Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH
25 — 6
  • HUSEN binti HUSEN (alm)ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip beningyang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buahamplop warna putih, 1 (Satu) buah amplop warna coklat ,1 (Satu) buahtas warna coklat, 1 (Satu) buah kantong warna hijau, 1 (Satu) buah tasgendongan bayi warna merah biru ,1 (Satu) unit handphone merk nokiawarna hitam dengan simcard 081264319104, 1 (satu) unit handphonemerk Realme warna hitam abuabu ada di saksikan oleh Terdakwa sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
172 — 60
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Ssesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 06-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tgt
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 36
  • anak yang berusia dibawah 21 tahun, yakni anak ketigadan keempat yang bernama Syahratunnisa dan Hafizah;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkan anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada anakanaknya, dan berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2020
Tanggal 16 April 2020 — RINI SILALAHI, S.Si., DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR VS WALIKOTA PEMATANG SIANTAR (HEFRIANSYAH NOOR, SE.,MM);
393 — 548 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali ditetapkan paling lama 14hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;Pasal 248 ayat (2):(4) Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidanapenjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil apabila tersedia lowongan Jabatan;Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukanpemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum
Register : 29-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
69 — 29
  • Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 112
  • nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
191 — 165
  • Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2017 — DIDCE MARIANA BR. NADEAK;SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
61 — 36
  • Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
26 — 2
  • pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-12-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 91/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 —  ABUBAKAR,S.IP,M.Si (Penggugat) M e l a w a n  BUPATI BONE (Tergugat)
61 — 42
  • PegawaiHalaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.MksNegeri sip Pemenntah Kabupaten Bone dan bukti T2 berupa berta acara Nomor :4/VIVBKDD rapat baperjakat Pemenntah Kabupaten Bone bahwapemberhentiandan pengangkatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan aquo telah melaluikajian dari Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (baperjakat)Kabupaten Bone;e Bahwa berdasarkan bukt' T2 pada pomt 2 berupa berta acara rapat BaperjakatPemerntah Kabupaten Bone tertanggal 26 juli 2013 bahwa Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
214 — 115
  • Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilYang akan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yangpokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi menyatakan ia bekerja di Bagian Umum KepegawaianDinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa jabatan saksi di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatansebagai Kasubag Umum Kepegawaian; Bahwa saksi mengenal dengan penggugat karena satu kantor; Bahwa saksi mengatakan jabatan Penggugat sebelum di PTDH diDinas PUPR provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
H. MALIK MULIAWAN, SH
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
233 — 109
  • No. 21/G/2019/PTUN.PLK6.10.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10:Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara kepadaKepala Dinas Budparpora Kabupaten Barito Utara Nomor862/223
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2559/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI ASIAH
36 — 4
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepedamotor bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7 (tujuh)bungkus plastik bening
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 203
  • Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat KeputusanBupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283Huk/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah statusPenggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 169/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
1.RUSTAM S.Pd
2.JOHANSAH
Tergugat:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
627 — 563
  • JKT.pertama Bupati Dompu yaitu bersurat kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal permohonan penetapanformasi untuk Para Penggugat;Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:Tenaga honorer yang bekerja pada instansi
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 22 Agustus 2011 — PROF.DR.IR.H.UDIANSYAH,MS, REKTOR UNLAM BANJARMASIN
142 — 79
  • Keputusan ......Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian DanPengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada ProgramPascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusanDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 146-K/PM.I-02/AD/X/2018
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
DHINI ARYANTI, SH
Terdakwa:
Joni Herman
44 — 31
  • Putusan Nomor 146K/PM 1I02/AD/X/2018Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.081269111943.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namunbaru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI ADsetelah dilakukan penagkapan target masyarakat sipilyang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi3) danSdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • BuktiT6 :BuktiT7 :BuktiT8 :Bukti T9 :Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSekretaris Jenderal Nomor : 1T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Riset, Nomor:11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019, (foto kopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
521 — 917
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — JUARNI; melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
150 — 62
  • HasilPemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab700/314/LHPKH/X1V/2015 tanggal 22Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 MaretHalaman 41, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD2016 Nomor: itkab700/051/LHPKH/II/2016 yang menyimpulkan keperluanpersyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori Il (K 2) dan berdasarkanPasal 6 A Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer mejadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang