Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad), pasal 2 menyebutkan :(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilisengketa sengketa

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahandan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad);Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA14.

Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat.

Begitu pula penerbitan objek sengketa yang dilakukan olehTergugat Il dan Tergugat III, sehingga oleh karena itu sesuai denganketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), maka Penggugatmemiliki Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh;IV.

Bahwa berdasarkan dalildalil serta uraianuraiansebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad)yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku serta telah bertentangan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB), sehingga oleh karena itu beralasan hukum bagi KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atau Majelis Hakim yangMemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkangugatan

sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiapharinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusanprovisi, terhitung sejak putusan tersebut dibacakan hingga pokok perkaranyamemperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud yaitu menimbulkan gangguan(hinder) terhadap tetangga di sekelilingnya, permbangunan/renovasi tanpa IMB,mendirikan 4 (empat) lantai, mengabaikan perintah bongkar dari P2B tersebutadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhakmeminta pembongkaran atas bangunan milik Tergugat dan tindakannyatersebut adalah melawan hukum (onrechmatige daad) ;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikanganti kerugian kepada Tergugat ;4. Kerugian Materil senilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)5. Kerugian Moril sebesar Rp. 2.000.000.(dua milyar rupiah) ;disertai bunga bank yang dihitung sejak gugatan balasan ini diajukan ;6.

No.999 K/Pdt2007Bukan dengan cara akalakalan menggunakan ljin Mendirikan Bangunan yangsudah tidak berlaku lagi seperti yang dilakukan oleh Tergugat.Nampak jelas bahwa perobuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdirumuskan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utaratelah dicampur adukan dengan perbuatan melawan dalam bidang hukumpidana (wederrechtelijk).

Penggugat yang di dasari Pasal 108 ayat (1) dan (2)KUHAP dan memberikan segala kKemudahan kepada Para Penggugatuntuk mendapatkan alat bukti yang keberadaanya dalam kekuasaanTergugat Il dan IIl dengan ketentuan hukum baik Undangundang Nomor30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019;Salah satu dasar menimbang pada huruf b Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 tahun 2019 disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige

mendismissalgugatan Penggugat adalah Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76ayat (1), ayat (2) dan auyat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 tahun 2014, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikPutusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 16 dari 30 halamanIndonesia Nomor 2 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6tahun 2018, secara tegas salah satu dasar menimbang pada huruf bdisebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan (onrechmatige

Bahwa pertimbangan yang menyamakan makna frasa sengketa tindakanpemerintahan dengan makna frasa sengketa perbuatan melawan hukum(onrechmatige overheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salahdalam penerapan hukum;3. Bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI.

Nomor 2 Tahun2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahanDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yangpada pokoknya terhadap perkara Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan dalam hal inimerupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang;f.

(Onrechmatige Overheidsdaadc).2. Eksepsi Gugatan para Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (ObscuurLibel).a. Bahwa para penggugat pada perihal gugatannya yaitu gugatan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige daaq);b.

Bahwa akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatannya, para penggugatmendalilkan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum olehbadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)dengan melanggar azas Umum Pemerintahan yang balk denganmelanggar azas kecermatan dan ketelitian atau kehatihatiansebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;c.

Bahwa menurut Tergugat VI, terhadap gugatan perbuatan melawanhukum (Onrechmatige daad) dan perbuatan melawan hukum oleh badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) tentunyatunduk pada hukum acara yang berbeda dan merupakan kompetensi daripengadilan yang berbeda pula untuk menguji, memeriksa dan memutus;d.

Bahwa dengan mencampuradukan hukum acara, gugatan paraPenggugat dapat dikatakan tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel)Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena para Penggugat telahmencampuradukan hukum acara, dimana telah nyatanyata menggabungkanantara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) danPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Ouerheidsdaad), sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill secara tanggung renteng70membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Penggugat dan Penggugat II)untuk seluruhnya;Menyatakan semua alat bukti yang Para Penggugat (Penggugat danPenggugat II) ajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibathukumnya terhadap hak

milik Para Penggugat (Penggugat danPenggugat II);Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Ill adalah perbuatan penguasamelawan hukum (onrechmatige overheadaad) dengan segala akibathukumnya terhadap hak milik Para Penggugat (Penggugat danPenggugat II);Menyatakan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 112/SKKT/KBI/IV/1993 tertanggal 16 April 1993 yang diterbitkan Tergugat Ill tidaksah dan tidak mempunyai dasar hukum sebagai bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat I;Menyatakan bahwa sebidang tanah dan

Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan penghunian liar (wilde occupatie) ;5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah sengketa milik Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada para Tergugat atau siapapun juga adalah cacat hukum atau tidak sah atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum ;6.

Poasia, Kota Kendari untuk menjamin pemenuhan atas kerugianyang diderita Penggugat ;Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige daad) dan penghunian liar (wilde occupatie) ;Mengukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian pengrusakan pagar tanah darikayu, pengrusakan tanaman dan lamanya Penggugat tidak mendapatkan manfaatatas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 355.000.000, ( Tiga Ratus Lima PuluhLima Juta Rupiah) ;8.

hukum sah dan berharga sita jaminan(conservator beslaag) tanah beserta bangunan milik Tergugat I dan Tergugat III,Majelis berpendapat oleh karena sita jaminan dalam perkara imi tidak pernahdimohonkan oleh Penggugat dipersidangan juga belum dilaksanakan, maka dengandemikian tuntutan ini tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sengketa adalah milkPenggugat maka untuk petitum angka 6 yang menyatakan secara hukum bahwa paraTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) dan penghunian liar (wilde occupatie) ;5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk suratsurat, bukti tertulis apapunnama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah sengketa milik Penggugatyang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada para Tergugat atausiapapun juga adalah cacat hukum atau tidak sah atau setidaktidaknya tidakberkekuatan hukum ;6. Menghukum .................326.

Menyatakan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XI yang menguasai objek perkara dengan cara memagari tanpa izin dari Penggugat dan secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;5.

Bahwa kemudian dengan menganalisa dan mencermati keseluruhanuraian tersebut di atas, maka secara terang dan nyata perbuatan Tergugatyang telah menguasai sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020 sampaiperkara aquo di daftarkan secara melawan Hukum tanah milik Penggugatsecara tanpa hak atau tanpa seizin/ sepersetujuan dari Penggugat selakuHalaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pat.G/2020/PN Pyaorang yang memiliki tanah adalah merupakan suatu Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige daad) sehingga

Bahwa dalil penggugat poin 5 yang menyatakan : secara terang dannyata perbuatan Tergugat yang telah menguasai sejak tahun 2018 samapai2020 sampai perkara Aquo didaftarkan secara melawan Hukum tanah milikpenggugat secara tampa hak atau tampa seizin/sepersetujuan daripenggugat selaku orang yang memiliki tanah adalah merupakan suatuperbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) sehingga penggugatmengalami kerugian secara materi jika dijual kepada orang lain makanilainya sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu

Praya Barat Daya tahun 2019, serta surat pernyataan penguasaanFisik (SPORADIK) tahun 2019 atan nama SUHIR.Bahwa dari faktafakta hukum tersebut, dalil gugatan penggugat poin 8 yangmenyatakan : secara terang dan nyata perbuatan Tergugat yang telahmenguasai sejak tahun 2008 sampai 2019 sampai perkara Aquodidaftarkan secara melawan Hukum tanah milik penggugat secara tampahak atau tampa seizin/sepersetujuan dari penggugat selaku orang yangmemiliki tanah adalah merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai sejak Tahun 2018sampai Tahun 2020 sampai perkara aquo didaftarkan secara melawanHukum tanah milik Penggugat secara tanpa hak atau tanpa seizin/sepersetujuan dari Penggugat selaku orang yang memiliki tanah adalahmerupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)sehingga Penggugat mengalami kerugian secara Materi jika dijual kepadaOrang lain maka nilainya sejumlah Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);8.

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

5.

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugatadalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daaq); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/PDT/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 32 Halaman6. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;7.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugatadalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);5. Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat IIl untukmengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;6.

Sitanggang;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepadaPenggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hokum (onrechmatige daaq);. Menghukum Tergugat !

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmenguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepadaPenggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);5. Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill untukmengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;6.

2.756.000, (dua juta tujuh ratus limapuluh enam ribu rupiah) perbulan yang dihitung sejak bulan Nopember 2005sampai Putusan Perkara ini dilaksanakan seutuhnya.7 Menghukum Tergugat membayar ongkosongkos perkara yang timbul dalamperkara ini.Atau jika Majelis berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya(Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:31Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum(onrechmatige

Nomor 2547 K/Pdt/2012diajukan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum (onrechmatige ofongegrond).

Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapibelum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ".Pasali1"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sedang diperiksa olehPengadilan Negen, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Bahwa sesuai hal tersebut, membuktikan bahwa pengujian dalil Penggugatyang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan

Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapibelum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan".Pasal 11"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau PeyjabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sedang diperiksa olehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadlili.Bahwa sesuai hal tersebut, membuktikan bahwa pengujian dalil Penggugatyang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan

Overheidsdaad) yang dimaksud dengan"Sengeketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekutan hukummengikat beserta ganti rugi sSesuai dengan ketentuan perundangundangan"sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap perkara inimerupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat

Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MahkmahAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanHalaman 75 dari 78 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 585/Pdt.G/2019/PN DpsPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan bahwa "Perkara melanggar hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)merupakan kewenagan

Peradilan Tata Usaha Negera", sehingga terhadapperkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeriharus menyatakan tidak berwenang mengadili (Pasal 11 Peraturan MahkmahAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebutdi atas, maka segala bentuk

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) dalam hukum perdata dapat diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar UndangUndang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatankepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat padaumumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasaisebagian lahan kosong milik Penggugat dan diketahui oleh Tergugat Il,Tergugat III dan Tergugat IV;12.Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat merasasangat

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dandiketahul oleh Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV terbukti telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);4.

Tergugat;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat memintauntuk menyatakan sah demi hukum atas lahan kosong seluas 34, 65 (tiga puluhempat koma enam lima meter persegi) yang merupakan 1 (satu) kesatuandengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 577 milik Penggugat yang terletakdibelakang rumah milik Penggugat adalah milik Penggugat, Menyatakan bahwaperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan diketahui oleh Tergugat Il,Tergugat IIl dan Tergugat IV terbukti telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige

TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggalPonorogo, 29 Agustus 2014 yang didaftar dan diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 02 September 2014 dengan RegisterNomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Png, mengemukakan halhal yang pada sebagaiberikut :1.Bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan Melawan Hukum(Onrechmatige

Daad) berupa Wanprestasi terhadap Penggugat, yakni :Perbuatan Tergugat yang telah menerima dan menggunakan UangPenggugat sebagai Pinjaman yang jumlah seluruhnya adalah sebesarRp.850.000.000, (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;Bahwa ternyata hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat kePengadilan, Tergugat belum Mengembalikan Uang Penggugat seluruhnyasebesar sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat padaangka No. 01 di atas ;Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad

dikuasai oleh Lalu Fahrudin (Tergugat 1), oleh karenanyaperbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daaq);Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh almarhum LaluArsyad alias H. Lalu Abdilan dan Para Tergugat, Para Penggugat telahberulang kali mengingatkan almarhum Lalu Arsyad alias H.

Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugatterhadap tanah objek sengketa, tanpa memiliki alas hak yang sah dantanpa seizin Para Penggugat untuk menguasai dan mengerjakannyaadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);6.

Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat bersalah serta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara tunai, sekaligus dan seketika, kepada Penggugat sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah);

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan serta berkekuatan hukum yang tetap ;

4.

Alasan Gugatan :1.Bahwa perbuatan atau tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) hal ini sebagaimana di atur dalam :Pasal 151 Ayat (3) :Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial ;Pasal 155 Ayat

Menyatakan bahwa Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat adalahPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku;4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangondan uang penghargaan masa kerja untuk masingmasing sebagai berikut :4.1. Penggugat (Sdr.

Menyatakan Penggugat I dr/Tergugat I dk adalah pemilik sah atau pemegangalas hak satusatunya yang sah atas 1 (satu) pintu rumah toko danpertapakannya yang tertetak di Jalan Kereta Api No. 18B Medan;Menyatakan Penggugat II dr/Tergugat II dk adalah pemilik sah atau pemegang alas haksatusatunya yang sah atas 1 (satu) pintu rumah dan pertapakannya yang terletak di JalanSun Yat Sen No. 32 D/82 Medan;Menyatakan Tergugat I, II dan III dr/Penggugat I, IT dan II dk telah melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang membangun ataumendirikan bangunan diatas objek perkara tanpa seijin dan tanpasepengetahuan Penggugat serta tidak mengindahkan teguran Penggugatadalah pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad):4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan objekperkara kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan jalanmembongkar seluruh bangunan yang ada diatas objek perkara milikPenggugat;5.

Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad);3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalahsebagai salah satu ahli waris sah dari almarhum BADAWIR;4.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal2 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar: Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Mei 2019Nomor 35/Pdt/2019/PT.JMB juncto Putusan Pengadilan Negeri BangkoNomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bko dengan putusan tanggal 28 Februari 2019dengan mengadili sendiri; Menyatakan Para Termohon Kasasi Sri Rahayu, dkk telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige