Aman/Penggugat , diterbitkantanggal 20 Maret 1982 berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor64/VIII/50/1963 tanggal 19 Oktober 1963;11.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Lengkongkulon luas 4.918 m? atasnama Dangiang Salim/kakek H. Aman/Penggugat , diterbitkantanggal 22 Agustus 1984 berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor64/VIII/50/1963 tanggal 19 Oktober 1963;11.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Lengkongkulon luas 5.440 m?

luas 2.906 m* atasnama lIding Idong/orang tua dari Emay, Penggugat IX, diterbitkanberdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963 tanggal 19Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Lengkongkulon luas 2.878 m* atasnama Muhasim Uling/orang tua dari ISMAIL, Penggugat X,diterbitkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963tanggal 19 Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Lengkongkulon luas 7.262 m?

atasnama Salman Bancet/orang tua dari Nurdin, Penggugat XI,diterbitkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963tanggal 19 Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Lengkongkulon luas 6.446 m* atasnama Buang Pogor/orang tua dari Armadi, Penggugat XII, diterbitkanberdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963 tanggal 19Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Lengkongkulon luas 6.120 m?

atasnama Sukriyah Bt.Marsai/Penggugat XIll, diterbitkan berdasarkanSK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963 tanggal 19 Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Lengkongkulon luas 4.646 m* atasnama Inah Inang/orang tua dari Sapii Bin Inah Inang, PenggugatXIV, diterbitkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963tanggal 19 Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Lengkongkulon luas 5.559 m* atas namaAlpiah/Penggugat XV, diterbitkan berdasarkan SK Kinag JabarNomor 64/VIII/50/1963 tanggal 19 Oktober

atasnama Muslih/orang tua dari Supiah Bt.Asnawi, Penggugat XX,diterbitkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963tanggal 19 Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Lengkongkulon luas 3.146 m* atasnama Damjati/orang tua dari Jubaedah, Penggugat XXI, diterbitkanberdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 64/VIII/50/1963 tanggal 19Oktober 1963;Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Lengkongkulon luas 4.148 m* atasnama Tarsih Tokip/orang tua dari Supandi, Penggugat XxXtIl,diterbitkan berdasarkan SK Kinag Jabar

KINAG No. 30/VIIV64/1963 Tanggal 3071963; SK. KINAGNo. 91/VIIV64/1964 Tanggal 2951964; dan SK. KINAG No.95/VIIV64/1964 Tanggal 1481964; dan Mereka Para PenggugatHal. 22 dari 89 Hal. Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUNBDGtelah menempati lahan tersebut bertahuntahun sampai adanyapelarangan untuk menggarap pada 3 November 2012;2.

KINAG No.30/VIIV64/1963 Tanggal 3071963; SK. KINAG No. 91/VIIV64/1964Tanggal 2951964; dan SK.

Kinag Djabar, No. 95/D/VIIV64/64, tanggal 14Agustus 1964, dan Sertipikat Hak Milik No. 369/Desa Karangsambung,tanggal 18 september 1964, atas nama Pemegang Hak SARJA,berdasarkan SK. Kinag Djabar, No. 95/D/VIIV64/64, tanggal 14 Agustus.

KINAG No. 30/VIIV64/1963. Tanggal 13071963, SK. KINAGNo. 91/VIIV64, Tanggal 29051964, dan SK. KINAG No.95/VIIV64/1964, tanggal 14081964;3. Bahwa tanah dimaksud menurut Buku Daftar Inventaris Tanah KIBA yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Aset Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 3Oktober 2011, adalah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka KodeBarang No. 01 01 11 05 06, luas 100.000 m2;4.

KINAG No. 30/VIIV64/1963. Tanggal 13071963, SK.KINAG No. 91/VIIV64, Tanggal 29051964, dan SK.

Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;

Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;

Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan

secara SENGAJA dilakukanoleh SUPARMAN (Carik Desa Bringkang) yang adalah orangASLI Desa Bringkang yang TIDAK mungkin tidak tahu, dimanaletak tanah dengan KINAG No. 1686/Petok D No. 357MELAINKAN yang ditunjuk adalah Lokasi tanah milik P.PASRIJIMIN yang mempunyai surat KINAG No.Urut.21 atau dikenaldengan Petok D No. 247 dalam Leter C Desa Bringkang :Mengapa harus SUPARMAN ????

Bahwa, untuk 1 (satu) Surat Tanah seperti SK KINAG No. urut21/1964 seluas 7.140 M2 atas nama P. PASRI JIMIN atau PetokD No.247 diajukan untuk 1 obyek tanah/satu sertifikat TanahHak Milik atas nama SARIPAN P. KASERI dipergunakan 2 (dua)surat SK KINAG antara lain :Pengajuan Permohonan Sertifikasi Hak Milik Atas tanah olehSARIPAN P. KASERI mengajukan SK KINAG No.

Bahwa, mengingat akan dilakukannya eksekusi berdasarkanpenetapan eksekusi No.08/EksPdt/2010/PN.GS terhadaptanah dengan KINAG No. urut 21 Tahun 1964 atau Petok IPedaNo. 247 atas nama P.Pasri Jiman Bukanlah merupakan bagiantanah dari KINAG No. 1868 yang diterbitkan menjadi SertifikatHak Milik No.104/Desa Bringkang, oleh sebab itu mohonkiranya Pengadilan Negeri Gresik mengadakan SidangPemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang sesuai dengansurat KINAG No.1686 atau Petok Ipeda No,357 karena lokasitanah

Bahwa selain dari pada itu BENAR bahwa selama ini MajelisHakim Pengadilan Negeri Gresik sejak adany PermohonanPersidangan setempat sebanyak 3. kali, belum pernahmembuktikan dimana lokasi tanah KINAG No.1686 yangdiajukan saripan PKaseri untuk disertifikatkan oleh BPNGresik, Namun yang dilihat dan ditunjuk adalah justru tanahdengan KINAG No.21 dan atau Petok IPEDA No. 247, yang21jelas bukan tanah MILIK SARIPAN P.

Bukti P5 ~~: Fotokopi SK Inspeksi Agraria (KINAG) jawa timurNo. 21 tertanggal 30 September 1999, kutipan II sebagaipengganti Kutipan Yang Hilang yang dibenarkan kepada P.PisriJimin;. BuktiP6 : Fotokopi Surat Jawaban Kepala BadanPertanahan Kab. Gresik berkaitan hilangnya KINAG No,21 atasnama P.Pasri Jimin yang diserahkan kepada Sapriono (anakSaripan P.Kaseri tanpa seijin Para Ahli Waris);10. Bukti P7 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisikTanah sesuai dengan Petok D No,247/KINAG No.21;11.

Turi seluas 4 ha;Bahwa saksi mengetahui Suhardjo Gondo menbeli tanahtetapi tidak tinggal disitu ;Bahwa yang membuat Akta Jual Beli (AJB) nya adalahPak Yatim;Bahwa saat di Kepolisian Rohmat menjual tanahdasarnya SK Kinag dan kata Polisi, Abbas Nur danLukman punya SK Kinag dari Pak. Rohmat;Bahwa saksi tidak pernah melihat SK.

Turidengan sertifikat hak milik No. 925 milik SuhardjoGondo persil 57 beli dari Sunarti Mulyono;Bahwa tanggapan masyarakat tanah tersebut over alihgarapan dari Rohmat, dasarnya Rohmat adalah SKKinag, surat SK Kinag atas nama Sainan, Rohmatsebagai ahli warisnya;Bahwa saksi melihat SK Kinag berupa foto copy no.206 tahun 1964;Bahwa SK Kinag dari Jabar tidak terdaftar di KantorDesa hanya terdaftar di BPN Bekasi;Bahwa menurut saksi sertifikat Suhardjo Gondo Nomorsertifikat 924 dengan persil 57, sedangkan

adalah Keputusan Inspeksi Agraria yangditerbitkan untuk pemberian hak atas tanah yangbukan milik adat tetapi milik Negara;Bahwa Kinag tidak terdaftar di Desa;Bahwa Kinag terdaftar di Kantor Wilayah Pertanahan;Bahwa kalau tanah ini milik Adat karena ada girik;Bahwa SK Kinag diterbitkan untuk diajukan penerbitanSertifikat;Bahwa untuk Desa Segara Makmur masuk wilayah KantorBPN Jawa Barat ;Bahwa SK Kinag diberikan kepada yang menguasaitanah, kalau. dulu~ tidak dipermasalahkan, kalausekarang dipermasalahkan

karena sudah 20 tahun;Bahwa SK Kinag tidak bisa didaftarkan sekarangkarena ada limit waktu selama 15 tahun ganti rugi keNegara;Bahwa Heredis pemberian kredit ke Negara adaSyaratnya yaitu) pernah menguasai tanah 20 tahun danmemperoleh SK yang terdaftar;Bahwa SK, Kinag diberikan berdasarkan Landerform,sesudah itu. diberikan SK Kinag, Kinag berlaku daritahun 1960 sampai dengan tahun 1975 jadi selama 15tahun;Bahwa sekarang tanah Negara diberikan SPPT, tapi itubukan tanda kepemilikan;Bahwa yang menguasai

tanah masih dengan SK Kinagkalau. tidak ~~ lapor ke Kantor Pertanahan~ tidakterdaftar;Bahwa SK Kinag diberikan secara kolektip;Bahwa SK Kinag bukan suatu kepemilikan;Bahwa SK Kinag yang tidak terdaftar tidak bisaditerbitkan ~ sertifikat, walaupun SK Kinag belumkadaluarsa, kalau) SK Kinag yang terdaftar sudahkadaluarsa bisa diberikan hak baru = dan diberiHarinasi ;Bahwa dalam kasus ini sertifikat dari milik adatbukan dari Kinag;Bahwa ada SK Kinag ada yang terdaftar dan juga adayang tidak terdaftar

Kinag yang di klaim Penggugat sudah tidak berlaku lagi atau dengankata lain sudah gugur dengan sendirinya, karena ternyata Penjual Tanah yang menjualkepada Penggugat sama sekali tidak melaksanakan isi dari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima; Wajib mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah / lahan secara aktif; Harus menjadi anggota koperasi; Harus mendaftarkan tanahnya Kepada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat;Bahwa, oleh karena Penggugat

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Prof.Arie S Hutagalung, S.H., MLI yang menyatakan bahwa apabila tanah tidak dikuasaifisiknya, maka tanah tersebut langsung dikuasai negara dan apabila tanahnya di kuasaiterus menerus, maka kepada Pemegang SK Kinag diberikan kesempatan dalam 2 (dua)tahun untuk diretribusi / didaftarkan kembali dan selanjutnya dibuatkan hak atas tanah danapabila tidak mendaftarkan haknya maka SK Kinag menjadi gugur;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukan Penggugat

Kinag tersebut;Bahwa apabila syarat syarat yang diwajibkan terhadap Pemegang SK. Kinag yang telahdisebutkan dalam SK. Kinag tidak dipenuhi oleh Pemegang SK . Kinag, maka dihubungkandengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 TentangKetentuan Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dalam Pasal 7angka 3 maka dapat mengakibatkan batalnya pemberian hak tersebut.

Kinag yang mengklaim bahwa tanahnya masuk didalam HPL No. 1/Marunda tahun2001, pada saat Pembebasan Hak Tanah oleh Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah tahun1984 / 1985 kemana saja Penggugat karena terbukti selama ini Penggugat maupun orangtercantum namanya dalam SK. Kinag tersebut sama sekali tidak pernah menguasai secarafisik secara aktif di atas tanah SK.

Kinag apalagi sebagai ahliwarisnya dan jugatidak terbukti SK.

KINAG 205 D/ VIII 54 / 1964 tanggal 31 desember 1964;5.

KINAG 205.D / VIII 54 / 1964 milik Amin Radjaman;8.

dan Sertifikat adalah sebuah produkhukum yang sah dikeluarkan oleh Negara dan apabila dari objek tanahyang sudah menjadi sertifikat akan tetap seperti itu karena sudahmelalui prosedur sesuai hukum yang berlaku;Bahwa pada SK KINAG tidak mencantumkan peta atau gambar situasikarena pada saat itu tidak dana dari Negara untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut;Bahwa sebelum tahun 1964, SK KINAG belum dikeluarkan;Bahwa SK KINAG dan Sertifikat ada produk hukum yang dikeluarkanoleh Negara, itu

Saksi ASMINe Bahwa luas tanah AMIN RADJIMAN Kurang lebih luasnya 5000 M2;e Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah AMIN RADJIMAN sudahbersertifikat;e Bahwa batasbatas tanah tersebut sebelah Timur Rumah Haji Musa,sebelah Barat Rumah Pak Yani;e Bahwa pernah ada perkara mengenai tanah sertifikat dengan tanah pemilikSK KINAG yang dimenangkan pemilik SK KINAG atas nama Ahyani;e Bahwa dasar menempati tanah tersebut adalah dari SK KINAG;e Bahwa kirakira dapat SK KINAG bareng dengan AMIN RADJIMAN padatahun

KINAG ) PropinsiJawa Barat No. 205.D/ VIll 54 / 1964, maka Petani Penggarap dianggapsebagai anggota Barisan Tani Indonesia ( BTI ) karena BT!

Menyatakan perbuatan TERGUGAT I IDA FARIDA yang mengakui dan menguasai tanah milik PENGGUGAT dengan alas hak berupa SK KINAG No.44.VIII.Ins.C.54.64 tanggal 14 September 1964 dan SK KINAG No. 205.D.VIII./54/1964 tanggal 31 Desember 1964, Putusan Mahkamah Agung No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973,Surat Pelepasan Hak Tanah tanggal 17 Maret 2007, Surat Keterangan Lurah Serua No. 593/142/XI/2010 tanggal 09 Nopember 2010, dan Putusan MA RI No. 85 K/TUN/2013 tanggal 16 April 2013 yang bukan didasarkan

Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 tidak ada hubungan hukum dengan SK KINAG No.44.VIII.Ins.C.54.64 tanggal 14 September 1964 dan SK KINAG No. 205.D.VIII./54/1964 tanggal 31 Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 antara TERGUGAT I IDA FARIDA dan TERGUGAT II M.A. HENDRO ;11.

Menyatakan SK KINAG No.44.VIII.Ins.C.54.64 tanggal 14 September 1964 dan SK KINAG No.205.D.VIII./54/1964 tanggal 31 Desember 1964 tidak mempunyai kekuatan hukum ;12. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 antara TERGUGAT I IDA FARIDA dan TERGUGAT II M A. HENDRO adalah batal demi hukum;13.

Apalagi dalam perkara gugatan HENDRIKO WIDJAYA danHILDA WIJAYA ( Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2015/PN.DPK tertanggal 25April 2016 ) dimana TERGUGAT IDA FARIDA tidak dapat mengajukandokumen asli kedua SK KINAG yaitu SK KINAG No. 44.VIlIl.Insp.C.54.64tanggal 14 September 1964 dan SK KINAG No. 205 .

yaitu SK KINAG No. 44.VIII/Insp.C.54.64 tanggal14 September 1964 dan SK KINAG No. 205.D.VIII/54/1964 tanggal31 Desember 1964 ;30.

harus dibuktikan secara formildiantaranya harus didaftarkan dan sampai akhirnya mempunyai Sertifkat ;Bahwa menurut PP No.11 tahun 1997 SK KINAG tidak berlaku lagi secaraformilnya SK KINAG sudah tidak ada lagi dan sudah dihapuskan.

Kinag yaitu SK Kinag/SK LandreformNo.44 Vill. Insp C.54.64 tanggal 14 September 1964 danNo.205.D.VIII/54/1964 an. MH. Hendro, dimana SK Kinag tersebut adalahkabur karena kedua SK Kinag tersebut tidak menyebutkan dimana letaktanahnya dan batasbatasnya ;Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT III pada pokoknya memberikanjawaban sebagai berikut :Bahwa BENAR TURUT TERGUGAT Ill selaku Pejabat Pembuat AktaTanah/PPAT telah membuat Akta Jual Beli sebagai berikut :a.

Tohir Naidi dari para Penggarap berdasarkan SuratPenyataan Para Ahli Waris Pemegang SK KINAG JABAR.

HASAN REHALAT hanyalah Foto Copy Petikan Surat Kepala InspeksiAgraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967dan tidak ada aslinya. Selain itu jika dicermati pada KINAG dimaksud, jikadibandingkan dengan beberapa KINAG yang terbit pada tahun 1967 ; yakniada 3 (tiga) KINAG yang dipakai sebagai pembanding, yaitu:Halaman 7 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.1. SK KINAG Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 15 Agustus 1967.2.

SK KINAG Nomor : IA.349/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober1967.3. SK KINAG Nomor : IA.348/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober1967.Terdapat beberapa keganjilan, yakni antara lain:a.

Mengenai Penomoran pada KINAG ; pada surat dasar milik HASANREHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya bersalangkurang lebin setengah bulan, terdapat KINAG dengan Nomor 287,tertanggal 15 Agustus 1967, sehingga penomoran KINAG milik HASANREHALAT, tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.b.

Mengenai Besaran Uang Pengganti ; pada KINAG milik HASANREHALAT terdapat besaran uang ganti kerugian kepada negara tertera ;sudah mencapai besaran Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sedangkan padatahun 1967 terhadap KINAG pembanding masih berkisar Rp.25, (duapuluh lima rupiah).c.

Mengenai Penyebutan Tempat Kediaman/ Domisili Hukum ; pada KINAGmilik HASAN REHALAT, disebutkan, dikantor agraria KabupatenKampardi Bangkinang, sedangkan pada KINAG pembanding,disebutkan tetap pada ; dikantor inspeksi AgrariaRiau di Pekanbaru.d. Mengenai Penyebutan nama Inspeksi Agraria Propinsi Riau, yakni ; CapStempel Dinas, yang digunakan pada KINAG milik HASAN REHALATadalah "Direktorat Agraria Provinsi Riau, sedangkan pada SK.

HASAN REHALAT hanyalah Foto Copy Petikan Surat Kepala InspeksiAgraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967dan tidak ada aslinya.

Selain itu jika dicermati pada KINAG dimaksud, jikadibandingkan dengan beberapa KINAG yang terbit pada tahun 1967 ; yakniada 3 (tiga) KINAG yang dipakai sebagai pembanding, yaitu:1.SK KINAG Nomor IA.287/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 15 Agustus 1967.2.SK KINAG Nomor 1A.349/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.3.SK KINAG Nomor 1A.348/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.Terdapat beberapa keganjilan, yakni antara lain:a.

Mengenai Penomoran pada KINAG ; pada surat dasar milik HASANREHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya bersalangkurang lebin setengah bulan, terdapat KINAG dengan Nomor 287,tertanggal 15 Agustus 1967, sehingga penomoran KINAG milik HASANREHALAT, tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.Hal 7 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBRb.

Mengenai Besaran Uang Pengganti ; pada KINAG milik HASANREHALAT terdapat besaran uang ganti kerugian kepada negara tertera ;sudah mencapai besaran Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sedangkan padatahun 1967 terhadap KINAG pembanding masih berkisar Rp.25, (duapuluh lima rupiah).c.

Dan beberapa keganjilan lainnya yang terdapat di Foto Copy PetikanSurat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967,tanggal 29 Juli 1967 an.

Patiwael dibagian TimurMendapat kepastian Hukum berdasarkan Surat Keputusan KepalaDaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/selaku Inspeksi Agraria denganNomor : 115 / BEL / HM/ KINAG /1970 tanggal 20 Januari 1970 yangditerbitkan untuk dan atas nama A. N. Patiwael selaku pemohon sertifikat /sebagai pemegang hak milik;Bahwa kemudian Alm. . A. Letto dan Almh.

Patiwael yang kepemilikannyaberdasarkan Surat Keputusan Gubernmur Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksdi Agraria Nomor 155Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hakmilik;Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2018/PN Atb15.

Patiwael berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksdi AgrariaNomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentangpenegasan hak milik dari A.N.

Foto copy SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur,Nomor 115/Bel/HMK/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970, LampiranGambar Kasar Bidang Tanah, diberi tanda T.V1;2. Foto copy Foto copy Surat Tugas, Nomor 55 /SPT/1979, diberi tanda T.V2;3.

A.Lettosesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 115 / BEL / HM / KINAG/1970 Tentang Penegasan hak milik tanah A. N. Patiwael;Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Para Tergugatyang menjadi inti pokok jawaban adalah :Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik A.N.

Memerintahkan Tergugat Il untuk tidak memproses terhadap segalapermohonan peralihan hak terhadap tanah sengketa yang diajukan olehpihak ketiga sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat dengan pihak ketiga;Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebin dahulu,walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat ,Tergugat II dan Para Turut Tergugat;Dalam Konvensi:Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor748.kpg/NM/Kinag

atas nama MarthenLuther Neno, S.H., (almarhum suami Tergugat I) maupun Sertifikat HakMilik Nomor 1041/Kel.Naikoten atas nama Tergugat cacat hukum dantidak sah serta tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat;Menghukum Tergugat II untuk memproses lebih lanjut Keputusan KepalaInspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 748.kpg/NM/Kinag/68, tanggal 8 Oktober 1968 yaitu memproses pembukuan atastanah sengketa seluas 1.220 m?

Menyatakan hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor748.Kpg/NM/Kinag/68, tanggal 8 Oktober 1968 yang menyatakanPenggugat sebagai pemilik tanah sengketa adalah sah;3. Menyatakan hukum perbuatan almarhum suami Terbanding semulaTergugat semasa hidupnya, yang sekarang menjadi tanggung jawabTerbanding semula Tergugat selaku istrinya serta perbuatanTergugat dan Tergugat II yang ditujukan terhadap tanah sengketayang menjadi milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;4.

terhadap memori kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2019 yang mohonagar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang telah salahmenerapkan hukum pembuktian;Bahwa bukti surat P2 yaitu Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaProvinsi NTT Nomor 748.Kpg/NM/Kinag

Patiwael yang kepemilikannyaberdasarkan Surat Keputusan Gubernmur Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksdi Agraria Nomor 155Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hakmilik;Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb15.

Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal iniKepala Inspeksdi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N.

Patiwael berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksdi AgrariaNomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentangpenegasan hak milik dari A.N.

Foto copy SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur,Nomor 115/Bel/HMK/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970, LampiranGambar Kasar Bidang Tanah, diberi tanda T.V1;2. Foto copy Foto copy Surat Tugas, Nomor 55 /SPT/1979, diberi tanda T.V2;3.

A.Lettosesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 115 / BEL / HM / KINAG /1970 Tentang Penegasan hak milik tanah A. N. Patiwael:;Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Para Tergugatyang menjadi inti pokok jawaban adalah :Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik A.N.

di duga adaunsure pemalsuan karenalogikanya Tahun 1934 lebih awal ada, daripada Tahun 1960.Bahwa Dari Girik/Letter C 362 atas nama Gouw Tjok Nio seluruhnyadipindah bukukan lagi ke Girik / Letter C 578 atas nama Gouw Pit Koan.Bahwa Girik C 578 atas nama Gouw Pit Koan ( yang terbit setelah tanggalSK Kinag Jabar NO.108/A/VIII/50/64 ), terkena SK Kinag JabarNO.108/A/VIII/50/64, Tanggal 17 September 1964.

Berdasarkan Keterangan dari Badan Pertanahan Kota Tangerang : Suratjawaban dari Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang No.7479/600.1336.71/XI1/2014 tertanggal 17 Desember 2014, Menerangkan bahwa : Girik/Letter C Nomor 578, tercatat atas nama Gouw Pit Coam adalah obyektanah landreform yang telah diredistribusikan kepada sebanyak 57penerima redistribusi berdasarkan SK Kinag Jabar NO.108/A/VIII/50/64,Tanggal 17 September 1964,Bahwa SK Kinag Jabar No:108/A/VIII/50/64 tanggal 17 September 1964di buat

Tangerang, yang memuat keteranganmengenai SK Kinag Jabar No:108/A/VIII/50/64 tanggal 17 September 1964.yang bertanggung jawab adalah BUKAN Kepala Inspeksi Agraria DjawaBarat.Bahwa yang menjadi dasar penerbitan surat kutipan dan lampiran surat kutipan SK Kinag Jabar No:108/A/VIII/50/64 tanggal 17 September1964 adalah Daftar Pengelompokkan Penerima Redistribusi Tanah Desa Jatake, Kec. Curug, Kab.

JabarNo.108/A/VIII/50/64 tertanggal 17 September 1964, beserta Daftarlampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/64 (Sesuai denganaslinya);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor870/600.1336.71/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 PerihalPengecekan dan Penjelasan mengenai SK Kinag JabarNo.108/A/VIII/50/64 tertanggal 17 September 1964, beserta Daftarlampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/64 (Sesuai denganaslinya);Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Nomor

: 764/14.32.100/2015 tanggal 20 Mei 2015Perinal Mohon Penjelasan atas hak SK Kinag JabarNo.108/A/VIII/50/64 tertanggal 17 September 1964, beserta Daftarlampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/64 (Sesuai denganaslinya);Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barattanggal 17 September 1964 No.108/A/VIII/50/64 (Fotokopi);Daftar Lampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/1964, SuratKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal tertanggal 17September 1964 (Fotokopi);Daftar Pengelompokan Penerima

Pemilik/Ahli waris SK KINAG, Bpk YusufSubrana (RT 05) dan Sainih HM (RW 11)Bahwa PEMBANTAH16 (Bpk. Sinar Heylena Manik) menguasai danmenghuni tanah eksekusi seluas 300M2 berdasarkan Surat PernyataanPeralihnan hak Garap Atas Tanah Negara SK.Kinag No. 205 D/VIII54/1964tanggal 01102012 dari Victor Manap SitompulBahwa PEMBANTAH17 (Bpk.

Pemilik/Ahli waris SK KINAG, Bpk YusufSubrana (RT 05) dan Sainih HM (RW 11)Bahwa PEMBANTAH18 (Bpk. Saifudin Sochibi) menguasai dan menghunitanah eksekusi seluas 170M2 berdasarkan Surat Pernyataan Hak GarapAtas Tanah Asal Tanah Negara, Bekas PPT/LandreformSK.Kinag No. 205D/VIII54/1964 tanggal 26082015 yang ditandatangani oleh saksi saksiLodwik Louis yang bertindak a.n. Pemilik/Ahli waris SK KINAG, Bpk YusufSubrana (RT 05) dan Sainih HM (RW 11)Bahwa PEMBANTAH19 (Bok.

KINAG) Propinsi Jawa BaratNomor : 205 D/VIII/54/1964 Nomor : 267 dan 268 tidak ada atau tidak pernahmemuat batas batas tanah dalam SK KINAG tersebut dan apalagi SK KINAGtersebut terdiri dari 2 nomor urut, adalah tidak mungkin mempunyai 1 (Satu) batasbatas tanah.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong sebagai No. 106/Pdt/G/2005/PN. Cbnsebagai dasar diajukannya Penetapan tersebut menyatakanMENGADILI1. MENYATAKAN GUGATAN Penggugat dikabulkan sebagaian2.

KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor : 205D/VIII/54/1964 Nomor : 267 dan 268 yang terletak di Blok Singkuk, Kelurahanmeruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan batas batas sebagaiberikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhasan dan Sawah Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sainun dan Asnawi Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Toha Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Buchari3.

KINAG) Propinsi Jawa BaratNomor : 205 D/VIII/54/1964 tanggal 30 September 1964, No. Urut: 267 dan 268seluas 13.856 m2 yang terletak di Blok Singkuk, Kelurahan meruyung, KecamatanLimo, Kota Depok tidak menyebutkan dimana batas batas tanah yang dimaksuddalam SK Kinag tersebutBahwa untuk kepastian hukum maka seharusnya kepala Kantor Badan pertanahannasional terlebih dahulu melakukan pengukuran dan menentukan batas batas tanahyang seharusnya dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.

Setia Budi aliasTribudi yaitu Penggugat seolah olah pernah menyerahkan SuratAsli Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur atau diHalaman 6 Putusan Nomor 446/PDT/2020/PT SBYsingkat ( SK KINAG ) atas nama ( GIJO ) kepada Sdr. Setia Budialias Tribudi dan Sdr.

Setia Budi alias Tribudi telah menyerahkankembali Surat Asli atas nama ( GIJO ) kepada Penggugat,padahal di dalam surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2019 ituPenggugat tidak pernah menandatangani selaku penerima SuratAsli ( SK KINAG ) atas nama ( GIJO ) dan atau tidak terdapattanda tangan Penggugat.e Saksi ( 2 ) Sdr. Khoirul, bahwa sangat ironis sekali saksi ( Sdr.Khoirul ) yang di ajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumya,dahulu Sdr.

Khoirul adalah Kuasa Hukum dari Penggugat untukmengurus Surat keterangan di Kantor Wilayah Agraria Jawa Timur,terkait Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur ataudi singkat SK KINAG atas nama KATIDJAN.1.17 Bahwa Penggugat ingat betul pada tanggal O02 Januari 2017,Penggugat telah berkunjung ke Kantor Sdr. Khoirul yang beralamat diJI. Dupak Ill, No. 25, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, KotaSurabaya, meminta bantuan Jasa Sdr.

Khoirul selaku ADVOKAThanya untuk menguruskan SK KINAG atas nama KATIDJAN supayamendapatkan Surat Keterangan dari Kantor Wilayah Agraria JawaTimur, dan Sdr. Khoirul seketika itu membuatkan Surat Kuasa Khususuntuk Penggugat terkait pengurusan SK KINAG atas nama KATIDJANdan Penggugat saat itu juga telah menandatangani Surat KuasaKhusus tersebut, dan di kantor Jl.

Khoirul yaitu Penggugat pernah menyerahkan AsliSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur atau yang disingkat SK KINAG atas nama KATIDJAN dan GIJO, dan bukti FotoCopy Surat Kuasa Khusus yang inti dari isi yang tercantum dalamSurat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2017 yaitu seolah olahPenggugat pernah memberikan Kuasa terkait pengurusan ( 2 ) dua SKKINAG atas nama GIJO dan KATIDJAN.Oleh karena adanya kejanggalan dari isi Surat Kuasa Khusus tanggal02 Januari 2017 yang di buat oleh Sdr.

KINAG No.30/VIIV64/1963 Tanggal 3071963; SK. KINAG No. 91/VIIV64/1964Tanggal 2951964; dan SK.

Kinag Djabar, No. 95/D/VIIV64/64, tanggal 14Agustus 1964, dan Sertipikat Hak Milik No. 369/Desa Karangsambung,tanggal 18 september 1964, atas nama Pemegang Hak SARJA,berdasarkan SK. Kinag Djabar, No. 95/D/VIIV64/64, tanggal 14 Agustus1964;5.

KINAG No. 30/VIIV64/1963 Tanggal8071963; SK. KINAG No. 91/VIIV64/1964 Tanggal2951964; SK. KINAG No. 95/VIIV64/1964 Tanggall 481964;Bahwa di lain sisi diperparah pula dengan substansi yang janggal dari suratpernyataan a quo, yaitu:1)Pada kolom JENIS SURAT dan KETERANGAN Termohon KasasiVTergugat telah membuat kesimpulan dan pendapat yang menyimpangkarena telah menuliskan H.

maka sejak tahun 1964 parapenggarah telah menjadi pemilik lahan garapannya dan telahmemiliki Sertifikat Hak Milik, jika sampai saat ini penggarap H.Zakardkk 36 orang pemegang SK KINAG di Desa Sawangan KecamatanSawangan belum menjadi sertifikat masih SK KINAG, maka secarajelas tidak memenuhi aturan ketentuan Pasaal 15 ayat (3) PP. 224Tahun 1961, maka demi hukum pemegang SK KINAG gugurdengan sendirinya.Bahwa lahan tanah pemegang SK KINAG apabila belum dibayar lunastidak dapat dipindah tangan atau

Maka secara jelas dannyata bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat atas perolehan hak daripara penggarap pemegang SK Kinag bukanlah tanah yang dikuasai dandibangun perumahan oleh Tergugat. (ERROR IN OBJECTO) Hal initerdata dengan berdasarkan Buku PAL di Kanwil BPN Jabar yaitu DaftarNama Penerima SK KINAG di Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan,Kota Depok.

;Bahwa SK Kinag tanggal 31 Desember 1964 No.205/D/VIII54/1964yang diberikan kepada H.

Masyarakat penggarap asli sebagai pemiiik lanah SK Kinag No.205/D/VIIl L.54/1964 tidak pernah mengetahui ataupunmenyaksikan tanah yang dikuasainya secara turun temurun telahdilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan NasionalKab Bogor;Bahwa Sertipikat Hak milik 58 orang (obyek sengketa) tidak jelasletak obyek tanahnya dan tidak jelas batasbatasnya..

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kaputusan pemberian hakoleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok kepada 58 orangpemegang Sertipikat Hak Milik No. 144 s/d 201 (Obyek sengketa).maka kepemilikan tanah tersebut menjadi tumpang tindih pemilikSK Kinag Nomor : 205/D/VI11/54/1964 yang ditarbitkan 31Desember 1964.

Ibu Kota Jakarta/Kinag NomorHalaman 13 dari 50 hal.

dalam Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta/Kinag Nomor16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971 diberikan pada HalimWibawa Warga Negara Keturunan;Surat Keputusan dari Turut Tergugat berupa Surat KeputusanGubernur Kepala Dki Jakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71,tanggal 21 Juni 1971 bertentangan pula dengan Surat Keputusanyang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat yaitu Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta NomorDa.11/4/48/1965 Tentang kebijaksanaan

untuk memdapatkan status hak miliksetelah menggarap tanah dalam jangka waktu tertentu, dengandemikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Turut Tergugat jelasbertentangan dengan pasal 14 seperti tersebut diatas;Merupakan fakta bahwa tanah Kinag diberikan pada HalimWibawa sebagai orang yang berkemampuan/kaya bukan seorangpentani miskin karena dalam jangka 30 hari ternyata tanah yangdiperoleh dari Surat Keputusan Turut Tergugat yaitu SKGubernur Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta/Kinag Nomor16/PH/DT

:21.1.21.2.21.3.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971mengandung pembenaran perbuatan pemalsuan yang dilakukanoleh Turut Tergugat jelas merupakan tindakan melawan hukum;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971melegalkan Akta Jual Beli fiktif dan mengandung kepalsuan;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus lbu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971berupa kinag diberikan kepada petani penggarap yang alamatnyaberada di Kecamatan yang sama dengan lokasi tanah obyeksengketa, sedangkan Halim Wibawa diduga keras tidak beralamat diwilayah tanah;Dari fakta dan uraian tersebut diatas terungkap bahwa Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yakni SK Gubernur Kepala Daerah Khususlbu Kota Jakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71

Kinag Nomor 284/HM/ Kinag/69yang mana alas hak tersebut sudah kadaluwarsa atau sudah mati;Bahwa Penggugat mendalilkan, dimana Penggugat memiliki objeksengketa berdasarkan alas hak yaitu surat Keputusan Inpeksi Agrariaatau SK Kinag. Nomor 284 Kpg/HM/Kinag/69. Bahwa sesuai denganPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997dimana Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria atau SK. Kinag,Halaman 19 dari 30 hal. Put.

kesatuan dengan SK Kinag Nomor 284 Kpg/HM/Kinag/69(vide positum butir 4,5,6);Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak secara jelasmenyebutkan batasbatas tanah asal sesuai SK Kinag Nomor 284Kpg/HM/Kinag/69 melainkan Penggugat hanya menyebutkan/menguraikanbatasbatas tanah dan luas yang dijadikan sebagai objek sengketa dalamperkara ini, sementara menurut dalil Penggugat objek sengketa/perkaramerupakan bagian dari SK Kinag/69 (vide positum gugatan butir 7), olehkarena tidak sinkronnya antara

Nomor 294 K/Pdt/2016Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini, menurut dalil Penggugat(Termohon) adalah miliknya berdasarkan SK Kinag Nomor 284/Kpg/HM/Kinag/69, sementara ada sejumlah syarat dalam SK Kinag tersebut tidakdipenuhi oleh pemegang SK Kinag yakni Penggugat/Termohon, antara lain:b. Pemegang hak wajib memelihara dengan sebaikbaiknya tanah hakmilik ini;c. Tanah Hak Milik ini oleh pemegang hak milik;aa.

Harus dipasang papan tanda pengenal pada tempat yangmudah dilihat.Selanjutnya pada point 2 SK Kinag tersebut ditegaskan bahwapelanggaran terhadap ketentuanketentuan pada point 1 b dan c dapatdipakai sebagai alasan untuk membatalkan surat keputusan ini.Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Penggugat sekarangTermohon hanya mendasari gugatannya pada SK Kinag Nomor 284/Kpg/HM/Kinag/69 dan Penggugat/Termohon tidak pernah mengajukan buktikepemilikan atas tanah objek sengketa berupa Sertipikat sebagaimana

Nomor 11 Tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas jelasbahwa ketika Penggugat/Termohon mengajukan gugatannya hanyadidasarkan pada SK Kinag Nomor 284/Kpg/HM/Kinag/69 dan biladikalkulasikan sejak diberikannya hak atas tanah obyek sengketa menurutSK Kinag tersebut yakni sejak tahun 1969 sampai dengan diajukannyagugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kupang yakni pada tahun2014, ternyata selama 45 tahun Penggugat/Termohon tidak pernahmendaftarkan Hak Milik menurut SK Kinag tersebut untuk diganti