Yang Anehnya lagi, Mabes Polri barumasuk dalam system Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangantahun 2012 yang didasarkan pada Lampiran Surat Keputusan MenteriKeuangan RI. Nomor. 246/KM.6/2012 bertanggal 11 September 2012.

huruf (a) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960menyatakan "Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhirselanjutnya dalam huruf (e) nya menyatakanHak Guna Usaha hapus karenaditerlantarkan, hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor: 40 Tahun 1996, yaitu Pasal 17 ayat (1) menyatakan,Hak Guna Usaha hapus karena "dalam huruf a. berakhirnya jangka waktusebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Pemberian atauperpanjangannya dan "huruf e. karena diterlantarkan a) Apabila kita simak

Bahwa jika kita simak dalil posita gugatan Penggugat poin 1, jelasjelasmengarah pada peradilan perdata atau kewenangan absolute PeradilanUmum.

bukti Petunjuk) dan keterangan Terdakwa 1 (dalam BAPsebagai alat bukti petunjuk) masingmasing telah terdapat persesuaiansehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukankesalahan Terdakwa sebagaimana pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP ;Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keterangan saksi Luki,yang dibacakan dipersidangan dengan alasan keterangan saksi Luki bertolakbelakang dengan keterangan saksi yang lain, alasan tersebut tidak berdasarkarena kalau kita linat dan kita simak

Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, kemudian bila di simak dengansaksama tentang pokok permasalahan yang Penggugat dalilkan dalam suratgugatan perkara ini dimana dalam posita gugatannya antara lain Penggugatmendalilkan bahwa tanah perwatasan = milik Penggugat yangHal. 6 dari 21 hal. Put.

dengan Pengadilan Negeri tempatdi mana terdakwa diketemukan.Tempat terdakwa diketemukan dapat mengesampingkanasas locus delicti apabila sebagian besar saksi yang akandipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat denganPengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.Di tempat terdakwa ditahanSyaratsyaratnya adalah:a) tempat penahanan terdakwab) saksisaksi yang hendak diperiksa sebagian besarbertempat tinggal atau lebin dekat ke Pengadilan Negeritempat di mana terdakwa ditahanBahwa apabila kita simak

Nomor 53 PK/PID/2017Bahwa, jika kita simak dan pelajari dakwaan dan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara aquo karena perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks yangdiputus pada tanggal 31 Oktober 2000 ada pada Pengadilan Negeri Bekasi,oleh karena itu mohon Mahkamah Agung memberikan keputusan : Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/sulindro; Membatalkan

Halaman 101 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby 373 (tiga) lembar asli Daftar SIMAK Pengkajian Ulang RUP tanggal8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selakuPPKm dan Kelompok Kerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKIRASIATY dan MUHAMMAD IKSAN. 401 (satu) lembar asli Surat Pengantar Berita Acara Gagal LelangPaket Pengembangan PLUTKUMKM dari Kepala BagianLayanan Pengadaan Setda Kota Pasuruan kepada Kepala DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Nomor600/54/423.023/2018 tanggal 20 Agustus

S.STP,MM denganlampiran 1 (Satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor :600/07/423.023/BLPP.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018 . 415 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem PengadaanNomor : 600/09/423.023/BLPP.II.39/2018 beserta Berita AcaralHasil Rapat Koordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP; 431(satu) buah Map Plastik Bening berlis pinggir hijau berisi 1(Satu) bundel dokumen Proses Pengadaan di Bagian LayananPengadaan Pemerintah Kota Pasuruan terkait KegiatanPeningkatan

Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor:600/02/423.023/BLPP. 11.39/2018 TANGGAL 8 Agustus 2018 yangditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan Kelompok KerjaULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMAD IKSAN;22.Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 600/01/423.023/BLPP.II.39/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pengkajian Ulang RUPyang ditandatangani oleh SUSILO RIFAI selaku PPKm dan KelompokKerja ULP Sdr AGUS WIDODO, DWIKI RASIATY dan MUHAMMADIKSAN;23.Daftar SIMAK Pengkajian Ulang

S.STP,MM dengan lampiran 1(satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor:600/07/423.023/BLPP.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018;Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor:600/09/423.023/BLPP.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil RapatKoordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP;Surat Pengantar Dokumen Kelengkapan Lelang/Tender Ulang KegiatanPeningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan UsahaTerpadu dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruankepada Kepala Bagian

S.STP,MM denganlampiran 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor :600/07/423.023/BLPP.II.35/2018 tanggal 20 Agustus 2018;5 (lima) lembar asli Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Nomor :600/09/423.023/BLPP.II.39/2018 beserta Berita Acara Hasil RapatKoordinasi dan Daftar Simak Pengkajian Ulang RUP;Halaman 144 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby42.43.44.45.1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Dokumen KelengkapanLelang/Tender Ulang Kegiatan Peningkatan Daya Saing Koperasi danUMKM

Istilah IKN sekarang diubah menjadi SIMAK BMN(Sistim Informasi Managemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara). Dalil ini adalahbenar karena tanah sengketa telahdibebaskan ..............49dibebaskan melalui ganti rugi dari pemilik asalnya dengan anggaran dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut pasal 1 angka 10Undangundang Nomor tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyebutkanBarang Milik Negara adalah Barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBN.

Tanah sengketa dimasukkan sebagaiIKN yang sekarang bernama BMN karena diperoleh dengan beban anggaran dari APBNyaitu diperoleh dari pelepasan hak dengan ganti rugi atas beban anggaran dariAPBN ;Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara sehinggadidaftarkan dalam IKN yang sekarang bernama SIMAK BMN. Dengan demikianpendaftaran tanah sengketa dalam IKN/SIMAK BMN bukanlah kekeliruan administrasi ;27.

Padahal sesungguhnya dalil pada bagianinilah yang menjiwai dan meliputi dalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak riwayat yang sesungguhnya:Suatu ketika di akhir tahun 2005, Penggugat bersama istrinyadatang melangcong ke Flores.Mereka hendak menikmatipemandangan di Flores.Kemudian mereka melakukanperjalanan dari Maumere ke Labuhan Bajo pergi danpulang.Mereka mengatakan kepada Tergugat Ill bahwa merekamenikmati perjalanan itu.Mereka juga membuat dokumentasitentang perjalanan mereka.Bahwa Tergugat

Padahalsesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiawai dan meliputidalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak kembali riwayat sesungguhnya yang Tergugat Iluraikan pada Bagian Eksepsi poin 2 kurung 2) diatas.Oleh karena itu, seturut tata etika dan moral universal, apalalagidalam tatanan moral dan etika ketimuran yang senantiasadipelihara dan ditaati secara baik, maka adalah merupakan perilakuyang aneh, ketika Penggugat tidak berterima kasih kepadaTergugat Il dan Tergugat Ill.

(vide uraian kami pada poin ..... di atas.Oleh karena itu, sesungguhnya diantara Penggugat dengan paraTergugat Il dan Tergugat Ill, serta kegiatan Usahanya (Sea WorldClub) tidak ada permasalahan hukum.Jadi apabila Tergugat mengklaim bahwa telah ada perbuatanmelawan hokum oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill, yangdisimpulkan dari daya imajinasi Penggugat, adalah tidak benardan tidak berdasar hukum;Hal ini juga dapat kita simak pada dalil Penggugat halaman 4garis datar ketiga pada kalimat penutupnya,

Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barat telahterdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB: 012.23.07.344594.000.KD 22September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBarang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidangpertahanan dan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang(KIB) dengan Kode Barang: 10110112935, Kode UAKPB:012230652046103000KP tanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas Barang(

Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor00067/Kuta Barat telah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu IdentitasBarang (KIB) dengan Kode Barang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB:012.23.07.344594.000.KD 22 September 2021 di KementerianKeuangan selaku pengelola selurun Barang Milik Negara yangdigunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanan dansebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) denganKode Barang: 10110112935, Kode UAKPB: 012230652046103000KPtanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barattelah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) denganHalaman 71 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAKode Barang : 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB : 012.23.07.344594.000.KD22 September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBMN yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanandan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang : 10110112935, Kode UAKPB : 012230652046103000KP

Alasan Tergugat/Pembanding pada Memori Bandingnya tersebuttidaklah benar oleh karena Hakim Pertama telah mempertimbangkandengan seksama keterangan saksisaksi Penggugat serta menarikkesimpulan atas keterangan saksisaksi tersebut, demikian pulahubungannya dengan bukti Surat, halmana dapat di simak dalampertimbangan hukum Hakim Pertama yang termuat pada Putusanhalaman 34, 37, 38 yang kesemuanya dipertimbangkan secara tepat/benar dan tidak ada kesalahan dalam pertimbangan tersebut.Sehingga oleh karenanya

Militer.Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan dinasyaitu terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2020 sampaidengan tanggal 1 Desember 2020 adalah lebih kurang29 (duapuluh Sembilan) hari atau kurang dari 30(tigapuluh hari).Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhipidana maupun hukuman disiplin dalam perkara lainnya.Atas keterangan Saksi2 sebagaimana diuraikan di atas,Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3.Nama lengkap : Ateng Sabda SaputraPangkat/NRP : Pelda/21980213190677(sekarang Peltu)Jabatan : Bati Simak

Bahwa, dinilai secara logika yang wajar dari klausalklausal perjanjian jual belitersebut a.l. simak dengan teliti perjanjian jual beli No.8 Sochib Arifin,SH.Notaris di Sidoarjo, tanggal 12 April 2004, pasal 7 pihak pertama mengikatdirinya dan diwajibkan menyerahkan tanah/bangunan tersebut diatas seluruhnyadalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada pihak Kedua padatanggaal tiga puluh satu Oktober dua ribu lima ( 31102005 ) .

Kata kuncinyaadalah surat perjanjian sebagaimana tersebut diatas bukan hanya dilegalisasitetapi dibuat langsung oleh Turut Termohon Kasasi di hadapan dan di KantorTurut Tergugat (Simak dan analisislah kata/kalimat serta format surattersebut). Bahwa karena para pihak terikat dengan perjanjian yang telahdiperbuat maka tidak satupun pihak yang dapat membatalkannya perikatantersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain.

Bahwa jika kita simak dan teliti sesuai fakta hukum dan atau buktibukti yangterungkap dipersidangan perkara a quo, maka dapat terlihat jelas danmeyakinkan bahwa ternyata lokasi tanah obyek sengketa adalah milik SahPara Penggugat/Para Pembanding yang diperolehnya sebagai hak warisanmenurut hukum dari mendiang ayah kadungnya yang bernama YakobusHukubun Letwaer alias Y.H.Letwaer alm.

Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa WuaWua;Bahwa dari ke 26 (keduapuluh enam) buktibukti Surat tersebut diatasterdapat bukti yang menurut hukum merupakan bukti sempurna tentangkepemilikan tanah sengketa oleh Para Penggugat/Para Pembanding.Bahwa jika kita simak dan teliti bukti P7 dan atau bukti P26 berupa AsliSertipikat Hak Milik No . 610 Desa WuaWua, luas 19.616 M2 yangdidalamnya terdapat tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Il seluas 15 x22 M2= 330 M2 yang dibeli dari

Sangat dibutuhkan oleh TNI AU karena keahliannyasebagai Operator Simak BMN.g. Terdakwa mendapatkan Rekomendasi keringananHukuman dari Kepala PembekalanMateriil Pusat Perdagangan Surat Nomor : R/22208/01/Bek tanggal 24 Agustus 2010.(terlampir).3.

Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.Bahwa dari keseluruhan pokok pokok doa yang diucapkan oleh saksiPelpina Siahaya yang dapat terdakwa simak adalah doa yang memintaTuhan Mengampuni dan Kalau Tuhan berkehendak RMS bisa merdeka danlepas dari NKRI dan terdakwa sangat setuju serta mendukung dengan doayang telah di ucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya;Bahwa doa yang diucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya merupakan pokokpokok doa yang dibuatkan oleh saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cakdan

2014 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungbalaiNomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjo tanggal 10November 2016adalah sebidang tanah luas 1.137 M2 (Seribu Seratus Tiga PuluhTujuh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,Propinsi Sumatera Utaramerupakan Barang Milik Negara.Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yangtelah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK

DALAM POKOK PERKARA:Bahwa benar obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negarayang telah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) padaUnit Akuntansi Kuasa PenggunaBarang (UAKPB) KP2KP Tanjungbalai dengan kodeUAKPB015.04.03.568931.000.

Bahwa dahulu Tergugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, telahmenguasai (menempati) objek sengketa yang didasarkan pada Surat DinasPerumahan Kota Surabaya (SIP) Nomor K/32/1956 tanggal 29 Februari1956, dan objek sengketa telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKMN/Simak) Nomor Register 61523009 tertanggal 16 November 1992serta terdaftar dalam benda cagar budaya sesuai dengan Surat keputusanWalikota Surabaya Nomor 1888.45/237/436.1.2/2014 tanggal 28 April 2014.Sehingga objek sengketa yang