Ditemukan 456 data
137 — 24
Bahwa tindak pidana percobaan/pemufakatan jahatyang telah dilakukan pada sekira bulan Nopember 2016melalui via Hendphon antara Terdakwa dengan Sadr.Nurman sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militerdapat terlihat terang dan jelas dengan cara diperiksanyaSdr. Nurman dan Terdakwa, sehingga membentuk suaturangkaian peristiwa kejadian untuk seperti TuntutanOditur Militer.14. Bahwa dengan tidak di periksanya Sdr.
173 — 41
sesuaiSertifikat Hak Milik (SHM) No atas nama pemegang Hak Ir SatriaRifai, yang saat ini ditempati Penggugat Konvensi di alinkan kedidirinya sendiri dengan cara melakukan balik nama sertifikat atasnama Satria Rifai (pewaris) ke Penggugat Konvensi, dilakukanhanya hanya menjelang beberapa bulan setelah Pewaris meninggaldunia;Pengalihnan hak atas hartaharta pewaris tersebut diatas tanpamelibatkan Tergugat Konvensi dan ahli waris lainnya;Mohon Kebijaksanaan untuk melihat dan mencermati motif dan niat jahatyang
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
1.dr. I Ketut Karlota
2.Dr. INyoman Satia Negara, S.H., M.H.
119 — 57
pinjaman itu diberikan yangbertanggung jawab adalah pengurus yang memberikan pinjaman tersebut;Bahwa kapasitas seorang pelapor disini kita bisa melihat ketentuan pasal108 KUHAP tersebut, itu ada dua ketentuan yang pertama adalah orangyang diberikan hak menurut undangundang dan yang kedua adalah orangyang karena kewajiban hukum ikut melaporkan; pelapor itu orang yangmengalami, mendengar dan melihat atau menjadi korban tindak pidana ituberhak melapor dan yang kedua orang yang mengetahui perbuatan jahatyang
77 — 466
menawarkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT jika bersediamengundurkan diri (P31), dalam hal ini TERGUGAT melanggar aturan padapasal 169 ayat (1) huruf a ;7.Bawa TERGUGAT beberapa kali pernah memerintahkan PENGGUGAT untukmelakukan pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan, bahkan memerintahkandengan membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan (P32), dalam hal iniperbuatan TERGUGAT patut diduga merupakan rangkaian permufakatan jahatyang
89 — 11
sebagai terdakwa dalam Berkas PerkaraTerpisah) serta AMIR (DPO) dan UMAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 11Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Agustus 2015, atau setidaktidaknya masih pada sekitartahun 2015, bertempat di Jalan Raya Kelakap Tujuh Kel Simpang TetapDarul Ihsan Kec Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukumPengadilan Negeri Dumai, melakukan percobaan atau pemufakatan jahatyang
127 — 50
Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan,dan Bank Sumut Cabang Sei Sekambing Medan, Bank BCA Rantau Prapat,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jopasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/IV2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan permufakatan jahatyang
209 — 117
., (Tergugat IV) tersebut adalah justru akta Pengikatan JualBeli, jelas secara hukum hal tersebut merupakan suatu perbuatanHalaman 16 dari 79 Putusan Nomor 30/Pat/2019/PT DPS15.16.yang BEDROG/ PenipuanatauperbuatanCurang atauPersekongkolan Jahatyang telah melanggar baik norma hukummaupun norma agama apalagi uang yang diterima tidak lengkapkurang lebih sebesar Rp. 618.000.000, (enam ratus delapanbelas juta rupiah), yang dengan sendirinya secara hukum dapatdikategorikan suatu perbuatan yang tidak halal
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JARWOTO BIN LURUH
285 — 111
Orang jahatyang mencoba mengganggu pemilu akan ditangkap.
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
WILDAN ADHYASTHA NAVIAN Bin ALAN MARHELAN
80 — 250
pidana, makasebelum ada niat, ada motivasi, sebenarnya yang mempunyalmotivasi orang yang memproduksi pil, meminjamkan alat ataumemodali orang lain untuk memproduksi, ketika motivasinya adalahuntuk melanggar ketentuan UndangUndang dan untuk keuntunganyang sebesarbesarnya dari hasil yang diedarkan, maka itulah yangdisebut dengan niat jahat, kalau niat jahat hanya ada dalam pikiransaja maka tidak akan menjadi kesengajaan dan dalam hukum pidanadikenal dengan sifat melawan hukum subyektif yaitu kKehendak jahatyang
1.Deni Susanto, S.H.
2.Mahardika Rahman, S.H.,M.H.
Terdakwa:
PARIANTO alias APIAU anak BUN SIN LIONG
21 — 8
Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahatyang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan
145 — 15
dimata konsumen (pembeli apartemen) karenaNYATANYATA tidak PENGGUGAT dapat menyelesaikanpembangunan tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan kepadapara pembeli, sehingga dengan diajukannya gugatan ini kePengadilan dapat dijadikan sebagai alasan alibi kepadakonsumen atau pembeli apartemen bahwa PENGGUGATsedang bermasalah dengan TERGUGAT sehinggaPENGGUGAT tidak dapat memenuhi janjijanji yang pernahdiberikan kepada para konsumen atau pembeli apartemensecara tepat waktu ataupun bahkan terdapat motifmotif jahatyang
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. HERDIANSYAH, M.Si Bin DARHAMSYAH.
107 — 54
hubungan antaraTerdakwa bersama para dosen PSKGJ berada dalam lingkungan hukumadministratif mutatis mutandis tidak terdapat hubungan personal dalamkonteks hubungan keperdataan yang disyaratkan guna terpenuhinya unsur inlitis;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yangmemuat alasan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan yudex factietingkat pertama pada Tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya hanya berkutatsecara letterlijk tentang terbuktinya pemotongan tanpa memaknai unsur niat jahatyang
134 — 20
Jika diperjanjikan secara lisan, makakesepakatan untuk melakukan kejahatan adalah merupakan permufakatan jahatyang merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas perbuatan kerjasama tersebuttelah terjadi secara sistematis dan terstruktur, dimana posisi dan peran dariTerdakwa dalam kegiatan ini.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
143 — 105
Selain itu dari perbuatan pelakusebelum menerima sejumlah uang, telah terjadi permufakatan jahatyang terjadi apabila ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukankejahatan, berupa menerima dan memberi uang ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 173, DRS.ADAMICHAZAWI menegaskan bahwa .... pada perbuatan menerima sesuatu berupabenda / hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai , kalau nyatanyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telahberalihnya kekuasaan
Selain itu dari perbuatan pelakusebelum menerima sejumlah uang, telah terjadi permufakatan jahatyang terjadi apabila ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukankejahatan, berupa menerima dan member!
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
135 — 37
Tng.Maka, berdasarkan Pasal 1 UU 30/2004 jo Pasal 10 ayat (2) PPNo.37/1998 jo Pasal 28 huruf (a), huruf (b) dan huruf (b) PeraturanMenteri Negara Agraria No.1/2006 yaitu PPAT diberhentikan secaratidak terhormat dengan alasan sebagai berikut : Huruf (a) : bila membantu melakukan permufakatan jahat yang.mengakibatkan sengketa atau konflik tanah ; Huruf (b) : melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahatyang mengakibatkan sengketa atau konflik tanah dan ; Huruf (c) : memberikan keterangan yang
KARYONO, SH.
Terdakwa:
1.YULIANTO, S.E., S.H. Bin SUKARDI Alm
2.SUPARMAN Bin YASIR
79 — 17
., dalam pendapatnya menyatakanseorang direktur operasional perusahaan dapat mengambil tindakan sendiriuntuk kepentingan perusahaan namun demikian setelah mengambil langkahlangkah terkait kepentingan perusahaan tersebut harus melaporkan ataumelakukan kordinasi dengan direktur utama sehingga apabila seorang direkturOperasional kemudian menolak melakukan kordinasi bahkan menahan assetperusahaan maka dapat dipastikan mens rea dari pelaku terdapat niat jahatyang menjadi tanggung jawab direktur operasional
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Meskipun asli dariketentuan ini pengurangan hukuman hanya terjadi pada percobaan;Dari apa yang dikemukakan di atas, maka pemaknaan permupakatan jahatyang diatur di dalam Pasal 88 KUHP di dalam BAB IX menyatakan bahwa artibeberapa istilah yang dipakai dalam Kitab UndangUndang harus dimaknaisebagai perbuatan yang dapat merongrong kekuasaan negara, karena begitulahkonsep dari permufakatan jahat.
1.MAYJEN TNI PURN SARDAN MARBUN
2.MEITY ANITA
Tergugat:
1.MANATAP B. K. W. MARBUN
2.DESNO LOVRIZKY YORCAESAR MARBUN
Turut Tergugat:
1.PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK, KANTOR CABANG HARMONI
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK, KANTOR CABANG VETERAN
3.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK, KANTOR CABANG CUT MUTIAH
773 — 545
,MKn, dimana menurutPenggugat dibuat untuk melindungi, membenarkan perbuatanperbuatan jahatyang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il. Bahwa karena Notaris EdySuryono,SH.
141 — 50
Bahwa tindakan tindakantersebut untuk mewujudkan suatu permufakatan jahatyang disadari oleh para pelakunya, oleh karena itusyarat pertama telah terpenuhi.Bahwa syarat kedua yaitu delik delik itusejenis.Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa secaraberulang sebagaimana telah diuraikan di atas sudahmerupakan delik karena tindakan tindakannyamerupakanwaktuBahwayang133perbuatan melawan hukum yaitu1.untuktidakTerdakwa telah meminta nomor TIDdan MID dari Fajar Suryotomo danRiky Andre Seputro yang kemudiandiberikan
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Banding sudah salah dan keliru dalammenilai fakta hukum terkait hubungan Terdakwa VI mencoret proposaldengan Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa sebagai sebuah alatbukti Petunjuk di mana seolaholah menurut Hakim kedua tingkat peradilantersebut dari dua hal perbuatan tersebut berkesimpulan Terdakwa VI telahbersekongkol dengan Terdakwa I.Bahwa Terdakwa VI mencoret proposal dan Terdakwa meminjam uangdari Terdakwa hanya faktor kebetulan saja bukan suatu mufakat jahatyang