mengalihkan tanahYayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang tersebut menjadi milik YayasanPendidikan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru didirikannya.Dampak kerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki YayasanDaarul Quran AlAtsari Karawang dapat beralin kepemilikannya kepadaYayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;Halaman 8 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG18.Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan

Dampakkerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Quran AlAtsariKarawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki Yayasan DaarulQuran AlAtsari Karawang dapat beralin kepemilikannya kepada YayasanPendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaituberupa muridmurid peserta didik Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawangyang dialinkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al JannahKarawang.Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaituberupa muridmurid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an AlAtsariHalaman 61 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDGKarawang yang dilalihkan menjadi murid Yayasan PendidikanPesantren Al Jannah Karawang.Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat selain sebagaiketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang, jugaberperan sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan di bawahYayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang

telah dirugikan secara materil dan Imaterial denganhilangnya Anakanak didiknya dan pemakaian bangunan oleh Tergugatdengan tanpa izin dari pemilik Tanah dan bangunan yaitu YayasanDaarul Qur'an AlAtsari Karawang;Halaman 62 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG15.Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, Karena: Tidak benar dalil gugatan tersebut diatas Tidak benar bahwa Tergugat mendapat gaji sobagai kepala sekolahsebesar Rp5.000.000; Tidak benar Tergugat melakukan Pengambil alihan

Harus dapat mengerti halhal apa dalam putusanPengadilan Negeri Medan yang dianggap tidak dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi Medan;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan No.110/PDT /2009/PT.MDN. tanggal 07 Juni 2010 yang hanya mengambil alihpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan No.135/Pdt.G /2009/PN.MDN tanggal 24 Nopember 2009 tanpa memberikandasar dan alasan hukum dalam pengambil alihan putusan PengadilanNegeri Medan a quo adalah tidak cukup dan sepatutnya haruslahdibatalkan

Putusan Judex Facti Yang Dimohonkan Kasasi Didasarkan Pada1.Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cermat Dan Tidak Saksama(onvoldoende gemotiveerd) Serta Salah Dalam Menerapkan AtauMelanggar Hukum Yang Berlaku;Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Semarang dengan mengambil alin begitu saja daripertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang adalahmerupakan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak cermat/tidak saksama;Pengambil alihan pertimbangan hukum

sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Ketua umumaAIl Irsyad Islamiyah Pusat sejaktahun 2006 sampai dengan 2017;Bahwa pimpinan AlIrsyad Allslamiyyah cabang Tegal sampaisaat ini adalah Penggugat;Bahwa Saksi pernah memberikan surat kausa kepada Penggugatdalam rangka untuk menyelesaikan asset kepemilikan al IrsyadIslamiyah yang dikuasai oleh Husain hafif di Tegal;Bahwa permasalahan uang yang Penggugat keluarkan akandiganti oleh Institusi PP Al Irsyad Islamiyah apabila telahselesainya gugatan pengambil alihan

tahun 2006 sampai dengan 2017;Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pat.G/2019/PN JKT.SEL Bahwa pimpinan AlIrsyad Allslamiyyah cabang Tegal sampaisaat ini adalah Penggugat; Bahwa Saksi pernah memberikan surat kausa kepada Penggugatdalam rangka untuk menyelesaikan asset kepemilikan al IrsyadIslamiyah yang dikuasai oleh Husain hafif di Tegal; Bahwa permasalahan uang yang Penggugat keluarkan akandiganti oleh Institusi PP Al Irsyad Islamiyah apabila telahselesainya gugatan pengambil alihan

Sehinggadengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karenadari keterangan saksisaksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang R.I Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa pengambil alihan

demurrageterhitung 2 x 24 jam sejak pemilik kapal menyampaikan pemberitahuankepada penyewa, maka kepada pemilik/operator kapal diberikan kekuasaanuntuk melakukan lelang terhadap selurunh muatan sebagai kompensasifreight/demurrage yang belum dibayar dan sisanya dikembalikan kepadapemilik barang, dari ketentuan tersebut sebenarnya telah jelas bahwasetelah pengambil alihan oleh Termohon Kasasi yang dulunya Penggugat/Terbanding sebagai pemilik kapal maka Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemilik

turut maka Turut Tergugat/PT Bank Permata Tbk.mengoperkan/mengalinkan seluruh hak dan wewenang dan kekuasaan yangdimiliki/dipunyai Bank/Turut Tergugat terhadap pembeti/Tergugat , kepadaPenggugat termasuk wewenang dan kekuasaan yang timbul berdasarkanPerjanjian Kredit;Halaman 17dari 28 Putusan Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.TngMenimbang, bahwa bukti P7 identik bukti TT4.2 tentang PermohonanPelaksanaan Buyback Guarantee terhadap debitur yautu Tergugat II dan Tergugat membuktikan adanya permintaan pengambil alihan

/Turut Tergugat, maka Penggugat/PT Bumi Serpong DamaiTbk. menggantikan kedudukan Bank/Turut Tergugat yang menggantikan semuakewajiban dan hakhak dan kewenangan yang dimiliki Bank diantaranya tetapitidak terbatas pada hak untuk menagih, menegur, mengajukan gugatan yangmenjadi hak Bank Turut Tergugat terhadap Debitur/Tergugat berdasarkanPerjanjian Kredit;Menimbang, bahwa bukti P9.a,membuktikan adanya Pemberitahuan dariPenggugat kepada Para Tergugat mengenai Pengambil alihan piutang Tergugatoleh Penggugat

Sepaton No. 16 Semarangdengan maksud untuk meminta saran dan pendapat tentangpengurusan dan pengambil alihan hak = atas hartapeninggalan almarhum Tjan Lien Mien, lalu) = dalampertemuan tersebut telah diketahui apabila Tjan LienMien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005dan belum ada Akta Perkawinan, lalu pada akhirnyaSyukron Abdul Kadir, SH. memberikan pertimbanganSsupaya dalam pengurusan harta peninggal almarhumtersebut dilengkapi dengan dokumen maupun surat suratyang berkaitan dengan

Sepaton No.16 Semarang dengan maksuduntuk meminta saran dan pendapat tentang pengurusandan pengambil alihan hak atas harta peninggalanalmarhum Tjan Lien Mien, lalu) dalam pertemuan tersebuttelah diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggaldunia pada tanggal 13 April 2005 dan belum ada AktaPerkawinan, lalu) pada akhirnya Syukron Abdul Kadir,SH. memberikan pertimbangan supaya dalam pengurusanharta peninggal almarhum tersebut dilengkapi dengandokumen maupun surat surat yang berkaitan dengan haltersebut

Bahwa Tergugat bersedia untuk melakukan pengambil alihan saham diMantra Nusa Dua karena Tergugat karena ada jaminan dan janji darirekan bisnis Tergugat guna bekerjasama dengan Tergugat untukmelakukan membelian saham di Mantra Nusa. Rekan bisnis Tergugat dan Tergugat menginginkan seluruh saham di Mantra Nusa Dua akanHal. 13 dari 44 Hal.

Bahwa dengan adanya penolakan dari pihak Bank Bukopinmengakitobatkan rekan bisnis dari Tergugat menjadi mundur dalamproses rencana peralihan tersebut sehingga jelas hal ini yang membuatTergugat tidak dapat melaksanakan pengambil alihan saham, dimanadalam prosesnya saudara T Anwar Djohansyah termasuk Penggugatjuga mengetahui hal tersebut.5.

No. 1591 K/Pid/2009pengambil alihan Unit Alur Naga tersebut LIBERT SIRAIT menerbitkan SuratTugas dan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa untuk pengamanan assetperkebunan 3 (tiga) Unit perkebunan Usaha Baru lainnya, lalu atas dasarpersetujuan (ijin) dari LIBERT SIRAIT tersebut, pada bulan April tahun 2008,Terdakwa merekrut tenaga pengaman yaitu : IRWANSYAH LUBIS Als. IWANKONCEK Als. IWAN, AGUS KURNIAWAN Als. AGUS, ROBIN PASARIBU Als.WAK UTEH Als.

Pangkatan dengan luas 100 (seratus) hektar, Unit Alur Naga di Kec.Pangkatan dengan luas 200 (dua ratus) hektar dan Unit Negeri Lama Seberangyang dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, ternyata pada tanggal 3Maret 2008, korban merebut secara paksa Unit Alur Naga tersebut, dan akibatpengambil alihan Unit Alur Naga tersebut LIBERT SIRAIT menerbitkan SuratHal. 7 dari 27 hal. Put.

PGNI(Terlawan VII) yang diserahkan kepada Pelawan untuk pelunasan hutangnya telahsesuai hukum ; 11se 2epee ooPelawan sebagai pemegang hak Hipotik atas agunan dari assetasset yang dijual berdasarperjanjian pengambil alihan asset tanggal 30 Desember 1999, (objek sita) tentunya sangatdirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang SitaEksekusi Daft. No. 15/2004 Del.PN.JKT.PST. Jo. 20/2004.Eks jo. No. 232/Pdt.G/1998/PN. JKT.TIM.

nnn nnn nee nnn n eensSurat ditujukan kepada Direksi PT PAN AIR LIQUIDE, tanggal 17 September 1992,Nomor 641/I/PMA/1992, diberi tanda bukti TI4;Risalah Rapat PT PAN GAS NUSANTARA INDUSTRI, diberi tanda bukti T.I.5;Surat ditujukan kepada Bapak Kakanwil Depnaker DKI Jakarta, tanggal 09 September1999, Nomor B2589/W26K5/04/K/IX/99, diberi tanda bukti TI6;Surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 9 Desember1999, Nomor B.785/M/BW/99, diberi tanda bukti TI7;Perjanjian Pengambil alihan

Menyatakan hukum perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah melakukan pengambil-alihan tanah milik Pembanding semula Penggugat untuk pembangunan jalan menuju jembatan Kasubi tanpa ganti rugi adalah tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang menyebabkan Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian materiil;5.

dibuatkan berita acaranyaserta dimintakan tanda tangan yang bersangkutan tanpa mengikutiprosedur hukum yang benar, hal ini tentu sangan bertentang denganaturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yangmenyatakan Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untukmengambil alin dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerakatau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, bahwapenyitaan merupakan pengambil alihan

TUN MDN tanggal 08Januari2016 yang telah mengambil alihuntuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alenia pertama dan keduaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tanggal 08Januari2016yang menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara

TUN MDN tanggal 08Januari2016, yang hanyasekedar mengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 6/ G/2015/ PTUN TPI tanggal 28 Oktober2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah tidakcukup dan seharusnya dibatalkan.KEBERATAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ( KOMPETENSIABSOLUT ).Dasar Hukum:Pasal 77 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan Eksepsi tentang kewenangan

pada halaman 4 alinea 4 telahmengambil secara bulatbulat pertimbangan Pengadilan Negeri denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah tidak benar karena tidaksesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No.678 K/Sip/1973tanggal 15 Oktober 1973 ;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar karenatidak memberikan pertimbangan hukum yang sepatutnya atas dalildalileksepsi Dilatoir berdasar pasal 1831 Bw, yang diajukan oleh PemohonKasasi, sehingga dengan demikian pengambil alihan

., tanggal 6 Mei 2014 tersebut, sedangkanPengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 alinea 2 yang mengatakanantara lain Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban tersebutterdapat kontradiksi dst...Jawaban Pembanding tersebut adalah untukmenjadikan bukti bahwa sekalipun Termohon Kasasi berprilaku demikiantetapi Pemohon Banding memaafkannya demi keutuhan rumah tangga,

yakni padabulan Juli tahun 2005 sehingga perjanjian baru akan berakhir pada bulan Julitahun 2030 (vide : pasal 4.1 Perjanjian);Bahwa pada saat Tergugat sedang menjalankan hak sewa atas tanah danbangunan tersebut, pada tanggal 11 November 2013, tanpa alasan yang jelasPenggugat telah mengambil alih paksa secara melawan hukumpengelolaanhotel yang disewa dan dikelola Tergugat dengan menggunakan sekelompokorangorang berbadan kekar yang patut diduga sebagai preman;Bahwa hingga saat terjadinya pengambil alihan

Dankemudian Tergugat menyatakan pula bahwa perjanjian sewa denganPenggugat telah dibatalkan oleh owner (pemilik) ;Kemudian perampasan operasional Ubud Hanging Gardens hotel tersebut jugadisertai dengan pengusiran terhadap para manager dan karyawan Penggugatyang mencoba mempertanyakan legalitas dan dasar pengambil alihan /perampasan operasional hotel tersebut;Bahwa perbuatan tersebut telah pula Penggugat laporkan kepada pihakKepolisian Polda Bali.

Dan sejak TANGGAL 11 November 2013 pengelolaandan operasional UBUD HANGING GARDENS. berada dibawah penguasaanTergugat yang kemudian mengganti nama brandingnya menjadi HANGINGGARDENS UBUD Dan sejak terjadinya perampasan pengelolaan operasionalUbud Hanging Gardens hotel tersebut Penggugat sampai saat ini tidak lagidapat mengelola operasioanal hotel meskipun masa sewa Penggugat masihberjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karena dikuasai Tergugat;Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan

BALI RESORT &LEISURE tertanggal 30 April 2003 adalah sah dan mengikat Penggugat danTergugat;Menyatakan perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens hotel secara paksa oleh Tergugat,disaat Penggugat sedang menjalankan hak Sewa yang dimiliki Penggugat danbaru akan berakhir pada bulan Juli tahun 2030 adalah merupakan perbuatanWan Prestasi ;Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat denganperincian sebagai berikut :1.

Melalui Rekening BNI 46 Jumlah Rp 7.303.000(Tahun 2007 dibayar, tahun 2008 2010 belum dibayar)RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.C12.C13.C14.C15.C16.C17.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin ManafPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ DirekturSurat pengambil alihan RULB oleh Dewan KomisarisUndangan RUPS dari Dewan KomisarisLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni 2010(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT.

RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin Manaf 1 lbrPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ Direktur 3 lbrSurat pengambil alihan Rulb oleh Dewan Komisaris 1 lbrUndangan RUPS dari Dewan Komisaris 1 IbrLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni2010 8lbr(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT. Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT.

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membaca danmemperlajari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding diPengadilan Tinggi DKI Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menemukanadanya pengambil alihan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakimpada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini membuktikan bahwaMajelis Hakim tingkat banding tidak cermat dan tidak proposional dalammemberikan pertimbangan hukum, in facto dalam persidangan terungkapbahwa para Penggugat/Terbanding tidak mengetahui

12.Bahwa oleh karena para Penggugat dan turut Tergugat adalah orangyang paling berhak atas ketiga tanah obyek sengketa tersebut makasikap, perobuatan para Tergugat yang mengerjakan, menguasai danmempertahankan tanah obyek sengketa adalah jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;13.Bahwa terhadap TergugatTergugat yang telah membangun rumahPermanent dan semi Permanent di atas tanah obyek sengketateruama atas tanah obyek sengketa jelasjelas merupakanperbuatan melawan hukum ;14.Bahwa proses pengoper alihan