Belimbing) KelurahanDangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, PropinsiSulawesi Selatan dan dalam surat kuasa khusustersebut tidak dijelaskan identitas pihak pihaktergugat yang merupakan salah satu syarat yang harusdipenuhi dalam surat kuasa khusus sesuai suratEdaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No. 6 Tahun 1994 joSEMA No.2 Tahun 1959, dan materai yang di bubuhkanternyata juga tidak diberi tanggal pembuatannya dansurat kuasa khusus tersebut tidak di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Palopo.Menimbang

2011HEL/10 tanggal 7 Agustus 2010 akan tetapi pemberikuasa selainnya yaitu Adhelifah ( ifa ), Amirullah,Fadelia, Amiruddin dan Munas tenyata di dalam suratgugatan tercatat bahwa surat kuasanya di daftarkanpada Notaris Yohannes Yabes T SH, Mkn dengan Nomor210935/W/N/IX/2010 tanggal 7 September 2010 padahaldalam surat kuasanya di daftarkan pada Notaris ToliToli Helmy al Atas SH, dengan Nomor 124/VIII/W/NOTHEL/2010 tanggal 7 Agustus 2010, sehingga suratkuasa tersebut tidak sesuai dengan surat gugatan dansurat

nama AchmadTaufik ;4 Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian pemohon dalam KTP dan KartuKeluarga pemohon terdaftar atas nama Ahmad Taufik dan dalam Paspor pemohonmenggunakan nama Opik Taufik Nuh ;5 Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut di atas pemohon merasa perlu untukmenyamakan nama pemohon yang tersebut dalam dokumen Akte Kalahiran, Ijazahdan Surat Nikah dengan dokumen lain KTP, Kartu Keluarga dan Paspor pemohon ;6 Bahwa walaupun nama pemohon berlainan di dalam Akte Kelahiran, Ijazah danSurat

Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenanuntuk menetapkan sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan pemohon ;2 Menyatakan bahwa penyebutan nama pemohon dalam Akte Kelahiran, Ijazah danSurat Nikah yaitu Achmad Taufik adalah sama dengan penyebutan nama yang adadalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon yaitu Ahmad Taufik dan Paspor pemohonyaitu Opik Taufik Nuh ;3 Menetapkan biaya menurut hukum ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secarasah dan patut menurut hukum

atauposisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuktujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yangdilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;Pada awalnya petugas dari Polda NTB menerima Surat Perintah yaitu SprinOperasi Pekat Nomor : Sprin/889/IV/2017 tanggal 18 April 2017, Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp.Lidik/57.a/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 24 April 2017 danSurat

No. 3/PID.SUS/2018/PT.MTRPada awalnya petugas dari Polda NTB menerima Surat Perintah yaitu SprinOperasi Pekat Nomor : Sprin/889/IV/2017 tanggal 18 April 2017, Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp.Lidik/57.a/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 24 April 2017 danSurat Perintah Tugas Undercover dalam rangka operasi Pekat Gatarin 2017 Nomor: SP.Gas /58.b/IV/2017/Dit Reskrimum tanggal 24 April 2017.

No. 3/PID.SUS/2018/PT.MTRNegeri Mataram, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkanperbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannyasebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara dankeadaan sebagai berikut :Pada awalnya petugas dari Polda NTB menerima Surat Perintah yaitu SprinOperasi Pekat Nomor : Sprin/889/IV/2017 tanggal 18 April 2017, Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp.Lidik/57.a/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 24 April 2017 danSurat Perintah Tugas Undercover

Kecamatan Batulayar KabupatenLombok Barat atau setidaktidaknya masih dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Mataram, dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatancabul seorang wanita dan menjadikanya sebagai pencarian, yangdilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Pada awalnya petugas dari Polda NTB menerima Surat Perintah yaitu SprinOperasi Pekat Nomor : Sprin/889/IV/2017 tanggal 18 April 2017, Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp.Lidik/57.a/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 24 April 2017 danSurat

; Bahwa pada saat pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 danSurat Kuasa Menjual No.

O7 para pihak dalam keadaan cakapbertindak ;Bahwa pada saat pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 danSurat Kuasa Menjual No. 07, Para Pihak juga membuat dan menandatangani gambar yang telah mereka setujui dimana menurut merekatanah sebelah Utara yang berbentuk kotak menjadi bagian PutuChandrawati sedangkan tanah yang berbentuk huruf L menjadi bagianLiana Dewi dan Vidiawati ( Bukti P6 ) ;Bahwa pada saat pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 danSurat Kuasa Menjual No. 07, juga diserahkan

pendaftaran pemisahan dan pengukuran ke KantorPertanahan ;Bahwa saksi membenarkan Bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10 danP11 ;Bahwa awalnya setelah dilakukan pengukuran, staf kantor pertanahanmengeluarkan gambar sementara akan tetapi gambar tersebut tidakdisetujui oleh Liana Dewi dan Vidiawati karena gambarnya ternyatatidak sesuai dengan bentuk yang sudah disepakati bersama danditanda tangani antara Liana Dewi dan PutuChandrawati ; Bahwa belum ada kelanjutan dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 06 danSurat

, Bahwa sangat jelas surat yang dibuat oleh DPC (Tergugat I),DPW (Tergugat II) dan DPP (Tergugat III) Partai Bintang Reformasi mengenaipemberhentian dan Pengganti Antar Waktu belum pernah ditembuskan kepadaPenggugat II maka Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bertentanganHal. 5 dari hal. 21 Putusan No.467 K/Pdt.SusParpol/201413141516dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang ReformasiPasal 12 ayat 2 dan 3;Terbitnya Surat Keputusan DPP PBR Nomor 0433/KPTS/DPPPBR/X/2013 danSurat

Yon Sobri,S.S, dan rekomendasi PAW saudara Yon sobri, S.S, kepada saudara Usman, S.E, dansurat DPW Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 tentang Mohon persetujuanpencabutan status keanggotaan Isa Ansori, AR, S.H, dan rekomendasi PAW saudaraIsa Ansori, AR, S.H, kepada Herman Sawiran dalam hal ini tersebut bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang ReformasiPasal 7 dan Pasal 12, adalah Perbuatan Melanggar Hukum;21 Bahwa selanjutnya, begitu juga dengan Tergugat III (Dewan

SumateraSelatan (Tergugat II) serta Surat Keputusan Nomor 0434/KPTS/DPPPBR/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Bintang Reformasi (Tergugat HI), tidak sah (Tidak mempunyai kekuatanmengikat secara Hukum) dan Batal Demi Hukum, karena bertentangan dengannilainilai Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiBintang Reformasi;Surat Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi RawasNomor 083/A/DPCPBR MURA/VI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013 danSurat

,adalah Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Mohon Prosespergantian antar waktu yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupatem MusiRawas Nomor 82/A/DPCPBRMURA/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 danSurat Nomor 83/A/DPCPBRMURA/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013Tentang Permohonan Proses Pergantian antar waktu anggota DPRD Sdr. YonSobri, S.S, kepada Sdr. Usman S.E, dan dari Sdr. Isa Ansori AR, S.H,KepadaSdr.

Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

Bahwa pada tanggal XXXXXxXxXxXAyah Pemohon telah meninggaldunia karena Sakit Tua, dan pada XXXXXXXXX Pemohon meninggaldunia, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia AyahXXXXXXXXXX) dari Kepala Desa Mukuh nomor XXXXXXXXXX dansurat keterangan meninggal dunia lbu (XXXXXXXXXXX dari kepalaDesa Siman nomor XXXXXXXXXXXXXXX;3.

Btm.Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan PasporBiasa Pasal 24 menyatakan:Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yangmeliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepadaKepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa,

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri Batam (cq Hakim yang memeriksa perkara aquo) berpendapat bahwaprosedur untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa adalahdengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pasporbiasa pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimanatersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat

LXV, yaitu pada tanggal 27 September 1952 danSurat Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang,yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 1965, maka:Keberadaan suratsurat bukti penguasaan tanah yang dimiliki TergugatTergugat s/d.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0116PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama MARGONO yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0119/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama SUPIATI yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. ResidenKantor Penyelengara Pembahagian Tanah U.b.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0128PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama TUMINEM yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;.Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0131/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama MARITAM yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b.ResidenKantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0135PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama SAODAH yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;14.Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0136/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama SUARNI yang diterbitkan oleh GubernurKepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b.Residen KantorPenyelenggara Pembahagian Tanah U.b.

Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor : 0159PLtanggal 15 Mei 1965 atas nama DJAMILAH yang diterbitkan olehKetua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang;26.Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan TanahSawah Ladang Nomor : 0160/Ketj.Labuhan Deli/DS, tanggal 27September 1952 Atas nama SITI MARJAM yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b.ResidenKantor Penyelenggara Pembahagian Tanah U.b.Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap

SIMANJUNTAK, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pendeta Gereja Pentakosta,Jabatan Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Pusat,beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar,Sumatera Utara, berdasarkan Anggaran Dasar danPeraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta padaBab V Tentang Kepengurusan Pasal 8 ayat 1 dan 2serta Surat Keputusan Dewan Pertimbangan GerejaPentakosta Nomor : KEP01/DP/GP/XXxXIII/03/10 danSurat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja PentakostaNomor : 07/ XXXIII/PP/SK/04/10.

No.65 K/Pid/2010 Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirobohkan olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 dan tahun 2007; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

fasilitas Umum, jangandikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

No.65 K/Pid/2010dikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

Saksi : MULYONOBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa namaAyah Pemohon KASIYO yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) danSurat Keterangan Kelahiran dengan Nama WARSIDI yang tertulis padaAkta Cerai adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahWARSIDI;Bahwa saksi tahu dalam Kartu Kelurga (KK) nama Ayah Pemohon yaituKASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Surat Keterangan Kelahiran nama AyahPemohon yaitu KASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Akta

Saksi : ENY SISWATIBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan bahwa namaAyah Pemohon KASIYO yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) danSurat Keterangan Kelahiran dengan Nama WARSIDI yang tertulis padaHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 267/Pdt.P/2020/PN.Pwd.Akta Cerai adalah satu orang yang sama dan yang benar adalahWARSIDI;Bahwa saksi tahu dalam Kartu Kelurga (KK) nama Ayah Pemohon yaituKASIYO ;Bahwa saksi tahu dalam Surat Keterangan Kelahiran

Oleh karena itu berdasarkan bukti Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga milik Para Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar SMEANegeri Malang milik Pemohon (P1, P2 dan P4), maka harus dinyatakanbahwa identitas resmi Para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantumdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon danSurat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri Malang milik Pemohon ;Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut padabukti suratsurat, dikaitkan pula dengan pasal 169

identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupunstatus hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwapernikahan seseorang, maka identitas suami ister pun harus sama denganperistiwa kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka identitas dari Para Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai denganidentitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantumdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon danSurat

Saraka Dani, lahir di Kessi Pute pada tanggal 31Desember 1930 anak sah suami istri Caraka dan Ati sedangkan didalam SetoranBPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon nama Pemohon adalahJawiada Binti Saraka Bin Dani, lahir tanggal 12 Oktober 1952 ;Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon mendaftar sebagai calonjamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;Bahwa Pemohon sekarang ingin melaksanakan ibadah haji ;Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Setoran BPIH danSurat

apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohonputusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaopbkan, Pemohon telahternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 25 Oktober 2016 dansurat

telahmemerintahkan jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggilTermohon melalui media massa;Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kKuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 25 Oktober 2016 dansurat

Btm.dengan nama dan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam dokumenkependudukan Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan PasporBiasa Pasal 24 menyatakan:Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yangmeliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepadaKepala

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri Batam (cq Hakim yang memeriksa perkara aquo) berpendapat bahwaprosedur untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa adalahdengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pasporbiasa pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimanatersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat

status administrasi keimigrasiandan memberikankepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi keimigrasian dimasa yang akan datang;Menimbang, setelah pengadilan mempertimbangkan faktafakta hukumyang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akanmempertimbangkanpenerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebutmengenai perubahan data dalam paspor, mengacu pada Peraturan MenteriHukumdan Azasi Manusia Nomor8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat

Biasa, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan AzasiManusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat PerjalananLaksana Paspor yang menyatakan bahwa Dalam Hal terjadi perubahandata pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atauperubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahandata Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan MenteriHukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat

dengan Nomor 27/Pdt.G/2009/PTA.Kdi,tanggal 28 Desember 2009, yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMenyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan termohonkonvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding dapatditerima.Sebelum menjatukan putusan akhirMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Kendari agar membukakembali persidangan perkara ini yang dimohonkan bandinguntuk melaksanakan pemeriksaan tambahan ;Memberi kesempatan untuk mengurus' surat izin cerai bagipemohon' konvensi/ tergugat rekonvensi/terbanding dansurat

oleh karena~ majelis hakim tingkat pertama telahmengetahui pemohon konvensi /tergugat rekonvensi/terbandingdan teromohon konvenasi/penggugat rekonvensi/pembanding,keduanya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sebelumperkaranya diputus, maka seharusnya majelis hakim tingkatpertama secara ex officio menunda pemeriksaan perkara iniselama lamanya 6 (enam) bulan untuk memberi waktu bagi CalonPegawai Negeri Sipil tersebut untuk mendapatkan izin ceraibagi pemohon' konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dansurat

TangerangNomor 822/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;Telah Membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri TangerangNomor 822/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan harisidang perkara ini;Telanh membaca Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2018 dantanggal 6 Desember 2018;Telanh membaca surat pencabutan perkara Nomor 822/Pdt.G/2018/PN.Tngtanggal 21 November 2018 yang diajukan oleh Para Penggugat Prinsipal dansurat

perkara kepada PenggugatxAtau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan i patut dengan suratpanggilan pertama tertanggal 03 Desember 2011 dansurat

Lamonganuntuk memanggil Tergugat melalui mass media:Menimbang bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya melalui mass media RPD Radio PemerintahDaerah Kabupaten Lamongan secara resmi dan patut dengansurat panggilan pertama tertanggal 03 Desember 2010 dansurat

Sedangkandalam Kutipan Akta Kelahiran yang kekeliruan penulisan nama yakniMelklius Adi adalah salah/keliru dan Yang sebenarnya adalah MelkiliusAdi, Ujung Pandang, tanggal 2 Mei 1989, sesuai dengan IJazah danSurat Keterangan orang yang sama dari kantor Kelurahan BatangKaluku.3.

Sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang kekeliruan penulisannama yakni Melklius Adi adalah salah/keliru dan Yang sebenarnya adalahMelkilius Adi, Ujung Pandang, tanggal 2 Mei 1989, sesuai dengan IJazah danSurat Keterangan orang yang sama dari kantor Kelurahan Batang Kaluku.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Hakimmenilai permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon (nama,tempat lahir dan tahun kelahiran) sebagaimana yang terdapat dalam KartuHalaman 5 Penetapan