Ditemukan 1944 data
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
62 — 9
IIIl,IV serta Turut Tergugat ,H,1Il dan IV) atas Tanah Perkara telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365KUH Perdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa dengan demikian ada empat unsur dalam suatu perbuatanmelawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanyakerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal
43 — 16
Hukum, hal ini dapat dilihat padaPosita poin 17, maupun pada Petitum poin 5;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari PerbuatanMelawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:e Ada Kesalahan;e Ada Kerugian;21e Harus ada hubungan causal
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ,CABANG SIBUHUAN
Tergugat:
1.Muhammad Hatta Siregar
2.Kholijah Hasibuan
32 — 11
Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian Sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
62 — 13
IIIl,IV serta Turut Tergugat ,H,1Il dan IV) atas Tanah Perkara telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365KUH Perdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa dengan demikian ada empat unsur dalam suatu perbuatanmelawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanyakerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Aceh C/q Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara C/q Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Aceh C/q Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia C/q Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C/q Kepala Kantor wilayah Pertanahan Provinsi Aceh C/q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi Aceh C/q Bupati Kabupaten Aceh Utara C/q Camat Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia C/q Gubernur Prov
23 — 7
Haruslah ada hubungan causal antara kesalahan dan kesenjangan .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan terdahuludalam mempertimbangkan petitum 3 (tiga ) dalam gugatan Penggugat /Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding dapatmembuktikan gugatannya bahwa obyek perkara adalah tanah milik ahli warisAlmarhum Muhammad Saridin alias Kerani Saridin yang salah satu abhiwarisnya Penggugat / Pembanding dan obyek sengketa tanah sekarangdibangun pasar terpadu Krueng Geukuh oleh Tergugat
65 — 31
Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan WHukumsebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalahTiap perbuatan yang melawan hukum dan membave kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenahal 4 dari 26 hal Put.No.229/PDT/2016/PT.SMGkesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, dan dengandemikian, ada 4 (empaf) unsur untuk menentukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ,CABANG SIBUHUAN
Tergugat:
1.Patimah Rambe
2.Mara Doli Harahap
30 — 11
Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian sesuail dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2016unsur untuk menentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau melanggar hak subyektif orang lain; atau melanggar kaedah tata
Nomor 3181 K/Padt./2016unsur untuk menentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau melanggar hak subyektif orang lain; atau melanggar
123 — 2157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugiankonstitusional yang diderita Para Pemohon tersebut setidaknya bersifatpotensial, yang mana terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian Pemohon dengan perda a quo. Selain itu terdapatkemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan hak uji materiilini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi atausetidaktidaknya dapat dikurangi;.
kerugian konstitusionalyang timbul karena berlakunya suatu undangundang harus memenuhilima syarat, yaitu(i) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;(li) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telahdirugikan oleh suatu undangundang yang diuji;(iii) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifatspesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya bersifat potensialyang menurut yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;(iv) Adanya hubungan sebab akibat (causal
136 — 25
Kredit.Sebaliknya, Penggugat lah yang tidak jujur dalam melaksanakan PerjanjianKredit tersebut;d Ada Kerugian;Halaman 19 dari 52 halamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PNLsm20Bahwa faktanya, dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I,pihak yang sesungguhnya dirugikan adalah pihak Tergugat Ikarena faktanyaTergugat I telah memberikan fasilitas kredit sebesarRp 110.000.000,, sehinggatidak ada satu senpun kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai akibatdari perbuatan Tergugat I;e Adanya hubungan causal
ketentuan yangberlaku di Tergugat I;d Ada Kerugian;eBahwa faktanya, tidak ada satu senpun kerugian yang dialami oleh Penggugat,sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II.Sebaliknya dengan telah dijalankanproses pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan kredit Penggugatsesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat I, Penggugatdirekomendasikan dapat diberikan fasilitas kredit dari Tergugat I, sehinggaPenggugat dapat menerima dana cash serta dapat menutupi hutangnya di banklain;Adanya hubungan causal
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
ANDUNG PRAYOGA Bin SUKIDI
46 — 23
Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian terdapat dua teori: Conditions sine qua non, dimanamenurut teori ini orang yg melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggungjawab jika perbuatannnya conditions sine qua nonmenimbulkan kerugian ( yang dianggap sebagai suatu sebab dari suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yg harus ada untuk timbulnyaakibat).Adequateveroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggungjawab untuk kerugian yg selayaknya
Terdapat hubungan causal jikakerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yangdapat diharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. .Jadi secarasingkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabanya didasarkan pada pasal 1364 BW.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kKewenangan konstitusional para Pemohonyang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon denganberlakunya pasalpasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini,karena pemberlakuan pasalpasal yang diuji dalam permohonan ini telahmenyebabkan hak konstitutional Pemohon atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusionalatas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1)dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan
Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian danberlakunya Undang Undang yang dimohonkan untuk diuji;5.
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya UndangUndangyang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan/atau kKewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidakakan atau tidak lagi terjadi;3.7 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengansyaratsyarat sebagaimana tersebut dalam paragraf 3.5 dan paragraf 3.6,menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkanPemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dimaksud denganberlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian yang apabilapermohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional sepertiyang didalilkan oleh Pemohon
35 — 21
Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsurdimaksud;Bahwa oleh karena tidak ada satu unsur pun yang terpenuhi makadengan demikian tidak ada hubungan timbal balik diantara unsurunsur tersebut.Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atasdihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukum yangterkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka terbukti bahwaTERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagimenimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT.4.
68 — 19
dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiapperbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut, dan dengan demikian, ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
87 — 9
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
Untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teoriyaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sinequa non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian
yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari padaperbuatan melawan hukum;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layakmerupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dihubungkan denganketerangan saksi TOMY PATTISINA ternyata bahwa rumahtempat tinggal Penggugat adalah di Penggilingan Tengah No. 74 Rt/Rw. 004/006Kebalen, Babelan, Bekasi;Menimbang bahwa berdasarkan bukti
Hj Leiswati
Tergugat:
1.Ardi Santoso
2.Moh Rifa'i
3.Hj Sonia
4.Zuliani
5.Deni Iriawan
Turut Tergugat:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Lamongan Cq Kasatserse Kriminal Polres Lamongan
61 — 16
Jika dicermati bahwa antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidakmemiliki Nubungan sebab akibat (causal sebab akibat) di ranahkeperdataan, maka gugatan Penggugat yang demikian telah bertentangandengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata itu sendiri;.
38 — 5
Adanya hubungan Causal ibeit antara kerugian dengan kesalahan ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tuntutan syarat tersebut (hal) 15, makaunsurunsur dari Pasal 1365 KUH Perdata harus dipenuhi oleh karena itu Majelis akanmempertimbangkan syarat tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1 yaitu adanya perbuatan melawanhukum pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut :Bahwa dari faktafakta yang telah terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui dimanapada saat Tergugat dating dan memarkir
64 — 49
Menghilangkan Nyawa Orang Lain Halaman 59 dari71 Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Msb.Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatandengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian
Dari hasilpemeriksaan didapatkan beberapa luka di leherkanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawahdan dada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest
119 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a.adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatuperaturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkanpengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d.adanya hubungan sebabakibat (causal
Juga apakahkerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yangdimohonkan untuk diuji;.
105 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa terjadinya suatu perbuatan tidak terlepas darihubungan sebab akibat (causal verband) antara penyebab terjadinyaperbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut,dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahmemberikan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikatdan akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding tidak akan