USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....Yang benar adalah :beeen Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta....... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :beeeeeeees Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra.

adalah sesuai dengan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)Independent yang telah diakui mempunyai Kompetensi dan diakui hasilpenilaiannya yang dapat dipakai sebagai standard Nasional dalammenentukan harga pasar;6.

Bahwa berdasarkan KJPP pelelangan obyek sengketa tersebutadalah sebesar Rp1.590.600.000,00 (satu milyar lima ratus sembilanpuluh juta enam ratus ribu rupiah), dan dengan demikian telahmenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesarRp1.040.600.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus riburupiah), apabila kekurangan dihitung dari KIPP berdasarkan ketentuanPasal 1340 KUHPerdata, jual beli tidak boleh merugikan pihak ketigaHalaman 6 dari 62 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT SMG.akan tetapi apabila

Bahwa berdasarkan Appraisal Independent KJPP SugiantoPrasodjo & Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) 2018 terbentuk NilaiPasar sebesar Rp1.923.126.000,00 (satu milyar sembilan ratus duapuluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) maupun NilaiLikuidasi sebesar Rp1.344.830.000,00 (satu milyar tiga ratus empatpuluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau minimalharga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunan obyek sengketatersebut adalah sesuai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik

Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ill, terhadap obyeksengketa milik Penggugat yang hanya dilakukan atas permintaanTergugat , maka berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNo.27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penentuannilai limit harus dilakukan berdasarkan penilaian professional, yangmana Tergugat telah menentukan nilai limit sebesar Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana jumlah nilai limit tersebut jauhberada di bawah KJPP 2013 yaitu.

Bahwa dalil Pembanding perihal penilaian dari KJPP SugiantoPrasodjo dan rekan patut dikesampingkan, karena dalam hal ini KJPPtersebut tidak menjadi rekanan Terbanding, dan hal tersebut tidak adarelevansinya dalam perkara a quo.

Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai PublikTanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener MeriahProvinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli,diberi tanda P16;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu)~ Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Gampong KarangHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN StrRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telahdiberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P17;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Hermansyah DamanikAlamat : Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silou KaheanKabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagaiTermohon Il.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara serta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca surat dari Kuasa Pemohon Nomor : B2908/L.2.6/Gp.2/07/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang diterima oleh Hakimtanggal 10 Juli 2019, perihal pencabutan permohonan (konsinyasi) uang gantikerugian/kompensasi permohonan a quo dengan alasan Termohon Il telahsetuju dengan harga KJPP

Nilai bangunanlebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AndreasParlindungan Siregar Nomor 00097/3.006800/PI/12/0373/0/V1/2020tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesarRp.1.847.000.000, sedangkan uang yayasan yang telah diterima olehMohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebutsebesar Rp2.040.800.000,Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Penggugat II bahwaTergugat

(P.11)Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor AkuntanPublik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uangyang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untukpembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yangada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telahdikeluarkan untuk proyek tersebut.Halaman 7 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG17.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

(P.13)Bahwa kerugian materiil yang dialami Yayasan Daarul Quran AlAtsariKarawang atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut sebesar Rp.262.900.000, (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sesuai denganLaporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas ParlindunganSiregar Nomor 00097/3.006800/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp1.847.000.000, sedangkanuang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad SolehHamid untuk pembangunan Asrama

Putri tersebut sebesarRp2.040.800.000,Halaman 12 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDGDampaknya adalah Yayasan Daarul Quran AlAtsari Karawang mengalamikerugian finansial sebesar Rp.193.800.000,dan kualitas bangunanmenjadi tidak sesuai standar.e Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/P1/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000, sedangkan uang yayasanyang

(P.12)Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor AkuntanPublik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yangtelah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untukpembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yangada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telahdikeluarkan untuk proyek tersebut.Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AndreasParlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/P1/12/0373/0/VI

., M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, S.E.

Leo Handaka selaku Kepala Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;e Saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev., selaku Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin,S.E., M.Ec.Dev., Majelis Hakim tidak mengambil sumpah);Serta telah

Nomor 3394 K/Pdt/2016Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3394 K/Pdt/2016jumlah besaran Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari penilai pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak

Yogyakarta NomorO6/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang PenilaiPertanahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untukpembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progotanggal 26 April 2016; Bahwa penilai pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa petunjuk kode etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberimaterai cukup dan

telah sesuai dengan asili diberi tanda P13;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit

teman lainnya entah kemana, dan berselang beberapasaat kemudian Okta tersebut datang lagi yang dikawal oleh beberapa orang Polisibersenjata lengkap, seolaholah para Penggugat adalah Teroris yang kejammelukai atau mempergunakan bom bunuh diri, pada hal para Penggugat hanyalahperempuan atau kaum ibuibu yang patuh dan taat dengan hukum dan sangatmendukung program pemerintah, guna mempertanyakan agar pihak Tergugatuntuk melengkapi atau menyesuaikan perkataannya tersebut (tentang suratmenyurat dari KJPP

PLN sebagai Tergugat keberatan menjelaskan sebelumnyakepada para Penggugat, bahwa penggantian nilai Kompensasi keuangan padaKepMen ESDM Nomor 38 Tahun 2013 menjelaskan salah satunya pasal 4 yangberbunyi : Formula penghitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanamanberada dibawah Sutt/Sutet ditetapbkan 15% x Luas Tanah x Nilai Pasar Bangunan =15% x LB x Nilai Pasar Bangunan dan Tanah berdasarkan kepada Nilai PasarTanah dimana nilai pasar ditentukan KJPP;Bahwa sementara Tergugat keberatan (PT.

PLN menyebutkan itu adalah ditentukan oleh KJPP, dalam waktu itujuga PT PLN menyebutkan dia tidak mengetahui kantor KJPP dan siapa tim KJPPtersebut, atas pembicaraan yang diwakili oleh OKTA, nomor handphone082288531803;Bahwa dari hal tesebut di atas PT. PLN tidak transparan untuk menentukankompensasi terhadap para Penggugat, yang artinya PT. PLN berbuat seenaknyadengan tidak memakai dasar hukum yang jelas;Bahwa jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh PT.

Mineraltentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada diBawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran UdaraHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT PDGTegangan Ekstra Tinggi Nomor 38 Tahun 2013 beserta perubahannya (bukanKepMen ESDM Nomor 38 tahun 2013 seperti yang PENGGUGAT sampaikandidalam Petitum), terutama dalam penghitungan besaran Kompensasi yangakan dibayarkan (Pasal 4 PerMen ESDM Nomor 38 tahun 2013) denganmelibatkan Lembaga Penilai (dalam hal ini KJPP

Bahwa Termohon II (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OpakYogyakarta) selaku instansi yang membutuhkan tanah tidak terkait denganpermasalahan keberatan dari Pemohon yakni masalah besaran nilai gantrugi tanah milik Pemohon, karena dalam hal penentuan harga tanah ataunilai appraisal sudah di delegasikan sesuai dengan amanah undangundangkepada KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) berdasarkan UndangUndangNo. 2/ tahun 2012 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbuny!

sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan(2) Lembaga Pertanahan = mengumumkan Penilai yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakanpenilaian obyek Pengadaan Tanah Dalam hal ini Lembaga Pertanahan telah menetapkan Penilai yakni KJPPSih Wiryadi & Rekan untuk melakukan penilaian dan berdasarkan SuratPerintah Mulai Kerja No.01/SPMKT/PT.Pb.SO/2018 tanggal 30 Nopember2018, dari Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Tanah ( Kantor BBWS )kepada Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP

NIB/NIS 1249 Luas Tanah : 983M2, Nilai GantiRugi Tanah Rp. 117.960.000, sehingga harga per meter adalahRp.120.000,Dari uraian diatas bahwa Penilai / KJPP dalam menghitung Nilai gantiKerugian sudah benar dan final, terbukti pemilik tanah yang berdekatandengan Pemohon tidak keberatan.Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Keberatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr3. Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa alasan / dalil Permohonan dalamKeberatan ganti Kerugian Tanah an. Pemohon adalah tidak benar.4.

dimana dalam penjelasanPasal 38 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan sebagaipertimbangan dalam memutus putusan atas besaran Ganti Kerugian, pihakyang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untukdidengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian Ganti Kerugian, ataudengan kata lain Pemohon Keberatan semestinya menghadirkan ahli ahli dibidang penilaian untuk menguji apakah penilaian dari KJPP

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum huruf(a) sampai dengan huruf (f), banwa Majelis Hakim memandang metodeHalaman 33 dari 36 Putusan Perdata Keberatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwrpenilaian yang dilakukan oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan telah sesuai denganketentuan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwabegitu pentingnya kedudukan ahli pembanding penilai untuk menilai apakahhasil penilaian KJPP Sih Wiryadi & Rekan haruslah dikoreksi sesuai dengankeahlian dan

NilaiPasar : Rp.6.026.000.000 , ( Enam Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) jo NILAILIKUIDASI : Rp. 4.128.200.000 , ( Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta DuaRatus Ribu Rupiah )Nilai Likuidasi Objek Lelang sebesar Rp. 4.128.200.0000 , ( Empat Milyar DuaRatus Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) Sebagaimana Tersebut Diatassesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP FIRMAN SURYANTORO &REKAN ( Vide : Terlampir ) .04.Bahwa :Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( Onrechtmatigedaad

Bahwa pada Posita halaman 5 Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkanperihal tuntutan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 4.128.200.000, (Empat miliarseratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah), yang oleh PENGGUGATdalil tersebut disebutkan berdasarkan adanya penghitungan nilai likuidasi olehKJPP FIRMAN SURYANTORO & REKAN, terhadap hal tersebut TERGUGAT menilai bahwa penilaian KJPP tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengankerugian PENGGUGAT mengingat bahwa TERGUGAT sama sekali tidakmelakukan

Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IItelan melampirkan surat penetapan harga limit tanggal 22 November 2018yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga limit objek sengketa a quosebesar Rp2.880.000.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluh jutarupiah) yang didasarkan atas penilaian dari penilai independen KJPP NI MadeTjandra Kasih Nomor 485/KJPPTJK/SRP/XI/2018 tanggal 6 November2018.Halaman 7 dari 12 halaman dalam Perkara Perdata Nomor320/Pdt.G/2019/PN.SBY5.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas penilaian dari KJPP FirmanSuryantoro & Rekan sebagaimana yang disampaikan dan didalilkan olehPenggugat. Bahwa penilaian yang disampaikan oleh Penggugat tersebuthanya penilaian sepihak, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalampenentuan harga limit lelang objek sengketa a quo.6.

Laporan004/ABPAV/FASTSUB/XII/18 1 ( Satu) Bendel Bukti P8 :Fotocopy Resume Penilaian Bapak Yosep oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP ) Firman Suryantoro dan Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan Bukti P9 :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telan telahmengajukan suratSsurat bukti bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:1.Fotocopy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Modal Mikro dan Menengah tanggal 07April 2016;Fotocopy Surat Nomor 002/PNMSBY/KM 200+/VI/16 tanggal

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawahJalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Nomor 3550 K/Pdt/2016 Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Pakualaman.

Nomor 3550 K/Pdt/2016 Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaianatau dinilai RpO, (nol rupiah) dikarenakan termasuk personal properti barangbergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan; Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semulaPemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp0O, (nol rupiah)dengan alasan pada saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3550 K/Pdt/2016seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo, dan Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah)serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai

(K) selaku Bupati Kulon Progo; Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikanmelalui Kantor Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, KabupatenKulon Progo dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambakudang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu: Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Selanjutnya SK PPK diterbitkan dan saksi memeriksa companyprofile dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan, karena persyaratan sudahlengkap dan memenuhi ketentuan, maka saksi melakukan prosespengadaan selanjutnya ;Him 79 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgos PpBahwa yang saksi ketahui sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekanbekerja, saksi dan KJPP dipanggil oleh Kepala Dinas (saksi MohamadTaufan Bharata) dan mendapatkan ilustrasi secara lisan mengenai tanahyang akan dibebaskan dan administrasi

empat juta tiga ratus tiga puluh riburupiah), KJPP penilai menyerahkan buku laporan.

melakukan penghitunganberdasarkan rumus dan hasil survey terhadap tanah tersebut (termasukvariabel yang telah saksi sebutkan);Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada pihak KJPP dan pada saat itudijawab oleh pihak KJPP sudah mengetahui lokasi tanah yang akandibebaskan dari Sugiyanto / Yanto (Kepala Seksi Keindahan Kota Tahun2014) yang sekarang bekerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon;Him 81 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekan bekerja,

Taufan Bharata terjadi pada tanggal23 April 2015 di hadapan Notaris Kusyadi, SH ;Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan dalam masa penilaian yangdilakukan oleh KJPP terhadap 3 (tiga) bidang tersebut terdapat kegiatanatau aktifitas pada objek penilaian yang dilakukan oleh KJPP tersebut ;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan17.

Miftah, sedangkanuntuk luas tanah 8200 m2 dan 4647 m2 tidak dapat dinilai karena alas haknya tidakada ;Bahwa Tim KJPP Aditya Iskandar & Rekan menilai harga Tanah yang SHMno. 686saksi An. M.

Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yaitu Gugatan kurangpihak (Plurium Litis Consortium).Bahwa dalam dalil gugatan salah satunya adalah mempermasalahkanmengenai nilai ganti kerugian yang sangat tidak layak dan tidak adil yangditaksir oleh Tergugat dan Tergugat II, dan itu merupakan dalil yangmengadangada dan sangat tidak berdasar karena yang melakukan penilaianterhadap ganti kerugian adalah pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DwiHaryantono Agustinus Tamba No. 102301/LPP/KJPPDHAAPT/

2017 tanggal23 Oktober 2017, jadi bukan pihak Tergugat dan Tergugat II.Dengan demikian Tergugat berpendapat seharusnya para Penggugatmenarik pihak KJPP selaku Tergugat dalam perkara a quo, karena tanpa haltersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil disebabkankurangnya pihak yaitu KJPP.Sebagaimana yang dijelaskan dalam Jurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 15566K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapatditerima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortiumkarena

Penggugat IIl sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar).Bahwa KJPP dalam melakukan penilaian berdasarkan Standar PenilaianIndonesia (SPI Edisi VI2015) dan dengan mempertimbangan seluruhinformasi yang relevan serta mengamati kondisi pasar makro perekonomianIndonesia yang ada.Dengan demikian berdasarkan uraianuraian kami di atas, kami mohonkepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA:Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas semua dalil yangdijadikan

dilakukan oleh Penilaiatau Penilai Publik (KJPP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum Pasal 65 yang berbunyi :(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang perbidang tanah, meliputi :a. Tanah;b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;c. Bangunan;d. Tanaman;e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf.

TAMBA, SE, MAPPI (Cert), Kantor JasaPenilai Publik ARISM KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBAuntuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill ProvinsiKalimantan Barat dalam rangka Penilaian Pengadaan Lahan PembangunanJalan Batas SerawakAruk dengan ini dengan rincian sebagai berikut:a.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan Kredit sehinggapihak Bank UOB Indonesia Kantor Cabang Wahid Hasyim JakartaPusat meminta Terdakwa DEWANDRA PURAJAYA untuk melakukanPenilian jaminan dengan cara menunjuk KJPP Toto Suharto dan RekanCabang Bekasi, sehingga masih dibulan Agustus 2014 saksi MURYADIselaku pihak dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Cabang Bekasiditemani Terdakwa DEWANDRA PURAJAYA datang ke Rumah yangditempati saksi HAYAT SUBARU dan isterinya yaitu saksi AGUSTINI.

Bahwa kemudian hasil survei dan penilaian KJPP Toto Suharto danRekan Cabang Bekasi tersebut oleh Terdakwa DEWANDRAPURAJAYA diserahkan kebagian Kredit Bank UOB Indonesia KantorCabang Wahid Hasyim Jakarta Pusat untuk melengkapi dokumenkelengkapan kredit, sehingga pengajuan Kredut disetujui oleh bagianKredit Bank UOB Indonesia Kantor Cabang Wahid Hasyim dengan nilaikredit yang disetujui dan dicairkan pihak Bank UOB Indonesia KantorCabang Wahid Hasyim Jakarta Pusat pada tanggal 09 September 2014sejumlah

Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan Kredit sehinggapihak Bank UOB Indonesia Kantor Cabang Wahid Hasyim JakartaPusat meminta Terdakwa DEWANDRA PURAJAYA untuk melakukanHalaman 37 dari 59 Putusan Nomor 349/PID/2021/PT DKIPenilian jaminan dengan cara menunjuk KJPP Toto Suharto dan RekanCabang Bekasi, sehingga masih dibulan Agustus 2014 saksi MURYADIselaku pihak dari KJPP Toto Suharto dan Rekan Cabang Bekasiditemani Terdakwa DEWANDRA PURAJAYA datang ke Rumah yangditempati saksi HAYAT SUBARU dan

Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan Kreditsehingga pihak Bank UOB Indonesia Kantor Cabang Wahid HasyimJakarta Pusat meminta Terdakwa DEWANDRA PURAJAYA untukmelakukan Penilian jaminan dengan cara menunjuk KJPP Toto Suhartodan Rekan Cabang Bekasi, sehingga masih dibulan Agustus 2014 saksiMURYADI selaku pihak dari KJPP Toto Suharto dan Rekan CabangBekasi ditemani Terdakwa DEWANDRA PURAJAYA datang ke Rumahyang ditempati saksi HAYAT SUBARU dan isterinya yaitu saksiAGUSTINI.

Untuk itu Tergugat V denganpersetujuan dari Tergugat III telah menunjuk Kantor Jasa PenilaiHal. 48 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKIPublik Aditya Iskandar & Rekan (Sselanjutnya disebut "KJPP") untukmelakukan melakukan penilaian atas tanah dan bangunan SHM04656 dan SHM 04657;6.4.

Berdasarkan koordinasi tersebut, KJPP kemudianmelakukan survey pada tanggal 26 Juni 2012 dan telan melakukanpenilaian dengan masuk ke masingmasing . ruangan sebagaimana buktidokumentasi foto dalam laporan KJPP;6.5.

Terhadap maksud dan tujuan penilaiantersebut dilakukan tidak pernah dibantah ataupun ditolak olehPenggugat, bahkan petugas KJPP dengan leluasa diijinkan masuk kemasingmasing ruangan untuk mengambil dokumentasi foto ruanganuntuk kepentingan penilaian;6.6.

KJPP dalam melakukan surveytersebut dan oleh karena obyek yang disurvey dalam keadaankosong (sudah 1 bulan tidak dihuni oleh Penggugat) makaterlebin dahulu dilakukan koordinasi antara Penggugat sebagaipenjual dengan Tergugat Ill sebagai pembeli. Berdasarkan,koordinasi tersebut, KJPP kemudian melakukan kunjungan ke lokasipada tanggal 26 Juni 2012 dan telah melakukan penilaian denganmasuk ke masingmasing ruangan termasuk mendokumentasikanmasingmasing ruangan;12.2.

KJPP telah melakukan penilaian ke lokasi pada tanggal 26Juni 2012 dan telan masuk ke masingmasing ruangan untukmendokumentasikan. bagianbagian ruangan guna kepenuan penilaian;d. KJPP telah datang ke lokasi dan masuk ke masingmasingruangan untuk mengambil foto pada tanggal 26 Juni 2012, tanpa adakeberatan ataupun penolakan dari Penggugat;e.

Wakhid Purwosubiyantara, STP, dari Kantor DinasKelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, dan; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak UswathunHalaman 10 dari 40 hal. Put.

(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebutdisampaikan melalui Kantor Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu : Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DlYogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor06/KPPSPPT/IV/2016

Nomor 3543 K/Pdt2016.bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik TermohonKasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilaiPenilai Pertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasanpada saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan bahwa tambak udangtersebut tidak mempunyai kesesuaian

2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub ZonaTambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran;Selanjutnya dalam lampiran II PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun PasirMendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaranhanya berada di Dusun Trisik;Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonHalaman 4 Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.2ds22.23.24.Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.