Ditemukan 4975 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 43/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
HARTONO, SH
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
EFFENDY
341 — 279
  • keberatan.Pasal 64 Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhiterpilihnya calon.Pasal 65 Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64diajukan kepada Bupati.Pasal 65 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) harisetelah penetapan hasil.Dari sini jelas Tergugat telah terrlambat dalam mengajukan keberatanyasehingga keberatan Penggugat telah kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-06-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 PK/Pdt/2012
Tanggal 24 Juni 2013 — PEMERINTAH RI CQ. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH, DKK VS DEMUS PONDETE, DKK
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lagi atau tidak memenuhi syarat formalsebagai suatu gugatan yang baik dan benar sebab status Penggugat 1, II, Ill, 1V dan Vtidak jelas status keturunannya, kelima Penggugat tersebut tidak diuraikan dalamgugatan Penggugat yang tidak dijelaskan kelima Penggugat berapa bersaudara masingmasing Penggugat, sehingga nampak dalam gugatan keluarga maupun keturunanPenggugat tersebut melimpahkan kuasa substitusi kepada kuasa hukumnya sehinggagugatan tidak simpang siur;EKSEPSI TERGUGAT II:1 Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 438/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : KWEE SO KWAN NIO alias MONICA KUELIANA . Dkk Diwakili Oleh : MUCHAMAD ARIF AGUNG NUGROHO
Terbanding/Tergugat I : KWEE TJIAP TJIAK alias SETIONO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT. TANAH MAKMUR
Terbanding/Tergugat III : ERIC B. SETIAWAN
Terbanding/Tergugat IV : VALERIE B. KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat V : AGNES INGRID B. KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat VI : FLORENCE B. KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat VII : PT. TANAH MAS DUAJA
Terbanding/Turut Tergugat I : KWEE TJIE ENG NIO alias KWEE SOH HOEN alias SOH HOEN KWEE LIEM
Terbanding/Turut Tergugat II : KWEE SOUW TJING NIO alias KWOK SO CHING
Terbanding/Turut Tergugat III : KWEE SO GIEM
Terbanding/Turut Tergugat IV : KWEE SO TJOE
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
191 — 189
  • Gugatandemikian adalah untuk menuntut, Supaya diserahkan kepadanya,segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalamwarisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurutperaturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akanpengembalian barang milik.e Pasal 835 KUHPerdata menyatakan :Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) tahun.2.
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 44-K/PM.I-05/AL/IX/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Siswandi
141 — 42
  • dimaksuddengan cermat adalah ketelitian Jaksa penuntut unumdalam mempersiapkan Surat Dakwaan yangdidasarkan kepada UndangUndang yang berlaku bagiTerdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan atauHalaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor 44K/PM.I05/AL/IX/202 1kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya SuratDakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lainmisalnya: Apakah penerapan hukum/ketentuanpidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan, apakah Tindak Pidanatersebut belum atau sudah kadaluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-02-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Nopember 2017 — Rini Susanti, S.E, Lawan PT. Bank Panin Tbk Kcu Palmerah, , Dkk
60 — 33
  • Eksepsi maiteriil yaitu eksepsi yang didasarkan pada hukum materiil yang bersifatmenunda atau melemahkan pokok perkara misalnya penundaan pembayaran olehpenggugat atau eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya tuntutanpenggugat langsung pada pokok perkara misalnya gugatan telah kadaluwarsa ;.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 289/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Ketut Sulandi
2.I Wayan Sudiarta
3.I Made Sudiana
4.I Nyoman Kandi
5.I Wayan Suardana
6.I Wayan Kada
Tergugat:
1.Ni Wayan Sorji
2.I Wayan Riben
3.I Made Ribun
4.I Made Jaya
5.I Wayan Parsia
6.I Made Kunik alis I Made Sudiana
7.Ni Wayan Nerti
8.Ni Runi
9.I Wayan Citra
10.I Made Kardiana
11.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
12.I Made Kunik alias I Made Sudiana
13.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Noer Wahju
199 — 102
  • Penggugat selama kurun waktu antara 1965 s/d 2020TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM KEBERATAN atas terbitnyaSHM atas nama Rudeg atau obyek sengketa sehingga baik secarade fakto maupun secara de Yure , Kakek ataupun orang Tua ParaPenggugat mengakui bahwa obyek sengketa bukan miliknya tetapimilik dari Kakek Tergugat s/d VI dan telah dijelaskan sebagaimanaHalaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Padt.G/2020/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 835 KUHPerdata yang menyebutkan Tiaptuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 544/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 15 Nopember 2017 — ONIH MARYANIH >< AHLI WARIS BENDON SUBARKAT CS
89 — 44
  • Berdasarkanatas ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka menurut hukum gugatan ParaPenggugat terhadap Tergugat Ill sudah lewat waktu tau kadaluwarsa,dengan lewat waktunya 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikatHalaman 53 Putusan Nomor 044/PDT /2017/PT.DKI.12.13.14.pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2011, tepatnya tanggal 29September 2011, telah terjadi jual beli tanah terperkara antara Tergugatlll selaku penjual dengan Tergugat IV selaku
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2019 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Cahyadi Gunawan
Tergugat:
1.PT. MERCEDES BENZ INDONESIA
2.PT. MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
3.PT. DIPO ANGKASA MOTOR
349 — 196
  • Perdana (selanjutnya disebut "Mobil MercedesBenz), ...penebalan dan garis bawah ditambahkanBahwa lebih lanjut, fakta hukum yang membuktikan bahwa Mobil tersebutbukanlah milik Penggugat, melainkan milik PT Warna Warni Perdanakembali ditegaskan oleh Penggugat pada Butir 7 Halaman 3 GugatanPenggugat, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:"Bahwa mobil Mercedes Benz tersebut dibeli oleh PT Warna WarniPerdana dari Tergugat Ill, ...penebalan dan garis bawah ditambahkan2. .Bahwa gugatan penggugat telah kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-07-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — 1. DODI PERMANA, DKK VS PT SUJI TECHNO
105 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Kadaluwarsa1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Klas 1 A Bandung Nomor: 175/Pid.SusPHI/2014/PN Bdg tanggal31 Maret 2015 menyatakan perkara Nomor: 175/Pdt.SusPHI/2014/PNBdg sudah kadaluwarsa sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Jo Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003;Hal. 99 dari 183 hal.
    Putusan Nomor 373 K/Pdt.SusPHI/2015(1) telah bekerja secara professional sesuai Ssumpahnya gunamempertanggung jawabkan pada institusinya (Negara)juga pada Tuhan YME;(2) sudah mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti,saksi selama persidangan dengan cermat, saksamasehingga membuahkan Putusan yang adil, yang dalampertimbangannya mengedepankan keadilan selain faktahukum;(3) jika benar menyatakan gugatan kadaluwarsa , tentudikarenakan pemutusan hubungan kerja sebagaimanaPasal 159 dan Pasal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-10-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 1 April 2019 — Tn. H. ABDUL HALIM : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk
656 — 512
  • karena eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, danHalaman 170 dari 216 halaman Putusan Nomor: 238/G/2018/PTUNJKT.agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan dan mengulang hal yangsama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akanmenguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya padapokoknya saja;Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknyaadalah mengenai Gugatan Penggugat Kadaluwarsa
    menjadi kompetensi absolutPengadilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat mengenai kompetensiabsolut tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi pertama Tergugat dan eksepsi ketiga Tergugat Il Intervensi mengenaigugatan Penggugattelah melewati tenggang waktu sebagai berikut:Halaman 173 dari 216 halaman Putusan Nomor: 238/G/2018/PTUNJKT.Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat mengenai GugatanPenggugat Kadaluwarsa
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2020 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK 57/Pdt.G/2013/PN Kpj
Tanggal 1 Oktober 2014 — Perdata Sentot Wijaya, Dkk Melawan Umar Muhammad, Dkk
167 — 98
  • Mochamad Jupri dengan Tergugat I, hal inimenunjukan itikad tidak baik Para Penggugat memanfaatkan/mengambilkeuntungan dari AJB kadaluwarsa yang seharusnya sudah terbuang denganPutusan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Kpj. Halaman 17 dari 8318terbitnya SHM tertera masih a.n. H. Moch. Jupri sendiri, apalagi menurutbeberapa saksi bahwa Para Penggugat baru masuk lagi menguasai objeksengketa sekitar tahun 2009 dengan menanam tebu..
    Mochamad Jupri dengan Tergugat I, hal inimenunjukan itikad tidak baik Para Penggugat memanfaatkan/mengambilkeuntungan dari AUB kadaluwarsa yang seharusnya sudah terbuang denganterbitnya SHM tertera masih a.n. H. Moch. Jupri sendiri, apalagi menurutPutusan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Kpj. Halaman 97 dari 8398beberapa saksi bahwa Para Penggugat baru masuk lagi menguasai objeksengketa sekitar tahun 2009 dengan menanam tebu..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Formatinformasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi NilaiGizi (BPOM RI, 2004).Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelasdan mudah dimengerti.Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka.Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.Tanggal kadaluwarsa : "Baik digunakan sebelum tanggal ...bulan .... tahun .....Kode produksi.Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan *"BPOMRI MD .......
    Formatinformasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi NilaiGizi (BPOM RI, 2004).Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelasdan mudah dimengerti.Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka.Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.Tanggal kadaluwarsa : "Baik digunakan sebelum tanggal ...bulan .... tahun .....Kode produksi.Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan "BPOMRI MD ....... mePesan : Hanya untuk anak usia 12 24 bulan.Pesan : Gratis.Pesan : *Mengandung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
422 — 249
  • Bahwa selain itu, permohonan ganti ruigi Penggugat sebagaimana tertuangdalam surat No. 027/DIR/XI/05 tanggal 22 November 2005 sudah memenuhimasa kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004) jo.
    masa kedaluwarsa.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untukpembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.Pasal 60 Indonesische ComptabilieitswetBAGIAN IX.TENTANG KEDALUWARSAAN TAGIHAN UANGHal 150 dari 222 Hal Putusan No.116/Pat.G/2017/PN.Jkt Sel.Pasal 60 Dengan menyimpang dari pasalpasal 1954 dan 1967 KitabUndangundang Hukum Sipil, maka hak tagihantagihan mengenai utangutang atas beban Negara, dengan tidak memandang kebangsaan dari pihakpihak berpiutang, kadaluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-10-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 28-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 188/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 2 Mei 2012 — Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.H. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA
87 — 47
  • . ; Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya surat tersebut ditolak olehTergugat, karena surat yang diajukan tersebut selain dihasilkan dari perbuatanyang melawan hukum (dihasilkan oleh Pembina yang tidak kompeten dandidasarkan atas Aktaakta yang tidak sah/cacat hukum), masapemberitahuannya sudah kadaluwarsa (telah lewat 30 hari), dimanaPenggantian Pengurus sebagaimana disebut dalam Akta No.91dilakukan padatanggal 28 Februari 2011 tapi baru diberitahukan 4 (empat) bulan kemudiankepada Menteri
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/PDT.G/2014/PN.BDG.,.
Tanggal 17 September 2014 — ANDRA RACHMAN LAWAN Ir. MASRAH DKK
38 — 15
  • Bahwa disamping hal itu, dugaan itikat tidak baik Penggugattersebut terbukti dari upaya Penggugat dalam mencairkan cekcek dimaksud hanya dilakukan 1 (satu) kali pengunjukankepada Bank penerbit cek, padahal cekcek tersebutmempunyai jangka waktu kadaluwarsa selama 250 hari sejaktanggal penerbitan cek (Sesuai Pasal 229 KUHD).
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 08-11-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Menggala
Tanggal 8 Nopember 2017 — T I L A N O Dkk MElawan KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
112 — 27
  • dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,maka tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orangorang atau pihakpihaktertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah PARAPELAWAN yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Milik tersebut tidaksah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukanKeberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilansudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3105 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — I. 1. AMSAR MARTONO, 2. AHLI WARIS NATES, II. MARTONO BIN ARTA, III. TUAN DOKTER JABAT PARLINDUNGAN alias DOKTER JABAT PARLINDUNGAN NAPITUPULU VS Hj. SITI NURHAYATI DAN 1. AHLI WARIS Hj. MARDIAH BINTI BOYONG, 2. M. SUYADI, 3. AHLI WARIS ONDO SUPANDI, 4. METTY SUSANTI, 5. ETJIH, 6. LAKSMI MOERTI ADHIANTO, S.H., 7. ARIP Bin NERAN, 8. KEPALA DESA SUKAMAKMUR, KECAMATAN SUKAKARYA, 9. CAMAT SUKAKARYA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, 10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Yurisprudensi Kaidah Hukum Nomor 200/K/Sip/1974 tanggal 11Desember 1975 yang menyatakan: "Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak,bukan karena alasan Kadaluwarsa melainkankarena Penggugat telahbesrsikap diam sendiri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yangdikuasai oleh orang lain maka dengan sikap diam tersebut, Penggugatdianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktuberjalan (rechtsverwerking).:.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — MINTARDI HALIM lawan PT WAY HALIM PERMAI, DKK dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG, DK
174 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./201612.dalam persoalan ini kenapa Penggugat yang tidak pernah memegang Sertifikatex HGB milik PT Way Halim Permai dikenakan kewajiban untuk menyerahkansertifikat asli yang telah kadaluwarsa????
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-08-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 53/PDT/2018/PT PLK
Riswantono Yoseph Lautt, S.H., vs 1. H. Ahmad Alias H. Amat, dkk
102 — 45
  • telah dipertimbangkan diatas, bahwa suratsurat kepemilikan dariTergugat Ill sampai dengan Tergugat Xl, ternyata berada diatas tanah milikPenggugat selaku ahli waris dari Yoseph Lautt, maka suratsurat bukti tersebutdinyatakan ditolak dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa Terbanding Vsemula Tergugat 1,TerbandingXWsemula TergugatXll, Terbanding Xll/semula Tergugat XIll dan TerbandingXVVsemula Tergugat XVI dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatanPembading/semula Penggugat adalah sudah kadaluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
RUMEISA SURYODININGRAT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA, TBK.
314 — 215
  • Jkt.in casu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karenanya dalil eksepsiTergugat dan Tergugat II Intervensi 2 dalam hal ini tidak beralasan hukumdan harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkaneksepsi ke2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai GugatanPenggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) dan mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha