Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian di toko obat RASI yaitumenyimpan, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat kerasmenurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002tentang Toko Obat Berizin sebagaimana keterangan UJI SUKMAWATI, S.Si,Apt/Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak.moon Perbuatan terdakwa MARTINA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 198 Jo.

Nomor 419 tanggal22 Desember 1949, Pasal 1 (satu) menerangkan yaitu obatobat keras adalahobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyaikhasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlaintuobuh manusia, menurut ketentuan pada pasal (dua), dan pada kemasandiberikan tanda khusus dengan lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K;Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002, tentang Toko Obat Berizin hanya dapat meyimpan, menjual

berakibatterhadap resiko kesehatan terganggunya fungsi ginjal;Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PNSagBahwa sediaan farmasi jenis obat keras hanya dapat dijual dan ataudiperdagangkan pada sarana apotik yang mempunyai penanggung jawabseorang apoteker dan pemberian kepada masyarakat hanya berdasarkan resepdokter;Bahwa Toko Obat RASI tidak dapat menyimpan, mendistribusikan dan ataumenjual sediaan farmasi jenis obat keras kepada masyarakat menurut KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES

dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talaksatu. bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT);3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundanganyang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Siupil telah menyertakan Surat Izin Cerai dari Menteri Kesehatan RIdengan Nomor 171/MENKES

Soeharso Surakarta) telah mendapat Surat Izin Untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang in casuMenteri Kesehatan RI, Nomor 171/MENKES/R/SK/IV/2013 tanggal 16 April2013, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah menerangkan tempat tinggal ataudomisili Penggugat dan ternyata Penggugat tinggal di Sumber, Banjarsari,Surakarta yang termasuk

BARUS, SH.Ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000pasal 3 GyVat Leccasavexens19pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanyadilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ,Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi

pemeriksaan laboratoriumkriminalistik No.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutPermenkes RI No.949/Menkes

denganperundang undangan yang berlaku ; e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan = yang berkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

ParamexBin Badar sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadariatau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; ~ Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangkaperdagangan

Setro Bin Markus (dalam penuntutan secara tersendiri) di pinggir jalan umummasuk Dusun Sepang, Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek yangbertemu dengan saksi Neni dan Fitri untuk melakukan transaksi/pembelian pil LLsebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah), makamenurut Hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatus dalam Permenkes RI No.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal ayat (13) ; ~ Menimbang, bahwa dari faktafakta yang

No. 419tanggal 22 Desember 1949 obat obatan yang tidak digunakan untukkeperluan tehnik yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain lainnya;Bahwa pengertian dari mengedarkan sediaan farmasi dan arti dari SediaanFarmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan danatau baku standardnya adalah : memproduksi adalah membuat sediaanfarmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik ) yangditetapbkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun perpindahantanganan harus sesuai peraturan Menkes.

;Efek yang merusak dan mengganggu pada orang yang bersangkutan danmasyarakat.Dan yang tidak memenuhi Standard dan atau persyaratan yang ditentukanbaik persyaratan produksi, persyaratan dosis, kwalitas bahan, persyaratanperedaran yang ditetapkan oleh peraturan Menkes.

nama M Surya Puspito Ajie alias Pito, dengankesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan :1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 81Peraturan Menkes

namaTerdakwa M Surya Puspito Ajie alias Pito,dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan:1) BB3938/2020/NNF berupa tablet warna hijau dan BB3939/2020/NNF berupa pecahan tablet warna hijau tersebut diatasadalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan (satu) lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 81 Peraturan Menkes

dari Polda Jateng dan setelah dilakukanpenggeledahan di mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh TerdakwaHalaman 10 dari 13, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PT SMGditemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi 10 (Sepuluh) butir pil warnahijau muda dan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi pecahan pil warnahijau muda;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikternyata pil warna hijau tersebut mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 81 Peraturan Menkes

Nomor : 194/Menkes/SK/V/2012 tanggal15 Juni 2012, tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika, Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap contoh barang dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis dan spektrofotometri dan mikroskopik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Pemerian : Daundaun kering disertai biji dan batang, tidak berbau ;2.

Surat hasil urine tersebut bertentangandengan Skep Menkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksaan Narkoba yanglebih kompeten. Pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tidakberdasarkan laporan polisi secara resmi namun atas permintaan pribadipenyidik. Dengan demikian barang bukti surat hasil test urine tersebuttidak sah. Terdakwa juga tidak mengisi buku tamu dan tidak dilakukandi Laboratorium yang sah.

Dalam perkara ini hanya didapat (satu) alat bukti dan itupunoleh Penasehat hukum dianggap tidak sah karena tidak diterbitkan olehLaboratorium yang berkompeten sebagaimana Skep Menkes Nomor : 522tahun 2008. Majelis Hakim berpendapat Surat BNN Garut Nomor : B/74/II/2014/BNNK tanggal 21 Februari 2014 telah dianulir dengan Surat BNNKGarut Nomor : B/57/Il/K/TU.00/2015/BNNK tanggal 27 Maret 2015 sebagaialat bukti.

. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 87Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unr(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika;e Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual

LAB. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 87(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unrperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika;e Bahwa benar terdakwa menanam, memelihara, memiliki

LAB. : 966 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018, setelahdilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB 1987 / 2018 / NNFberupa irisan daun dalam linting rokok adalah mengandung senyawasintesis ABFUBINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 87(delapan tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentangHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Unrperubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35 tahun2009 tantang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakanalat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 966/NNF/2018, tanggal 14 Mei 2018, Puslabfor Bareskrim PolriLaboratorium Forensik Cabang Semarang, dalam kesimpulannya menyatakan :BB1987/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dalamPeraturan Menkes

Lab : 966/NNF/2017, tanggal 14 Mei 2018, ternyatairisan daun dalam linting rokok mengandung senyawa sintesis ABFUBINACA;Menimbang, bahwa terhadap senyawa sintesis ABFUBINACA yangterkandung didalam tembakau gorilla yang dibawa oleh terdakwa, jikadihubungkan dengan penggolongan Narkotika yang disebutkan dalamPeraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah termasuk Narkotika Golongan

250 (duaratuslimapuluh) obat carnophen zenith yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa:Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

Rta Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,lzin Praktik danjin kerja Tenaga Kefarmasian; 222222 = Bahwa AHLI menerangkan untuk

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

Namun demikian seharusnya OditurMiliter menyadari jika pemeriksaan yang dilakukan oleh instansitersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentangpenunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan, dengan demikian maka hasil tes urine tidak dapatdigunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.Penasihat

para Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwakemudian Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa danberpendapat semua unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkandengan analisa yuridis sebagai berikut:1) Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh Staf inel Kodim0820 Probolinggo dengan melibatkan Urdokkes PolresProbolinggo telah menyimpangi Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

,Apt, akan tetapi oleh OditurMiliter surat tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam suratdakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Balai LaboratoriumNarkoba Badan Narkotika Nasional adalah merupakan salah satu lembagayang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,oleh karena itu walaupun Oditur Militer tidak

Terdakwa Serka Umar Faruk dariUrusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Probolinggo KotaNomor SKN/01/1/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 tersebutdibuat oleh lembaga yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasilpemeriksaanya bertentangan/tidak bersesuaian denganHal.20 dari 34 hal.

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bukti suratberupa surat keterangan narkoba dari Urdokkes Polres Probolinggotidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a.

BARUS SH. e Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;e Saksi menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasiobat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki jin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasiyang diberikan oleh KOMNASPOSJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaandan

pemeriksaanlaboratoriumkriminalistik........24 kriminalistik no.LAB: 4869/NOF/2012 tanggal 10 juli 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; e Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut permenkes RI no.949/Menkes

izin dari pemerintah sesuai denganperundang undangan yang berlaku ; e Menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat iine Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ; e Berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Jarno bin Maslikan sebelumnyatelah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadari ataumengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkanadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan,

Memble selaku pemilik uang yang telahditerima oleh terdakwa sebelumnya yakni uang sebesar Rp. 20.000, , makamenurut hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yangdimaksud dan diatus dalam permenkes RI no.949/Menkes/Per/VI/2000pasal 1 ayat (13) ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwaunsur ke 2 yakni : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terbukti secara

BAYONG Bin EDYSUPRIADI, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan :BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok dan BB4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAYONG Bin EDYSUPRIADI,Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4852/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntingrokok dan BB 4853/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeartuan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa

keseluruhan irisan daun 0,020065 gramyang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, BB 4853/2019/ NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (Satu) lining rokokberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,05865 gram yang disimpandi dalam bungkus rokok Esse Change, dan Setelah dilakukan pemeriksaanDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalah mengandungsenyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes

Lab : 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25 SeptemberDisimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokok adalahmengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RINo. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/12/IX/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa tanggal 10

Lab: 2354/NNF/2019 hari Rabu tanggal 25September 2019 Disimpulkan : bahwa irisan daun dalam punting rokokadalah mengandung senyawa sintetis terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peartuan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TestUrinalisis Narkotika Nomor : Rik/12/1X/ 2019/ Dokkes pada hari Selasa

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa Pil Dobel L adalah tablet putin berlogo LL yang diizinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang izin edar di Badan POM, yangberarti tablet dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa izin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi izin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual ataumengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli Pil Dobel L dariSaudara Bagong serta

miliki adalah dibidang kefarmasian ;Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan darah atau keluarga denganTerdakwa RAHMADI Bin AHMAD SUGITO ;Bahwa ahii menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalahperbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 108 Ayat(1) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011tentang registrasi izin praktik dan ijin tenaga kerja kefarmasian;Bahwa ahli menerangkan persyaratan yag harus dipenuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah :wajid memiliki surat tanda registrasi berupa STRA bagi apotekerdan STRITK bagi tenaga teknis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam Pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011;Bahwa ahli menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenagakefarmasian

SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR889 / MENKES / PER/ V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkanmelakukan kefarmasian tanpa memiliki Keahlian dan kewenangan,syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalamPERMENKES RI Nomor 889 / MENKES / PER

RtaBahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan dan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan mengkonsumsi sendiri 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan sehingga sisa 8 (delapan) paket obat jenisdekstrometorfan;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis dextromethorphan tersebuttidak memiliki ijin dan tidak memiliki kKeahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES/PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktik

selanjutnya dipergunakan untukkeperluan seharihari Terdakwa;Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan dan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan mengkonsumsi sendiri 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan sehingga sisa 8 (delapan) paket obat jenisdekstrometorfan;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis dextromethorphan tersebuttidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Rtasebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES/PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktik dan ijin kerja tenagakefarmasian;Bahwa dari barang bukti yang ditemukan berupa obat jenisdekstrometorfan warna kuning bertuliskan NOVA, telah disisihkansebagian untuk pengujian laboratorium Badan Pemeriksaan Obat danMakanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dari BadanPemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomor surat:LP.NAR.K.16.0036 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat danditandatangani

Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Rtapengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalsesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes Republik Indonesia Nomor889/MENKES

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barangbukti dengan cara rekasi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji spektrofotometri denganhasil pengujian sebagai berikut:Pemeriksaan : Serbuk dan potongan kristal, tidak bewarna dan tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan 1!)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian terhadap contoh barangbukti dengan cara rekasi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji spektrofotometri denganhasil pengujian sebagai berikut:Pemeriksaan : Serbuk dan potongan kristal, tidak bewarna dan tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan 1) positif, sesuaidengan lampiran

dengan hasil sebagai berikut:Berdasarkan surat perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanandi Ambon No.SP.109.19.01.29.05.0005 tanggal 29 Januari 2019, telahmenerima contoh barang bukti dengan nomor: 19.109.99.05.05.0008.K.Contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkusamplop cokelat, berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan berat 0,11(nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.194/Menkes

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MenkesRI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yangmengatur bahwa :Pasal2:(1) Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan ;(2) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan ;(3) Persetujuaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang kuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya ;Persetujuan tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menkes

No. 46 K/Pdt/2006Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/XI/1989, tentang Rekam Medis/Medical Record, yang mana RekamMedis/Medical Record tersebut diperlukan Penggugat untuk kepentingan dasarpemeliharaan kesehatan dan pengobatan Penggugat, serta untuk bahan pembuktian dalam perkara hukum ;Bahwa Pasal 55 UU No. 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan mengaturbahwa :Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yangdilakukan tenaga kesehatan Penjelasan

No. 46 K/Pdt/2006diminta oleh dan menjadi hak Pemohon Kasasi, hal mana tidak dilakukanpara Termohon Kasasi sehingga melanggar Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/Xl/1989, tentang RekamMedis/Medical Record ;Adapun Pasal 1865 KUH Perdata mengatur :"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau,guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak oranglain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hakatau peristiwa tersebut

Termohon Kasasi juga tidak bersedia memberikan salinan RekamMedis/Medical Record Pemohon Kasasi yang diminta oleh dan menjadihak Pemohon Kasasi dan dapat membuktikan perbuatan melawanhukum dilakukannya tindakan circumsisi tanpa ijin melanggar Pasal 10ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menkes RI No. 749A/Men.Kes/Per/XIV/1989, tentang Rekam Medis/Medical Record ;6.

ijin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

laboratoriumForensik cabang Surabaya.Bahwa terdakwa tidak mempunyai jjin dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si, Apt bahwa obat pilwarna putin berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama denganobat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor949/Menkes

Muntahmuntah, mulut berbusa, pingsan dan jugamengakibatkan kematian; Bahwa jenisjenis obat yang boleh beredar diatur dalam PeraturanMenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000,tentang Registrasi Obat Jadi; Bahwa efek lain bagi kesehatan manusia adalah menimbulkanhalusinasi (kayalan), membuat gantuk dan ada efeknya pil/ obatproduksi lama dengan produksi baru, produksi yang lama kasiat obattersebut sudah menurun, sedangan oabat produksi yang masih kasiataobat masih sempurna; Bahwa

laboratoriumForensik cabang Surabaya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

Surabaya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa jugabukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyaikeahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat kerastersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SRI LESTARI, S.Si,Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sebanyak 169 (seratusenampuluh sembilan) butir, yang ditemukan ketika melakukanpenggeledahan terhadap Terdakwa: Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

Rtasyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentangRegistrasi,lzin Praktik dan Ijin kerja Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanyaboleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,tokoobat berijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

penandaanZenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positif mengandungParacetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES