Ditemukan 58835 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-09-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 100/Pdt.P/2015/PN Wgp
Tanggal 30 Juni 2015 — - ABNER NGABI AKAK,CS
5411
  • pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun
    IWAN ADI PUTRA DJAWA, anak Lakilaki, lahir di Wulla,pada tanggal 03 Juni 2004;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan,
Register : 30-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 523/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
LIE REGI RADITIA BARLIAN
2915
  • Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmengatur hal pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon2.
    UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatHal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 523/Pdt.P/2020/PN.Jkt.UtrPemohon, tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmemeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi MuhamadMuttagim dan Hadian Saputra dikaitkan dengan
Register : 06-07-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 73/Pdt.P/2017/PN Gin
Tanggal 20 Juli 2017 — I Nyoman Rai dk
12525
  • Pemohon tersebut hanya untukmenambahkan nama belakang anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran (vide bukti surat P2), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidakmerubah identitas secara keseluruhan anak tersebut, maka permohonan ParaPemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebutdikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undangundang No. 24tahun
    dari 7 penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PN Gin.diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir padaregister akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 24tahun
Register : 29-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN STABAT Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Stb
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pemohon:
Rominca Br Galingging
336
  • alamat anak pemohontersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkattidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun
    tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 10-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN STABAT Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Stb
Tanggal 26 Maret 2021 — Pemohon:
Irwan Munthe
207
  • menjadi kesulitanuntuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehinggaberdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonankepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun
    tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 18-02-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 08 / PDT.P / 2015 / PN Psr
NIKMATUR ROHMAH
153
  • samadan tidak ada lagi orang lain yang mengaku bernama sebagaimana yangdikehendaki Pemohon dalam permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa perubahan nama dari nama Tionghoa ini dimaksudkanPemohon untuk lebih membaur dengan masyarakat, maka nama Nikmatur Rohmahyang dimohonkan tersebut sangat tepat dan sesuai ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
    UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
Register : 20-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bls
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pemohon:
YUSNITA
478
  • Sehingga dalam pencatatan Akta Kelahiran(Bukti P4) termuat kesalahan penulisan tempat kelahiran, namun baru diketahuiterdapat perbedaan data tersebut oleh Pemohon pada saat pengurusan KartuKeluarga;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat
    Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon yang bernama Yusnitayang semula tempat lahir di Temeran berdasarkan Kutipan Akta Kelahirannomor 1403LT250920190053 tertanggal 20 Agustus 1996 menjadi tempatlahir di Tameran;3.
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN LAMONGAN Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Lmg
Tanggal 17 Februari 2021 — Pemohon:
Rosyid Romli
212
  • Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalilPermohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di DesaPangkatrejo, Rt/Rw 002/006 Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan sesuaidengan bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyid Romli danbukti P2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosyid Romliyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamonganmaka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun
    Catatan Sipil yang bersangkutanmaka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karenadengan sendiri setelan adanya pelaporan perubahan sudah menjadikewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamonganun ntuk mencatat perubahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biayapenetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 25-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Bks
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
Muhammad Ramadon
243
  • tanggal31 Oktober 2002 atas nama Pemohon Muhamad Ramadon yang dikeluarkan olehDinas Kepen dudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dari yang tertulis nama MuhamadRamadon Lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002 digantimenjadi namaM.Ramadhan Firdaus lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002;Menimbang, bahwa oleh karena penggantiaan nama Pemohon dikabulkanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang Undang Nomor 24tahun
    merubah / menyempurnakan redaksiamarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 273/Pdt.P/2021/PN.BksMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Memperhatikan pasal 53 ayat (1),(2) (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 300/Pdt.P/2020/PN Bpp
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
MUSTAKIM
338
  • terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriBalikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 300/Padt.P/2020/PN Bppsebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun
    merupakan gelarkebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dankepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Register : 15-01-2018 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN SAMPANG Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Spg
Tanggal 17 Januari 2018 — Pemohon:
ABD.WASID
283
  • WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal59 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan
    WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal9 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan
Register : 02-09-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN STABAT Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Stb
Tanggal 14 September 2020 — Pemohon:
Richa Puspita
4123
  • di dalam kepentingan pendidikankemudian hari sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon selakuorang tua anak Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun
    tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 01-02-2011 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 09-05-2011
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0061/Pdt.P/2011/PA Pmk.
Tanggal 3 Maret 2011 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
60
  • ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II, umur 24tahun, 2. ANAK II PEMOHON!I DAN PEMOHONI!I , umur 12 TAHUN,3. ANAK III PEMOHON!
    ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II, umur 24tahun, 2. ANAK II PEMOHON!I DAN PEMOHONII , umur 12 TAHUN,3. ANAK II1 PEMOHON!
Register : 29-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 142/Pdt.P/2017/PN STB
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
Tia Ramadhani
2913
  • mengajukan permohonan kepada PengadilanNegeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki dikantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masa depan anakPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun
    tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 27-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 216/Pdt.P/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
1.Martin Batubara
2.Rini Aprilia Pakpahan
244
  • ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak ParaPemohon;Menimbang, bahwa Saksisaksi Para Pemohon yang bernama MadisonBatubara dan Esdinar Panjaitan yang merupakan ayah dan ibu kandungPemohon telah membenarkan bahwa Caroline Cecilia adalah anak kandungPara Pemohon dan Batibara adalah marga dari ayah Pemohon I;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
    Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Par4a Pemohon telah mampumembuktikan dalildlil permohonanya, maka permohonan Para Pemohonberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telahdinyatakan dikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
Register : 11-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 April 2019 — Pemohon:
Saota Barasi Baeha
201
  • Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.
    permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahsumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun
Register : 18-06-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 177/Pdt.P/2015/PN Wgp
Tanggal 30 Juni 2015 —
185
  • pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun
    diLaipandak pada tanggal 28 Maret 2004 ; ANASTASIA RAMBU ANA DJAWA,anak Perempuan, lahirdi Laipandak pada tanggal 22 Maret 2009;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohon ini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun
Register : 23-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 459/Pdt.P/2021/PN Mdn
Tanggal 15 Juli 2021 — Pemohon:
TIURMAIDA BR SITUMORANG
141
  • Kelahiran Anak pemohon tertulis Rouli Maria Br Nadaek (bukti P3);Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon dalam buktiP3 tertulis Rouli Maria Br Nadaek agar diganti dengan nama Rouli Maria BrNadeak, maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehinggaPemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Anak Pemohon tersebut keKantor Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
    telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun
Register : 02-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 855/Pdt.P/2019/PA.JT
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
133
  • Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah kandung Pemohon II bernama Mamih dengan maskawinberupa cicin emas 3 gram dengan dihdiri dua orang saksi bernama AkbarHal. 3 dari 7 hal. Pen.
    Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah ayah kandung Pemohon Il bernama Mamih denganmaskawin berupa cicin emas 3 gram dan dihadiri dua orang saksibernama Akbar dan ........
Register : 24-04-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.BLK
Tanggal 24 April 2018 — RIMA MELATI, Tempat tanggal lahir di Bulukumba pada tanggal 03 April 1995, Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Titang kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut PEMOHON
2011
  • maka telah dipertoleh fakta hukum bahwaPemohon lahir pada tanggal 5 Desember 1995;Bahwa termyata pada bukti surat P2 data mengenai tanggal, bulan dan tahunterjadi kekeliruan sehhingga berbeda dengan yang data dala bukti surat P1; HalHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2018/PN.BLKtersebutlah yang hendak dirubah oleh Pemohon agar tidak lagi terjadi perbedaan mengenaidata diri Pemohoon dalam dokumen Kependudukan;;Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
    TentangAdministrasi Kependudukan mengatur Data Kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baruakan terlaksana apabila datadata kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dantelah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini denganjelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun