Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9(sembilan) huian terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian nonmateriil yaitu pihak PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gajiManagemen, menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnyaselama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selainitu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT.

ERIK LUKIMAN selaku Komisaris.Bahwa benar saksi pernah mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa) PT.

Bahwa benar terdakwa tidak menyetujui atas perubahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris didalam pelaksanaan RUPSLB karena tidak adakesepakatan perihal saham dan namanama yang diusulkan didalamrapat, tidak sesuai dengan yang terdakwa ajukan, sehingga terdakwa tidakmenyetujui dengan perubahan nama Direksi dan dewan komisaris.

Bahwa benar, dasar / alasan terdakwa mengatakan RUPSLB tidak syahkarena tidak ada bukti dan tidak ada penyetoran modal dasar dari keduaHal.18 dari 28 hal. Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pemegang saham SATRIYA AGUS GUNAWAN dan ERIK LUKIMAN,sehingga menurut terdakwa cacat administrasi dan oleh karena itulahalasan terdakwa memegang dan tidak memberikan dokumen perusahanPT.

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili seorang anak kandungnya yang belum dewasa bernama : ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal lahir 06 Juni 2012, khusus untuk:

1. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya ;

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, DeniYohanes,SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29 Januari2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Groupnomor: 33.Halaman 24dari 48 Halaman No.9/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.80.81.82.83.84.85.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

Vikri Abadi Groupnomor: 33.80.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

pada tanggal 1 Oktober 2019, P2 juga adalahpanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS dan pada tanggal 1 Oktober2019.Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Daftar Hadir RUPS dan RUPSLB ke 1,dimana menurut bukti ini) RUPS dan RUPSLB dihadiri oleh semua pemegangsaham.Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2019dan Han Hyeon Suk kepada H.

Rusan Sudjana, SH. yang membuktikan bahwapada RUPS dan RUPSLB tanggal 15 Oktober 2019 tersebut Han Hyeon Sukdihadiri oleh kuasanya H.

hadir dalam RUPS dan RUPSLB tanggal 1 Oktober2019, namun karena ada perbedaan pendapat mengenai laporan keuangan PT.New Castle Abadi Prima dan masih perlu untuk mempelajarinya maka saksikeluar dan minta RUPS ditunda.Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Berita Acara RUPS dan RUPSLB PT.

kedua yang dilangsungkan pada tanggal 15Oktober 2019 sudah memenuhi kuorum kehadiran dan keputusan yang diambilsudah sesuai dengan kuorum yang ditetapbkan dalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P7, P8 dan P9 yaitu suratpanggilan untuk RUPS dan RUPSLB kedua, yang dilangsungkan dengan buktiP10 dan P11 yaitu Risalan RUPS kedua dan Daftar Hadir RUPS kedua, sertabukti termohon T3, bahwa RUPS dan RUPSLB kedua telah dilangsungkanpada tanggal 15 Oktober

New Castle Abadi Prima walaupun dalam suratpanggilan RUPS kedua tersebut telah di agendakan mengenai perubahanAnggaran Dasar Perseroan tersebut;Menimbang, bahwa karena RUPS dan RUPSLB kedua tersebut tidak adamelaksanakan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan, makaketentuan mengenai kuorum yang berlaku adalah sebagaimana yang diaturdalam pasal 86 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang PT. yaitu ....

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 20 Desember 2019 Nomor094/YYS.BK3S.JT/XII.02/2019 perihal Tanggapan Hasil Keputusan RUPSLB, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotokopi Print Out Chatting Whatsapp dari Tergugat kepada Bapak DionSudiono terus di forward kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P6;7.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 28 November 2019 Nomor072/YYS.BK3S.JT/Xi.02/2019 perihal Mohon Penjelasan RUPSLB Tahun2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Nomor 402/DIR/BPRSBMI/11/2019 tertanggal 26Nopember 2019 perihal Undangan RUPSLB Tahun 2019, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T4;5. Fotokopi Rundown/Mata Acara Rapat Pemegang Umum Saham LuarBiasa Tahun 2019 PT BPR Syariah Bakti Makmur IndahSidoarjo Surabaya7 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T5;6.

itu yang pastinya berbeda, kalauRUPS Tahunan itu wajib dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tutuptahun dari Ssuatu perseroan kalau RUPSLB diselenggarakan atas inisiatifsalah satu dari 2 (dua) pihak yang pertama inisiatif satu per sepuluh dari totalpemegang saham dan yang kedua atau Dewan Komisaris jadi misalkan salahsatu dari ini memiliki inisiatif melakukan RUPSLB maka yang berinisiatif tadimengajukan pada Direksi untuk membuat surat tercatat dan baru kemudiandisini akan memproses dari

Jadi kalau yang bersangkutan sudah diundang danmendapatkan dan dia tidak hadir maka dilanjutkan; Bahwa alasan suatu perusahaan melakukan RUPS adalah bermacammacam karena di Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri itu dia tidakmenjelaskan secara detail RUPSLB itu harus apa karena di situ cumadijelaskan bahwa mata acara itu harus ditentukan terlebin dahulu perkara diaterlepas mata acaranya itu isinya apa yang jelas isinya pasti ada kepentinganperseroan jadi misalkan perubahan domisili berarti yang

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6, benar bahwa saat ini yangmenjalankan kegiatan Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tanggal 23112016, yaitu :Direktur Utama : Tuan Soejono PantoroDirektur : Tuan Susanto Agus TjahjonoKomisaris : Nyonya Juniawati9.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin olehTergugat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Sumber PanganNusantara berdasarkan RUPSLB tanggal 23 Nopember 2016 ;Bahwa sebelum melanjutkan rapat, pimpinan rapat menanyakan apakah semuaPemegang Saham menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasapada tanggal 23 Nopember 2016, dijawab oleh Tergugat III, dan Turut Tergugat bahwa Tergugat Ill, dan Turut Tergugat menerima RUPSLB tersebut sertaTergugat juga menerima hasil RUPSLB.

Bahwa Selanjutnya Tergugat menyampaikan karena bahanbahanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT SBY.RUPS disusun oleh Pengurus baru berdasarkan RUPSLB tanggal 23 Nopember2016, maka tetap ada hubungannya.Bahwa pada akhimya Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan Turut Tergugat menyampaikanRUPS tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat masih mempermasalahkanhasil RUPSLB tanggal 23 Nopember 2016.

Apabila Penggugatmenginginkan agar PT Sumber Pangan Nusantara melakukan Rapat UmumPemegang Saham maka seharusnya Penggugat dapat menerima perubahanpengurus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 23112016.10.

Sumber Pangan Nusantara berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Nopember 2016, dantidak benar apabila Direksi dan Komisaris tidak menyerahkan laporan tanpa adanyaalasan yang jelas;16. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 20, benar Turut Tergugat adalah Pemegang Saham sebesar 25%, tetapi tidak benar apabila PT.

Lia Caroline Sutanto;Catatan :Bahwa di dalam Akta No. 29, tanggal 25 Agustus 2006 disebutkanbahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukansebanyak 3 (tiga) kali, untuk RUPSLB pertama dan kedua tidak dapatmengambil keputusan karena tidak mencapai quorum, karena hanyadihadiri/diwakili oleh 50% dari jumlah keseluruhan saham yangdikeluarkan.

Kemudian Perseroan menyelenggarakan RUPSLB ketiga, yang sebelumnya telah mendapatkan Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar., yakni salah satunya penetapan quorum sebesar palingsedikit 50% untuk syarat sahnya RUPS ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar. yang menjadi dasar penetapan quorumpaling sedikit 50% dalam RUPSLB ketiga PT.

Idola Tunggal (yangkemudian hasil RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta No. 29),telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, melalui Penetapan Nomor :01/MARI/TUADAPERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011, sehinggahasil RUPSLB ketiga PT. Idola Tunggal menjadi tidak sah ;Oleh karena hasil RUPSLB ketiga PT.

Idola Tunggal,tanggal 25 Agustus 2006 menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan.Oleh karena RUPSLB ketiga PT.

Dengan adanya Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 01/MARI/TUADAPERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 yang membatalkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar., maka hasil keputusan RUPSLB ketiga PT. Idola Tunggalmenjadi batal demi hukum ;b.

HITAKARA, TERMASUK MENGENAIHASIL RUPSLB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AKTANO.01 TANGGAL 2 OKTOBER 2017.DALAM POKOK PERKARA;F.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober2007 adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimanapelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku.78.

PENGGUGAT TIDAK MENDERITAKERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB AKTA NO.01TANGGAL 2 OKTOBER 2017 TERSEBUT.

LiaOctavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupunperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dansaksi Ny.Lia Octavia dalam RUPSLB tersebut telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT.Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.

Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepadaorang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benartersebut yakni Notulen Rapat RUPSLB PT.

dituangkan dalam akta No. 27 ini dimana hasilnyamenyetujui untuk mengukukuhkan pengambilalinan 66 lembar saham, ini kanpengambilalihan terjadi dikukuhkan oleh RUPSLB untuk perseroan, terkaitdengan ini karena kita belum tawarkan, jadi kita baru mengambil alih, nantikita akan membuat RUPS tersendiri untuk menawarkan saham yang sudahdiambil alih oleh perseroan;Bahwa untuk melaksanakan RUPSLB tersebut, Terdakwa mengacu kepadaPasal 86 UUPT bukan Pasal 89 UUPT dan pasal 125 UUPT;Bahwa komposisi sahamnya

Thamrin Banyo serta Lia Octavia,S.Sos selaku anggota rapat;Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta tentang adanya peranserta atau keikutsertaan orang lain selain Terdakwa didalam RUPSLBsebagaimana yang dinyatakan dalam Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2013yakni keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, akan tetapikeikutsertaan kedua orang tersebut sebatas kikutsertaan dalam RUPSLB dankeikutsertaan dalam penandatanganan notulen RUPSLB tersebut, sedangkanpada saat Terdakwa menyuruh

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS J/ainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat Hal 29 dari 83 hal PutNomor: 582/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan

RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

Tergugat dan Tergugat Il dalamperkara No.922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR dan perkara No. 827/Pdt.P/2013/PN.JKT.BAR adalah permohonan penetapan kourum RUPSLB PTPGA.

Rencana Pembubaran PT PGA oleh Tergugat dan Tergugat II dalamforum RUPSLB PT PGA dan permohonan penetapan kuorum RUPSLBdi Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan merupakan perbuatanmelawan hukum; Bahwa rencana Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan RUPSLB PTPGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGA adalah merupakanhak dari Tergugat dan Tergugat Il yang diatur oleh undangundang.; Bahwa RUPSLB PT PGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGAtersebut di atas belum dapat dilaksanakan karena tidak

PGA akan tetapi rapat tidak jadidibuka, karena tidak mencapai kuorum kehadiran;Bahwa didalam RUPSLB , hasilnya tidak harus ada laporan kepada pemegangsaham;Bahwa saksi hadir didalam RUPSLB diminta oleh perusahaan;Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Herry Sumarli tidak hadir dalam RUPSLByang pertama dan yang kedua;Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam permohonan yang diajukan olehAndreas Wiranta dan Hartono Tamin sebagai pemegang saham PT.

SolaGratia , telah mengadakan beberapa kali rapat dan 3 (tiga) kali RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ;Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab menjawab para pihak dipersidangan, Majelis mendapatkan fakta sangkalan, karenanya menjadiperselisihan hukum sepanjang mengenai keabsahan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) ke 2 , Akta No.108 tanggal 27 Juni 2007, yangdibuat dihadapan Notaris Sriwati, SH. M.Hum.

(Turut Tergugat) ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , Akta No.108 tanggal 27 Juni 2007,yang dibuat dihadapan Notaris Sriwati, SH. M.Hum.(Turut Tergugat) adalah tidaksah, karena tanpa melalui panggilan rapat kepada seluruh pemegang sahamnya ,in casu Penggugat , sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) berikutnya , akta No.14 tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat dihadapanNotaris Sriwati, SH. M.Hum.

(Turut Tergugat) adalah juga tidak sah , tidakmengikat, tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya dan batal demi hukum,karena dilakukan setelah tanggal 27 Juni 2007 ;Menimbang, bahwa sebaliknya, Para Tergugat menyangkal danmendalilkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , AktaNo.108 tanggal 27 Juni 2007, telah dilaksanakan sesuai dengan undangundangdan Anggaran Dasar Perseroan PT.

, Akta Nomor 108 tanggal 27062007 , dapat diketahui bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tersebut Penggugat tidak hadir ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugatmaupun Para Tergugat tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwaketidak hadiran Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut dikarenakan tidak mendapatkan panggilan/ undangan rapatatau sudah mendapat panggilan/ undangan rapat tetapi tidak hadir ;Him. 22 Putusan No.

SELPASINDO PHARCO , Akta Nomor 14 tanggal 05052009 , dapat diketahui bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tersebut , Penggugat hadir dan menyetujui atas apa yangdibicara dalam rapat tersebut ;Menimbang, bahwa salah satu dasar pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SELPASINDO PHARCO, Akta Nomor 14 tanggal 05052009 adalah Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Dan membatalkan akteakte otentik No. 26 tentang RUPSLB aktaNo.29 tentang RUPSLB, perjanjian perdamaian, perjanjian pembatalan, pernyataankesanggupan dan pengakuan hutang.

Borneo Indobara (PT.BIB) sebesar 55% yang mana Pemohonmemiliki 2800 lembar saham, setelah disepakati pembelian saham sebesar 1925lembar saham, maka pada tanggal 19 Nopember 2003 diadakan RUPSLB denganhasil Para Pemegang Saham yang terdiri dari Sdri. Maryani, Sdri. MelianaSumargo dan Pemohon sendiri yang jumlah saham keseluruhannya 3500 sahamdalam RUPSLB tersebut Para Pemehang Saham PT. Borneo Indobara (PT.

BIB)menyetujui penjualan saham sebesar 1925 lembar saham dengan harga Rp.1,925.000.000, dan dibuatkan Akta No. 74 Berita Acara RUPSLB (Bukti T38)dibuat dihadapan Notaris Robensjah Syachran, kemudian pada tanggal 19Nopember 2003 dibuatlah Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 75 (Bukti T39)dihadapan Nitaris Robensjah Sjachran di Banjarmasin antara Pemohon selakupenjual dan PT. SKI diwakili oleh Budi Agusti Kuasa dari Lily Menaro DirekturPT.

Roundhil Capital Indonesia, selanjutnya pada tanggal 20Oktober 2004 berdasarkan Berita Acara RUPSLB Nol 26 dan berdasarkan AktaNo, 75, dan Perjanjian perdamaian yang isinya pihak Kedua PT. SKI menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli dan atau Jual Beli atas pengalihan hak atas55% saham PT. BIB, maka atas dasar hal tersebut PT. SKI menjual sahamkepada PT. Roundhil Capital Indonesia yang dituangkan dalam Akta No. 27Pengikatan Jual Beli Saham PT. Borneo Indobara, PT.

SKI adalahberdasarkan Akta 75 Tentang Perjanjian Jual Beli Saham, sedangkan Perseroantidak terlibat dalam perkara perdata yakni berdasarkan Akta Perdamaian dimanaPemohon wajib mencabut Gugatan Perdata ;Bahwa penanda tanganan Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Pembatalan, AktaBerita Acara RUPSLB No. 26, Akta No. 27 Pengikatan Jual Beli dan Akta KuasaMenjual Saham No. 28 pada tanggal 20 Oktober 2004 yang dilakukan di GedungMayapada adalah dihadapan Notaris Saal Bumela,SH. ;Bahwa PT.

dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2020 dankontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2020, dihubungkan denganpertimbangan judex facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PutusanPengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSidoarjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) sah jika dihadiri paling sedikit %(setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, jumlahmana tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPSLB Tergugat yangdiselenggarakan oleh Tergugat Il, Ill, dan IV tanggal 28 April 2018 sehinggatepat RUPSLB tersebut tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Para Pemohon Kasasi: PT.

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN Sbr14.15.16.17.Ketika RUPSLB tersebut baru dibuka oleh ketua rapat (Penggugat Il),Tergugat menyatakan bahwa dirinya keberatan dengan adanyaRUPSLB ini dengan berdalin bahwa RUPSLB ini dimaksudkan untukmenghalangi pengunduran dirinya dari perseroan.

Terhadap segalaklarifikasi yang diminta oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisamenjawab apaapa dan bergegas meninggalkan rmuangan tempatdiadakannya RUPSLB tersebut;Selanjutnya, RUPSLB tersebut dilanjutkan sesuai agendanya.

Menyepakati bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan RUPSLB ini berlaku efektif pada saat ditutupnya rapat oleh KetuaRapat, pada tanggal dilaksanakannya RUPSLB ini;18. Keputusan RUPSLB tersebut telah dimuat dalam Akta Notaris, yaitu: (i)Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaNomor 80 tertanggal 18 Desember 2018, yang dibuat oleh RakhmatMushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn.

Yamakawa RattanIndustry (perseroan) yang termuat dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

pada tanggal 28November 2018 dengan agenda operasional umum perseroan;Bahwa RUPSLB dihadiri oleh seluruh pemegang saham;Bahwa RUPSLB membagas Kode Etik yang memiiki denda pinalti danperubahan jangka waktu mengundurkan diri dari 120 hari ke 30 hari;Bahwa RUPSLB dipimpin oleh Pak Talal dan langsung membacakan kodeetik;Bahwa Saksi dan Tergugat tidak setuju sehingga walkout dari ruangan;Bahwa isi kode etik tersebut memberatkan karyawan dan Tergugat;Bahwa setelah RUPSLB tersebut Tergugat tetap bekerja

Demikian pula di dalam Pasal 111 dari UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas ditegaskan, bahwa yangmengangkat dan memberhentikan Komisaris adalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ;Bahwa hal yang sarna dalam pertimbangan hukum Pengadilan Judex Factietelah mengangkat kembali Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama,padahal Termohon Kasasi tersebut telah diberhentikan dalam Rapatpemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 16 Januari 2006

Daya Mulia.Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris.

DayaMulia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) vide Pasal 92 ayat 6UndangUndang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 106 UndangUndang No.40Tahun 2007 (Lex Specialist Derogat Lex Generalis).

Pasal 106 ayat 4UndangUndang No. 40/2007 telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)) di mana Termohon Kasasi tidak hadiruntuk membela diri vide Pasal 92 ayat 5 UndangUndang No. 1/1995 jo.Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007. Semua keputusan yangdiambil oleh RUPSLB sudah dibicarakan dalam forum rapat.Maka diputuskanlah dalam RUPS tersebut Termohon Kasasi tetapdiberhentikan untuk seterusnya.

Jika ada pihakpihak yangmerasa kepentingannya telah dilanggar dalam posisi kedudukannya selakuKomisaris, Direksi maupun pemegang Saham Perseroan, maka hal itudapat ditempuh melalui satu bentuk penyelesaian intern perseroan denganmengadakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPs) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang saham (RUPsLB).Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) maupun dalamRapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baik itu yangdiadakan oleh pemegang saham Mayoritas maupun pemegang sahamHal

meminta RUPSLB dengan caramengajukan gugatan ini, secara jelas dan nyata bertentangandengan mekanisme RUPSLB yang telah ditentukan oleh UU PTNomor 40/2007.

Tergugat.Apabila Direksi tidak melaksanakan RUPSLB atas permintaansalah satu pemegenag saham, pemegang saham dalam hal iniPenggugat dapat mengajukan permohonan RUPSLB kepadaDewan Komisaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6ayat (6) huruf a UU 40/2007 yang menyatakan bahwa:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukanpemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (5).a.

Jkt.Pst.42.juga secara jelas dan nyata diajukan kepada Tergugat bukankepada Dewan Direksi Tergugat.Selanjutnya apabila benar (walaupun pada kenyataannya tidakbenar) Penggugat beranggapan bahwa didalam surat peringatan(somasi) tersebut telah mengajukan permintaaan RUPSLB, sesuaidengan ketentuan UU 40/2007 Penggugat selaku Dewan Direksidari Tergugat dapat melaksanakan RUPSLB tersebut sesuaidengan kewenangannya yang telah diberikan oleh UU 40/2007.Namun demikian, sSampai dengan saat ini Penggugat selaku

salahsatu Direksi dari Tergugat tidak pernah melaksanakan permintaanatau permohonan RUPSLB dari Penggugat selaku PemegangSaham Tergugat.Selain itu, permintaan atau permohonan Penggugat untukdiadakan RUSPLB wajib untuk ditolak karena tidak sesuai dengantata cara dan tata urutan yang telah ditentukan didalam UU40/2007 karena:a.

Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan izinkepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan RUPSLB.Permohonan untuk dilaksanakan RUPSLB tersebut diatas, wajibdilakukan secara satu kesatuan dan berurutan, salah satu tahaptidak dilaksanakan maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilaksanakan karena bertentangan dengan UU 40/2007.Hal. 38 dari 89 Put.No. 572/Pdt.G/2018/PN.

Batam danbukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Keberatani III : nn nnn nnn re conesTerhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentangSurat Kuasa Terbanding dahulu Penggugat Cacat Formil.Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan SuratKuasa Penggugat tidak cacat formil adalah tidak benar sama sekalisebab jelas Siti Hutami Endang Adiningsih telah bertindak selakupribadi sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukangugatan terkait permasalahan Keputusan RUPSLB

PrimasaktiRizki Pertiwi dan menurut UndangUndang Perseroan Terbatas berhakmewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sehinggaPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadapPara Tergugat adalah tidak benar sama sekali sebab perkara ini munculkarena adanya RUPSLB Pembanding dahulu Tergugat I, sehinggaseharusnya yang mengajukan gugatan adalah Pemegang Saham sebabPemegang Sahamlah yang memiliki hubungan hukum dengan RUPSPOISOl Oil === === ssean enn nn seer teeeninnnniseentstKeberatan

W70266/HT.01.04TH.2007 tertanggal 16 Maret 2007 Perihal PersetujuanPerubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas..Dalat POKOK IP Gr hata te=ssensnesseeneeneenceee ne een teense nnenmeeeeeeneeeeeeeee eeKeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan RUPSLB tanggal 29 November 2006 adalah batal demihukum sebab dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 tersebut adalahkurang dari 14 hari, sehingga hal tersebut adalah

12 September 2011(asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No :C24844 HT.01 Th. 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 07 September2005;1 (satu) berkas Akta Pendirian PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry Nomor5 tanggal 30 Juni 2005;1 (satu) lembar Surat Nomor : AHUAH.01.29688 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Adiperkasa EkabhaktiIndustry tanggal 19 September 2011;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB

No. 1881 K/Pid/20121 (satu) lembar tanda terima Surat Penarikan Aset PT.Power CitiResources tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh TanBeng Phiau Dick selaku Direktur;Surat Somasi PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry kepada Hariman TaherNomor :012/SOM/WY/0911 tanggal 20 September 2011;1 (satu) berkas Akta Pernyataan RUPSLB PT.Indoasia Cemerlang Nomor17 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di Notaris Ny.Etty Roswitha Moelia,S.H.

Notaris di Jakarta;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB PT.Indoasia Cemerlang Nomor 17tanggal 27 September 2011 yang dibuat di Notaris Ny.Etty RoswithaMoelia, S.H. Notaris di Jakarta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) buah mobil Ford Everest hitam KT 2288 KD;1 (satu) buah kunci mobil Ford Everest hitam KT 2288 KD;Dikembalikan kepada PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry;4.Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanaagar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

September2011 (asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C24844 HT.01 Tahun 2005 tentang pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 07 September2005;1 (satu) berkas Akta Pendirian PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry Nomor5 tanggal 30 Juni 2005;1 (satu) lembar Surat Nomor : AHUAH.01.29688 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Adiperkasa EkabhaktiIndustry tanggal 19 September 2011;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB

No. 1881 K/Pid/20121 (satu) berkas Akta Pernyataan RUPSLB PT.Indonesia CemerlangNomor 17 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di Notaris Ny. Etty RoswihaMoelia, S.H. Notaris di Jakarta;1 (satu) berkas Berita Acara RUPSLB PT.Indonesia Cemerlang Nomor17 tanggal 27 September 2011 yang dibuat di Notaris Ny. Etty RoswihaMoelia, S.H.

. ~ nnn nnn nnn nnn enn nnn nnnnnnnnnBahwa Berita Acara Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebutdituangkan dalam Akta No.168 tanggal 30 Juni 2009 dibuat oleh NOOR IRAWATI, SH Notarisdi Surabaya, selaku Notulen Rapat tersebut (Terlampir Bukti' PBahwa berdasarkan Berita Acara Rapat dimaksud, dalam RUPSLB telah dilakukanpembahasan terhadap 4 #x(empat) hal sebagaimana agenda rapat, yang(TBD PUL, Seesesseeaeeeerreseseesseneeenenss eee scieneeenee scene eH RSERapat Umum Pemegang Saham (RUPS

;Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :Persetujuan atas penambahan dari perluasan maksud dan tujuanPATS GL ON gp nn nrPersetujuan atas perubahan nama Perseroan.

Kep.179/BL/2008, tanggal 14M6 1200 8). jae= == anm nese rem ieee seein ementsBahwa mencermati Berita Acara Rapat tersebut, ternyata setelah Rapat Umum PemegangSaham dengan pembahasan 3 (tiga) agenda, kemudian dilanjutkan dengan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang membahas 4 (empat) agenda sebagaimana Butir 5 diBahwa ketika dalam RUPSLB, memasuki pembahasan agenda rapat keempat,WALL Seen nnn nnn ann nn nnn nnn nn en Persetujuan atasPerubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan

adalah DIREKSI bukan Direktur sehinggapenerima kuasa adalah Para Direktur secara kolektif ;Bahwa kuasa yang diberikan kepada Direksi Perseroan melalui RUPSLB tersebut adalahjelas dapat diketahui hanya untuk Agenda Rapat keempat saja dan bukan/tidak diberikanuntuk Agenda Rapat kesatu, Agenda Rapat kedua dan Agenda Rapat keaaBahwa dengan demikian telah terbukti pembuatan akta No, 08 dibuat oleh/dihadapanLEOLIN JAYAYANTI, SH, Notaris di Jakarta tanggal 17Juli2009 adalah cacat hukumdan konsekuensinya

:Bahwa Akta Berita Acara RUPSLB PT. Itamaraya Gold Industri Tok.

BIKA JAYA FOOD FinancialManagement, dimana surat tersebut pada pokoknyamenyatakan Pelawan/Tergugat mengajukan permohonanuntuk mengadakan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD padatanggal 22 Juli 2013 dalam rangka meminta penjelasantentang kegiatan usaha atau status PT.

Pertanggungjawaban Direktur, bahkan pada point 4 Notulen RUPS LBtertanggal 24 Mei 2012 dengan jelas menyatakan Laporankeuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampaildengan tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB inioleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT.

Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB inioleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT BikaJaya Food. Dst...3.

RUPSLB dan AktaAkta Notaris aquo Sah Secara Hukumkarena tidak dibatalkan olen Putusan Pengadilan in casu PutusanPengadilan Nomor 250 jo Putusan PT Bandung No.94 jo PutusanKasasi Nomor 9551.