ALIHAN; ===Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadiannya penjambretan pada hariMinggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat diJalan Umum atau di Jalan Raya Amuntai Paringin atau tepatnya di atasjembatan kandang Jaya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,saksi SUMIYATI menjadi korban yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu korban sendirianmengendarai sepeda motor dan terdakwa mengambil tas warna merahyang berisi STNK, ATM BNI dan MANDIRI, KTP

Sepaton No. 16 Semarangdengan maksud untuk meminta saran dan pendapat tentangpengurusan dan pengambil alihan hak = atas hartapeninggalan almarhum Tjan Lien Mien, lalu) = dalampertemuan tersebut telah diketahui apabila Tjan LienMien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005dan belum ada Akta Perkawinan, lalu pada akhirnyaSyukron Abdul Kadir, SH. memberikan pertimbanganSsupaya dalam pengurusan harta peninggal almarhumtersebut dilengkapi dengan dokumen maupun surat suratyang berkaitan dengan

Sepaton No.16 Semarang dengan maksuduntuk meminta saran dan pendapat tentang pengurusandan pengambil alihan hak atas harta peninggalanalmarhum Tjan Lien Mien, lalu) dalam pertemuan tersebuttelah diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggaldunia pada tanggal 13 April 2005 dan belum ada AktaPerkawinan, lalu) pada akhirnya Syukron Abdul Kadir,SH. memberikan pertimbangan supaya dalam pengurusanharta peninggal almarhum tersebut dilengkapi dengandokumen maupun surat surat yang berkaitan dengan haltersebut

turut maka Turut Tergugat/PT Bank Permata Tbk.mengoperkan/mengalinkan seluruh hak dan wewenang dan kekuasaan yangdimiliki/dipunyai Bank/Turut Tergugat terhadap pembeti/Tergugat , kepadaPenggugat termasuk wewenang dan kekuasaan yang timbul berdasarkanPerjanjian Kredit;Halaman 17dari 28 Putusan Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.TngMenimbang, bahwa bukti P7 identik bukti TT4.2 tentang PermohonanPelaksanaan Buyback Guarantee terhadap debitur yautu Tergugat II dan Tergugat membuktikan adanya permintaan pengambil alihan

/Turut Tergugat, maka Penggugat/PT Bumi Serpong DamaiTbk. menggantikan kedudukan Bank/Turut Tergugat yang menggantikan semuakewajiban dan hakhak dan kewenangan yang dimiliki Bank diantaranya tetapitidak terbatas pada hak untuk menagih, menegur, mengajukan gugatan yangmenjadi hak Bank Turut Tergugat terhadap Debitur/Tergugat berdasarkanPerjanjian Kredit;Menimbang, bahwa bukti P9.a,membuktikan adanya Pemberitahuan dariPenggugat kepada Para Tergugat mengenai Pengambil alihan piutang Tergugatoleh Penggugat

TUN MDN tanggal 08Januari2016 yang telah mengambil alihuntuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alenia pertama dan keduaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tanggal 08Januari2016yang menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara

TUN MDN tanggal 08Januari2016, yang hanyasekedar mengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 6/ G/2015/ PTUN TPI tanggal 28 Oktober2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah tidakcukup dan seharusnya dibatalkan.KEBERATAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ( KOMPETENSIABSOLUT ).Dasar Hukum:Pasal 77 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan Eksepsi tentang kewenangan

dibuatkan berita acaranyaserta dimintakan tanda tangan yang bersangkutan tanpa mengikutiprosedur hukum yang benar, hal ini tentu sangan bertentang denganaturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yangmenyatakan Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untukmengambil alin dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerakatau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, bahwapenyitaan merupakan pengambil alihan

Kerambitan, Kab, Tabanan,

pada halaman 4 alinea 4 telahmengambil secara bulatbulat pertimbangan Pengadilan Negeri denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah tidak benar karena tidaksesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No.678 K/Sip/1973tanggal 15 Oktober 1973 ;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar karenatidak memberikan pertimbangan hukum yang sepatutnya atas dalildalileksepsi Dilatoir berdasar pasal 1831 Bw, yang diajukan oleh PemohonKasasi, sehingga dengan demikian pengambil alihan

., tanggal 6 Mei 2014 tersebut, sedangkanPengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 alinea 2 yang mengatakanantara lain Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban tersebutterdapat kontradiksi dst...Jawaban Pembanding tersebut adalah untukmenjadikan bukti bahwa sekalipun Termohon Kasasi berprilaku demikiantetapi Pemohon Banding memaafkannya demi keutuhan rumah tangga,

No. 1934K/Pdt/20132012/PN.JBI, tanggal 06 September 2012 dapat dipertahankan oleh peradilantingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;Pengambil alihan pertimbangan hukum Judex Facti dalam PutusanPengadilan Negeri Jambi Reg. Nomor 14/PDT.G/2012/PN.JBL, tanggal 6September 2012., oleh Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi JambiReg.

suami Tergugat juga harusdiikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Objek Perkara Tumpak II:36Menimbang, bahwa sesuai dari hasil yang ditemukan saat Majelismelakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke objek perkara, dari 8(delapan) piring sawah yang dulunya dikuasai dan digarap Penggugathanya 2 (dua) piring sawah yang sekarang digarap oleh Tergugat;Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebutdikuatkan oleh keterangan para saksi terutama saksi KELUIH yangmenyatakan bahwa proses mengambil alihan

Artinya, status kepemilikantanah tersebut diakui adalah sebagai harta pusaka tinggi kaum sukuMelayu dalam kaumnya Tergugat, maka oleh karena itu hak penguasaanterhadap tanah sawah objek perkara tumpak II berada pada Mamakmamak (Mamak Kepala Waris) kaum Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pengambil alihan tanah dariPenggugat hingga diserahkan hak penggarapannya kepada Tergugat dilatarbelakangi ikut campur tangannya Mamakmamak dalam kaumTergugat dan juga penguasaan tanah tersebut sekarang ada padaMamak

Turut Tergugat 2 yang menguasai tanah sengkketa tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tanpa alas haksehingga segala bentuk surat surat yang ada baik surat Bagi Waris,Surat Hibah, Surat Jual Beli, Tukar menukar, Sewa Menyewa,Surat Gadai, Pipil, Sertifikat dan SPPT maupun surat surat lainnyayang terkait dengan tanah sengketa Haruslah Dinyatakan CACATYURIDIS sekaligus dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum YangMengikat;13.Bahwa untuk menjamin gugatan yang diajukan ini agar tidak terjadipengoper alihan

No. 681 K/Pdt/201510.11.12.yang kreditnya pada Tergugat macet dan aset berupa kantor dan bengkelkemudian dimasukkan pula menjadi agunan kredit Penggugat padaTergugat;Bahwa pengambil alihan beban kredit tersebut diatas menunjukkan buktikemajuan yang diperoleh Penggugat dalam berusaha sehingga mampumengambil alih aset berupa kantor dan bengkel Dony Lakusa Namunakhirnya usaha Penggugat mengalami kemunduran baik omset/hasilpenjualan barang di toko dan usaha bengkel dan mengakibatkan macetnyakredit sebagaimana

Orang tuahlm 3 dari 19 him Put.No.55/PDT/2013/PT.PLG.10.Penggugat maupun Penggugat sendiri pada saat itu langsung menguruspengambil alihan kembali tanah tersebut dengan memasang pagar ditanahmilik Penggugat;Bahwa pada tanggal 21 Mei 1993 mantan Pesirah Marga Lengi KecamatanGunung Megang yang bernama Ahmadal membuat surat pernyataan bahwatanah yang dijadikan terminal/ bangunan milik pemerintah tersebut adalah tanahmilik Halik Bin Sopar;Bahwa tanah milik Penggugat seluas (+ 2.275 M2) tersebut, pada

., M.Kn kesemuanya menurut Hakim tidaklahdapat menerangkan peristiwa terjadinya pembubaran dari Yayasan PendidikanPancasila maupun peristiwa penggabungan antara Yayasan PendidikanPancasila dan Yayasan Kusuma Bangsa sehingga tidak perlu dipertimbangkanlagi sebagaimana dasar fakta permohonan pemohon yang berkaitan denganpengambil alihan asset dari Yayasan Pendidikan Pancasila oleh YayasanKusuma Bangsa, oleh karenanya menurut Hakim haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon

2017ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, tentangKekuasaan Kehakiman, karena didalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggimengambil alin seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda sebagai pertimbangan hukumnya, tanpa mengemukakanalasanalasan hukum pengambil alihan

Melalui Rekening BNI 46 Jumlah Rp 7.303.000(Tahun 2007 dibayar, tahun 2008 2010 belum dibayar)RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.C12.C13.C14.C15.C16.C17.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin ManafPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ DirekturSurat pengambil alihan RULB oleh Dewan KomisarisUndangan RUPS dari Dewan KomisarisLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni 2010(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT.

RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin Manaf 1 lbrPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ Direktur 3 lbrSurat pengambil alihan Rulb oleh Dewan Komisaris 1 lbrUndangan RUPS dari Dewan Komisaris 1 IbrLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni2010 8lbr(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT. Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT.

Il dalam melakukanpengambil alihan tanah objek perkara; Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil Para Pembanding semula ParaPenggugat terkait perbuatan melawan hukum karena Terbanding Il. Ilsemula Tergugat . Il telah melarang dan menghalanghalangi ParaPembanding semula Para Penggugat untuk menggarap objek perkara,maka secara diamdiam Terbanding . ll semula Tergugat .

Bahwa karena apa yang menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannyamerupakan pengambil alihan dari seluruhputusan Pengadilan Negeri Denpasar dalamperkara a quo yang telah nyata nyata adalahtidak memberikan pertimbangan yang cukup"onvoldoende gemotiveerd" maka putusantersebut tidak patut dipertahankan~ danharus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap = alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan

terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenaipokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point (satu) terhadap adanya GugatanKadaluarsa ( Verjaring ) menurut pasal 1967 BW menurut majelis hakim tidak cukupberalasan karena dalan gugatan penggugat yang dipermasalahkan tidak hanya sebatasmasalah jual beli tanah sengketa yang terjadi pada sekitar tahun 1971 melainkan jugameliputi penguasaan tanah sengketa dengan cara perampasan / pengambil alihan

Tergugat Il tidak mematuhi Surat PerjanjianKerjasama tersebut diatas, karena Tergugat Il dengan SuratnyaNomor : 500/0132/EKOSarekda/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, yangditujukan kepada Penggugat I, dimana Tergugat Il menyatakanpengelolaan IPA Bendang sementara dialihkan kepada Tergugat I.Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian Penggugat danPenggugat Il,sehingga pengambil alihan

Dengan demikian jelasbahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian Penggugat dan Penggugat II, sehingga pengambil alihan pengoperasianIPA Bendang oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan merupakantindakan yang sewenangwenangb.

Bahwa pengambil alihan pengelolaan dan pengoperasianinstalasi pengolahan air minum (IPA) Bendang KotaSamarinda dilakukan oleh Tergugat II hanya untuk80sementara sambil menunggu dilakukannya audit investasisebagaimana kesepakatan tanggal 18 Juni 2009 di HotelCiputra Jakarta serta didasarkan pada halhal sebagaiberikut :Antisipasi terhadap kemungkinan berhentinya produksi dan penyaluranair bersih kepada warga Kota Samarinda yang berasal dari instalasipengolahan air IPA Bendang karena terjadi kerugian

Bahwa berdasar hal diatas tindakan Tergugat II untuksementara melakukan pengambil alihan pengelolaan danoperasional IPA Bendang terdapat cukup alasan yangdibenarkan hukum, oleh karenanya tidak termasukperbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechtmatigeoverheidsdaad), dan bukan tindakan yang sewenangwenang ;DALAM PROVISI82Bahwa mencermati dalildalil permohonan provisi Penggugat dan PenggugatIl keseluruhannya mengenai pokok perkara yang telah terurai dalam dalilposita gugatan oleh karenanya sangat