perundangundangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar a quo spenetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP294/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 cacatProsedur Ekspor Barang Curahbahwa tata cara pemuatan, pembayaran bea keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah kePabean Pemuatan diatur antara lain dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.Pasal 2 ayat (

Putusan Nomor 252/B/PK/Pjk/201815 Undangundang Kepabean jo. Pasal 11 dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor 160/PMK.04/2010;b.

Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuberupa klarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab"Tidak Ada atau ada tapi tidak sesuai maka apabila mungkin akanterjadi kKerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkankepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapatdikreditkan, sedangkan terhadap Kawasan Bebas Pulau Batam telahdidukung dengan dokumen Kepabean

terdiri dari 81 pcs tas selempang dan 50 pcs tas jinjing.e 1 bale berisi pakaian wanita dan lainlain, terdiri dari : 20 pcs baju, 40 pasangbaju+celana, 3 lusin minyak angin dan 10 pcs analgesik cream.1. 1 bale berisi pakaian wanita dan lainlain, terdiri dari : 58 pcs pakaianseragam, 17 pcs baju dan celana, 3 bungkus Koji Berry, 1 lusin Minyak angin,1 lusin analgesik cream dan 1 lusin poy sian inhalerBahwa Dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ternyata isinyatidak benar, kelengkapan kepabean

yang dibuat tidak sesuai dengan fisik barangdan jenisnya serta jumlah oleh karena dokumem pelengkap kepabean tersebutpalsu atau dipalsukan,sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutanNegara di bidang impor.e Bahwa setelah dilakukan perhitungan maka bea yang seharusnya dibayarterdakwa adalah Rp. 1.288.123.000, (satu milyar dua ratus delapan puluh delapanjuta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) bukan sebesar Rp.65.627.000, (enampuluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) seperti

terdiri dari 81 pcs tas selempang dan 50 pcs tas jinjing.e 1 bale berisi pakaian wanita dan lainlain, terdiri dari : 20 pcs baju, 40 pasangbaju+celana, 3 lusin minyak angin dan 10 pcs analgesik cream.9.1 bale berisi pakaian wanita dan lainlain, terdiri dari : 58 pcs pakaian seragam, 17 pcsbaju dan celana, 3 bungkus Koji Berry, 1 lusin Minyak angin, 1 lusin analgesik cream dan1 lusin poy sian inhaler.Bahwa Dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ternyata isinyatidak benar, kelengkapan kepabean

yang dibuat tidak sesuai dengan fisik barangdan jenisnya serta jumlah oleh karena dokumem pelengkap kepabean tersebutpalsu atau dipalsukan,sehingga mengakibatkan tidak terpenuBahwa setelahdilakukan pemeriksaan fisik oleh pemeriksan barang pihak Bea dan Cukaiterhadap container GESU 4605210/40 feet sebagaimana tercantum dalamdokumen PIB nomor 003514 tanggal 7 Desrmber 2011 atas nama PT.Alam TirtaGemilang ternyata isi dan container tersebut tidak sesuai dengan PIB nomor003514 tanggal 7 Desember 2011

Kepabeanan sebagaimadiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk pengBea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba:dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean