Saniri, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan khasiat dan mutu;

SANIRI

1. Menyatakan Terdakwa Suhaidi Als Saniri Bin Pudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhaidi Als Saniri Bin Pudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Penuntut Umum:
Merry A D, SH
Terdakwa:
SUHAIDI Als SANIRI Bin PUDIN

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk

PK 3 tentang:Surat dari Pemerintah Daerah Ambon tanggal 20 Februari 1956 Nomor 689/6kepada Saniri Negeri Amahusu d/a Ketua Saniri E. A. Silooy;Untuk merubah luas tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Negeri dan saniriNegeri Amahusu kepada Balai Pendidikan Ambon untuk membangun gedunggedung sekolah di sebelah belakang Rumah Sakit Umum Kuda Mati;d. Novum P.

Tanggal 12 September 2000;1) Lampiran IV Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 23Desember 2011 tentang Pembatalan Surat Penyerahan Enam PotongDati dalam Petuanan Negeri Urimesing oleh Saniri Negeri Urimesingkepada H. J. Tisera tanggal 28 Desember 1976, yang ditanda tanganioleh Kepala Desa Urimessing, Jacobus. A. Alfons dan Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Urimessing, Ez.

Parera dananggota Badan Permusyawaratan;2) Surat Pembatalan tanggal 20 Agustus 1983 yang dibuat oleh kelimaAnggota Saniri Negeri Urimessing;3) Surat Pembatalan Nomor 399/DUR/TD/1996 oleh Kepala DesaUrimessing, H. J. Gaspersz pada tanggal 22 September 1996;Adapun Novum P.PK 1 sampai dengan Novum P.PK 4 ini diperolehberdasarkan Berita Acara Penemuan SuratSurat pada hari Senin tanggal23 Juni 2014:Hal. 25 dari 38 Hal.

Tisera/ayah tergugat asalIl/termohon PK dan bukankah kini sesuai lampiran IV ternyata pemberiantersebut telah dicabut oleh Saniri Negeri Urimesing sebagai kepalapersekutuan adat yang menguasai suatu petuanan;Demikian pula gugatan dari Penggugat Asal mengenai dusun pusakabernama Puang adalah telah disangkali oleh Saniri Negeri Amahusu, tetapiyang disangkali adalah letaknya bukan di tanah sengketa yang telahdibangun RSUD dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU tersebut:2.

Penggugat:
KATRINA TALAKSORU
Tergugat:
1.EDISON TALAKSORU
2.SANIRI NEGRI WARU

Penggugat:
YOHANIS AULELE
Tergugat:
1.PEJABAT PEMERINTAH NEGERI AMETH
2.BADAN SANIRI NEGERI AMETH

Penggugat:
FERNANDO PETTER SIMAUW
Tergugat:
1.SANIRI NEGERI PASSO
2.PJS KEPALA PEMERINTAH NEGERI PASSO

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUGIANTO Bin SANIRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan

Penuntut Umum:
1.ANANG SETIAWAN.SH
2.HERONIKA SETIAWATY,SH
Terdakwa:
ARIS SUGIANTO Bin SANIRI

ke warungnya, dan pada saat posisisaling berhadapan Terdakwa menanyakan kepada saksi SANIRI apamaksud saksi SANIRI ikutikutan ngurusin proyek di Desa, yang dijawaboleh saksi SANIRI dengan balik bertanya proyek apa yang dimaksud olehTerdakwa, kemudian secara tibatiba dengan tangan kanan mengepaldimana pada salah satu jari tangan Terdakwa terpasang cincin batu akik,Terdakwa kemudian menghujamkan pukulan kearah mata sebelah kiri darisaksi SANIRI, oleh karena saksi SANIRI tidak sempat menghindar pukulantersebut

; Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal Saksi Saniri yang hendakberangkat ke tempat kerjanya pada saat melewati warung milikTerdakwa di Dusun Pamuna, Desa Sidogedungbatu, KecamatanSangkapura, Kabupaten Gresik dan posisi Terdakwa ada di warungtersebut, memanggil Saksi Saniri ke warungnya, dan pada saat posisisaling berhadapan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saniri apamaksud Saksi Saniri ikutikutan ngurusin proyek di Desa, yang dijawaboleh Saksi Saniri dengan balik bertanya proyek apa yang dimaksud

olehTerdakwa;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN GskBahwa atas pertanyaan balik Saksi Saniri tersebut kemudian secaratibatiba dengan tangan kanan mengepal dimana pada salah satu jaritangan Terdakwa terpasang cincin batu akik, Terdakwa kemudianmelakukan pemukulan kearah mata sebelah kiri dari Saksi Saniri;Bahwa oleh karena Saksi Saniri tidak sempat menghindar pukulantersebut telak mengenai mata sebelah kiri, diikuti dengan pukulanberikutnya oleh Terdakwa akan tetapi Saksi Saniri masih

kiri dari Saksi Saniri;Bahwa oleh karena Saksi Saniri tidak sempat menghindar pukulan tersebuttelak mengenai mata sebelah kiri, diikuti dengan pukulan berikutnya olehTerdakwa akan tetapi Saksi Saniri masih sempat menghindar, kemudianantara Saksi Saniri terlibat cekcok mulut yang memicu keributan danmengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar lokasikejadian dan salah satunya Saksi Hamsuri yang segera mendekat ke lokasikeributan dan berusaha menenangkan Terdakwa yang terlihat emosi;

Saniritidak dapat melakukan aktifitasnya seharihari dengan baik dalam beberapahari;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadapketerangan Terdakwa yang berbeda dengan Saksi Saniri yaitu Terdakwamenyatakan menampar Saksi Saniri sedangkan Saksi Saniri menyatakanmemukul, menurut Majelis Hakim yang terutama dibuktikan dalam delik iniHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Gskadalah perbuatan Terdakwa dimana akibat perbuatan yang dilakukanTerdakwa terhadap Saksi Saniri mengakibatkan

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20183.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20184. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Keterangan SaksiMATHEOS WATTIMURY, pada pokoknya menerangkan: Bahwa saksi menyatakan adalah Saniri Negeri Porto; Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri berjumlah 7 orang; Bahwa saksi menyatakan Ketua Saniri dipilin oleh Anggota Saniri; Bahwa di Negeri Porto itu pemilinan Saniri berdasarkan Wijk; Bahwa saksi menyatakan berada di Wijk Ponaya; Bahwa saksi menyatakan Marga Wattimury berasal dari Soa Namasina; Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) calon dari Wijk Polnaya kemudiandiseleksi dan saya yang terpilih

PemerintahNegeri mengatakan bahwa Saniri Negeri bukanlah atasan merekasebab atasan mereka adalah Bupati, oleh karenanya Saniri Negeribermusyawarah dan berembuk dan sepakat bahwa Ketua Saniri harusmelapor kepada Kejaksaan;Bahwasaksi menyatakan Ketua Saniri Negeri tidak melapor kepadaCamat dan Bupati, sebab Bupati dengan Saniri Negeri sudah tidak pas,sebab ini merupakan unsur pidana jadi langsung saja ke Kejaksaan dantidak perlu dilaporkan ke Bupati;Bahwasaksi menyatakan alasan Ketua Saniri diganti

Dia itu ditunjuk oleh raja menjadi salahsatu anggota Saniri Negeri dari 7 orang Saniri Negeri;Bahwasaksi menyatakan setelah dipilihn,Raja mengusulkan ke Camatdan Camat mengusulkan ke Bupati lalu SK turun untuk pelantikan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat saniri negeri sebelum ZethJacob Tetelepta diganti sebagai Ketua Saniri Negeri.

Zeth JacobTetelepta sebagai Saniri dari wijk Tetelepta;Bahwa saksi menyatakanKetua Saniri dipilin oleh sesama Saniri;Bahwa saksi menyatakan wijk lain tidak tahu hasil pemilihan;Bahwa saksi menyatakanZeth Jacob Tetelepta dipilin sebagai Saniri dariwijk Tetelepta;Bahwa saksi menyatakanMarthen Tetelepta dari wijk Apono, MahteosWattimury dari wijk Polnaya, Zeth Talakua dari wijk Wattimuri;Bahwa saksi menyatakanada 7 Saniri yaitu 6 dipilih dari wijk dan 1 oranglagi ditunjuk dari Pejabat Desa;Bahwa saksi

menyatakan surat usulan pergantian Ketua Saniri Negeridikirim ke Camat oleh Pejabat dan bukan oleh Saniri Negeri;Bahwa saksi menyatakan ketika menerima surat dari AnakAnak Soa,Saksi tidak pernah memanggil Ketua Saniri Negeri Porto;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada klarifikasi;Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri berasal dari Soa masingmasingberdasarkan peraturan daerah;Bahwa saksi menyatakan yang duduk sebagai Saniri Negeri berasal dariSoa sesuai Perda, kalau wjik itu lingkungan pada jaman

Penggugat: 1.Ferdinad Lunmisay, 2.Benoni LunmisayTergugat: 1.Badan Saniri Negeri Wotay, 2.Oryani Karesina, 3.Dominggus Purmiasa.

Bahwa yang namanya Pemerintahan, berarti didalamnya adajabatan Kepala/Pejabat Kepala Pemerintah dan jabatan Saniri Negerisehingga yang namanya Pemerintahan itu berarti Kepala/Pejabat KepalaPemerintah bersamasama dengan Saniri Negeri, dengan demikian olehkarena Para Penggugat telah menarik Saniri Negeri Wotay sebagai Tergugat, sedangkan Para Penggugat juga menarik Pejabat Pemerintahan NegeriWotay sebagai Turut Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan adalahsebenarnya kedudukan Saniri Negeri Wotay dalam

Negeri Wotay bertempat di Kantor Kecamatann TNS olehCamat TNS dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147130 Tahun 2018, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2018 Saniri Negeri Wotaymelaksanakan Rapat perdana untuk menjelaskan Tugas dan fungsi SaniriNegeri yang di Pimpin oleh Ketua Saniri Negeri;Bahwa tanggal 14 Juni 2018 Saniri Negeri menggelar pertemuan bersamadengan kepalakepala marga, tokoh adat, totkoh masyarakat, tokoh pemudadan tokoh Agama dengan undangan saniri Negeri Nomor : 02/

dan tokoh Agama tanggal 24 Juni2018, yang diberi tanda bukti T.6a;Fotocopy Kesimpulan Hasil Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 14 Juni 2018dan Berita Acara Saniri Negeri otay tanggal 14 Juni 2018 yang diberi tanda buktiT.6b;Fotocopy Berita Acara Saniri Negeri otay tanggal 14 Juni 2018 yang diberi tandabukti T.6c;Fotocopy Surat Undangan Saniri Negeri Wotay Nomor 03/SNW/VII/2018tanggal 30 Juni 2018, yang diberi tanda bukti T.7a;Fotocopy Surat Kesimpulan Hasil Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 1 Juli

Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 5 Juli 2018, yangdiberi tanda bukti T.8b;Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 5 Juli 2018,yang diberi tanda bukti T.8c;Fotocopy Surat Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 12 Juli 2018, yang diberitanda bukti T.9a;Fotocopy Hasil Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 12 Juli 2018, yang diberitanda bukti T.9b;Fotocopy Berita Acara Kesimpulan Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 12 Juli2018, yang diberi tanda bukti T.9c;Fotocopy Surat Undangan Rapat Saniri

Januari 2019, yang diberi tanda bukti T.14a;Fotocopy Surat Kesimpulan Hasil Rapat Saniri Negeri Wotay tanggal 20 Januari2019, yang diberi tanda bukti T.14b;Fotocopy Berita Acara Rapat Saniri Negeri Wotay tantang Keputusan RapatBesar Saniri Negeri Wotay tanggal 20 Januari 2019, yang diberi tanda buktiT.14;Fotocopy Surat Undangan Rapat Besar Saniri Negeri Wotay Nomor03/SNW/2/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang diberi tanda bukti T.15a;Fotocopy Berita Acara Saniri Negeri Wotay tantang Hassil Keputusan

Pasal 19 danPenjelasannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentangPedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan PermusyawaratanNegeri.Selanjutnya untuk Proses Pergantian Antar Waktu Anggota SaniriNegeri Larike harus dilakukan karena pertama terdapat Ketua dan 3(tiga) orang Anggota Saniri Negeri sejak semula tidak memenuhi syaratsebagai anggota Saniri Negeri; Hal kedua terdapat 2 (dua) orangMeninggal Dunia dan Ketigaselurun anggota saniri atau setidaktikdanya terdapat 5 (lima) orang tidak lagi memenuhi

Bahkan telah membuat Surat Pernyataan Pengunduran diritersebut yang ditujukan kepada Saniri Negeri Larike.

Pemerintah Negeri Larike menunggu hasil Surat Keputusandari Saniri Negeri untuk ditindaklanjuti.

evaluasi terhadap Saniri Negeri tersebut,maka ditetapkan Saniri Negeri tersebut diganti denganpertimbangan :1.

Terdapat 4 orang Saniri Negeri Tidak memenuhi Syaratsejak semula Ketika diangkat menjadi Ketua dan Anggota SaniriNegeri.2. Terdapat 2 anggota Saniri Negeri telah meninggal dunia3.