Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Ill tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikahbaik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semendadan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak ada yangkeberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untukmenikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak adayang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampaisekarang.

Bahwahalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMselama persidangan Terbanding semula Penggugat hanyamembuktikan terkait adanya jual beli antara Turut Terbanding semulaTergugat dengan Terbanding semula Penggugat.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 11 yang berbunyi : Pelaksanaan pendaftarantanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaandata pendaftaran tanah.Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

JawaKecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama Turut Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sahmisalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnya sebagaimanadi atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMTentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Mtp Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan baik berupa bukti suratmaupun saksisaksi berkaitan dengan perolehan Turut Terbanding semula Tergugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2743Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama TurutTerbanding Il semula Tergugat II adalah berdasarkan perbuatan hukumyang sah misalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnyasebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

KantorPertanahnan hanya mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah yang telah dibuktikansesuai dengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997.

Tugas dan fungsi Turut Tergugat/Pembanding adalahmelakukan pencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah sesuaidengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;bahwa di dalam uraian posita

PUTUSANNomor: 1633/Pdt.G/2018/PA.Bbs.5 Z ) ry >a os tl 4.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Brebes, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Brebes 02021994 (24tahun), agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Mengurus' rumah tangga,bertempat tinggal di XXXXXX, KecamatanBrebes, Kabupaten Brebes, selanjutnyaTERGUGAT , tempat tanggal

Untuk itu, setiap PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukanpengaadministrasian dan pencatatan sesual dengan ketentuan undangundang,Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang bahwa menurut Pasal 52 UU Nomor

23 Tahun 2006 Jo UU 24Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubahnamanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan CatatanSipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

tertanggal 20 Oktober 2003,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSamarinda menjadi Royke Salainti dan Shedy R Sumilat dengan nama anakCleary Raynor Geraldy Salainti, beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagimana dalam amarpenetapan ini;Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Padt.P/2021/PN SmrMemperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalah La Ode Hamsale dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungandarah

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalan La Ode Hamsale (Saksi 2) dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai

Juli 2019 di Desa Lamaninggara, Kecamatan Siompu Barat,Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan walinikah Paman Kandung Pemohon II bernama La Bahasi bin La Pokuyang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam desa bernama H.Ilyas, dengan maskawin berupa 12 Boka atau setara denganRp.720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dandihadiri 2 orang saksi nikah masingmasing bernama La Ode Hamsaledan La Zaafiu;Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa belakangan ini Pemohon dan Pemohon II baru mengetahui bahwabiodata seperti yang tertutis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterimaternyata salah tulis atau tidak sama dengan biodata yang sesungguhnya,yakni Pemohon bernama Bakin Mustopa Bin Samuri lahir di Ponorogo, 30Juni 1965 dan Pemohon II bernama Sri Wahyuningsih Binti Sarmun lahirlahir di Ponorogo, 30 Juni 1968, sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikahtertulis Pemohon bernama Bakin Mustopa Bin Samuri lahir di Ponorogo, 24tahun dan Pemohon

Maron, 24tahun dan Pemohon Il lahir di Ds. Karanglo Lor, 18 tahun yang benaradalah tempat tanggal lahir Pemohon lahir di Ponorogo, 30 Juni 1965 danpemohon II lahir di Ponorogo, 30 Juni 1968 ;4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melakukanperubahan atas nama Pemohon dari Kutipan Akte Nikah tersebut sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;6.

Maron, umur 24tahun, dan nama Pemohon Il Sri Wahyuning Binti Sarmun, lahir di Ds.Karanglo Lor, umur 18 tahun ;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon dan Pemohon II mengajukan2 orang saksi yakni SAKSI , umur 56 tahun, dan SAKSI II, umur 48 tahun, duaorang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materiilkesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya salingbersesuaian dan mendukung dalildalil permohonan Pemohon

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon menambahkan nama Anak Kedua ParaPemohon pada Akte Kelahiran anak Kedua Para pemohon adalah untukData Ijazah SD anak kedua Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimaHalaman 7 dari 11 Penetapan No. 152/Padt.P/2020/PN Blksebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan ParaPemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkansebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

Jakartatanggal 30 Juli 2010 yang semula Nama Pemohon FENILIANA menjadiFENILIANA WIDJAJA LIMPUNO;e Bahwa nama WIDJAJA tersebut merupakan nama keluarga Pemohonsedangkan LIMPUNO merupakan nama marga suami;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan peristiwapenting dalam kependudukan maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahannamanya tersebut ke instansi pelaksanaan dimana perubahan namanyaditetapkan;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

FebriantoLahir di Kajang, adalah satu orang yang sama; Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Anak Pemohon pada AkteKelahiran anak pemohon adalah untuk Data ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimasebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang

tentangbiaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohondikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Pemohon dalam bukti P1,P2 dan P3 yaitu KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yangtertulis M.Rio Sakti Adjie agar disesuaikan dengan nama yang terdapat dalamjazah Pemohon yaitu M.Rio Sakti Ajie sesuai dengan permohonan Pemohon,sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebutke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yangberwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

menghindari darikejaran hukum tetapi untuk kepentingan pribadi dan keluarga besarPemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri darikejaran hukum;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantiannama Pemohon tersebut bertujuan agar membawa keberuntungan bagiPemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohontersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapatdiperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masadepan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan Pemohontersebutdiatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang ruang lingkupadministrasi kependudukan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanpemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh

prosedur pelaporanorang yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang tata cara pelaporanorang yang meninggal dunia oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisilipenduduk, dengan tenggang waktu' paling lama 30 hari setelahalmarhum/almarhumah meninggal dunia yaitu langsung kepada instansipelaksana/kantor catatan sipil (Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

adalah dalam hal dimana terjadiketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya (Pasal 44 Ayat (4) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006).Menimbang, bahwa mengenai masalah prosedur pelaporan atas kematianseseorang untuk dicatatkan oleh pejabat catatan sipil bukan merupakanpermasalahan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, dimana pengaturannya sudah ditentukan UndangUndang Nomor 24Tahun

buktiP4 tertulis Elyas Syahputra agar disesuaikan dengan nama yang terdapatdalam bukti P5 dan P6 yaitu Kartu Keluarga dan ljazah Anak Pemohondengan nama Elyas Syahputra Sihombing, maka Pemohon memerlukanpenetapan dari pengadilan sehingga Pemohon dapat mendaftarkanpenyesuain nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

mampumembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 230/Pat.P/2021/PN MdnMengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

memilikiHal 5 dari 7 hal No.220 /PdtP/2019/PNMbolegalitas hukum dan keseragaman dokumen selaku warga negara yang baik makapermohonan Pemohon cukup beralasan untuk diajukan ke Pengadilan dan patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitandengan perubahan tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon pemohon, maka harusterlebin dahulu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempatpemohon sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undangundang No. 24Tahun

Undangundang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungandengan perkara ini;1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.