Ditemukan 740 data
152 — 66
kepada Ketut Kotji selakupembeli dihadapan Pejabat Camat Blahbatun Gianyar ( Tergugat Il )sebagaimana Akta Jual Beli No 12/1982 tanggal 15 Pebruari 1982 selanjutnyatanah tersebut oleh Ketut Koci dihibahkan kepada Tergugat I/TermohonBanding ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan Akta Jualbeli tersebut tidak sah karena tidak ada nomornya, alamat tidak sesuai dantanda tangan penjual ( Wayan Subawa) tidak sesuai dengan tanda tanganaslinya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang ketidak absahan
551 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal initerutama karena Pemohon Peninjauankembali kehilangan hak atas uangpembayaran pengembalian deposito sebesar Rp.45.000.000.000, yang telahdilakukan, dan ketidak absahan akta notariil (otentik) sebagai bukti palinghakiki dalam sistem hukum (acara di Negara Republik Indonesia ;ALASAN KETIGA :1.Bahwa majelis hakim tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan ataukekeliruan yang nyata karena menarik kesimpulan sematamata hanyaberdasarkan dalildalil kasasi dari Termohon Peninjauankembali, tanpa
169 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014Jadi cacat hukum dan ketidak absahan bukan hanya sekedar dalampembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 Juli2008 yang dibuat PPAT Ramdah, S.H., yang merupakandasar/proses awal tindakan hukum penjaminan atas objek jaminanSHM Nomor 292, SHM Nomor 294 dan SHM Nomor 322 (yangmerupakan perjanjian accessoir) yang dinyatakan cacat hukum dantidak sah (karena prosedur pembuatannya tidak sesuai ketentuanPasal 138 UUHT Nomor 4 Tahun 1996), sebagaimanadipertimbangkan
40 — 21
Lihat pertimbangan hukum putusan halaman 61angka 7.kenyataan ini membawa kepada realita pembuktiannyadan pertimbangan hukum putusan sangatmemprihatinkan dalam tatapan hukum, terutama dalamke absahan kualitas pembuktian barang bukti.Keberatan ketiga .Bahwa putusan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar telah keliru dantidak cermat didalam pertimbangan hukum putusannya dalammenanggapi Pledoi penasehat hukum, sebagai berikut :a.Pemahaman yang keliru oleh Majelis dalam berpendapat bahwapenasehat hukum terlalu
1.Dahlius bin Zubir
2.Aryanto bin Kamir
Tergugat:
1.Basri B bin Bakar
2.Bakri B bin Bakar
3.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Payakumbuh
4.Pemerintah RI cq. Gubernur Sumatera Barat cq. Walikota Payakumbuh
5.Lurah Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
76 — 26
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidaklengkap karena seharusnya Penggugat juga menggugat MamakKepala Kaum Penggugat serta Ketua Kerapatan Adat Nagari KotoNao IV, Bahwa Mamak Kepala Kaum suku Sipisang Kenagarian Koto NanIV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, karena objekperkara dalam pengurusan Sertifikat dan ke Absahan suratsuratnyaMamak Kepala Kaum dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IVsangatlah penting sama juga halnya dengan
208 — 75
pariwisata hotelShangriLa tidak ada nama dan tanda tangan ketua serikatpekerja ;36e Saksi pernah dengar tentang surat pencatatan serikat pekerja pariwisatahotel ShangriLa telahe Saksi pernah mendengar bahwa Perjanjian Kerja Bersama pernahdisepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tetapi saksi tidak tahupointpoint mana yang sudah disepakatiTEIS@DUT j=22 nese ne nnseeeeeesnnnsemeeneee Sedangkan yang masih belum disepakati adalah tentang jaminan kesehatane Saksi pernah mendengar tentang ketidak absahan
111 — 45
Dan patut jugadiperiksa ke absahan Surat Keterangan Hak Usaha No. 7/TU/TK/1960 tanggal 10November 1960, dikarenakan penerbitan surat tersebut melanggar hukumdikarenakan dibuatkan untuk Penggugat belum cakap bertindak hukum, dimana saatitu Penggugat masih bocah berumur 10 (sepuluh) tahun.
88 — 11
Bahwa penjual / pemohon in casu Tergugat Lelang bertanggungjawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang,penyerahan barang, dokumen, kepemilikan, gugatan perdata maupunpidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidak absahan barangserta dokumen persyaratan lelang ( pasal 16 ayat (10), (2) dan (3)Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan8.Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melaluiperantara Tergugat II atas
1.HADIR GINTING
2.HERNAWATI GINTING,S.E
3.JHON HARIFIN UTAMA GINTING.S.St
4.YENI FEBRINAWATI GINTING,S.H
Tergugat:
4.BERI TUMBUK RIA BR SINULINGGA
5.ARIFIN
79 — 36
Bahwa saya Tergugat II menyatakan sesuai dengan pernyataantergugat ( Beri Tumbuk Ria Sinulingga ) yaitu tanah yang saya beliadalah tanahnya yang berdasarkan Alas hak tahun 2005No.592/1001KB/05 dan sah secara hukum dan tidak dapat di batalkan.Tolong Hakim teliti, cermati dan lihat apaapa saja yang menjadi buktidari si penggugat mengenai ke absahan surat hibahnya di tahun 2004dan 2005.
Mohon kepada yang terhormat MajelisHakim yang Mulia, memeriksa mengadili dan memberikan putusan yangberbunyi sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidakberdasarkan fakta yang jelas (kabur)Saya tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepadapenggugat surat Asli Hibah dan Khusus yang dijadikan si penggugat sebagaidasar gugatannya untuk diperiksa dan teliti ke absahan nya surat
1.SITI SUTAMI
2.DWI SUMINI
3.UMI KHORIYAH
4.SUPRIYONO
Tergugat:
1.SUKINI
2.KADIMIN
75 — 8
SOS sebagaimana tersebutdalam AKTA JUAL BELI No.315/2009/PPAT NUGROHO S, SOS.Berdasar AKTA JUAL BELI tersebut dilakukan perubahan nama padaSHM(Sertifikat Hak Milik ) No.1520 atas nama Muyek menjadi SHM(Sertifikat Hak Milik) No. 3852 Atas nama Sukini.Dengan demikian tidak benar apa yang disampaikan penggugatpada point 12 dan 13 yaitu terjadi perubahan dari SHM No.1519 keSHM No.3852. dan tentang ketidak absahan proses jual bellitersebut.
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana akta jual beli tersebut terdapatkejanggalan sehingga bukti ini adalah petunjuk bahwa akta tersebut tidak benarsehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa selain surat pernyataan Jan Engelhart Willan dan nyonya MerrySungkana, dikawinkan dengan fakta hukum ketidak absahan Akta Jual BeliNomor 28/PNK/1987, tanggal 7 januari 1987, yang dibuat dihadapan J.Dumanauw, S.H.
120 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 334 K/Pdt/2015bahwa RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat sah demikian pulahasil keputusannya sah dan mengikat menurut hukum, sebabpemohon kasasi samasekali tidak turut serta dalam pelaksanaanRUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak adil jika permasalahanhukum/ ketidak absahan RUPS ke2 Tergugat itu disangkutpautkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat VII/Turut Terbanding Il.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Kasasi dari Pemohon
27 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya sepanjang pihak lain dapatmembuktikan ketidak absahan akta otentik tersebut maka sifat dari aktatersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar yang otomatiskesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
120 — 25
CobaPenggugat pelajari kembali, dalam membuktikan kebenaran terkaitnama ayah/nasab pada nama anak, Penggugat tidak dapat langsungmenggunakan identitas dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk("KTP"), Kutipan Akta Pernikahan dan Kutipan Akta perceraian karenaapa, seorang anak yang lahir hal pertama yang dibuat oleh orangtuanya untuk membuktikan ke absahan dari anak tersebut secaraotentik adalah Akta kelahiran, barn setelah itu oleh Dukcapaildimasukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan kemudian mendapatkanNomor
Terbanding/Tergugat : MULIADIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
46 — 19
Tergugat justru membenarkan jikaLa Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakuioleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagaiKepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langgullimemiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana haltersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untukmemperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahanPerkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atauT2 tidak diakui olen Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran danKe Absahan
108 — 39
MURINI WOOD INDAH INDUSTRI tidak pernah diberikansurat penyerahn dengan perjanjian untuk izin HGU oleh masyarakat HUKUMADAT SUKU SAKAI BTHINBOTUAH yang berdomisili di Desa Harapan baru,Bhawa dari hasil pengukuran tersebut telah pula dibuat PETA, oleh TIMmasyarakat HUKUM ADAT yang ditandatangani oleh KEPALA SUKU SAKAIBATHIN BOTUAHdiketui oleh Kepala desa dan Ketua BPD HARAPAN BARU,kemudian turut pula bertanda tangan dari Kepala suku BATHIN SELAPANterhadp ke ABSAHAN LOKASI tanh milik ADAT yang terletak
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim tidak dapat menentukannya untukmenentukan benar tidaknya suatu jap jempol atau tanda tangan yang haruslahmelalui ilmu bantu hukum yaitu melalui Hasil Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2010);Menimbang dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikanketidak absahan pemberian tanggal 10 Juli 1941 tersebut;Menimbang oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikanketidakabsahan surat pemberian 10 Juli 1941 tersebut, maka petitum gugatanangka
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.5 Tahun 2004, maka bolehlah TergugatKasasimendalihkan ketidak absahan dalildalil Memori Kasasi dari PenggugatPenggugat Kasasiin casu ;o Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti ( bewezen ) dalihdalihTergugatKasasi tidak cukup beralasan (ongegrond) untuk membantahkeabsahan dalildalil PenggugatPenggugat Kasasi yang mengutip(citeren) pasalpasal dari kedua undangundang tersebut diatas dalamMemori Kasasi in casu, dalin mana secara hukum tidak berharga (nietrechtsgeldig) dan perquod, patut dikesampingkan
57 — 14
Tidak ada sangkut pautnya apabilagugatan didalilkan tentang keterangan tidak absahan turut tergugat II yang berstatus TNI,lalu dikemudian hari terbit SK Panglima TNI bahwa yang bersangkutan menerima hakpensiun dan dinyatakan tidak sah SK Panglima yang berlaku suruttersebut ; ;e Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MenteriDalam Negeri dan bersangkut paut dengan pasal 1365 KUH Pdt.
65 — 10
TERGUGAT III, Selaku Pembeli seharusnya sebelum melakukan jual beli atastanah dan Bangunan tersebut terlebin dahulu meneliti secara cermat dan hatihati apa benar tanah dan Bangunan tersebut milik Tergugat dan Il dan apatanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan kosong atau ada yang menempatidiatas tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Tergugat Ill tidak melakukanpenelitian terlebih dahulu ke absahan kepemilikan hak atas tanah tersebut,bahkan justru Tergugat Ill merekayasan dan melaporkan ke kantor