Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
392 — 1476
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
392 — 1476
Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakahtindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 01K/TUN/2012tertanggal 22
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
Kudua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan. ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalamKeputusanini akan diadakan perbaikan kembalisebagaimana mestinya. Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada = yangbersangkutan untuk diketahui dan dipergunakansebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil terhitung tanggal 29 Mei 2019.
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 76 K/TUN/2014Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya, makadokter hewan karantina termasuk dalam jabatan fungsional Medik Veteriner;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PegawaiNegeri Sipil dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
387 — 312
Halaman 9 angka 2 huruf i Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan PejabatPembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat pembina Tingkat golongan mang IV/bkebawah dilingkungan;.
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 1 Juli 2015 — PT. LUXINDO PUTRA MANDIRI;BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) Cq. POKJA ULP Pengadaan Barang
123 — 75
123 — 75
;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Kantor Badan Pengatur Hilir Minyakdan Gas Bumi (BPH Migas).
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 179/Pid.B/2017/PN Pml Tanggal 5 Oktober 2017 — Pidana :
1. NUR AEDI als DIDI als JEBLENG Bin NASRULLAH.
2. WALIS ANGGA FIRERA als ANGGA Bin WALUYO AT.
188 — 47
188 — 47
Putusan No 179/Pid.B/2017/PNPmlmengakibatkan luka, juga dapat membahayakan keselamatan dan jiwa saksikorban ;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan pidana dari JaksaPenuntut umum pada pokoknya Majelis tidak sependapat terhadap lamanyapidana penjara yang dijatunkan karena Terdakwa Il selaku Pegawai Negeri Sipilyang dianggap tahu hukum yang selama ini telah mendedikasikan/mengabdikandirinya untuk kepentingan Negara sehingga pidana yang akan dijatuhkankepada para Terdakwa haruslah memenuhi rasa
Register : 29-09-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2011/PTUN.BJM Tanggal 9 Februari 2012 — H.ARIMA YANA YUSNI, WALIKOTA BANJARMASIN
130 — 65
130 — 65
ayat (2) dinyatakan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Dalam Perkara ini Jelas bahwa Perceraian terjadi atas keinginan Penggugat, hal inidapat dilihat dengan adanya Permohonan Cerai yang diajukan oleh Penggugatkepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Nopember2009, dimana Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 77- K / PM I-03 / AU / VIII / 2012 Tanggal 16 Januari 2013 — Kapten Psk Agus Fathorrahman
105 — 56
105 — 56
terasa oleng sebelah kiri dan kemudiansudah berada di jalur sebelah kanan langsung menabrak korban yangsedang mengendarai sepeda motor dan mobil berbalik arah.5 Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa kecepatan mobil pada saat itu,namun yang Saksi rasakan suami Saksi mengendarai dengan mobildengan kecepatan sedang karena di dalam mobil tersebut ada 2 orangputri Saksi.6 Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi tindakan yang dilakukan suamiSaksi adalah berusaha menolong korban dan dibantu oleh orang sipilyang
Register : 19-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
HENDRI PURBA
89 — 15
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
HENDRI PURBA
89 — 15
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PeraturanPemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksuddengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 94
126 — 94
PLN adalah swasta bukan Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh PJB Surabaya tanggal 17 Maret 2020, oleh KetuaMajelis ditandai dengan (P.4);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepansidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
Register : 14-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — WAHYUDIONO, S.STP VS BUPATI BANJARNEGARA;
80 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan PemohonPeninjauan Kembali telah dipulihkan jelasjelas telah Khilaf dan kelirukarena tidak benar dan menyesatkan, karena rehabilitasi harusdinyatakan dalam surat secara tertulis, bukan asumsi yang mana olehMajelis Hakim Judex Facti telah dianggap benar;Berdasarkan alasan tersebut diatas Keputusan Termohon PeninjauanKembali a quo telah melanggar ketentuan pasal 30 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-03-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2012/PTUN.JKT Tanggal 30 Mei 2012 — Drs. Tri Witjaksono S, M.Si;Gubernur Provinsi DKI Jakarta
37 — 26
37 — 26
Apabila Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan,untuk diperiksa tanpa alasan yang sah maka dibuat panggilan kedua; Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedangpanggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggalpemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukanuntuk menyampaikan surat panggilan.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 29 September 2015 — M. YAHYA HT., SH; HENDRIK, SH,MH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
83 — 51
83 — 51
KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan PemberianPensiuan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin,M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yangdiserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d07 Agustus 2015, diantaranya berisikan ketetapan dengan keputusansebagai berikut :1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-02-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 17
53 — 17
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PPNomor 45 Tahun 1990 menegaskan : Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990:Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajibmemperoleh dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PegawaiNegeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat)wajiob memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabatsebelum melakukan perceraian
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 47
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 47
., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung ManggalaWanabakti Blok IV Lt.4, Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.02/PHP/PPLKKH/GKM.3/7/2021, tertanggal 29 April 2021,untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
Register : 01-08-2016 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1157/Pdt_G/2016/PA_Lpk Tanggal 23 Agustus 2017 —
15 — 20
15 — 20
No. 1157/Pdt.G/2016/PA.LpkMenimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepda Pemohonuntuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapisetelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untukmelakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, dan sebelumPemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama,
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
120 — 79
120 — 79
Bahwa telah diundangkannya Peraturan bersama menteripendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menterikeuangan, dan menteri agama Nomor:05/x/pb/201 1 ,spb/03/m.panro/10/2011,48tahun 2011,158/omk.01/ 2011,11 tahun 2011 tahun2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipilyang merupakan implementasi dari amanat Undangundang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
Register : 17-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Srog Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 24
27 — 24
Termohon tidak mengerti kalau di tempat kerja pemohon tidak ada yangnamanya anak atau keluarga masuk daftar gaji seperti pegawai negeri sipilyang ada tunjangan keluarga.3. Bahwa termohon meminta biaya mutah sebesar Rp.500.000.000 ( LimaRatus Juta Rupiah) itu adalah angka yang tidak masuk akal, karenapemohon tidak pernah mempunyai uang sebesar itu.Halaman 11 dari 46 halaman,Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA. Srog4.
Register : 05-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN
2.OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD
3.ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI
69 — 40
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN
2.OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD
3.ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI
69 — 40
kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;Bahwa Para Terdakwa pernah di lakukan tes urine pada tanggal 26 Oktober2020 dan hasilnya positif (+)menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanyacahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipilyang
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
384 — 164
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
384 — 164
;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa a quo, makatidak ditemukan adanya norma atau