Ditemukan 739 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-07-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 14-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VII/20122012 Tanggal 30 Juli 2012 — Koptu Agus Mulyadi Nrp 31930578520874
42 — 25
42 — 25
Lihat pertimbangan hukum putusan halaman 61angka 7.kenyataan ini membawa kepada realita pembuktiannyadan pertimbangan hukum putusan sangatmemprihatinkan dalam tatapan hukum, terutama dalamke absahan kualitas pembuktian barang bukti.Keberatan ketiga .Bahwa putusan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar telah keliru dantidak cermat didalam pertimbangan hukum putusannya dalammenanggapi Pledoi penasehat hukum, sebagai berikut :a.Pemahaman yang keliru oleh Majelis dalam berpendapat bahwapenasehat hukum terlalu
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 940 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — TN. SLAMET BUNASIR d/h OEY BOEN SENG, dk ; PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, PUSAT di Jakarta, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal, dk
174 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014Jadi cacat hukum dan ketidak absahan bukan hanya sekedar dalampembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 Juli2008 yang dibuat PPAT Ramdah, S.H., yang merupakandasar/proses awal tindakan hukum penjaminan atas objek jaminanSHM Nomor 292, SHM Nomor 294 dan SHM Nomor 322 (yangmerupakan perjanjian accessoir) yang dinyatakan cacat hukum dantidak sah (karena prosedur pembuatannya tidak sesuai ketentuanPasal 138 UUHT Nomor 4 Tahun 1996), sebagaimanadipertimbangkan
Putus : 28-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 166/Pdt/2018/PT DPS Tanggal 28 Nopember 2018 — I WAYAN NARTA
melawan
Ir. I MADE KUSUMA DIPUTRA, dkk
158 — 67
158 — 67
kepada Ketut Kotji selakupembeli dihadapan Pejabat Camat Blahbatun Gianyar ( Tergugat Il )sebagaimana Akta Jual Beli No 12/1982 tanggal 15 Pebruari 1982 selanjutnyatanah tersebut oleh Ketut Koci dihibahkan kepada Tergugat I/TermohonBanding ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan Akta Jualbeli tersebut tidak sah karena tidak ada nomornya, alamat tidak sesuai dantanda tangan penjual ( Wayan Subawa) tidak sesuai dengan tanda tanganaslinya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang ketidak absahan
Register : 22-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
102 — 36
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
102 — 36
Untuk kredit pegawai, analisa kredit harus memastikan ke aslian danke absahan suratsurat dari instansi pemohon kredit;f. Data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasi adalah: umur,pangkat/ jabatan, rekening (mutasi dan saldo ratarata), gaji danpenghasilan lain, dan agunan.. Penelitian umur;. Verifikasi riwayat jabatan atau pekerjaan;. Verifikasi atas rekening fasilitas pinjaman;. Melakukan verifikasi terhadap kemampuan debitur untuk membayarfasilitas membayar.
;Bahwa proses pemberian kredit pada instansi tersebut dapat Saksijelaskan bahwa AO (Account Officer) menerima formulir penerimaan kreditdari calon debitur selanjutnya memastikan dan meneliti kelengkapanpengisian formulir permohonan kredit keterang pemohonkredit,selanjutnya melakukan verifikasi seluruh dokumen/ data pendukung,mencocokkan nama, alamat dan tempat tanggal lahir antara formulirdengan KTP calon debitur, selanjutnya untuk kredit pegawai, analisa kreditharus memastikan ke aslian dan ke absahan
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — EDISON ST RUMAH PANJANG VS Hj. YUSNELLY GHAZALI, S.H.
38 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya sepanjang pihak lain dapatmembuktikan ketidak absahan akta otentik tersebut maka sifat dari aktatersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar yang otomatiskesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
Putus : 15-09-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/G/2014/PHI.Sby Tanggal 15 September 2014 — SERIKAT PEKERJA MANDIRI ( SPM ) Hotel Shangri-La Surabaya MELAWAN 1. SERIKAT PEKERJA PARIWISATA Hotel Shangri-La Surabaya 2. PT. SARI PURI PERMAI ( Hotel Shangri-La Surabaya )
212 — 75
212 — 75
pariwisata hotelShangriLa tidak ada nama dan tanda tangan ketua serikatpekerja ;36e Saksi pernah dengar tentang surat pencatatan serikat pekerja pariwisatahotel ShangriLa telahe Saksi pernah mendengar bahwa Perjanjian Kerja Bersama pernahdisepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tetapi saksi tidak tahupointpoint mana yang sudah disepakatiTEIS@DUT j=22 nese ne nnseeeeeesnnnsemeeneee Sedangkan yang masih belum disepakati adalah tentang jaminan kesehatane Saksi pernah mendengar tentang ketidak absahan
Register : 08-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krg Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.SITI SUTAMI
2.DWI SUMINI
3.UMI KHORIYAH
4.SUPRIYONO
Tergugat:
1.SUKINI
2.KADIMIN
77 — 8
1.SITI SUTAMI
2.DWI SUMINI
3.UMI KHORIYAH
4.SUPRIYONO
Tergugat:
1.SUKINI
2.KADIMIN
77 — 8
SOS sebagaimana tersebutdalam AKTA JUAL BELI No.315/2009/PPAT NUGROHO S, SOS.Berdasar AKTA JUAL BELI tersebut dilakukan perubahan nama padaSHM(Sertifikat Hak Milik ) No.1520 atas nama Muyek menjadi SHM(Sertifikat Hak Milik) No. 3852 Atas nama Sukini.Dengan demikian tidak benar apa yang disampaikan penggugatpada point 12 dan 13 yaitu terjadi perubahan dari SHM No.1519 keSHM No.3852. dan tentang ketidak absahan proses jual bellitersebut.
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3285 K/Pdt/2010 Tanggal 23 Agustus 2011 — NY.ELLI
Melawan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR BANTEN CQ. BUPATI SERANG, dkk
184 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagaiTergugat tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yangdiajukan oleh Penggugat ditujukan kepada ketidak absahan Sk MendagriNomor 550/DJA/1986.
Putus : 22-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/PDT/2017 Tanggal 22 September 2017 — OENARDY SUGIANLI vs 1. DENFIK DWI PUTRA, Ahli Waris IYUNG MAHMUD Almarhum, sebagai Termohon Peninjauan Kembali I; 2. Ahli Waris ATJENG TEDDY ALIAS TJONG SEN Almarhum bernama, LENI SONDARI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II; 3. UNAN GUNATA
57 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 514 dan Nomor 515 adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti maupun Judex Jurisyang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dkk menempati objekterperkara berdasarkan Putusan Nomor 57/1975/Perd.PN.Grt dan PutusanNomor 51G/1998/PTUN BDG dalam putusan perkara a quo telah dapatdipatahkan/diruntuhkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah salah menafsirkan mengenaikepemilikan dan ketidak absahan
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat
-EVI LIMUAT
Tergugat
-SULCE DONGGA
-MUHAMAD SANUSI LACAKA
186 — 63
186 — 63
Hal ini tentunya membuat kesulitan bagi Pelawan untukmenyatakan ketidak absahan SHM No.409 atau SHM No.1315 karenaluas tanah dari pondasi dan bangunan pagar (objek sengketa/objekeksekusi) selain tidak disebutkan Penggugat dalam surat gugatannyasemula, juga tidak disebutkan letaknya berada pada sertifikat yangmana diantara sertifikat yang dimaksud.Bahwa cukup beralasan hukum untuk mengangkat sita eksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Jo BeritaAcara Sita Eksekusi yang telah diletakkannya
Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — NILA KESUMA vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Nomor:128/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 tentang PerubahanHukumanDisiplin atas Nama PEMOHON KASASI dariPemberhentian Tidak dengan Hormat menjadi PemberhentianDengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PagawaiNegeri Sipil (PNS).Bahwa, hal tersebut diatas jelas telan membuktikan adanyaKetidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang diputuskan olehTERMOHON KASASI.Bahwa karena ketidak absahan Surat Keputusan TERMOHONKASASI tersebut karena dibuat dengan telah melakukan tindakanyang
Putus : 09-12-2003 — Upload : 14-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/PDT/2003 Tanggal 9 Desember 2003 — TIM LIKUIDASI PT. BANK DWIPA SEMESTA (DL) ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN, Dkk ; PT. ASABRI (PERSERO) ; TATANG SIDHARTA, Dkk
570 — 435 — Berkekuatan Hukum Tetap
570 — 435 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal initerutama karena Pemohon Peninjauankembali kehilangan hak atas uangpembayaran pengembalian deposito sebesar Rp.45.000.000.000, yang telahdilakukan, dan ketidak absahan akta notariil (otentik) sebagai bukti palinghakiki dalam sistem hukum (acara di Negara Republik Indonesia ;ALASAN KETIGA :1.Bahwa majelis hakim tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan ataukekeliruan yang nyata karena menarik kesimpulan sematamata hanyaberdasarkan dalildalil kasasi dari Termohon Peninjauankembali, tanpa
Putus : 12-08-2008 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 26/PDT.G/2004/PN.BJN Tanggal 12 Agustus 2008 — Dr. Drs. HM. THALHAH, SH,M.HuM vs KPU
57 — 14
57 — 14
Tidak ada sangkut pautnya apabilagugatan didalilkan tentang keterangan tidak absahan turut tergugat II yang berstatus TNI,lalu dikemudian hari terbit SK Panglima TNI bahwa yang bersangkutan menerima hakpensiun dan dinyatakan tidak sah SK Panglima yang berlaku suruttersebut ; ;e Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MenteriDalam Negeri dan bersangkut paut dengan pasal 1365 KUH Pdt.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2014 Tanggal 3 Desember 2014 — DASRIL DT. RANGKAYO MULIA
Melawan
BUDIMAN, dan kawan-kawa
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim tidak dapat menentukannya untukmenentukan benar tidaknya suatu jap jempol atau tanda tangan yang haruslahmelalui ilmu bantu hukum yaitu melalui Hasil Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2010);Menimbang dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikanketidak absahan pemberian tanggal 10 Juli 1941 tersebut;Menimbang oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikanketidakabsahan surat pemberian 10 Juli 1941 tersebut, maka petitum gugatanangka
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007 Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.5 Tahun 2004, maka bolehlah TergugatKasasimendalihkan ketidak absahan dalildalil Memori Kasasi dari PenggugatPenggugat Kasasiin casu ;o Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti ( bewezen ) dalihdalihTergugatKasasi tidak cukup beralasan (ongegrond) untuk membantahkeabsahan dalildalil PenggugatPenggugat Kasasi yang mengutip(citeren) pasalpasal dari kedua undangundang tersebut diatas dalamMemori Kasasi in casu, dalin mana secara hukum tidak berharga (nietrechtsgeldig) dan perquod, patut dikesampingkan
Register : 05-12-2011 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 25-11-2016
Putusan PA MAGELANG Nomor 252/Pdt.G/2011/PA.Mgl Tanggal 26 Januari 2012 — Penggugat dan Tergugat
81 — 18
81 — 18
TENTANG SURAT KUASABahwa pada sidang pertama pada tanggal 29 Desember Majelis Hakim Perkara A quosempat mempertanyakan ke absahan surat kuasa khusus dari PENGGUGAT yangmenurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo surat kuasa khusus dariPENGGUGAT tersebut bukan merupakan surat kuasa khusus yang lazim digunakan dipersidangan, akan tetapi kuasa tersebut merupakan surat kuasa yang bersifat umum.Sifat khusus surat kuasa khusus terlelatak pada nama, kualitas dan kedudukan parapihak, tentang masalah tertentu
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015 — 1. NURUL YAKIN, S.H., 2. DEWI FATIMAH, S.H, Notaris/PPAT VS Hj. Dra. HAENY RELAWATI R.W., M.Si. dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
183 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Lamp.V halaman 42 saksi nomor 2);Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan adat karena tidakmengakui ke absahan Dewi Fatimah, S.H.,/Tergugat V/PemohonBanding/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat almarhum H.
Register : 14-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 24/PDT.G/2014/PN.MDN Tanggal 11 Juni 2014 — Ir. ENDANG KARDI WIJAYA, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sumatera Sarana Segara, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Syahbudin Yatim Lingkungan II-B, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT.Sumatera Sarana Segara di Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MHD. EFFENDI BARUS, SH., AGNASIUS ARIS YUWONO, SH., M. RAMADHAN LUBIS, SH., M. ARIF LUBIS, SH., dan S. SULAIKA, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum MUHAMMAD EFFENDI BARUS, SH & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jangka Perumahan Jangka Residen No. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N
PERUSAHAAN (Perseroan) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau disingkat PTPN IV, beralamat di Jalan Letjend. Suprapto No. 02 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
94 — 25
94 — 25
disebutsebagai Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat dalam Konpensiuntuk selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi ini adalahsebagaimana dimaksudkan diatas ;Menimbang, bahwa apaapa yang telah dipertimbangkan dalam gugatanKonpensi/ tidak akan diulang dalam Rekonpensi ini dan dianggap sebagaipertibangan Hukum dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi didalam gugatannyajuga mempermasalahkan tentang ketidak benaran dan ketidak absahan
Putus : 21-05-2008 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 06/PDT.G/2008/PN.DUM Tanggal 21 Mei 2008 — PENGGUGAT : Baginda Raja Puyan VS TERGUGAT : Direktur Utama Pt Murini Wood Indah Indutri.
113 — 39
113 — 39
MURINI WOOD INDAH INDUSTRI tidak pernah diberikansurat penyerahn dengan perjanjian untuk izin HGU oleh masyarakat HUKUMADAT SUKU SAKAI BTHINBOTUAH yang berdomisili di Desa Harapan baru,Bhawa dari hasil pengukuran tersebut telah pula dibuat PETA, oleh TIMmasyarakat HUKUM ADAT yang ditandatangani oleh KEPALA SUKU SAKAIBATHIN BOTUAHdiketui oleh Kepala desa dan Ketua BPD HARAPAN BARU,kemudian turut pula bertanda tangan dari Kepala suku BATHIN SELAPANterhadp ke ABSAHAN LOKASI tanh milik ADAT yang terletak
Register : 13-08-2012 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tanggal 4 Juni 2013 — NY. EMMA TALAKUA SEPANG >< DAISY SRI HANDAYANI WONGSO,cS
66 — 10
66 — 10
TERGUGAT III, Selaku Pembeli seharusnya sebelum melakukan jual beli atastanah dan Bangunan tersebut terlebin dahulu meneliti secara cermat dan hatihati apa benar tanah dan Bangunan tersebut milik Tergugat dan Il dan apatanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan kosong atau ada yang menempatidiatas tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Tergugat Ill tidak melakukanpenelitian terlebih dahulu ke absahan kepemilikan hak atas tanah tersebut,bahkan justru Tergugat Ill merekayasan dan melaporkan ke kantor