Ditemukan 4884 data
455 — 1100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 13 Juni 2014;1 (satu) lembar foto copy Slip bukti setoran BCA tanggal 22Juli 2014;1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPBB tahun 2014 atas nama TAUFIK LUBIS ;1 (satu) lembar kertas putin yang didalamnya terdapattulisan tinta warna hitam yang salah satunya terdapat tulisanPerkiraan NJOP tahun 2012 ;2 (dua) lembar kertas putih yang didalamnya terdapattulisan tinta warna hitam tertulis AC.BCA.
1.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E.
206 — 99
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Dusun Pangondoang Tadui
- Dokumen P.4 (Lampiran)
- Dokumen Catatan Sejarah Wajib Pajak Dusun Lalawang Kav Kelurahan Tadui
- Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
x Rp128.000,00 (NJOP) x masa sewa 20 tahun oleh para penyewakios, telah tidak terjadi dengan adanya serah terima asset berupa lahan danbangunan pasar Gayamprit beserta sarana pendukungnya in casu sepenuhnyakepada pihak Negara cq. Kodim 0723/Klaten yang dituangkan di dalam BeritaAcara serah terima asset dan lahan tersebut dari pihak Developer/CV.
Pusat Koperasi Kartika âÂÂAâ Bukit Barisan
Tergugat:
1.PT. POLY KENCANA RAYA
2.SANTO SUMONO
194 — 38
/Pdt.G/2020/PN Mdn(1) Suatu) perjanjian pada oprinsipnya diperbolehkanasalkan tidak dilarang oleh undangundang atau tidakbertentangan itikad baik, kepatutan dan kehatihatian;(2) Sesuai PKS Nomor Sper/05B/III/1993 tanggal 31Maret 1994, sewa lahan Puskopkar A Dam I/BB adalahsebesar Rp. 400.000,/Ha untuk selama 30 tahun, sehinggatotal nilai sewa dengan lahan seluas 714.90 Ha adalah285.960.000, yang dibulatkan sebesar Rp. 286.000.000,;(3) Nilai jual lahan Puskopkar A Dam I/BB seluas 714.90Ha dengan NJOP
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri
79 — 17
ke2 PersetujuanPerubahan Perjanjian Kredit (PPK) Nomor (2) KDC.2011.181 tanggal 26September 2012, yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dibubuhimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P(10);Foto copy Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan PenggunaanSetasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) No.4.616/F500/SPBU/V/92 tanggal 12 Nopember 1992, yang telah dicocokan dengancopynya dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P(10);Foto copy SPPT dengan NJOP
114 — 33
Sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menyatakan bahwa :Ayat (1), Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukanuntuk kepentingan umum.Ayat (2),Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yangmengntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP
233 — 323
RADEN AMASSUNGKALANG, MM yang dihdiri oleh terdakwa DANIEL AliasATENG yang mengatasnamakan dan mengaku selaku pemiliktanah 21 ha yang akan dibebaskan, bagian dari tanah yang 32 Hatersebut mengajukan penawaran secara lisan kepada Panitia hargatanahnya Rp. 25.000,/m2, namun akhirnya disepakati Panitiasebesar Rp. 8.000,/m2 dengan pertimbangan harga setempatnamun tidak berdasarkan NJOP ataupun bukti bukti lainmenyangkut harga pasaran di lokasi tanah dimaksud.4.2.3Menimbang, bahwa kemudian dalam rapat
92 — 18
Surat keterangan harga tanah dari Kepala Desa.Surat keterangan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).g. Surat keterangan SPPTPBB dari Kepala Desa.h. Berita Acara pembayaran.i.
TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kabupaten Labuhan Batu
2.H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
3.AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
5.NOTARIS PPAT JOHNY AGAPE LUMBAN TOBING,SH
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
2.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
107 — 15
Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor 973/395/DPPKAD11/2015 tertanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;Halaman 34PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rap11. Fotocopy Tanda terima berkas Nomor 27/TTB/NOTJALT/III/2015tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;12. Fotocopy Surat pemberitanuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas nama Ahmad Rinto Gunari, selanjutnya diberitanda bukti P.12;13.
141 — 16
Hal ini disadarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 Perolehan Hak atas Tanah danBangunan;Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN Mil RUMUS DASAR HUKUM Pajak Penjual (PPh) = NJOP/ Pasal4 PP Nomor 71 Tahun 2008hargajual X 5% tentang Perubahan ketiga Karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum.Atas dasar dan alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo memberikan
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY,ST Alias DESSY SIWABESSY
152 — 101
Bahwa Mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan asramamahasiswa Bintuni tersebut yaitu Pemerintah daerah kab.Teluk Bintunimelalui Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2010 melakukan pembelian atastanah dari sdr.YACOB WATIMURY dan sdri.MARIA HATUMESENselaku pemilik tanah permintaan dari PASTOR LEWI IBORI danmahasiswa Bintuni yang ada diSorong yang kemudian dilakukanpembayaran dengan menggunakan anggaran dari Sub bagian tanahpada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Teluk Bintuni tanoa melakukanproses penilaian NJOP
191 — 531
Ada tiga harga pembebasan tanah yangdipaparkan yaitu harga berdasarkan NJOP, harga pasaran dan satu lagisaksi lupa.
100 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 833 K/Pid.Sus/2015163 Penilaian Barang Milik Negera/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendahmengunakan NJOP;Hasil penilaian Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh:a Pengelola Barang untuk Barang Milik Negarab Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik DaerahBahwapada tanggal 2 Desember 2009 PIETER ERASMUS AMALO(almarhum) dalam jabatan sebagai Kepala LPPRRI Kupang selakuKuasa
181 — 74
atas nama RAMIA adalah sangatlah berbeda baikluas, bentuk dan nomor NJOP tersebut serta batasbatasnya,sehingga tidak benar Para Tergugat/Para Pembanding diputus telahmelakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365KUH Perdata, seperti yang disebutkan dalam amar putusannya point 4dan oleh karenanya sangatlah tidak masuk diakal bahwa ParaTergugat/Para Pembanding dihukum untuk menyerahkan ataumengosongkan atas tanah yang ditempati Para Pembanding sendiriselama lebih dari duapuluh tahun
218 — 49
I One adalah sesuai dengan prosedur apraisalmenggunakan teori pendekatan, penilaian dan bisa saja terjadi perbedaan penilaian antaraapraisal satu dengan apraisal lain tergantung tanggal penilaian dan penentuan penilaian tiaptiap apraisal;Bahwa rasio perbedaan apraisal satu dengan apraisal lain 510 % ;Bahwa dalam hal perhitungan saksi tidak menghitung dengan dasar NJOP karena NJOP ituuntuk penentuan pajak dan dikeluarkan satudua tahun yang lalu;Bahwa penilaian apraisal berlaku pada saat tanggal penilaian
I One dan sudah terselesaikan;Bahwa apraisal ada ijin khusus dari Departemen Keuangan dan apraisal punya kode etik danstandar dan tidak bisa dipengaruhi orang lain;Bahwa pada waktu saksi melakukan penilaian saat itu mesin baru proses pemasangan;Bahwa saksi dalam penilaian tanah dan bangunan, didekatnya ada rumah dan tanah yang jugadijual;Bahwa saksi menggunakan data pasar tidak dengan PBB;Bahwa saksi tidak menggunakan acuan harga NJOP;Bahwa harga tanah dan bangunan tergantung permintaan dan penawaran
73 — 70
Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Batu Kecamatan Junrejo mengenai Harga Perkiraan /Harga Pasaran dari Camat Kecamatan Junrejo dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga tanah 2008;3. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.02.1/13.C/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) di Lingkungan Unversitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008;4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No.
131 — 70
sedang diajukan balik nama / Peralihan Hakkepada DADI SUWEDI ;Bahwa saksi pernah memanggil Saksi THEODORUS ALO alias DORUS danmenanyakan mengenai proses pemecahan sertifikat Nomor 21 tersebut, danpada waktu itu Saksi THEODORUS ALO alias DORUS mengakuikesalahannya dan sampai terjadi pemecahan menjadi 5 (lima ) orang abhliwaris sebagai pemegang hak karena ada permintaan dari Terdakwa ;Bahwa biaya pemecahan sertifikat sekitar Rp. 2.000.000, sampai dengan Rp.3.000.000,, dan ada rumusnya yaitu LUAS x NJOP
1.MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA, S.H., M.H.,
2.PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H.,
3.RACHMAT AQBAR, S.H.
4.RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H.
5.Eka Yakob Hayer, S.H.
Terdakwa:
1.YOAP SAKETA Alias OA
2.NOK FALAJAWA Alias NOK
139 — 73
EMPAT POETRA;
- 2 (Dua) Lembar Dokumen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara.
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara (Dinas PMD dan Desa Tuguis).
105 — 19
., Pencocokan pasar sasaran dan kreteriaresiko yang dapat diterima, analisis oleh Account Officer , Onthe Spot ke lokasi usaha dan jaminan, Putusan oleh pejabatkredit yang berwenang , proses administrasi kredit Offeringletter (OL) akad kredir, pelaksana administrasi sesuai dengansyarat kredit ; Bahwa mengenai prosedur pembelian antara lain penilaianagunan oleh Account Officer, nilai likuidasi dan NJOP ; Bahwa mengenai agunan Kredit Investasi adalah mesin AMPyang dibeli yangbiayanya dengan kredit,
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
172 — 96
Pasal 36 Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010, Penetapan Limit Lelang dalam hal lelangeksekusi Hak Tanggungan, menjadi tanggung jawab Penjual (incasuTerlawan Il) berdasarkan penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir dariPerusahaan Penjual;Bahwa penilaian dan penaksiran harga limit lelang obyek hakTanggungan atas obyek sengketa telah dilakukan Telawan Ilsebagalpihak Penjual dengan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetapmempertimbangkan antara lain Nilai NJOP, Nilai Pasar Wajar, NilaiLikuidasi