sehingga tidaktercapai penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013melakukan Pertemuan Bipartit yang isinya: Pihak Perusahaan menawarkan Pengakhiran Hubungan Kerja dengankompensasi sesuai ketentuan Perusahaan dan belum juga sepakatkarena Tergugat pada saat itu meminta waktu untuk membicarakandengan pihak keluarga (istri);15.Bahwa tidak tercapai kesepakatan pada pertemuan Bipartit tanggal 18Desember 2013, maka dilakukan kembali Pertemuan Tripartit

Atas ketidakhadirantersebut Penggugat mengajukan Pencatatan Perkara PerselisihanHubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate padatanggal 24 Januari 2014, untuk dilakukan pertemuan kembali;Bahwa dengan permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan HubunganIndustrial yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Ternate tidak dilakukan kembali Tripartit sampai keluarnyaAnjuran Mediator pada tanggal 29 April 2014 yakni:Anjuran Mediator:Anjuran Mediator Hubungan

TunjanganHati2007RayaRp 3.200.000:Rp.5.6 Bahwa Judex Facti sama sekali tidak memberikanalasan hukum untuk MENGABAIKAN anjuran mediatorsehingga hal tersebut dapat diinsentif bahwaperundingan tripartit sama sekali tidak bermanfaatsebab anjuran mediator amatlah bertolak belakangdengan PUTUSAN PHI (yang sebenarnya sahsah sajasepanjang diberikan alasan hukum yang benar) ;5.7 Bahwa PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu PARATERMOHON KASASI/PARA PENGGUGAT) telah setuju untukmengundurkan diri dan oleh

salah dalam memberikan putusan dengantetap menghitung uang Tunjangan Hari Raya 2007TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (dahulu) = =TERMOHONKASASI II/PENGGUGAT II) yang seharusnya dibayarpada bulan Desember 2007 hingga dikeluarkannyaputusan aquo ;5.8Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnyasepatutnya mengulas dan menganalisa anjuran darimediator dalam kerangka pengambilan putusan aquodan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu) =PEMOHONKASASI/TERGUGAT) percaya dengan ungkapan bahwamayoritas produk hukum tripartit

Hasilnya perundingan bipartit tersebut padaintinya tidak tercapaikesepakatan dan untuk selanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/mediasimelalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bantul;Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:Gugatan perselisinan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat

dengan Tergugat (Bipartit), bersamasama denganZainul Huda, dkk demikian juga Penggugat tidak pernah melakukan mediasidi Disnakertrans Kabupaten Bantul bersamasama dengan Zainul Huda dkk;Bahwa ketidak cermatan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terjadi karenadalam perkara tersebut Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernahmenyinggung masalah tersebut, bahkan Penggugat pun tidak pernahmembuktikan hal tersebut dalam pembuktian walaupun dalam gugatannyaPenggugat telah mendalilkan telah menempuh upaya Tripartit

Pusat dengan tembusankepada Mediator Hubungan Industrial;Bahwa atas Anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima denganmengirimkan Surat tertanggal 17 April 2016;Hal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 525 K/Pdt.SusPHI/201719.20.21.22.23.24.20sBahwa atas Anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikan jawabankepada Sudinakertrans Jakarta Selatan, yang artinya Tergugat menolakatas Anjuran Sudinakertrans Jakarta Selatan;Bahwa karena perselisihan hubungan industrial ini, telah dilakukan upayabipartit dan tripartit

upahPekerja/Buruh sampai batas waktu berkahirnya jangka waktu perjanjiankerja".Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat, sebagai gantikerugian, yang telah sesuai dengan Anjuran dan sesuai dengan aturanperundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku adalah sebesarRp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan tidak pernahmenaggapi dengan baik masalah pemutusan hubungan industrial ini, baikitu selama proses bipartit maupun proses Tripartit

Tergugat sebagai Sales &Marketing Manager pada kantor cabang Tergugat yang beralamat di MutiaraTaman Palem Blok A XV/6, Cengkareng, Jakarta Barat sejak tanggal 26September 2005, dengan status sebagai karyawan tetap;8 Meipemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat sejak tanggal 31 MeiBahwa pada tanggal 2010 Tergugat melakukan tindakan2010 dengan alasan efisiensi;Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugattelah dirundingkan pada tingkat bipartit maupun di tingkat tripartit

No. 479 K/Pdt.Sus/201 1Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat padatanggal 8 Juni 2010, namun belum menemukan kesepakatan;Bahwa sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial melalui perundingan tripartit tidak tercapai kesepakatan, Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengansurat No. 2217/08836, tanggal 5 Juli 2010 telah menyampaikan anjurannyasebagai berikut:1.

sehingga tidak tunduk pada hukumketenagakerjaan;Perkara a quo bukan kewenangan absolut Pengadilan HubunganIndustrial karena gugatan pembatalan suatu perjanjian merupakankewenangan absolut Pengadilan Negeri;Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya adalahkuasa untuk melakukan gugatan kepada Koperasi Telkomsel;Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatana quo;Gugatan Penggugat salah alamat;Gugatan Penggugat kacau tidak jelas dan kabur karena proses bipartitdan tripartit

tetapi Tergugat menggunakan tipu daya agar Penggugat menerima mau 15 % dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan PenghargaaanMasa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanyamembuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan KabupatenDeli Serdang untuk dapat menyelesaikan Tripartit

antara Penggugat danTergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

adanya hasil perundingan antara Penggugat denganTergugat, Tergugat dengan semenamena mencabut Kartu login Penggugatsehingga Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 Penggugat dipanggil Dinas Sosial danTenaga Kerja sehubungan dengan adanya pengaduan dari Tergugattertanggal 9 Juni 2016 terhadap Penggugat perihal perselisihan hubunganindustrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat menghadiritahap tripartit

Nomor 583 K/Pdt.SusPHI/2017yang sudah 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan bekerja dengan optimal danmempunyai prestasi yang baik serta bertanggung jawab penuh padaperusahaan Tergugat ;Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 21Juni 2016 dengan alasan peningkatan sanksi dengan terbitnya SuratPeringatan Ill, yang isinya tentang Attitude atau terlambat 6 (enam) hari kerjauntuk karyawan cabang atau 5 (lima) hari kerja bagi HOBahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit dan Tripartit

Selanjutnya saksi menerangkan setelah tidak tercapai kesepakatandalam perundingan Tripartit, sebanyak 91 orang karyawan mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, sedangkanPenggugat tidak ikut mengajukan gugatan tetapi hanya menjadi saksi dalamperkara tersebut, Penggugat sendiri baru mengajukan gugatan tanggal 3 Maret2020.

Setelahn mencermati buktibukti suratdan keterangan saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sudah melalui proses perundingan Bipartit dan Tripartit.

Penggugatsebelumnya tergabung bersama sejumlah karyawan lainnya dalam prosesperundingan Bipartit dan Tripartit, kKemudian sebanyak 91 (Sembilan puluh satu)orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 6Agustus 2019, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan dalam perkaraaquo tanggal 3 Maret 2020.

surat tersebut terkirim, Penggugat sudah beberapa kali melalui KontakTelepon yang langsung diterima oleh Tergugat dalam hal ini Bapak Irwan Sofiandan memohon langsung atas kesediaannya untuk melakukan proses Bipartit,Namun sangat disayangkan oleh Tergugat dalam hal ini Bapak Irwan Sofianpermohonan tersebut ditolak. ( Bukti : P 3 );Bahwa selanjutnya Penggugat karena merasa tidak bersalah terpaksa mengadukanpermasalahannya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JakartaTimur, dalam proses Tripartit

tersebut Penggugat menuntut apa yang dijanjikanoleh Tergugat berupa uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaansehubungan perintah pengunduran diri dari Tergugat dan juga sesuai pilihan yangtelah diajukan oleh Tergugat ;Bahwa dalam proses tripartit petugas mediator sempat menekankan tentang adatidaknya itikad baik pihak Tergugat untuk menanggapi

Tergugat menggunakan tipu daya agar Penggugatmau menerima 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaan Masa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukan Mediasi secara Bipartiti untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang unutk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat PemberitahuanNomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Bahwa sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond) dan dasar fakta(feiteliik grond) maka secara nyata dan jelas secara nyata dan jelasTergugat telah melakukan pelanggaran berupa manipulasi data flightallowance sehingga beralasan untuk Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraaquountuk menyatakan telah cukup alasan mendesak Penggugatuntuk menjatuhkan PHK seketika kepada Tergugat.PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN BIPARTIT DAN MEDIASI(TRIPARTIT) PADA DISNAKERTRANS

O26HH17 09tertanggal 10 Februari 2017 (Permohonan Pencatatan) (Vide BuktiP13).Bahwa berdasarkan Permohonan Pencatatan Penggugat, telahdilaksanakan pertemuan mediasi (tripartit), yang mana SudinakertransJakarta Barat mengeluarkan Surat No. 027/057/HIPHK/IV/2017tertanggal 25 April 2017 tentang Anjuran (Anjuran) (Vide Bukti P14),yang berisikan sebagai berikut:MENGANJURKAN1. Agar pihak pekera Sdr.

bekerja Tergugatdi Jakarta sehinggaHalaman 11 dari 47 Putusan No. 116 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST29.30.ol;berdasarkan Pasal 81 UU No. 2/2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Pasal 81 UU No. 2/2004Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekera.Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses bipartit dan tripartit

dilakukan PHK, terhadap PHK mendesaktersebut, sehingga sangatlah wajar Tergugat menuntut Penggugat untukmembayar sisa kontrak selama 18 (delapan belas) bulan dikalikan gajipokok sebesar Rp. 44.000.000, = Rp. 660.000.000,, serta menuntutPenggugat untuk mengeluarkan Lolos Butuh atas nama Tergugat untukkebutuhan Tergugat mencari pekerjaan ditempat lain.Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Dangka 24 sampal dengan 33 mengenai Penggugat telah melaksanakanBipartit dan Mediasi (Tripartit

) pada Disnakertrans sehingga pengajuangugatan yang dilakukan Penggugat memenuhi prosedur hukum sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan alasanPenggugat mengajukan gugatan a quo adalah mencari kepastian hukum.Bahwa bipartit maupun tripartit, kami kuasa hukum tidak mengetahulkarena Kami Kuasa Hukum mendapatkan kuasa sesuai tanggal suratkuasa, sehingga tidak perlu kami selaku kuasa hukum menanggapi lebihlanjut.Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Eangka

subyek hukum yang melakukan gugatansebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah Penggugat yangtelah melalui rangkaian penyelesaian perselisinan industrial yaitu Bipartit danTripartit, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat XIV sampai denganPenggugat XIX belum pernah melakukan mediasi Bipartit dan Tripartitnamun oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalamanjuran yang seolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai denganPenggugat XIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit

Bahwa Penggugat XIlIl dalam proses mediasi Tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di Kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIIl untuk berkirim suratHalaman 31 dari 43 hal.Put.Nomor 909 k/Pdt.SusPHI/2017kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam halpenyelesaian sengketa ketenagakerjaannya;Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebutdi

Bahwa Penggugat Asli XIII dalam proses mediasi tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di Kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIIl untuk berkirim suratkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam halpenyelesaian sengketa ketenagakerjaannya, dan sampai denganberjalannya persidangan belum ada kepastian hukum terkait denganPenggugat Asli XIII tersebut;.

ini menjelaskan bahwa Penggugat XIIIs/d Penggugat XIX tidak pernah melakukan proses mediasi denganTergugat, adapun alasan Tergugat tidak menghiraukan permohonan mediasidari Tergugat XIII s/d Penggugat XIX adalah alasan tidak mendasar karenaproses mediasi dengan Penggugat s/d Penggugat XII aja tergugat telahmenempuhnya, dan hal ini juga membukitkan bahwa Proses Mediasi bepartitdan tripartit untuk Penggugat XIII s/d Penggugat XIX tidak pernah di tempuholeh Penggugat XIII s/d Penggugat XIX kepada Tergugat

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit danMediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun2004 tentang panitia Penyelesaian Hubungan Industrial(PPHI),dibuktikan dengan nota anjuran No: 567/2832Disnakertertanggal 3 Mei 2010 yang isi anjurannya adalah sebagaiberikut : 1. Agar pihak pengusaha mengangkat pekerja (sdr. Audi FirmanLantang, sdr. Jujun Junaedi, sdr. Nanang Priatna, sdr.Kardiana,sdr.Jajat Sudrajat, sdr Dodi Hardadi, sdr.

PerinakerPHIK/253;Bahwa dapat disampaikan Pihak Penggugat adalah Anggota SerikatPekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) sampai tanggal 12 Januari 2020;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, Pihak Penggugat menyerahkan suratpengunduran diri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSl)kepada Roy Ando Sirait(Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia);Bahwa sangat jelas Tripartit

dan Anjuran yang dikeluarkan DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Bangkinang Kota tanggal 19 Maret 2020No.567/PerinakerPHIK/253 sangat tidak berlandaskan hukum atau tidaksah dikarenakan Pihak Penggugat Masih terdaftar secara resmi sebagaianggota Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, namun dalam hal iniyang mewakili dalam Mediasi, Tripartit adalah Serikat Buruh CahayaIndonesia;Bahwa tindakan Penggugat sangat nyata melanggar ketentuan

Menyatakan Tripartit dan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Bangkinang Kota tidak sah;4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (Penggugat) dengan Tergugatputus dan sah karena di kualifikasikan mengundurkan diri Sesuai denganpasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugatsebesar: Materil:a Upah yang belum terbayar 37 x Rp2.366.824,00 Rp87.572.488,00(dari bulan Desember 2015 sampai denganDesember 2018) 37 Bulan b Biaya operasional yang Rp10.000.000,00dikeluarkan untukmemperjuangkan hak,mulai proses bipartit,tripartit dan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrialTotal hak dari hubungan kerja yang harus diberikan Rp97.572.488,00Immateril:Kerugian immateril Rp10.000.000,00 Kerugian immateril jumlan selurun kerugian

Padaproses mediasi atau tripartit, saya Penggugat akhirnya mengetahui bahwakeberadaan saya selama menjadi pekerja/ouruh di perusahaan Tergugat, tidakpernah dilaporkan atau dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuasin, padahal jumlah pekerja/ouruh seperti saya ini mencapai1096 orang, kami juga tahu bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganPerusahaan Tergugat tidak pernah dilengkapi dengan perjanjian kerja(PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah saya dinyatakan diberhentikan

PT Transpasifik Agro Industri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasindengan perihal/laporan pengaduan PHK sepihak dan tuntutan hak atas PHk.Atas pengaduan tersebut pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkaji dan menindak lanjutipengaduan dimaksud dengan memanggil para pihak diantaranya Penggugat danTergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasi dalam rangka membahas danmenyelesaikan pada tingkat tripartit masalah pengaduan dimaksud pada

Bahwa pada sidang mediasi/perundingan tripartit tersebut,menurut kami Penggugat ada beberapa point penting yang luput dari perhatianmediator maupun Tergugat yang pertama adalah bahwa Penggugat walaupunbekerja sebagai buruh harian lepas yang bekerja berdasarkan waktu kehadirantetapi upah yang dibayarkan Perusahaan/Tergugat adalah setiap bulan.

tertulis;b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktuselambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasipertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;14.Bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Perselisihan Hubungan Industrial serta disampaikan oleh DinasTenang Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa penyelesaianHalaman 5Putusan PHI Nomor :134/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn15.16.17.18.Perselisihan Hubungan Industrial dimulai dari proses Bipartit, Tripartit

,Mediasi dan Penyelesaian Melalui Pengadilan.Bahwa oleh karena proses Bipartit, Tripartit dan Mediasi tidak terdapatkesepakatan, Oleh karenanya penggugat melalui gugatan ini mengajukangugatan terhadap PT.

padatanggal 18 Mei 2017 Penggugat membuat surat keberatan atas surat Demosi,Mutasi, Surat Peringatan Ill (SP III) yang ditujukan kepada Kepala DinasKetenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas (vide bukti P6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tentang Notulen rapat,Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit atas arahanDisnaker Kabupaten Padang Lawas, namun tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatanmaka berdasarkan bukti P8 tentang undangan Tripartit

(bukti P5);Bahwa selama masa skorsing berlangsung, Penggugat berdasarkan suratpanggilan nomor : 1296/1.835.3 tertanggal 27 Februari 2012 (bukti P6) yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,pada tanggal 12 Maret 2012 telah menghadap untuk memusyawarahkan denganpihak Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tripartit) mengenaiPenawaran penanganan perkara perselisihan hubungan industrial namunterhadap musyawarah tersebut, tidak ditemukan jalan keluar terhadappermasalahan

yang ada;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Penggugat, Tergugat dan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (tripartit) kembali melakukan musyawarah untukpenyelesaian perselisihan namun para pihak (Penggugat dan Tergugat) tetappada pendiriannya masingmasing sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi menunjuk Mediator guna memberikan anjuran tertulis, halmanasesuai dengan Surat Anjuran No.42/ANJ/IV/2012 tertanggal 11 April 2012.

terkait dengan tanggungjawabnya terkait dengan statusnyaPenggugat, dan tidak dibayarkannya upah/gaji bulanan, THR, uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, tidak dibayarkannya Jamsostek, uang perumahan dankesehatan serta perawatan kesehatan;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2004,perselisihan PHK ini telah diupayakan melalui perundingan bipartit, namunTergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perundingan tersebut.Selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian Tripartit

Muslih (Penggugat), dimana pada saatpemberhentian luran jamsostek tersebut antara Penggugat dan Tergugat masihdalam proses penyelesaian tripartit.

Selanjutnya ditempuh upayapenyelesaian Tripartit, Namun pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat jugatidak memiliki itikad baik untuk menjalankan isi dari Anjuran tertulis yangdikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Banten a quo,dengan No. 567.11 4994Disnaker 12011, tertanggal 1 Desember 2011;Bahwa ketika Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak membayarkan upahPenggugat dengan alasan perusahaan sedang menunggu proses, namun padakenyataannya justru berujung pada PHK secara diamdiam.Dan kemudian

pembayaranluran Karyawan Jamsostek oleh CV Sinar Miutiara terhadapPenggugat, dengan keterangan yang tertera di kantor Jamsostektelah diberhentikan pembayaran luran Jamsostek karena yangbersangkutan telah mengundurkan diri (ada lampiran suratpengunduran diri yang ditandatangani oleh Muslih), PadahalPenggugat (muslih) tidak pernah membuat surat dan ataupernyataan mengundurkan diri dari Perusahaan CV Sinar Mutiara danpada saat Penghentian luran Jamsostek antara Penggugat danTergugat masih dalam proses Tripartit