BENNY HARLINDONG VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;

BENNY HARLINDONG, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Perumahan Villa Nusa Indah, Blok H I, Nomor : 20, Kelurahan BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi jawa Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di JalanPrapansa Raya, Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Dengan demikian, gugatan memenuhiketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ;Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagaiKepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengenai tidak dibayarkannyaupah Penggugat saat itu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2005 mengeluarkan SuratPerihal: Perintah Membayar Upah Karyawan Nomor 2859/1.836 kepadaPengusaha namun tidak dihiraukan oleh Pengusaha ;Bahwa oleh karena Pengusaha PT Philips Indonesia tidak melaksanakanputusan sebagaimana yang dimaksud diatas secara sukarela, maka demiadanya perlindungan akan kepastian hukum bagi kami selaku

IlII.2014.09.3125.SHT tanggal 14 Maret 2014 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya JakartaSelatan membalas surat dari Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat pada tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa Sejakdiberlakukannva UndangUndang RI.

Prapatan No. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan KewajibanPengusaha atas Putusan P4P tersebut dengan surat No.W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari2015 ;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakartameneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari PengadilanHubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Selatan dengan surat No. 313111.834.1 tanggal29 Januari 2015 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan

DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.

Dongbang Development adalah perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia dan jumlah tenaga kerja saat iniadalah + 170(lebih kurang seratus tujuh puluh) tenaga kerja;bahwa SPSI PT. Dongbang cq. Yulianus Rumaketty (Ketua SPSIl)telah memberikan kuasa kepada S. Palijama, SH. dan Y. Rumaketty, SH.

pengawasketenagakerjaan Kabupaten/Kota;bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan telah menetapkan besarnya upah lembur sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 1618/1.836 tanggal 28 AprilHal. 6 dari 18 hal.

/2004 pada Pasal 13 ayat (2) memutuskan apabila salahsatu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapanulang kepada pengawas ketenagakerjaan di provinsi;bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartatelah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DK!

Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratusempat puluh empatribu enam ratus tiga puluh rupiah);bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kami telah memberikanjawaban melalui surat No. 086/BR/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006perihal menolak Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan No. 7057/2006tertanggal (tanpa tanggal) Nopember 2006;bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI padaPenetapan Ulang No. 95/PPK.NK/IV/2007 menetapkan :Kedua : Mewajibkan PT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK

PUTUSANNomor 2415 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU , diwakili oleh H.

Iskandar Husin pada saat penandatangananAkta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus, S.H., sebagai pihak Tergugat II adalah keliru, bahwa berdasarkanUndang U ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahKementerian Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riaudiotonomkan menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan KependudukanProvinsi Riau (Pemerintah Daerah), pada saat penandatanganan AktaNotaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus

Iskandar Hoesin selaku Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat di daerah (pemerintah pusat) dan bukan KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, olehgugatan Penggugat salah mengenai orang ( error in persona) haruslahditolak (niet ontvankelijk verklaardtBahwa gugatan aquo kabur( obscuur libel ) dimana Penggugat dalamgugatannya telah mengakui adanya Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor

di atas maka pihak pertamadiizinkan dan berhak untuk melaksanakan pemindahan dan penyerahan hak ataspersil tersebut menurut dan sesuai dengan ketentuan pemindahan dan peralihanhak atas tanal (vide T2);Bahwa isi yang terkandung di dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor Notaris Asman Yunus, S.H., menyatakan pemindahandan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa jelas telah terjadi peralihan hakdari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada pemerintah pusat yaituDepartemen Tenaga

Nomor 2415 K/Pdt/2016Kasasi KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, dan Pemohon Kasasi I NOTARIS ASMANYUNUS, S.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 20 16 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No mor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24November 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para

KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PosIndonesia, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rl Nomor :KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang PenetapanKekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

KaltimJasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, yang dikeluarkan olehPengawasan Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Penetapan Ulang Pengawas pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timuryang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.1.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tertulis yang berisipenetapan tertulis (beschikking) berupa Penetapan Ulang padaPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur ;2.

BAMBI
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

DoosanCipta Busana Jaya, beralamat di Kawasan Berikat NusantaraCakungCilincing, Jalan Madura V Blok D18 A Jakarta 14140,Selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada:Anton Nugroho, beralamat di Kawasan Berikat Nusantara Cakung,Jalan Madura V Blok D 18 A, Jakarta 14140, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorDCBJ/DIR/382/VIII2013, tanggal 22 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA

HARIMAN ~ SIHOMBING,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat diJalan Plumpang Semper No.41 Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon

.;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

No. 57/B/2014 PT.TUN.JKTdan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2014, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di JalanPlumpang Semper No. 41 Jakarta Utara, diwakili oleh Kuasanya Drs.HARIMAN SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, PegawaiSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara, beralamat di Jalan Plumpang Semper No. 41 Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa

PT PABRIK ES SIANTAR DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SUMATERA UTARA ; MARNIX SAHATA HUTABARAT

GOOYANG SW, diwakili oleh ZAINUDDINMELAWAN :KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA SERANG

oleh seorang atau lebih mediator yang netral (UURI Nomor 2 Tahun 2004 pasal 1 ayat (11) , dan tidak ada kaitan denganPenetapan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Serang karena merupakan tugas pokok dan fungsi BidangPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan atau pengawasketanagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang sesuaidengan:A.

Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengusahaatau pengurus,dan atau tenaga kerja atau serikatburuh/serikattenaga kerja tanpa dihadiri oleh pihak ketiga;oO. Menjaga,membantu dan merintahkan pengusaha atau pengurusdan atau tenaga kerja agar mentaati peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan;a. Menyelidiki keadaan ketenagkerjaan yang belum jelas dan atau tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan;e.

Kerja dan Transmigrasi Kota Serang denganmengudang kedua belah pihak yang bersengketa untuk musyawarahdan kedua belah pihak meminta perhitungan dari dinas Tenaga kerjadan Transmigrasi Kota Serang.

WalantakaKota Serang tertanggal 06 Juni2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);Surat Kepala Bidang Pembinaan dan PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSerang Nomor : 560/933/DTKT/XIV2015 Perihal : PanggilanDinas tertanggal 28 Desember 2015 (Fotocopy sesuai denganAslinya);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSerang Nomor : 560/10/DTKT/VV2016 perihal : PanggilanDinas Il tertanggal 11 Januari 2016 (Fotocopy sesuai denganAslinya);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja

Bukti T9 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :560/ 216/DTKT/II/2016 tertanggal 18 Maret 2016 perihalundangan. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);10.Bukti T10 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :560/269/ DITKT/II/2016 tertanggal 30 Maret 2016 perihalundangan. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);11.Bukti T11. : Pertemuan PT. Gooyang SW dengan SPN tertanggal 04 April2016.

PenggugatPT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI TergugatKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MITRA SENTOSA ABADI VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;

Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014, jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final denganpenjelasan sebagai berikut:Konkrit:= Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014, bersifat Konkrit karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak,tetapi berujud dan nyatanyata secara tegas berisi:Menyebut Penggugat (PT

Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014 tersebut ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara;Individual := Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25September 2014, bersifat Individual karena tidak ditujukan kepadaHalaman 3 dari 14 halaman

Bahwa, Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838Tanggal 25 September 2014 ditujukan kepada Penggugat (KepadaYth. Phnpinan Perusahaan PT. Mitra Sentosa Abadi, Jalan RayaEnggano No.09 Ruko Enggano Megah di Jakarta Utara) ;2. Bahwa, dalam pertimbangan angka (1) Nota Pemeriksaan SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014 jelasmenyatakan "Saudara pimpinan perusahaan PT.

Srikandi Inti Lestaritelah melalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai denganketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan telah menunjukkanproses aiur kerja tenaga penunjang kepada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota administrasi Jakarta Utara ;Bahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal

Srikandi Inti Lestari tersebut sedang diperselisinkandi tingkat Mediator dan telah dikeluarkan Surat Anjuran Mediator SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor : 7728/1.831 Tanggal 28 Agustus 2014 dan belum mempunyaiputusan hukum tetap ;Bahwa akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Tergugat tidakmemperhatikan faktafakta hukum tersebut dan telah menerbitkan NotaPemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal

Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo2. PT. Yanaprima Hastapersada, Tbk.

,Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan HukumPimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan dan berkantor di Surabaya JlKebonsari Regency C5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2015,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan :1 Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Jl Raya Jati No.4Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2 PT.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL2. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR- BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

/Desa Setu,Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional;Selanjutnya disebut sebagai ................06 PENGGUGAT ;MELAWAN:1.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATANNUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL, Tempat Kedudukan Kawasan PuspiptekGedung Nomor 80 Serpong Tangerang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M., ; 2.

.; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan PuspiptekSerpong Tangerang Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai .............::cceeeee TERGUGAT ;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUNSRG2.

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIRBADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, TempatKedudukan Kawasan Puspiptek Gedung Nomor 80 Serpong Tangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M. ; 2. Sudarman, S.H.; 2222 oo3. Ir.

Sugiyanto ; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan PuspiptekSerpong Tangerang Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai ...............::068 TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan : "1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :15/PENDIS/2013/PTUNSRG, Tanggal 29 Mei 2013, tentang LolosDismissal ; 220 22 02 noe one enn nee cee nne eee2.Penetapan

TabraniL A W A NKepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, DKK

Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah,beralamat di JI. Hj. Muchtar Komplek Pemda Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya disebut sebagal.............. cece eee ecceenteettteeeee eeeTergugat I;2. Kepala Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung KabupatenLampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagaiLecce eae ecceeeessnaeeecesseeecesstaceeeessaees Tergugat I;3. Gubenur Provinsi Lampung, alamat Jl.

Penggugat:
BUDI SAPUTRA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I M E L A W A N1. MARTIN K, dkk

PUTUSANNomor : 12/ PDT / 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIR.I. :1.MARTIN K. :berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili KuasaHukumnya SUNARNO, SH.,MH. dkk.

PegawaiNegeri Sipil dari Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi R.1., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : K.4/MEN/SjHk/I/2012 tertanggal 12Januari 2012, selanjutnya disebut PEMBANDING /TERGUIGAT 3 .sscscascnncsssenscnnnnasennsennnnunasaseMELAWANPekerjaan Petani, beralamat di Jalan Etam Rt.06Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. HENDRICH JUK ABETH, SH.,M.Hum. ; 2. ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, SH. ; 3. MUHAMMAD RIFANI, SH. ; 2.3.4.

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA : Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ; --------------- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat; Menghukum kepada Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan

MUHAMMAD AYUB vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat Kantor di Lau Office Muadz Masyadi, S.H. danPartners Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 ; Selanjutnya disebut : PEMBANDING / PENGGUGAT ; MELAWAN:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA,berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana , Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja KabupatenJembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11September 2017 ; 222222 ne nnn nn nnn ne nen nn nnn ne nnn3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Halaman 4 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.

Kerja Kabupaten Jembrana Nomor :503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin MendirikanHalaman 6 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017(bukti P 1 identik dengan T 1 ) ; Menimbang, bahwa lizin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dicabut olehTerbanding / Tergugat adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas TerpaduPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin

: 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 (bukti P 4 identik dengan T 2 )ditetapkan oleh Terbanding / Tergugat ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas TerpaduPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 (bukti P 4 identik dengan T 2 ) dicabutoleh Terbanding /

Melawan KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw.024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai ................. cece eee ee eneee PENGGUGAT;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN); Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Sugiyanto;NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan diJl.

Nuklir Nasionaldahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejak Tanggal 01 Maret 1982(vide lampiran P4); Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai Negeri Sipil diBadan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tanggal 01 Januari 2002 BerdasarkanKeputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Nomor 19/K tahun2002 (vide lampiran P5); Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai Peneliti MadyaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) nomor06/E/2009 (vide lampiran P38); Bahwa sesuai dengan Lampiran IIIKeputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, Tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di rapat koordinasi Bidang.

Badan Tenaga Nuklir Nasional(PTRKN BATAN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1979 ; Menimbang bahwa atas eksepsi ini, sebaliknya Penggugat dalam dalilnyamengemukakan pada pokoknya keputusan Kepala Bidang Pengembangan TeknologiKeselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRKN BATAN)belummerupakan keputusan final karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilaisebagaimana tersebut

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

SOEDARDJO SA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKomplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, RT/RW. 024/008, Desa/KelurahanSetu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang, pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN);Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL (BATAN), tempat kedudukan di Gedung Nomor 80,Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:Dr.

NuklirNasional dahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejakTanggal 01 Maret 1982 (vide lampiran P4);Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai NegeriSipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tanggal 1 Januari 2002berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri,Nomor 19/K tahun 2002 (vide lampiran P5);Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai PenelitiMadya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT01122008

mu Pengetahuan Indonesia (LIPI)Nomor 06/E/2009 (vide lampiran P38);Bahwa sesuai dengan Lampiran III Keputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di Rapat Koordinasi Bidang.

Tulislah tempat dibuat KeputusanAtasan Pejabat Penilai atas keberatantersebut;Berdasarkan Peraturan Kepala BadanTenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tentang Pedoman PenilaianPegawai Negeri Sipil melalui DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan diLingkungan Badan Tenaga NuklirNasional, Angka Ill. Tanggung jawabpelaksanaan penilaian, penyimpanan, danmutasi, A. Tanggung jawab PelaksanaanPenilaian, I.

Karena yangmempunyai33kewenanganmengeluarkanDP3 adalahterletak padaAtasan PejabatPenilai atauKepalaPTRKNBATAN (Vide Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor159/KA/XITI/2006).