Ditemukan 1277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah ularan urasan ulisan unasan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
1.Amrik Singh
2.Ni Made Shaza Savitri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Bali Cq Ditreskrimum Polda Bali
90 — 53
  • melanggar tugas dan wewenangnya seperti yang diaturoleh undangundang kepolisian (Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negera Republik Indonesia).Demikian juga ketika penyidik mengganti saksi ahli dan tidak melampirkanketerangan saksi ahli baik menguntungkan tersangka maupun yang merugikantersangka maka dapat dikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalahtidak obyektif dan dapat menghilangkan marwah kepolisian sebagai penegakhukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat.Berdasarkan ulasan
    formil ;Menimbang, bahwa in casu menurut Para Pemohon penetapan Pemohon (Amrik Singh) dan Pemohon II (Ni Made Shaza Savitri) sebagai tersangka olehTermohon, dikarenakan:Termohon telah mengganti saksi ahli dan tidak melampirkan keterangan saksi ahlibaik menguntungkan tersangka maupun yang merugikan tersangka maka dapatdikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak obyektif dan dapatmenghilangkan marwah kepolisian sebagai penegak hukum yang melindungi danmengayomi masyarakat;Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 05-08-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 328 /Pdt.G/2014/PN.Bks.
Tanggal 11 Februari 2015 — 1. HM KOSIM OS. BE sebagai Penggugat I 2. HJ. NURHAYATI sebagai Penggugat II Melawan 1. BUDI HARIYANTO sebagai Tergugat I 2. H. MASIH MAMBANG GLENAU sebagai Tergugat II 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI sebagai Tergugat III 4. MARKUM sebagai Turut Tergugat
46 — 16
  • maupun oleh Tergugat dan Tergugat Il telah pernah didengar dandipeniksa dalam perkara No. 245/Pdt.G/2009/PN.BKS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyatabahwa perkara a quo telah pernah dijatunkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bekasidan bahkan ada upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkatbanding;Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandungmenyatakan menolak gugatan Penggugat dan putusan mana bersifat positif ( lihat "ULASAN
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 701/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI BASTIAN PATAJANGI bin A. PATAJANGI Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ASRIANA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : M. YUSRAN , SH
40 — 13
  • Kalauunsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti Secara syah danmenyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orangdapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsurbarang Siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diriTerdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlahunsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, katabarang Siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baikoleh Penuntut Umum maupun Pengadilan.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 4989/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 10 April 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 3
  • Bahwa berdasarkan ulasan/ uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka terbukti Perselisihan, Pertengkaran dan konflik yang terjadiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang secara terus menerus dantidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam membangun rumahtangga lagi;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-09-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2863 K/Pdt/2013
Tanggal 16 September 2014 — NY. SIEK BIEK GIOK vs KMT A. TIRTODIPRODJO
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y), maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan tanggapan dan ulasan hukum sebagai berikut:Bahwa Judex Facti cq. Majelis Hakim telah salah menerapkanpertimbangan hukumnya karena dasar penguasaan terhadap objeksengketa dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimaksud adalahPutusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3726 K/Pdt/1992 tanggal 28Maret 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PDT/1992/PTY. tanggal 30 Juli 1992 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Putus : 19-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ANZ PANIN BANK
147 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • d Bahwa berdasarkan ulasan paragraph 1.2.1 dan 2.2. tersebut diatas dapatdiketahui bahwa "Supervision Charge" yang dapat dikategorikan sebagaibukan objek PPh Pasal 23 adalah yang pembuatan materinya dilakukan olehpihak ketiga;e Bahwa perjanjian kerjasama pembuatan iklan dilakukan hanya antara PTInpurema Konsultama (berdasarkan data pada master file merupakanperusahaan periklanan) dengan Pemohon Banding dan tidak terdapat pihakHalaman 11 dari 15 halaman.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ASDAR bin H. DARWIS Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : RACHMAT EKA SEJARI. SH
Terbanding/Penuntut Umum II : MAARIFA, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : SYAIFUL ANWAR, SH
45 — 16
  • Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti Secara sah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang Siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang sSiapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa;Barang sSiapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus KDRT
Register : 06-07-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 31 Oktober 2017 — DJONI BORO, S.H
145 — 53
  • melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yangHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Kpgada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum IslamPasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjianatau persetujuan yang harus dipenuhinya; (d) Berdasarkan ulasan
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 13-02-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA BATANG Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Btg
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
  • minta tukon tresno sebesartuduhan penggugat yang menyatakan bahwa saya menghabiskan uangkiriman selama kerja di Malaysia. dengan rincian 8 tahun kerja.. jadi sayaputuskan saya sebagai tergugat minta uang tukan tresno sebesar Rp. 95Juta dan uang itu akan saya bagikan ke anakanak saya. karena uang ituhak anakanak yang selama ditinggalkan. sekali lagi saya putuskan kalaiperceraian ini jalan yang penggugat minta saya minta uang takon tresnosebesar Rp. 95 Juta ( Sembilan puluh lima juta );Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN SNG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
YAYA , Amd Bin PANDI
Termohon:
1.Kapolres Subang
2.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Subang
3.DEDE KUSYANI
55 — 10
  • Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syaratsahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuatsesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlakuj.............. ee eeeeeeeeeeeeeeeeSehingga apabila sesuai dengan ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1276 K/Pdt/2014
Tanggal 4 September 2014 — BAMBANG TRIADJI, DKK VS NY. SOEHARTATIK, DKK
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • R.A.Sukeni berdekatan serta terletak dalam satu bidang, maka sangat mungkintanah milik dua orang tersebut ada yang latut dalam pemilikan pihak lain;Bahwa dalam ulasan putusan Pengadilan Negeri Ngawi obyek sengketa III,yaitu tanah yang terletak di Jalan Raya Paron, Desa Gelung, KecamatanHal. 11 dari 17 hal. Put.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
195 — 134
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PERMOHONANA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi pesyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladi hubungkan dengan tindakan hukum yang di lakukan oleh TERMOHONkepada PEMOHON dengan melakukan Pemeriksaan PEMOHON sebagaiTERSANGKAyang di lakukan tidak sesuai ketentuan ketentuan hukummaka sangat dimohonkan Hakim Pengadilan Negeri Klas Il Oelamasi yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan Pemeriksaan/ Penyidikan PEMOHONHalaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon: Jasika Amelia Tamboto Termohon: Kepala Kepolisian Resort Ternate Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Ternate
227 — 133
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilanini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
Angga Aditya Setianto
Termohon:
Kepolisian RI Cq Polres Jakarta Selatan Cq Kasa Reskrim Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
107 — 59
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahHalaman 12 dari 40 Halaman Putusan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangkayang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo dapat menjatuhkan Putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Sby
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
YUDHIYANES
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
171 — 191
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3043 K/Pdt/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH c.q. GUBERNUR JAWA TENGAH VS Dra. GRAY KOES MOERTIYAH WANDANSARI, M.Pd
75 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.3043 K/Pat/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Pemohon Kasasi menganggap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut diatas tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan faktafakta yang ada, dengan ulasan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada halaman 3,tidak memperhatikan adanya intervensi Sampeyandalem Ingkang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Putusan Judex Factihal.11 Nomor 42);Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti:Bahwa perjanjian bersama tanggal 18 Juli 2014 menghasilkan beberapakesepakatan antara Termohon Kasasi/dahulu selaku Para Penggugat danPemohon Kasasi/dahulu selaku Tergugat yaitu sebagai berikut:Halaman 32 dari 40 hal. Put.
    Nomor 183 K/Pdt.SusPHI/2016 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketujuh dan kedelapan Para Penggugat dapat dikabulkansebagian, yaitu sebesar Rp27.358.461 (dua puluh tujuh juta tiga ratus limapuluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)Ulasan dan keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti:Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yaitu sebagaimana tercantum didalam Pasal 79 ayat (2) cyang mengatur mengenai
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 07-02-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Liw
Tanggal 15 Februari 2022 — Pemohon:
JONI ISKANDAR
Termohon:
Kepolisian Sektor Sekincau
94 — 35
  • Kapori dan Surat EdaranKapolri Tersebut dalam Melakuka Penangkapan maupun dala Penahanan,Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Liw26.27.olehkarena Termohon Menangkap Pemohon pada saat Pemohon sedagmelakukan musyawarah dengan saudara DEKA yang tidak lain adalahsebagai Pelapor dalam Laporan Polisi tersebut.Bahwa oleh karenanya adalah jelas Pemohon telah dikriminalisasikan olehTermohon, karena Pemohon saggup dan bersedia untuk mengembalikankekurangan setoran tersebut.Bahwa berdasarkan ulasan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 5/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : NUR AKBAR ARIFUDDIN BIN H. ARIFUDDIN SELENG Diwakili Oleh : DAHLANG,S.AG.,SH.,MH
Pembanding/Penggugat II : MUH. FAHMI ARIFIN BIN ARIFIN ARIFUDDIN Diwakili Oleh : DAHLANG,S.AG.,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Hj. AMINAN BINTI DAUD
Terbanding/Tergugat II : DIAN ARISANDY,SE BINTI Ir. H. BAKHRIF ARIFUDDIN.MM.
Terbanding/Tergugat III : RIFAN ARFANDY,ST BIN Ir. H. BAKHRIF ARIFUDDIN.MM.
Terbanding/Turut Tergugat I : MOERPHY APRIAN BIN Ir. H. BAKHRIF ARIFUDDIN.MM
Terbanding/Turut Tergugat II : DITA ARUNDATI
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMIMPIN PT. BANK RAKYAT INDONESIA BRI CABANG MAKASSAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
62 — 26
  • secara hukum para Penggugatberada pada pihak yang dikalahkan , sehinga berdasarkan Pasal 192 ayat(1) RBG, harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini yang jumlah nya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusanini Keberatan KeduaTerhadap dalil Keberatan Kedua Pemohon Banding yaitu Majelis Hakimdalam memutus gugatan Kabur adalah Putusan Ultra Petita karena tidakada Eksepsi kabur tentang luas dan batas objek sengketa.Disini terlihat jelas pemahaman Pemohon Banding atas ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2744 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 30 Nopember 2011 — H. KEMAN ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMAN yangsangat melukai rasa keadilan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh :Prof, Dr Achmad Ali, S.H, M.H Guru besar Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Haasanuddin dalam ulasan terhadap Buku fungsi Mahkamah Agungdalam praktek seharihari yang ditulis oleh seorang Hakim Agung yakni HendryP.