PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiIr. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiSumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

ISN. khususnya di unit Patal Grati sekarang berproduksinya hanya bergantungpada Pemberi Order (Work Order/WO) selaku pihak ketiga/makloon;Bahwa Tenaga kerja selain tunduk pada aturan umum yakni aturan tenaga kerja nasionaljuga tunduk pada Peraturan Kerja Bersama (PKB. );Bahwa PT. ISN. mengikuti upah minimum yang ditetapkan Gubernur termasuk di unit PatalGrati;Bahwa PT.

Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) di daerah lain tidak keberatan dengan cara pembayaran seperti yang dilakukan diunit Patal Grati;Bahwa PT.

ISN mulai tahun 2002 rugi, sedang di unit PatalGrati pada tahun 2005 s.d. 2009 rugi+ Rp.13 milyard, hal tersebut disebabkan mesin sudahtua sehingga tidak efisien;ZoBahwa ongkos tenaga kerja adalah 40 % dari seluruh ongkos produksi;Bahwa pada Tahun 2005 seluruh pekerja di unit Patal Grati berjumlah + 530 orang, dengansistem kerja padat karya dan status pekerjanya sebagian adalah sebagai tenaga kerja tetap,sedangkan sebagian tenaga kerja kontrak;Bahwa Tahun 2005 s.d. 2009 pekerja tetap dibayar sesuai

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : 094/3244/424.053/2009 tertanggal 10Nopember 2009 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T6;7.

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2. PT. Multi Harapan Utama

MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA; berkedudukan di Jalan Jend. Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:Sunarno, SH.MH., Ir.sugiarto Sumas, M.T., Sahat, SH.MH., PraptoJoko Widodo, SH.MH., Sodiq SH.MkKn.,Suherman, SH., Bambang Adi Imam B., SH.

., dan RidhantoSaksono, kesemuanya Pegawai pada kantorMenter i Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia, Warganegara Indonesia,berdasarkan surat kuasa khusus No.B.30/MEN/SJ HK/I1/2011, tertanggal 16Februari 2011, untuk selanjutnya disebutsebagaiTERGUGAT ; PT.

PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukangugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannyatertanggal 27 Januari 2011 yang telah diterima danterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 27 Januari 2011 di bawah RegisterPerkara Nomor : 13/G/2011/PTUNJKT, dan telah diperbaikidalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Maret2011, telah mengemukakan alasan alasan sebagai berikutAdapun Obyek SengketaSCA 9p mim er rm ee ee ee ee See ene meee Seem me eeSurat Tergugat / Menteri Tenaga

MUDHOFIR, S.H, dkk ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk

Muchtar Pakpahanterpilin kembali menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DENKSBSI:Bahwa selanjutnya hasil Kongres KSBSI KeV (lima) telah diberitanukankepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timurmelalui Surat Nomor : AB.015/DENKSBSI/1/09 Tanggal 09 Januari 2009tentang Pencatatan dan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Timur telah dicatatkan melalui surat Nomor 203/1.835.2 tanggal 21 Januari 2009 tentang Bukti Perubahan Nama danAlamat SP/SB:.

Muchtar Pakpahan terpilih lagi sebagai anggota MajelisPertimbangan Organisasi KSBSI (MPO KSBSI);Bahwa selanjutnya hasil Kongres KSBSI KeVI (enam) telah diberitahukankepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timurmelalui surat Nomor : AB.013/DENKSBSI/V/2012, Tanggal 30 Mei 2012tentang Pemberitahuan Perubahan/Pencatatan AD/ART dan KepengurusanDEN KSBSI 20112015 dan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Timur telah dicatatkan melalui surat Nomor 1034/1.835.2

Bukti P17Pencatatan Ulang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (fotokopi darifotokopi);Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 26/1.838.8 tanggal O/7 Juli 2003 Hal Tanda Bukti Pencatatan(sesuai dengan aslinya);Hasil Hasil Keputusan Kongres V Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia tanggal 2124 April 2007 (fotokopi darifotokopi);Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor :203/1.835.2 tanggal 21 Januari 2009 Hal Bukti PerubahanNama dan Alamat SP/SB (sesuai dengan aslinya):Anggaran

Bukti T5: Tidak diajukan sebagai bukti:d: Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Timur Nomor : 1421/1.834.5 tanggal 9September 2013 Perihal Pencatatan Dan Pemberian NomorBukti Pencatatan SP/SB di Perusahaan, SP/SB diluarPerusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB (fotokopi darifotokopi);: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 18 ayat (1) dan (2)(fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKTBahwa saksi tidak mengetahui kapan DEN menyurati ke Dinas Tenaga Kerjatentang pencatatan tersebut;Bahwa saksi mengetahui ada balasan surat dari Dinas Tenaga kerja JakartaPusat tetapi tidak tahu persis kapan waktunya;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan mengenai deklarasiMuchtar Pakpahan kembali ke SBSI;Bahwa saksi tidak mengetahui persis putusan pengadilan tentang logo hanyatahu dari Komentar komentar dari divisi pendidikan;Bahwa saksi mengetahui sebelum

PT.Bima Multi Finance Kantor Cabang Palu
Turut Tergugat:
Kementrian Tenaga Kerja Cq. Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menegah dan Tenaga Kerja Kota Palu

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

(fotokopidari fotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3946/1.831, tertanggal 13Mei 2013, Perihal: Panggilan Dinas.

(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran.

(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas.

Bukti T5 BPAGESurat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6078/1.831, tertanggal 15Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokop1) ;Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat PekerjaNasional DPD SPN DKI Jakarta.

Bukti T6A : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5955/1.831, tertanggal 10Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;12. Bukti T6B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6582/1.831, tertanggal 30Juli = =2013, Perihal : Anjuran.

Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU

Penggugat:
1.BAROKAH
2.DIAN AGUSTINA
Tergugat:
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow

BENNY HARLINDONG VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;

BENNY HARLINDONG, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Perumahan Villa Nusa Indah, Blok H I, Nomor : 20, Kelurahan BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi jawa Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di JalanPrapansa Raya, Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Dengan demikian, gugatan memenuhiketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ;Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagaiKepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengenai tidak dibayarkannyaupah Penggugat saat itu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2005 mengeluarkan SuratPerihal: Perintah Membayar Upah Karyawan Nomor 2859/1.836 kepadaPengusaha namun tidak dihiraukan oleh Pengusaha ;Bahwa oleh karena Pengusaha PT Philips Indonesia tidak melaksanakanputusan sebagaimana yang dimaksud diatas secara sukarela, maka demiadanya perlindungan akan kepastian hukum bagi kami selaku

IlII.2014.09.3125.SHT tanggal 14 Maret 2014 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya JakartaSelatan membalas surat dari Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat pada tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa Sejakdiberlakukannva UndangUndang RI.

Prapatan No. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan KewajibanPengusaha atas Putusan P4P tersebut dengan surat No.W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari2015 ;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakartameneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari PengadilanHubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Selatan dengan surat No. 313111.834.1 tanggal29 Januari 2015 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan

KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PosIndonesia, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rl Nomor :KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang PenetapanKekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

KaltimJasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, yang dikeluarkan olehPengawasan Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Penetapan Ulang Pengawas pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timuryang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.1.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tertulis yang berisipenetapan tertulis (beschikking) berupa Penetapan Ulang padaPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur ;2.

BAMBI
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT

PT.PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRImelawan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dkk

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan KependudukanPemerintah Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di jl. Dukuhmenanggal 124 126 surabaya.Selanjutnya di sebut sebagai :TERGUGAT ;2. IRAWAN,S.H., Pekerjaan dinas pegawai dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi kab. Mojokerto, berkedudukan di jl. Pemuda no. 55A,Mojosari kab.Mojokerto. selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT II;3. BANON. SG,S.E, pekerjaan pegawai dinas tenaga kerja dantransmigrasi Kab. Mojosari,berkedudukan di jl.

SUWAJI, Pekerjaan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasikab. Mojokerto, berkedudukan di jl. Pemuda no.55A, Selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT IV ;5. Ir. AGUS WIHARTO,Msi. Pekerjaan pegawai Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur,berkedudukan di jl.Dukuh menanggal 124126 Surabaya.Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V;6.

AGUS SOLIKAN, S.sos, pekerjaan pegawai dinas tenaga kerjatransmigrasi dan kependudukan pemerintah propinsi jawatimur,berkedudukan di iji. Dukuh Manangal 124126Surabaya.Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT VI;Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV dan Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : ParaTergugat ;Dan1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkedudukan di kantorkementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi jl.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Mojokerto,berkedudukan di jl. Pemuda no.55A, Mojosari Kab. MojokertoSelanjutnya di sebut sebagai : Turut Tergugat Ill ;Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III selanjutnya disebutsebagai : Para Turut Tergugat ; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yangdiajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya yaitu BUDI TJAHJONO,SH.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dk. vs. PT. TEHNODEV INTI UTAMA

permasalahan tersebut;Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia (in casu Tergugat ) selaku pimpinan instansiPemerintah yang mewadahi aspek tersebut di atas,mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MENSJ/11/2004 tanggal 27 Februari 2004, tentang Pembentukan timterpadu dalam persiapan/ujicoba dan pemindahan prosespemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yangsebelumnya di Bandara SoekarnoHatta ke Ciracas, JakartaTimur

Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP.125/MENSJ/V1I/2004 tanggal 2 Juni 2004, tentangPenunjukan tenaga khusus dalam rangkamengkoordinasikan pengadaan kendaraan untuktransportasi pemulangan tenaga kerja Indonesia yangpulang dari luar Negeri;Surat tersebut ditandatangani oleh Dr.

Fahmi Idris selakuMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia,perihnal mohon perlindungan atas investasi PT.

No. 1339 K/Pdt/201216Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.30/MENSJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji cobadan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeriyang sebelumnya di Bandara Soekarno Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur, danKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/ MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangantenaga

MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dan 2.

DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.

Dongbang Development adalah perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia dan jumlah tenaga kerja saat iniadalah + 170(lebih kurang seratus tujuh puluh) tenaga kerja;bahwa SPSI PT. Dongbang cq. Yulianus Rumaketty (Ketua SPSIl)telah memberikan kuasa kepada S. Palijama, SH. dan Y. Rumaketty, SH.

pengawasketenagakerjaan Kabupaten/Kota;bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan telah menetapkan besarnya upah lembur sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 1618/1.836 tanggal 28 AprilHal. 6 dari 18 hal.

/2004 pada Pasal 13 ayat (2) memutuskan apabila salahsatu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapanulang kepada pengawas ketenagakerjaan di provinsi;bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartatelah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DK!

Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratusempat puluh empatribu enam ratus tiga puluh rupiah);bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kami telah memberikanjawaban melalui surat No. 086/BR/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006perihal menolak Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan No. 7057/2006tertanggal (tanpa tanggal) Nopember 2006;bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI padaPenetapan Ulang No. 95/PPK.NK/IV/2007 menetapkan :Kedua : Mewajibkan PT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK

PUTUSANNomor 2415 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU , diwakili oleh H.

Iskandar Husin pada saat penandatangananAkta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus, S.H., sebagai pihak Tergugat II adalah keliru, bahwa berdasarkanUndang U ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahKementerian Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riaudiotonomkan menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan KependudukanProvinsi Riau (Pemerintah Daerah), pada saat penandatanganan AktaNotaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus

Iskandar Hoesin selaku Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat di daerah (pemerintah pusat) dan bukan KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, olehgugatan Penggugat salah mengenai orang ( error in persona) haruslahditolak (niet ontvankelijk verklaardtBahwa gugatan aquo kabur( obscuur libel ) dimana Penggugat dalamgugatannya telah mengakui adanya Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor

di atas maka pihak pertamadiizinkan dan berhak untuk melaksanakan pemindahan dan penyerahan hak ataspersil tersebut menurut dan sesuai dengan ketentuan pemindahan dan peralihanhak atas tanal (vide T2);Bahwa isi yang terkandung di dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor Notaris Asman Yunus, S.H., menyatakan pemindahandan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa jelas telah terjadi peralihan hakdari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada pemerintah pusat yaituDepartemen Tenaga

Nomor 2415 K/Pdt/2016Kasasi KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, dan Pemohon Kasasi I NOTARIS ASMANYUNUS, S.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 20 16 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No mor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24November 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para

TabraniL A W A NKepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, DKK

Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah,beralamat di JI. Hj. Muchtar Komplek Pemda Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya disebut sebagal.............. cece eee ecceenteettteeeee eeeTergugat I;2. Kepala Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung KabupatenLampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagaiLecce eae ecceeeessnaeeecesseeecesstaceeeessaees Tergugat I;3. Gubenur Provinsi Lampung, alamat Jl.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT cq MEDIATOR DINAS SOSIAL TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT H.YAYAT SAEFULHAYAT, SH.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DanTRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT cqMEDIATOR DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DanTRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT H.YAYATHal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus/2012SAEFULHAYAT, SH, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.ENGKAN ISKANDAR,SH, 2.

Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan II telah mengajukangugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan II didepan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UndangundangNo.2 Tahun 2004, Perselisihan ini telah melalui Perundingan Bipartit danMediasi di Dinas Tenaga

Bahwa setelah Para Penggugat mengajak dilakukan Bipartit kepadaTergugat , ternyata Tergugat menolak untuk Bipartit, begitu jugasewaktu diadakan Mediasi pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang difasilitasi Tergugat II(Mediator H.

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

DoosanCipta Busana Jaya, beralamat di Kawasan Berikat NusantaraCakungCilincing, Jalan Madura V Blok D18 A Jakarta 14140,Selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada:Anton Nugroho, beralamat di Kawasan Berikat Nusantara Cakung,Jalan Madura V Blok D 18 A, Jakarta 14140, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorDCBJ/DIR/382/VIII2013, tanggal 22 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA

HARIMAN ~ SIHOMBING,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat diJalan Plumpang Semper No.41 Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon

SITTI DJAMILAH
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN