Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan dalam salah satu agendarapat tersebut adalah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak diberitahu terlebin dahulukepada Penggugat.

Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah / telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT. Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45tahun bagi wanita dapat dipensiunkan dengan mempedomani UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Akan tetapiTergugat tidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilihmemberhentikan Penggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uangpenghargaan sebesar 1 (satu) bulan upah. Akan tetapi Penggugatmenolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;Halaman 3Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn.

Dahlianibukan pekerja/ouruh sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (3) UU No./3Tahun 2003 tetapi sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal1 angka (5) UU No.13 Tahun 2003.Bahwa oleh karena Sdr.Dahliani saat diberhentikan melalui RUPSLB padatanggal 15 Juni 2015 bukan sebagai pekerja/buruh, maka tidak berhak atasuang pesangonBahwa Sadr.

NitoriFurniture Indonesia selama 20 tahun dan 5 bulan terhitung sejaktanggal 18 Januari 1995 (vide bukti P3) sampai dengan tanggal 15Juni 2015 (vide bukti T5) dengan jabatan terakhir sebagai DirekturAdministrasi dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 31.000.000,setiap bulannya (vide bukti P1 identik T6);Bahwa benar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa PT MGB pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnyadisebut sebagai "RUPSLB") yang dtelah dituangkan dalam Akta RUPSLBNo. 04, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana keputusan Rapat adalahsebagai berikut:Menjalankan hak Perseroan berdasarkan UndangUndangPerseroan Terbatas, Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 37 ayat 1dengan mengembalikan saham milik Nyonya Kiki Sri Puspitasariseluruhnya atau 9 % (sembilan persen) 630 (enamratusHalaman 3 dari 33 Putusan

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 (delapan)dan 9 (Sembilan) adalah keliru karena Alasan tersebut diatas tidakjelas dan tidak berdasar karena isi Surat Teguran adalah memintaTergugat mengembalikan saham, seolah olah sudah terjadiWanprestasi dari Tergugat dalam menyetorkan modal, dan sudahmempunyai kekuatan hukum, padahal hanya berdasarkan RUPSLB,dimana RUPSLB tersebut hanya mempertanyakan keabsahankepemilikan saham Tergugat dengan alasan sama sekali belummenyetorkan modal, padahal Akta Autentik

Karena tidak ditunjukkanbukti; serta keabsahan kepemilikan saham diambil melalui voting,maka Tergugat memutuskan WALKOUT dari RUPSLB, sehinggatidak tahu sama sekali risalah RUPS.

Namun dalamkenyataanya RUPSLB tersebut hanya membahas PenggugatRekonvensi dianggap belum meyetorkan modal, dan kepemilikansaham Penggugat Rekonvensi diminta dikembalikan keperusahaan, tanpa menunjukan bukti; Kuasa PenggugatRekonvensi kemudian WalkOut dari RUPSLB dan tidakmengetahul isi notuleh rapat.Bahwa sesungguhnya RUPS tidak berwenang untuk menentukankeabsahan hak kepemilikan saham hanya berdasarkanmayoritas Suara, hanya Pengadilan yang bisa memutuskan.4. Bahwa selaku Pemegang Saham PT.

Menyatakan RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2tanggal 20 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukumserta tidak sah, dan batal demi hukum.4. Memohon Penetapan Pengadilan untuk Blokir SertifikatHak Milik Nomor 8325/Tanjung Barat a.n.

Golden Lobstertersebut ;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Tergugat II dan Turut Tergugat Rekonvensi adalahmerupakan wujud perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan IIRekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi,karena ternyata dengan hasil RUPSLB dimaksud, para Penggugat Rekonvensitelan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik untukkepentingan lobster dan ikan hias ;Bahwa sebagai akibat tindakan

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Penggugatberupa P27, P28, P29, P30, P31, P32, serta P35 dan P36 berupapenyelesaian kewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada turut Tergugat Vdan Tergugat VI. dan dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupaBukti Surat T.III6, yang diperhitungkan sebagai modal yang ditempatkandi Perseroan oleh para Penggugat, hingga tanggal pelaksanaan RUPSLBtanggal 25 September 2007 dan RUPSLB tanggal 08 Oktober 2007sebagaimana Risalah RUPSLB PT.

Golden Lobster No. 8 tanggal 25September 2007 dan RUPSLB No. 9 tanggal 08 Oktober 2007, belummemenuhi sepenuhnya sebagaimana isi Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007,sehingga belum dikatakan sebagai Pemegang Saham sebagaimanaditentukan bagi para Penggugat sesuai isi Pasal 4 dari Akta No. 3 tanggal22 Juni 2007, karenanya menurut Majelis Hakim, RUPSLB tersebut tidakdapat dinyatakan sah karena tidak dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat IIsebagai Pemegang Saham Mayoritas sehingga Akta Pernyataan KeputusanRapat

Golden Lobster secarahukum juga tidak sah karenanya RUPSLB PT.

Golden Lobster dengan Akta pendiriannya berupa Akta No. 3tanggal 22 Juni 2007 dan RUPSLB dari PT.

Tanggal 30 April2015 Oleh Pemohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi Dan KeliruDalam Penerapan Hukum.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat banding telah mengabaikan faktaperistiwa yang menjadi penyebab diadakannya RUPSLB tanggal 30 April2015 adalah sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat hal yang melatar belakangi diadakannya RUPSLB olehDewan Komisaris PT. Fortune Forest pada tanggal 30 April 2015 yangpada waktu itu di duduki oleh Tn. Shen Wei sebagai Komisaris Utama(Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) dan Tn.

Fortune Forest Pasal 9 ayat (4) maka pelaksanaan RUPS/RUPSLB telah sesuai dengan mekanisme yang ada Atas hal tersebutPemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat IIl dan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan penerapan aturanperseroan berdasarkan pada ketentuanketentuan Pasal tersebut di atas.Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat Pertamadan diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat banding yaitu mengenaiperubahan jajaran direktur maupun komisaris adalah merubah

Fortune Forest adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat serta sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, sebab pelaksanaan RUPSLB aquotelah memenuhi quorum 50+1 karena ini merupakan perubahansusunan Komisaris dan Direksi bukan perubahan atas Anggaran DasarPT. Fortune Forest yang mensyaratkan pemenuhan quorum 2/3.Pemenuhan atas quorum %0+1 berasal dari kKepemilikan saham dalamPT.

Fortune Forest adalah 46 % milik Para Penggugat (Para TermohonKasasi) dan 54 % milik Tergugat II (Turut Termohon Kasasi/TurutTerbanding) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi I/Pembanding ) dengandemikian RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas peletakan sita ternadap aset PT.Fortune Forest sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, yangdilakukan oleh Judex Facti pada tingkat pertama adalah tindakan yangkeliru dalam

asetnya.Bahwa pada tanggal 9 April 2010, PENGGUGAT telah menerima undangan dariTERGUGAT untuk menghadiri Rapat Pengurus Anagota Direksi dan KomisarisPTABM yang diadakan pada tanggal 26 April 2010 di SingapuraBahwa pada saat Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanqgal 26 April2010 tersebut Jonathan Henry pimpinan rapat saat itu juga menjabat sebagai ChiefExecutive Officer (CEO) dari Avocet Mining PLC mengusulkan kepadaPENGGUGAT untuk sekaligus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

RUPSLB tersebut menyetujui untuk menjual 80% saham Avocet Mining PLC diPTABM beserta semua asetnya kepada PT Lebong Tandai sebagai pemegangsaham 20 % di dalam PTABM sebagai PenggugatBahwa pada RUPSLB tanggal 26 April 2010 telah disepakati dan diputuskanbahwa TERGUGAT menjual 80 % sahamnya di PTABM dan 29 asetnya baikyang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara termasuk tambang emas diPenjom, Kesultanan Pahang, Malaysia kepada PT Lebong Tandai senilai USD250.000.000, (dua ratus lima puluh juta dollar

Amerika Serikat) kepadaPenggugatBahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan RUPSLB tanggal 26 April 2010,TERGUGAT juga telah mengajukan Perjanjian Jual Beli ( Sales PurchaseAgreement ) untuk selanjutnya disebut SPA melalui surat TERGUGAT pada1112tanggal 7 Juni 2010 juga kepada Penggugat, yang diserahkan kepadaPENGGUGAT di Ritz Cariton hotel di Jakarta pada tanggal yang sama.

Hal manaberarti TERGUGAT telah bermaksud melaksanakan keputusan RUPSLB 26 April2010 di Singapore.Bahwa TERGUGAT telah melanjutkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 26 April2010 tersebut dan telah mengirimkan Perjanjian Jual Beli ( Sale and PurchaseAgreement) untuk selanjutnya disebut SPA ke Penggugat Hal ini membuktikanbahwa I UGAT bersedia untuk menjual 80 % saham Avocet Mining Plc besertasemua asetnya di Indonesia kepada PENGGUGAT., hal mana juga membuktikanbahwa Pihak TERGUGAT beritikad baik untuk

melaksanakan sepenuhnyaKeputusan RUPSLB PT ABM tangaal 26 April 2010.DASAR HUKUM hak PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT di PTABMdan semua aset TERGUGATdi Asia Tenggara yaitu :a Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untukselanjutnya disebut RUPSLB) PTABM tanggal 26 April 2010 di Singapura.b Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut, Tergugat telah melaksanakankewajibannya , dengan:* Diberikannya Sale and Purchase Agreement pada tanggal 7Juni 2010 beserta daftar 29 aset yang menunjukkan

TD.Pardede No.21 Medan, yangdidirikan pada tahun 1991 sebagaimana tertuang dalam Akta berita acararapat No.6 tanggal 8 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat,SH.Notaris di Medan, dan selanjutnya sesuai amanat Undangundang No.40tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT ), Anggaran dasarperseroan telah sesuai dengan UU PT, berdasarkan hasil keputusanrapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT pertekstilan ,yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa

AHU03967.AH..01.02 tahun 2010,Putusan Perk.Reg.No.545/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 2 dari 28 Halamantentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal25 Januari 2010 dan terahir dirubah melalui Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB ) PT Pertekstilan Tumpal DorianusPardede tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana tertuang dalam Aktaberita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. pertekstilanTumpal Dorianus Pardede No.57 tanggal 21 Agustus 2014 dibuatdihadapan Mauliddin Shati,SH

) PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juli2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.30 tanggal 31 Oktober 2008dengan agenda perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangkapenyesuaian dengan ketentuan Undangundang No.40 tahun 2007tentang perseroan terbatas (UU PT) adalah tidak sah dan harusdibatalkan karena RUPSLB PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal21 Juni 2008 tersebut tidak memenuhi quorum yang disebabkan tidakdihadiri ole ahli waris almarhum pemegang saham TD.

Menyatakan RUPSLB PT.Danau Toba Internasional tanggal 6Juni 2008 dan 21 Juni 2008 tidak memenuhi quorum dan atauPutusan Perk.Reg.No.545/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 12 dari 28 Halamantidak terwakili separuh dari kKepemilkamn saham PT.

Sengketa tersebut berujungpada pemberhentian sdr.Merry Pardede sebagai Direkturberdasarkan RUPSLB PT.PertekstilanTumpal Dorianus Pardedetanggal 21 Agustus 2014;5. Sengketa tersebut menempatkan tergugat dalam posisi sulit untukmenentukan akan berhadapan dengan pihak yang mana yang dinilaisah menurut hukum ;6.

., notaris di Jakarta (Akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 BuktiPP8).Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon II sendiri yang mengaku sebagai sebagai kuasa dari ParaPemohon.

Berdasarkan Akta RUPSLB PT.CTPI No. 16 Tanggal 18 Maret 2005 diputuskan mau melaksanakanInvestment Agreement dengan memberikan 75% saham kepada PT.Berkah/Termohon 2, sedangkan berdasarkan Akta RUPSLB PT. CTPI No.114 Tanggal 17 Maret 2005 diputuskan bahwa para pemegang saham lamaPT.

Untuk itu, ataskedua versi RUPS / RUPSLB ini berbeda berdasarkan komposisiPemegang Saham dan Susunan Dewan Direksi.Bahwa salah satu badan hukum dari PT.

Undangan ditujukan kepada kepada ParaPemohon selaku para pemegang saham Pemohon VI, tetapi dialamatkan dandikirim kepada Termohon Il yang disebut dalam undangan tersebut sebagaikuasa Para Pemohon.Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon melihat adanya itikad tidakbaik dari Termohon Il yang hendak menguasai Pemohon VI secara melawanhukum, pada tanggal 17 Maret 2005, Para Pemohon sebagai pemegang sahamPemohon VI mengadakan RUPSLB (RUPSLB tanggal 17 Maret 2005).RUPSLB ini memutuskan antara lain memberhentikan

Sutanto bahwa surat kuasa mutlakadalah dilarang karena dalam praktek sering disalah gunakan ;Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 telahdicabut pada tanggal 16 Maret 2005 , namun RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadiri olehTermohon II sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari Para Pemohon, dimanadalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 itu, Termohon II telah mengeluarkansuara dengan mengambil keputusan yang mengatasnamakan Para Pemohonyang

GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

• 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
• 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokan dengan aslinya.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnen naan Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanseluruh dokumendokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kuncikantor PT.

Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebuttelah dijawab oleh Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI denganmenyatakan tidak menyetujui halhal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRIselaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukansehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnan nena Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanHal9 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIseluruh dokumendokumen asli PT.

Stempel PerseroanDisita dari NORMAN : 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT.SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No.020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015. 1( satu) Bendel Salinan AKTA PERYATANKEPUTUSAN RAPAT PT.

,Notaris di Bengkulu.3. 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.Vikri AbadiGroup Pemberhentian YosepFaizal dalam jabatannya sebagaihalaman 1 dari 67 putusan nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PT BGLDirektur V Perseroan, DeniYohanes,SH., Notaris di Bengkulu.4. 04 tanggal 01 Maret 2016 AktaPernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.Vikri Abadi Grouppersetujuaan mengangkat pengurusatau

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal,Deni Yohanes,SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29Januari 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

VikriAbadi Group nomor: 33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

HITAKARA, TERMASUK MENGENAIHASIL RUPSLB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AKTANO.01 TANGGAL 2 OKTOBER 2017.DALAM POKOK PERKARA;F.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober2007 adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimanapelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku.78.

PENGGUGAT TIDAK MENDERITAKERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB AKTA NO.01TANGGAL 2 OKTOBER 2017 TERSEBUT.

Bank Ratu sebagai Direktur berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; Bahwa keputusan RUPSLB di atas adalah sah dan mengikat menuruthukum. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan tanpa melalui mekanismeyang diatur dalam Undangundang karena Rapat Umum PemegangHal. 7 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu yang diangkatberdasarkan RUPSLB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 ;Bahwa Judex factie harusnya mempertimbangkan dan membahas secaraseksama makna dalam isi dan maksud surat Bank Indonesia di atasdengan tidak mengambil begitu saja pertimbangan hukum P4P dan P4DDKI dalam perkara aquo.

Bank Ratu, namun tidakada kalimat yang menyatakan serta merta yang bersangkutan bukan lagiDireksi dan kalimat yang menyatakan hasil RUPSLB PT. Bank Ratutanggal 21 Pebruari 2000 "batal" ;Bahwa fakta hukum PT. Bank Ratu telah dinyatakan sebagai Bank BekuKegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahan kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sesuai surat Bank Indonesia No. 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan surat Bank Indonesiayang memberitahukan Sdr.

Bank Ratu atau RUPSLB lebih lanjut yangmenyatakan bahwa Sdr.

Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ;Bahwa dari fakta hukum di atas, jelas RUPSLB telah menugaskan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan PT. Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS+RUPSLB

; ataukehilangan 86,42% hak suara saham diRUPS+RUPSLB PT SACNUSANTARA /TERGUGAT III:Bahwa tetapi sejak Rudy Max Gustav Schulz wafat antara para ahli waristidak pernah akur, sehingga sejak pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997mengakibatkan Para Ahli Waris tidak dapat menunjuk seorang wakilnyamewakili pemegang saham 86,42% atas nama Rudy Max Gustav Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara

saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB

Rumah Sakit Haji Jakartauntuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa;Putusan tersebut menguatkan Penetapan yang telah diambil oleh PengadilanNegeri Jakarta Timur setelah mempertimbangkan fakta bahwa permohonanpengajuan ijin RUPSLB telah sesuai dengan Pasal 19 Anggaran Dasa PT RumahSakit Haji Jakarta Jo.

Hal initelah sangat terbukti ketika Pemohon meminta Direksi untukmenyelenggarakan RUPSLB melalui surat tertanggal 1 Agustus 2011,Termohon melalui surat tertanggal 3 Agustus 2011 memberikan tanggapanyang sangat tidak wajar, yakni : "...sahamsaham PT Ridlatama TambangMineral (Termohon) masih 100% menjadi milik kami..."

No.1698 K/Pdt/2012202 Penunjukan Bapak Rachmat Gobel sebagai KomisarisPerseroan;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham perseroan (Termohon) melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan ijin

pernah memberikan tanggapan apapun;C Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham (mayoritas) memiliki kepentinganyang wajar untuk meminta diadakannya RUPSLB dengan agenda pergantianDireksi Termohon Kasasi;Hal. 27 dari 49 hal.

No.1698 K/Pdt/2012309ab1011121314Penetapan RUPSLB.

Altechnindo Nusantara melaluiBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Altechnindo Nusantara, tanggal 15 Desember 2004 (Novum) telahdilikuidasi dimana RUPSLB tanggal 15 Desember 2004 dihadiri danditandatangani sendiri oleh Handrio Nugroho selaku pemegang saham.lV. Bahwa selanjutnya proses likuidasi PT. Altechnindo Nusantara berjalansesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Bhakti Wira Satria Perkasa,termasuk juga Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat dari Ibu Lily Husni untukdapat terselenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(selanjutnya disebut RUPSLB).

Undangan RUPSLB tertanggal 30 Mei2014 untuk dilakukan RUPSLB pada tanggal 20 Juni 2014 dengan agendapembahasan permasalahan Perseroan yang sudah tidak ada kegiatan lagi,persetujuan atas likuidasi Perseroan, persetujuan atas pembagian asetHalaman 4 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN BtmPerseroan, dan halhal lain. Undangan tersebut disampaikan melalui surattercatat yang telah dicantumkan secara lengkap tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat.

Dengan demikian pemanggilan RUPSLB ini memenuhiketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata carapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranyaRUPSLB PT.

kehadiran dari RUPSLB Kedua tersebut adalah50% (lima puluh persen) dari jumlah saham perseroan, maka juga tidakmemenuhi ketentuan minimum jumlah kuorum kehadiran RUPS yangditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) maupun Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007.

dariIbu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPSLB Kedua yang diselenggarakan padatanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatattertanggal 1 Juli 2014.

AMT yang tidak sah) mengirimundangan Nomor : 001/DirRUPSLB/II/2013 kepada Direktur PT.AMT yang sah (Drs. lbrahim Hasan), untuk dapat hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AMTyang diselenggarakan versi Sdr. Firdan Jaya Lesmana tanggal 14Maret 2013, bertempat di JI.

Firdan Jaya Lesmana yang isinya menyatakanmenolak dengan tegas dan tidak mengakui apa yang dimaksudsebagai RUPSLB PT. AMT tersebut.

FirdanJaya Lesmana tetap bersikeras melaksanakan apa yangdisebutnya RUPSLB PT. AMT, pada 14 Maret 2013 ;Bahwa Penyelengaraaan RUPSLB PT. AMT tanggal 14 Maret2013 tersebut, di Notarilkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. AMT Nomor : 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Notaris Yanses Saam, SH., Notarisberkedudukan di Padang, yang diadakan oleh Sdr. Firdan JayaLesmana (yang mengaku sebagai Direktur) didasarkan pada AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

AMT No. 12 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak sah dan telahdibatalkan melalui RUPSLB PT. AMT yang sah tanggal 30 Juli2012, yang dinotarilkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. AMT No. 26 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh dandi tandatangani dihadapan Notaris Jaafar, SH. Notaris di Padang.Sehingga PT.

ObjekSengketa yang di dasarkan pada Akta Pernyataan KeputusanHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/2015Rapat dari RUPSLB tidak sah yang dibuat oleh Sdr.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS J/ainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat Hal 29 dari 83 hal PutNomor: 582/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan

RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

Tergugat dan Tergugat Il dalamperkara No.922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR dan perkara No. 827/Pdt.P/2013/PN.JKT.BAR adalah permohonan penetapan kourum RUPSLB PTPGA.

Rencana Pembubaran PT PGA oleh Tergugat dan Tergugat II dalamforum RUPSLB PT PGA dan permohonan penetapan kuorum RUPSLBdi Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan merupakan perbuatanmelawan hukum; Bahwa rencana Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan RUPSLB PTPGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGA adalah merupakanhak dari Tergugat dan Tergugat Il yang diatur oleh undangundang.; Bahwa RUPSLB PT PGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGAtersebut di atas belum dapat dilaksanakan karena tidak

PGA akan tetapi rapat tidak jadidibuka, karena tidak mencapai kuorum kehadiran;Bahwa didalam RUPSLB , hasilnya tidak harus ada laporan kepada pemegangsaham;Bahwa saksi hadir didalam RUPSLB diminta oleh perusahaan;Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Herry Sumarli tidak hadir dalam RUPSLByang pertama dan yang kedua;Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam permohonan yang diajukan olehAndreas Wiranta dan Hartono Tamin sebagai pemegang saham PT.

SolaGratia , telah mengadakan beberapa kali rapat dan 3 (tiga) kali RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ;Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab menjawab para pihak dipersidangan, Majelis mendapatkan fakta sangkalan, karenanya menjadiperselisihan hukum sepanjang mengenai keabsahan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) ke 2 , Akta No.108 tanggal 27 Juni 2007, yangdibuat dihadapan Notaris Sriwati, SH. M.Hum.

(Turut Tergugat) ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , Akta No.108 tanggal 27 Juni 2007,yang dibuat dihadapan Notaris Sriwati, SH. M.Hum.(Turut Tergugat) adalah tidaksah, karena tanpa melalui panggilan rapat kepada seluruh pemegang sahamnya ,in casu Penggugat , sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) berikutnya , akta No.14 tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat dihadapanNotaris Sriwati, SH. M.Hum.

(Turut Tergugat) adalah juga tidak sah , tidakmengikat, tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya dan batal demi hukum,karena dilakukan setelah tanggal 27 Juni 2007 ;Menimbang, bahwa sebaliknya, Para Tergugat menyangkal danmendalilkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , AktaNo.108 tanggal 27 Juni 2007, telah dilaksanakan sesuai dengan undangundangdan Anggaran Dasar Perseroan PT.

, Akta Nomor 108 tanggal 27062007 , dapat diketahui bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tersebut Penggugat tidak hadir ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugatmaupun Para Tergugat tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwaketidak hadiran Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut dikarenakan tidak mendapatkan panggilan/ undangan rapatatau sudah mendapat panggilan/ undangan rapat tetapi tidak hadir ;Him. 22 Putusan No.

SELPASINDO PHARCO , Akta Nomor 14 tanggal 05052009 , dapat diketahui bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tersebut , Penggugat hadir dan menyetujui atas apa yangdibicara dalam rapat tersebut ;Menimbang, bahwa salah satu dasar pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SELPASINDO PHARCO, Akta Nomor 14 tanggal 05052009 adalah Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.