Selain itu dalamPasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuahKeputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat

Subagio, S.H. dan Berita Acara Eksekusi tersebut juga diserahkan kepada para pihak ;Halaman 26 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.SbyDengan sedikit ulasan pihak Terlawan diatas, maka pihak Terlawan menyimpulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh para Pelawantidak dapat diterima dan mohon untuk ditolak, Gugatan Perlawanan Eksekusi paraPelawan adalah cerminan sikap tidak patuh terhadap hukum, tidak memiliki itikat baikingin menguasai obyek tanoa hak, mamaksakan kehendak dengan berbagai macamcara

Subagio, S.H. dan Berita Acara Eksekusi tersebut juga diserahkan kepada para pihak ;Halaman 40 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.SbyDengan sedikit ulasan pihak Terlawan diatas, maka pihak Terlawan Ilmenyimpulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh para Pelawantidak dapat diterima dan mohon untuk ditolak, Gugatan Perlawanan Eksekusi paraPelawan adalah cerminan sikap tidak patuh terhadap hukum, tidak memiliki itikat baikingin menguasai obyek tanoa hak, mamaksakan kehendak dengan berbagai

Subagio, S.H. dan Berita Acara Eksekusi tersebut juga diserahkan kepada para pihak ;Halaman 54 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.SbyDengan sedikit ulasan pihak Terlawan Ill diatas, maka pihak Terlawan Illmenyimpulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh para Pelawantidak dapat diterima dan mohon untuk ditolak, Gugatan Perlawanan Eksekusi paraPelawan adalah cerminan sikap tidak patuh terhadap hukum, tidak memiliki itikat baikingin menguasai obyek tanoa hak, mamaksakan kehendak dengan berbagai

;Berdasarkan ulasan mengenai pertanggungjawaban pidana apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangkayang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar karenatidak ada keterkaitannya, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Riauyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah

Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan

., tanggal 12 Agustus 2021,(perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermat dan tepat,karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkan buktibuktiyang cukup (preponderance of evidence) yang memuat pertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangan sehingga tidakada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding memuat tentang ulasan danmengemukakan

Putusan Nomor 546/PDT/2021/PT BDG.Agustus 2021, (perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermatdan tepat, karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkanbuktibukti yang cukup (preponderance of evidence) yang memuatpertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangansehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding berisi tentang ulasan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohonsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yangtidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggoyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalas an Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, seyogyanya menurut pasal 56ayat (1) dan ayat(2) Undangundang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;2.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Yang MuliaPengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa danmengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwahalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbmsegala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Para Pemohon

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menerangkanatau menjelaskan secara runtut dan sistematis peristiwa hukum dantindakan Tergugat yang dituduh, juga peristiwa hukumnya sangattidak dapat diuraikan secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihakpihak yang berperkara karena tidak berkesesuaian antara ulasanyang satu dengan ulasan yang lainnya yang menunjukkan secarapasti Suatu peristiwa dan perbuatan hukum telah terjadi dengandidukung oleh faktafakta hukum

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menerangkanatau menjelaskan secara runtut dan sistematis peristiwa hukum dantindakan Tergugat II yang dituduh, juga peristiwa hukumnya sangattidak dapat diuraikan secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihakpihak yang berperkara karena tidak berkesesuaian antara ulasanyang satu dengan ulasan yang lainnya yang menunjukkan secarapasti Suatu peristiwa dan perbuatan hukum telah terjadi dengandidukung oleh faktafakta

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan Termohon dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlakuSehingga apabila sesuai dengan ulasan

PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Pemerintahan.Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnyasebuah Keputusan, yakni meliputi : Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesuai prosedur; dan Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;9) Bahwa sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.10) Berdasarkan ulasan

,untuk menghadap dan pada saat itu dihadapan Kasubag TataUsaha, Kasi Pemberitaan, Kasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi(Brauldok) dan Kaur Sumber Daya Manusia dibacakan beritaeksekusi yang isinya pada pokoknya adalah :a) Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji dan semuatunjangan per 1 Maret 2018;b) Penggugat harus mengembalikan gaji yang sudah diterimapada bulan Maret 2018;Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkanpemberitahuan hasil dari upaya banding administrasi kepadaTergugat Badan

Bahwa Saksi bekerja di Kantor RRI Surakarta dengan jabatan sebagai KepalaSub Sie Berita, Ulasan dan Dokumentasi di RRI Surakartas sejak tahun 1992dan merupakan atasan dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta terkait dengan pemberhentian sebagai PNS, karenamelakukan tindakan a susila; Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat masuk kerja di Pemberitaan RRISurakarta pada tahun 2011 dengan pangkat Penata Muda Tingkat ,Golongan/Ruang III/b;

Ulasan Hukum Dalam Pokok Perkara (konvensi):1.Anak yang nomor 1 ANAK sudah berumur 22 tahun dan sudah kerjasehingga sudah mempunyai penghasilan sendiri, sedangkan anak yangnomor 2 ANAK II masih kuliah dan tetap diberi nafkah Tergugat setiapminggu diberikan langsung. Penggugat malah menolak diberi nafkahHal. 34 dari 43 Hal. Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2012/PA.Sda.Tergugat karena sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sejakdulu mempunyai penghasilan dari warung yang dikelola..

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang intinya apabila temyata yangmenimbulkan masalah atau yang membuat masalah rumah tanggaadalah Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai,maka gugatan semacam ini harus ditolak;E.2 Ulasan Hukum Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi):Hal. 36 dari 43 Hal.

termasuk AlMarhumah Ibu Tergugat1, Il, Il, dan IV tidak pernah mengetahui peristiwa tersebut yang didalilkanoleh Para Penggugat, lalu kemudian dalam gugatan Penggugatmenyebutkan Tergugat VIII dan Tergugat IX serta dianggap tidak JelasKeberadaanya atau Gaib adalah Dalil Gugatan yang Mengadaada dantidak jelas sehingga Dalil Gugatan Para Penggugat lebih mengarah padapenyampaian Informasi Fitnah dan Bohong, Dalil Gugatan salingBertentangan, maka Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Syarat Formil.Berdasarkan ulasan

Bahtiar SHsehingga Sudah Jelas dan Terang Bahwa Tanah Sengketa tidak dapatdigolongkan sebagai Tanah Warisan Milik BIROPA Alias PETTA RAMBABin AMMASE.Putusan Nomor 274/Pat.G/2019/PA Sj Halaman 9 dari 48Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada eksepsi dan jawaban Tergugat , Il,Ill dan IV. diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif danbijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut :A. DALAM EKSEPSI1. Menerima eksepsi Tergugat I, Il, II dan IV untuk seluruhnya2.

denganTLVI, TLTILl sampai dengan TI.TIlIX, dan TVLIl sampai dengan TVLVI,dan 1 ( satu ) lembar bukti tambahan yang diajukan pada waktu banding serta1 ( satu ) orang saksi yaitu Wahab Kabikai;Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Terbanding semulaPenggugat serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangbersengketa;Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat bertanda Bukti P1, P2, dan P3 dengan ulasan

Adapun ulasan Penggugatpembanding pada bagian ini adalah tidak benar. Lagi pula batas tanahyang bukan batas alam sewaktuwaktu dapat berubah sehingga jikaada perbedaan batas sekarang dengan batas tanah dalam perkaraNo. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. adalah wajar saja, sebab jeda waktu daritahun 1996 dengan tahun 2016 adalah sepuluh tahun sehingga secarawajar terjadi beberapa perubahan.

Putusan Nomor 127 K/TUN/2013Bahwa Jika melihat ulasan Materi Penggugat dalam positanya, makamenurut Hemat Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berhak memeriksa perkara tersebut oleh karenamenyangkut kewarisan yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya,sehingga seharusnya Pengadilan Umumlah/Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang mengadili perkara a quo;2.

memperlihatkannya kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwatidak tahu menahu perihal paket sabu tersebut dan terdakwa mengakui bukan pemilik sabusabu tersebut;Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknyamenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan pertama penuntut umum pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undangundang R.Inomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut dengan ulasan

ratus limapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai tidak sahnyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ParaPenggugat dan agar Para Penggugat untuk dikerjakan kembali adalah tidakberalasan hukum dan haruslah ditolak.Bahwa mengenai tuntutan atau petitum dalam gugatan harus jelas dan tegas,yakni mengenai Fundamentum Petendi yakni dalildalil posita konkret tentangadanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan Termohon dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlakuSehingga apabila sesuai dengan ulasan

PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan buktibukti yang otentikdan sempurna, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Jombangberkenan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupunHalaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN JbgTergugat menyatakan upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi(uit voor barr bij vorraad).Berdasarkan semua ulasan dan uraian sebagaimana dalam posita diatasmohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikanputusannya sebagai

Usia 2.5 tahun.Sebelum tergugat menjawab poinpoin gugatan penggugat yang dimulalpada poin ke4. berikut tergugat lampirkan ulasan singkat mengenai gariswaktu pernikahan dan kronologi terakhir terjadinya pertengkaran.Garis waktu pernikahan sampai sekarang : 2016 2017 2018 2019 2020 Tergugatperigquaat,enempatirumah riliktergugatpascapernikahandi PouCitayam .Grande HillsBogor. FebruariPenggugatdantergugatpindadi tempatbaru. Ma ret Awalmula kehamilananak kami.