Ditemukan 4487 data
415 — 132
pendaftaran sesuai dengan ketentuanHalaman 154 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Bea.peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dalam hal Banktelah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.Menyusun rancangan penggabungan dalam hal Bank = akanmenggabungkan diri atau menerima penggabungan bank lain.Bertindak selaku likuidator dalam hal terjadi pembubaran Bankberdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya Bank yangditetapbkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, atau dengandicabutnya kepailitan
risiko yang diambil oleh Bank secarakeseluruhan..Tanggung jawab Direksi sehubungan dengan Laporan Tahunan.Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan dalam hal laporankeuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan.Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan daritanggung jawab sebagaimana dimaksud apabila terbukti bahwa keadaantersebut bukan karena kesalahannya.Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan
Tanggung jawab setiap anggota Direksi ini jugaberlaku terhadap mantan anggota Direksi yang salah atau lalai yangpernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5(lima) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Bank apabiladapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehatihatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dansesuai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DIANA TANUWIJAYA Diwakili Oleh : Dr. SOEHARTONO SOEMARTO SH MHum dan REKAN
134 — 61
Sby.2 (dua) lembar foto copy Surat Tim Kurator PT.Bukit Baja Anugrah (dalampailit) Nomor: 07.30/SK.BBA/XI/2018, tanggal 30 November 2018, PerihalPemberitahuan Kepailitan & Undangan Rapat Kreditur PT. Bukit BajaAnugrah (dalam pailit).1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mutasi Harian dengan nomor rekening007738999999 atas nama PT. Bukit Baja Anugrah Periode 01/03/2017sampai dengan 31/12/2017 di PT.
Bukit Baja Anugrah (dalam pailit) PerkaraNo. 17/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.Niaga.Sby.2 (dua) lembar foto copy Surat Tim Kurator PT.Bukit Baja Anugrah (dalampailit) Nomor: 07.30/SK.BBA/X1I/2018, tanggal 30 November 2018, PerihalPemberitahuan Kepailitan & Undangan Rapat Kreditur PT. Bukit BajaAnugrah (dalam pailit).1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Mutasi Harian dengan nomor rekening007738999999 atas nama PT. Bukit Baja Anugrah Periode 01/03/2017sampai dengan 31/12/2017 di PT.
205 — 83
Misalnya penggabungan antara GugatanWanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum digabungkandengan Gugatan/Permohonan Kepailitan atau PKPU.
293 — 163
menilai bahwa proyek tersebutmasih memiliki potensial dan kesempatan untuk diselamatkan danbangun dari keterourukan sehingga akan sangat disayangkanapabila pembangunan yang berlangsung menjadi hilang atauterhenti begitu saja, sedangkan Tergugat 4 memang memiliki danayang sekiranya dapat membantu Tergugat 1 dan Para PemeganganSahamnya agar dapat menyelesaikan pembangunan, membayarhutang, sehingga terhindar dari kebangkrutan, tuntutan atau gugatandari para kreditur, termasuk juga permohonan PKPU atau Kepailitan
1.DEWI SARASWATI binti RAHMAT bin MOESTOPO
2.BAGUS RAHADI bin RAHMAT bin MOESTOPO
3.SUPRAPTO AGUNG WAHONO bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.TOTO IRAWANTO SH, bin RAHMAT bin MOESTOPO
Tergugat:
1.YAYASAN UNIVERSITAS PROFESOR DOKTOR MOESTOPO BERAGAMA disingkat Ys. UPDM B
2.Drg. Hyginus Hermanto MM, bin Joesoef bin MOESTOPO
3.Romualdus Kusumanto bin Joesoef bin MOESTOPO
4.Yohanes Kusdharmanto bin Joesoef bin MOESTOPO
5.Drg. Lukas Kusparmanto MARS, bin Joesoef bin MOESTOPO
6.Maria Margaretha Kusnandari binti Joesoef bin MOESTOPO
7.Ignatius Kusnanto bin Joesoef bin MOESTOPO
Turut Tergugat:
1.Ny. Raden Ayu Soepartien MOESTOPO
2.FX. Soseko bin MOESTOPO
3.TOTO IRAWANTO SH bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.BAMBANG ARDIYANTO bin RAHMAT bin MOESTOPO
5.Ny. Endang setyawati Rahmat
165 — 77
orangorang yang menurut undangundang dinyatakantidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah : Halaman 43 dari 255 Putusan Nomor : 649/Padt.G/2016/PN.Jkt.Pst.1) Orang yang belum dewasa, (pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU no. 1tahun 1974);2) Orangorang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orangorang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap danpemborosan (pasal 1330BW Jo Pasal 433 BW);3) Orangorang yang dilarang undangundang untuk melakukanperbuatanperbuatan tertentu (pasal 1330 BW jo UU Kepailitan
beluk dan Asasasas Hukum Perdata, 2004, halaman 44menyatakan orangorang yang menurut undangundang dinyatakantidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :1) Orang yang belum dewasa, (pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU no. 1tahun 1974) ;2) Orangorang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orangorangdewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap danpemborosan (pasal 1330BW Jo Pasal 433 BW);3) Orangorang yang dilarang undangundang untuk melakukanperbuatanperbuatan tertentu (pasal 1330 BW jo UU Kepailitan
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirgantara Indonesia (Persero) yang pada akhirnyalikuidasi atau kepailitan bagi PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANTONY TANUWIDJAJA Diwakili Oleh : Dr. SOEHARTONO SOEMARTO SH MHum dan REKAN
186 — 70
Bukit Baja Anugrah (dalam pailit) PerkaraNo. 17/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.Niaga.Sby ;2 (dua) lembar foto copy Surat Tim Kurator PT.Bukit Baja Anugrah (dalampailit) Nomor: 07.30/SK.BBA/XI/2018, tanggal 30 November 2018, PerihalPemberitahuan Kepailitan & Undangan Rapat Kreditur PT. Bukit BajaAnugrah (dalam pailit) ;1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Mutasi Harian dengan nomor rekening007738999999 atas nama PT. Bukit Baja Anugrah Periode 01/03/2017sampai dengan 31/12/2017 di PT.
Bukit Baja Anugrah (dalam pailit) PerkaraNo. 17/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.Niaga.Sby ;2 (dua) lembar foto copy Surat Tim Kurator PT.Bukit Baja Anugrah (dalampailit) Nomor: 07.30/SK.BBA/XI/2018, tanggal 30 November 2018, PerihalPemberitahuan Kepailitan & Undangan Rapat Kreditur PT. Bukit BajaAnugrah (dalam pailit) ;1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Mutasi Harian dengan nomor rekening007738999999 atas nama PT.
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
262 — 143
;Peradilan Umum berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 1986tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukumpidana (Umum dan Khusus) dan Perdata (yang umum memeriksa sengketaperdata) dan didalam peradilan umum itu terdapat juga pengadilan niaga yangmemeriksa perkara merek dan perkara kepailitan, serta peradilan industrialpancasila.
183 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2440 K/Padt/2013Oleh karena itu apa yang diperbuat oleh Tergugat IV/Tergugat lllIntervensi dengan hartanya tidak perlu persetujuan dari Tergugatll/Tergugat IV Intervensi dan, begitu juga sebaliknya sehingga jikaTergugat I/Tergugat Ill Intervensi mengalami kepailitan, penyitaanterhadap hartaharta Tergugat IV/Tergugat Ill Intervensi tidakmencakup hartahartanya Tergugat Ill/Tergugat IV Intervensi;* Penetapan No. 19/Pdt/G/2009/PN.Bdg tanggal 12 Mei 2009 tentangSita Jaminan, yang diterbitkan oleh
291 — 303
., sengketamengenai perpajakan , sengketa mengenai Kepailitan .
3331 — 2779 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MH. dipersidangan sebagaimana terdapat dalam halaman 302 Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 10/2010 yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa surat kuasa mutlak tidak bisa dicabut karena sudah adakesepakatan.Bahwa Surat Kuasa yang telah mengabaikan Pasal 1813 BW yangmenyatakan tidak dapat dicabut kembali karena kepailitan ataumeninggalnya atau menikahnya seorang wanita dengan pemberi ataupenerima kuasa dan satu lagi diabaikan Pasal 1814 dan 1816 BW, makasurat kuasa tersebut mutlak tidak dapat
129 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
DirgantaraIndonesia (Persero) yang pada akhirnya likuidasi atau kepailitan bagi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terhindarkan lagi, selain itu putusanJudex Facti tersebut dapat pula menjadi preseden buruk bagi BadanUsaha Milik Negara lainnya yang menyelenggarakan program pensiunmanfaat pasti ;3.
73 — 9
pinjaman keSaksi dan sudah Saksi selesaikan;Bahwa Saksi kenal dengan Riki sebelum kenal dengan saudaraSoeyanto dan sebelum ada kerja sama dengan saudaraS oeyanto ;Bahwa Saksi tahu dan pernah dilaporkan ke Polsek oleh sdr.R iki;Bahwa sebelum Saksi bekerja sama dengan saudara Soeyanto ,kerja sama Saksi dengan sdr.Riki sudah pernah dibuatkan diNotaris;Bahwa benar selain Saksi kerja sama usaha denganSdr.S oeyanto S aksi juga bekerja Sama usaha dengan sdr.R iki;Bahwa pada saat usaha Saksi mengalami kepailitan
DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
Terdakwa:
RIANG KULUP PRAYUDA
330 — 183
Mesin Pabrik Susu Koperasi Sekar Tanjung ;
- 1 (satu) lembar Rincian Hutang PKIS Sekar Tanjung Jawa Timur Per 31 Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) bendel Surat Persetujuan atas nama ENY DARWATI selaku yang memberi persetujuan kepada KOESNAN selaku yang menerima persetujuan tanggal 26 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Juni 2017 ;
- 1 (satu) bendel Pemberitahuan Perihal Kepailitan
107 — 45
ASMAWIAGUNG CORPORATION tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dansegala tindakan Perseroan diambil alih oleh Kurator sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan di bidang Kepailitan dan Perseroan Terbatas.Maka. adalah sebuah pertanyaan besar atas permintaan siapakah pemecahanSHGB No. 1888 yang menyebabkan terbitnya SHGB No. 04061 tersebut ?? Jika benar TERGUGAT I KONVENSI adalah pemegang hak yang sah atasSHGB No. 04061. mengapa dapat diblokir oleh pihak lain?
Terbanding/Penggugat : PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT CATUR EKA MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat I : SIEMENS PTE LTD
102 — 45
Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan bahwa hutang yang dibuat oleh perseroan merupakantanggung jawab seluruh pemegang saham secara tanggung renteng,berdasarkan porsi kepemilikan saham masingmasing pemegang saham, olehkarenanya gugatan ini kurang pihak karena tidak mencantumkan pemegangsaham lainnya sebagai Tergugat.Bahwa Gugatan Penggugat telah salah alamat dikarenakan permasalahansebenarnya adalah antara Siemens Pte.
1.ANDREAS SALADIN PRATAMA
2.NANCY OCTAVIA
Tergugat:
1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CQ. KANTOR PUSAT JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH SURABAYA CQ. KANTOR CABANG UTAMA BOJONEGORO
Turut Tergugat:
2.2. MUHAMAD ARIFUDIN, S.H. selaku Pribadi dan Kurator dan Pengurus
3.3. NIRISKI PERDANA PUTRA, S.H., M.H. atau ditulis juga dengan NIRIZKI PERDANA PUTRA, S.H., M.H. selaku Pribadi dan Kurator dan Pengurus
4.4. ARIF NUGROHO, S.H., M.H. selaku Pribadi dan Kurator dan Pengurus
217 — 96
07 November 2016 berupa saldo utang/baki debet/outstanding saldo CV. 567 Tobacco per akhir bulan Oktober 2016 atau per tanggal 04 November 2016 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I selaku Kurator dan Pengurus dari CV. 369 Tobacco (dalam Pailit), Goenadi (dalam Pailit), Leny Hendrawati (dalam Pailit) sebesar Rp. 3.986.402.486,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dalam Pencocokan Piutang pada Perkara Kepailitan
217 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Segala hakdan kewajiban negara yang berkaitan dengan BUMN hanya sebesar jumlah modalyang disertakan saja ;Dalam kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) timbul permasalahanterhadap status badan hukum dikaitkan dengan kekayaan PT. DI. Dalam keputusankepailitan PT.
Secara teori hukumkeuangan publik, kepailitan hanya ditujukan pada perusahaan privat tersebut, danbukan pada negara sebagai organisasi kekuasaan penyelenggara negara ;15 Dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyataTerdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. DI danKomisaris Utama pada PT. HAM menandatangani SuratPerjanjian Investasi antara PT. HAM dengan PT. Elnusa Tbk No.0577/HAM/DIR/IX/09 tgl. 29 September 2009 menjadi dasar dana dana deposito PT.
143 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengambil alinan, Kepailitan dan PembubaranPerseroan, sehingga RUPS tanggal 7 April 2006 yang dihadiri oleh pemegang14 (empat belas) lembar atau 70% (tujun puluh persen) telah mencapaikuorum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, serta keputusan rapatyang diambil berdasarkan suara bulat dari seluruh pemegang saham yanghadir adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, sesuai dengan 22Anggaran Dasar jo. Pasal 73 UndangUndang No.
300 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak yangmenerima pengalihnan hak dan wewenang darinya, atau pihakmanapun, baik secara bersamasama maupun sendirisendiri danbaik secara langsung maupun tidak langsung, untuk sama sekalitidak melakukan tindakan apapun atau status quo terhadappelaksanaan Transaksi Illegal SIIP dan PerjanjianPerjanjianTransaksi llegal SIIP, termasuk tetapi tidak terbatas :(i) tidak melakukan proses hukum apapun, termasuk mengajukangugatan, proses arbitrase di dalam maupun di luar negerimaupun mengajukan permohonan kepailitan