Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-07-2024 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
1.M. ZURKONI
2.WAKINI, S.T.
35 — 33
  • Lumajang Tahun Anggaran 2015;
  • 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
  • 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
  • 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
92 — 44
  • Diktum Kelima dalamSK Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Handoko Soelayman tersebutyaitu: *Memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanahuntuk memberikan catatan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan dan DaftarIsian lainnya dimaksud dipergunakan untuk pembangunan SPBU/PompaBensin dan apabila dialihkan maka pemegang hak harus mendapatkan ijindari pejabat yang berwenang ;Bahwa urgensi penambahan diktum kelima dalam SK Pemberian Hak GunaBangunan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan reformasi
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 39/PDT.G/2013/PN.GSK
Tanggal 24 April 2014 — SUDJONO MELAWAN 1. PT BARATA INDONESIA (Persero), 2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAHULU SEBAGAI PANITIA PEMBELIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA (P2TUN) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA, SEKARANG DISEBUT PEMERINTAH KOTA SURABAYA 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI CQ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN CQ DIREKTUR DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MARITIM (PT PROYEK GALANGAN KAPAL GRESIK) dahulu, sekarang bernama DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, 4. YON ZIPUR 5 KODAM V BRAWIJAYA 5. MENTERI DALAM NEGERI CQ DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA (MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN PUSAT) dahulu, sekarang bernama BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PUSAT), 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GRESIK 7. LURAH DESA SEGOROMADU 8. KUSAENI,
113 — 26
  • Tahun 1999 s/d Tahun 2004 (ERA REFORMASI)Tahun 1999a). Tanggal 20 September 1999Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. A. GHOFUR SYAFWAN pada tanggal20 September 1999 mengirimkan surat kepada Tergugat V di Jakarta.Perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat HGB No. 11/DesaSegoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,berdasarkan SK Mendagri No. 96/HGB/DA/1988, tanggal 25Februari 1998.b).
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 08-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus - TPK/ 2016 / PN.Bjm
Tanggal 8 Juni 2016 —
42 — 6
  • negara (asetrecovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwaperlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapatmenghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalam melaksanakantugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
304 — 285
  • Bahwa, Penggugat merupakan salah satu KonfederasiSerikat Buruh/Pekerja di Indonesia yang membawahi 9(sembilan) Federasi Serikat Pekerja yaitu PGRI, FSPMI, FSPKEP, Aspek Indonesia, FSP ISI, FSP Farkes Reformasi, FSPPariwisata Reformasi, SP PPMI, dan FSP172.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm.
Tanggal 18 Maret 2013 —
72 — 4
  • keuangan negara (aset recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan := Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi kKeuangan dan/atau perekonomianNE Qal'a = 22222 one one nnn nnn nnn nnn nan nnn Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
83 — 14
  • Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs. Dedi Kuswandi,dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPP dan 1 kursi dari PBR6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dari Gerindra dan3 dari Hanura.Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan di Komisi III BidangInfrastruktur dan Lingkungan Hidup yaitu:1. H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi)2. H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi)3. Abdullah Mafpuri (Sekretaris)4. Suharto (anggota)5. Rita Sukendar (anggota)6.
    Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs. DediKuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPP (Udin Kamaludin)dan 1 kursi dari PBR (Hidayat)6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dari Gerindradan 3 dari Hanura (Bambang Suprihatin).Bahwa benar Jenisjenis kegiatan DPRD Kota Cimahi Tahun 2011 yaitu:Alat Kelengkapan :a. Badan Musyawarah tugasnya yaitu memusyawarahkan setiap anggotafraksi dan unsur pimpinan mengenai agenda atau program yang akandilaksanakanb.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
67 — 27
  • Tergugat I, Tergugat II danTergugat III agar mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat akantetapi tidak berhasil, bahkan Para Penggugat mengalami sebaliknya berupa penekanandimana pada masa lalu merupakan Pengetahuan Umum bahwa rezim Pemerintahan OrdeBaru dikenal dengan Pemerintahan yang Otoriter dan tidak memperhatikan hakhakmasyarakat kecil, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak berhasil menikmatimenurut hukum Hak para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa.Bahwa pada Era Reformasi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-11-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 23 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
65 — 38
  • Reformasi birokrasi dan tata kelola;ao fF wo DNPendidikan;Kesehatan,Penanggulangan kemiskinan;Ketahanan pangan;Halaman 18 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan usah;8. Energi;9. Lingkungan hidup dan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;11.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
86 — 15
  • tersebutterdakwa seringkali memberikan nasihat kepada masyarakat, dan jugamenjadi tempat bertanya dari masyarakat.Bahwa di masyarakat terdakwa selalu menekankan kerukunan warga,sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.Bahwa terdakwa juga sering mengadakan kegiatan keagamaan.Page 161 of 247Pengadilan Tipikor SemarangBahwa terdakwa juga aktif di kegiatan desa lainnya yaitu Tradisi BersihDesa, dan yang bersangkutan selalu di depan untuk membicarakankegiatannya.Bahwa belakangan ini pernah dilakukan Reformasi
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
365 — 188
  • PGP25.26.27.28.Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakanyang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/ataudilakukan.Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggarapemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, makasesuai dengan diterbitkannya UndangUndang AdnministrasiPemerintahan Nomor 30 tahun 2014, seharusnya Tergugat dapatmenciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
140 — 11
  • MM untukDinas dalam rangka melakukan~ konsultasi kementrianpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI diJakarta tanggal 28 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh atasnama RAHMAT REALSON.
    SH.MM bertanda tangan serta bercapStempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahuidari tempat perjalanan dinas oleh atas nama EKO PRNONObertanda tangan serta bercap stempel kementrian pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi RI.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten.
    SH.MM bertanda tangan serta bercapStempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahuidari tempat perjalanan dinas oleh atas nama EKO PRIYONObertanda tangan serta bercap stempel kementrian pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi RI.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
164 — 39
  • aparatinternal pemeriksa ataupun pejabat yang lebih tinggi dari atasan tersebut, ataucara lain agar Terdakwa (bawahan) tidak ikut terjerat permasalahan hukumterkait pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan khususnya pada halhal yangbersifat administrasi, bawahan dapat meminta sang pejabat membuat surat resmiyang ditandatangani bahwa yang bersangkutan akan bertanggungjawab penuhterkait permasalahan yang akan terjadi kemudian;Bahwa sejak Tahun 1998 pemerintah telah menyatakan dirinyamelaksanakan reformasi
    untuk melaksanakan good andclear government yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme, apalagi birokrasipemerintah selalu mendapat sorotan baik oleh aparat penegak hukum,masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga media, sudah bukanjamannya lagi birokrasi menganut budaya feodal sehingga harus selalu YES BOSmenurut apa kata/perintah/maunya atasan, bawahan dan atasan mempunyai hakdan kewajiban yang sama dalam mentaati hukum dan peraturan dalammelaksanakan tugas dan pekerjaannya, apalagi di era reformasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
187 — 154
  • No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI Bahwa Terdakwa telah merusak tatanan demokrasi yang telah dibangunpada masa reformasi di Indonesia;Menimbang, bahwa terkait Memori Banding dan Kontra MemoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,setelah dicermati dan dipelajari secara seksama Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa uraian Memori Banding dan Kontra Memori Bandingaquo merupakan pengulangan dari halhal yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID 2. Tempat lahir : Waimorat 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 6. Agama : Islam 7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran 8. Kebangsaan : Indonesia
223 — 108
  • Kabupaten Buru Selatan untuk menghubungi Terdakwaterkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa sebelum diangkat sebagaiBendahara yang menggantikan Saksi Hatija Atamimi saat itu;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerahsebagaimana bukti Surat Perintah Tugas No. 094/214.c/SPT/X/2011tanggal 10 Oktober 2011 dan Surat Perintah Perjalanan DinasNo.094/214.c/SPPD/X/2011 tanggal 25 Juni 2011 dalam rangkamendampingi Sekda menghadiri rapat Reformasi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 12-07-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 / Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 12 Juli 2012 —
53 — 9
  • recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlumempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Putusan Nomor 04/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 237 dari 242 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yangmemerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkansendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan semangat Reformasi
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
399 — 1196
  • Dasaad Joint Venture Inc. terkendala dengan adanyaOKUPASI MASYARAKAT yang pada saat itu situasi masyarakat sedang dalameuforia reformasi tahun 1998 dengan melakukan tindakantindakanpenyerobotan tanah, merusak dan membakar asetaset milik Penggugat, yangmengakibatkan tidak terbitnya HGU Penggugat.Di sisi lain, Penggugat yang memperoleh hak dari Pemerintah/Negara atastanah Eks. HPH PT. B.G.
    Bahwa walaupun Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas bidangtanah tersebut, permasalanan euforia reformasi mengakibatkan masyarakatsekitar wilayah tanah hak Penggugat melakukan okupasi/menguasai secaramelawan hukum terhadap tanah hak Penggugat, bahkan masyarakat okupan(Tergugat 1 s.d.
    Dasaad Joint Venture Inc. terkendala denganadanya Okupasi Masyarakat yang pada saat itu situasi masyarakatsedang dalam euphona reformasi tahun 1998 dengan melakukantindakantindakan Penyerobotan tanah, merusak dan membakarHalaman 1014 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbuassetaset Milik Penggugat, yang mengakibatkan tidak terbitnya HGUPenggugat.Bahwa berdasarkan dalil tersebut, pada pokoknya Penggugat telahmengetahnui dengan tegas adanya pihak yang semestinya ditarik sebagaiPihak
    telah dapat menyimpulkan bahwa surat buktisebagaimana yang dimaksud tersebut tidak ada kaitannya dengan materigugatan yang diajukan oleh Penggugat ;Menimbang, tentang surat bukti P85.A s/d R yaitu berupa BuktiPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan 4.650 Ha Tahun 2001 s/d2018, Majelis menilai hanya sebatas upaya Penggugat untuk mengakui tanahobjek perkara a quo seluas 4650, yang menurut Pengugat telah terjadi okupasitanah objek perkara a quo seluas 4650 Ha oleh masayakat akibat adanyaeuporia reformasi
    Dasaad Joint Venture Inc. terkendala dengan adanyaOKUPASI MASYARAKAT yang pada saat itu situasi masyarakat sedang dalameuforia reformasi tahun 1998 dengan melakukan tindakantindakanpenyerobotan tanah, merusak dan membakar asetaset milik Penggugat, yangmengakibatkan tidak terbitnya HGU Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telahdapat disimpulkan bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa yang menurutPenggugat telah dilakukan secara teruS menerus telah gugur dengansendirinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
523 — 579 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank NegaraIndonesia(persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/Rtanggal 25 Januari 2011perihal Organisasi Kantor Wilayah T1;1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomorBRF/4.6/340 tanggal 2/7 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0yang ditujukan kepada PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
300 — 103
  • pada pokoknya menerangkan sebagai berikutAhli adalah ahli konsultan pengadaan barang dan jasa pada Ikatan AhlliPengadaan Indonesia (IAPI), ahli sebelumnya adalah Ketua IAPPI dansaat ini Direktur Eksekutif YPP IAPI.Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahllipengadaan sebanyak 8 kali, persisnya dicantumkan dalam CV (terlampir).Bahwa Pengadaan barang dan jasa dan di Indonesia sudah diatur sejak1984 walaupun itu masih melekat pada Inpres tentang penggunaananggaran pada saat era reformasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
70 — 18
  • Yk.kenapa ahli tidak setuju sebab didalam teori negara hukum lembaga yudikatifitu tunggal, dulu dikatakan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung, tetapikarena kehendak dari reformasi/kehendak rakyat didalam ajaran hukumkehendak rakyat, adalah hukum tertinggi lain pasal yang mengatur tentangMahkamah K onsitusi ; Sejak awal ahli mengatakan kewenangan MK bagus sekali tetapi satukewenangan yang tidak setuju kewenangan yaitu menguji Undang Undang,tetapi yang lain silahkan misalnya pemilihan Presiden