Ditemukan 580 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lintas lontar lancar liandar lismar lintar linuar linjar linhar linyar lindar lingar
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 01-03-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 147/Pdt.G/2017/PA.Ktg
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
  • Menimbang, bahwa dari faktafakta mengenai hubungan Pemohon danTermohon selama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebutberlangsung linear, monoton, dan begitubegitu saja.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 17 Juni 2020 — Pemohon:
SUNARYO SADJAR
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
133 — 77
  • 2014 harusdipersamakan.Pemaknaan yang sama atas istilahistilah yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu Kemampuannegara melalui pembentuk undangundang untuk membuat atau memaknainyalewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secaranetral(neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan (predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014,menjadi linear
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
575 — 373
  • Kemudiansetelah tanggal 18 Agustus 2020, saya undang lagi mereka pertemuansecara linear pada tanggal 21 Agustus 2020 bertemu secara zoommeeting secara linear, kita undang bapak Effendi, ibu Oti kita undang,bapak Donald dengan semua timnya, disitu kami mengambil kesimpulanmereka siap untuk mediasi dengan catatan melaksanakan KLB,kemudian kita undang juga dari Pengurus Pusat IPPAT, dan daripembicaraan Pengurus Pusat IPPAT karena ini bagian dari pengurusandari hasil Kongres di Makasar, berbeda dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1761 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ENDANG ROSMIATI VS ABANG MAS’UD
112 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara itu didalam memoribandingnya mengakui adanya perbuatan wanprestasi oleh PemohonKasasi maka alasan banding dengan alasan gugatan sudah berbeda.Dengan demikian alasan dalam gugatan tidak linear dengan alasandalam memori banding.
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 14-12-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
  • Menimbang, bahwa dari faktafakta mengenai hubungan Pemohon danTermohon selama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebutberlangsung linear, monoton, dan begitubegitu saja.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Gto
Tanggal 4 Oktober 2019 — Pemohon:
SUWIN MALANUA Alias Ma Uwa
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kapolres Gorontalo Kota Cq. Reskrim Polres Gorontalo Kota
61 — 19
  • 2014harus dipersamakan.Pemaknaan yang sama atas istilahistian yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu kKemampuannegara melalui pembentuk undangundang untuk membuat atau memaknainyalewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secara netral(neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan (predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014,menjadi linear
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
1.JERRY HADI SAPUTA Als CALUN Bin KIHO
2.AJAN Als JEJEN Bin KARIM
59 — 11
  • Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji Ssecaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu Sudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Tbhatau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMA’INAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI., dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2022/PT KDI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S. Diwakili Oleh : M.KAMAL S, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
119 — 84
  • terdapatinkonsistensi Penggugat dalam menentukan klaim kepemilikannyaterhadap obyek sengketa yang sejatinya hanya berdasarkanKuitansi Tertanggal, 22 Agustus 1983 dan Surat Keterangan JualBeli Tanah Tertanggal 12 November 1999 seluas lebar 14 M danPanjang 286 M, klaim kepemilikan tersebut diintegrasika kedalamPetitum sehingga luas bidang tanahnya menjadi 4912 M2, dengandemikian luas bidang tanah antara yang dijelaskan dalam posltaberdasarkan jual beli dengan tambahan luas tanah seluas 15 Xpanjang menjadi tidak linear
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Dkk selaku Pemohon Kasasi I, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku Pemohon Kasasi II vs THOYIB BAHRI, S.H.
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembangsuatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentukepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, halmana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraianmengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam positagugatannya;Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 26-01-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
MUSTAJAR
Tergugat:
Pemerintah Kota Parepare Cq. Sekertaris Daerah Kota Parepare/Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare
137 — 74
  • Hasil konsultasi dengan pihak Bidang Pendidikan Agama Islam KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada hariRabu, tanggal 11 November 2020 ;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mksmaka guru yang memiliki sertifikat Pendidik Mata Pelajaran Agidah Akhlak,Sejarah Kebudayaan Islam (atau yang serumpun dengan PAI) kemudiandiangkat menjadi Guru Pendidikan Agama Islam, maka sertifikat pendidiknyadapat digunakan untuk menerima tunjangan profesi Pendidikan Agama Islam(linear)
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
  • perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum,ketentuan tersebut di atas juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C, hal manaketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukumyang linear
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SUMITYA, SH
Terdakwa:
ISKANDAR alias KANDAR Bin SYAMSUDIN
67 — 11
  • Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji Ssecaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitukesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendakberbuat sesuatu Ssudah dimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 03-09-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA Boroko Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Brk
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 21
  • makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, halmana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansihukum yang linear
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
140 — 59
  • prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidanaformil (Hukum Acara Pidana) benarbenar mengacu pada asas legalitas(principle of legality), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilandilakukan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini),sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat lex scripta, lexStricta, lex certa, sebagai Komponen dasar dari asas legalitas.Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapandan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1I/2014, menjadi linear
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 17-07-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA WATES Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Wt
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 13
  • suatu bentuk Perjanjian Kawin yangberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015Tentang Perjanjian Kawin, hal tersebut sah dan berkekuatan hukummengikat sehingga proses perceraian ini tidak memakan waktuberlarutlarut apabila hanya berfokus pada perkara dalam konvensibilaamana memang Penggugat Rekonvensi menginginkan danmenghendaki perkara ini cepat selesai, dan putusan MahkamahKonstitusi tersebut Sesungguhnya adalah jalan tengah penyelesaianperkara ini in casu harta bersama, yang linear
    bentuk Perjanjian Kawin yang manaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015Tentang Perjanjian Kawin, hal tersebut sah dan berkekuatan hukummengikat sehingga proses perceraian ini tidak memakan waktuberlarutlarut apabila hanya berfokus pada perkara dalam konvensibilaamana memang Penggugat Rekonvensi menginginkan danmenghendaki perkara ini cepat selesai, dan putusan MahkamahKonstitusi tersebut Sesungguhnya adalah jalan tengah penyelesaianperkara ini in casu harta bersama, yang linear
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Putus : 26-04-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2/Pra.Pid/2017/PN Lbp
Tanggal 26 April 2017 — DINAWATI Br. SEMBIRING, lahir di Talun Kenas tanggal 23 Agustus 1979, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun I Desa Gunung Rintih Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, ARYANTI OKTAVIANI, SH, NASIB BUTAR-BUTAR, SH, JUANDA, SH, IGFA SATRIA ARTADI, SH, AHMAD FAUZI, SH dari Kantor Advokat yang berkantor pada kantor Law Office ARYANTI OKTAVIANI, SH & Associates, yang beralamat Jalan Pukat Banting II No. 02 Kel. Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 16 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------------------------PEMOHON I; INDRA SENTOSA SEMBIRING Als TOSA, lahir di Talun Kenas tanggal 24 April 1976, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen Protestan, beralamat di Dusun VII Sidomuncul Desa Gunung Rintih Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, ARYANTI OKTAVIANI, SH, NASIB BUTAR-BUTAR, SH, JUANDA, SH, IGFA SATRIA ARTADI, SH, AHMAD FAUZI, SH dari Kantor Advokat yang berkantor pada kantor Law Office ARYANTI OKTAVIANI, SH & Associates, yang beralamat Jalan Pukat Banting II No. 02 Kel. Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 16 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai --------PEMOHON II; M E L A W A N Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Kepolisian Resort Deli Serdang cq. Kepala Kepolisian Sektor Talun Kenas, berkedudukan di Jalan Besar Talun Kenas Tiga Juhar 20363, dalam hal ini diwakili Kuasanya AKP MITHA NATASYA, SH, AIPTU DAHLES MATONDANG. SH, AIPDA SYAHRUDDIN LUBIS, SH. sebagai Penerima kuasa yang berkantor pada Bidang Hukum POLRES DELI SERDANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------TERMOHON;
33 — 14
  • agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitukemampuan negara melalui pembentuk undangundang untuk membuat ataumemaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secaranetral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan(predictability).Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan berpendapat bahwaKeputusan penyidik melakukan penetapan terhadap INDRA SENTOSASEMBIRING dan DINAWATI Br SEMBIRING sebagai tersangka, denganadanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, menjadi linear
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2021 — Pemohon:
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
147 — 45
  • (Ahli Hukum Pidana) dalam tulisannya yang berjudulPemahaman tentang Alat Bukti sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup dansebagai Bukti Yang Cukup menyebutkan : berpendapat : kKeputusan penyidikmelakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang inidengan adanya Putusan MK Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melaluiPutusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwabersalah oleh karenanya.Dalam hal ini
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 02-07-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 19 Februari 2019 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 11
  • berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuandengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadapperempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan didepan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki substansi hukum yang linear
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 05-06-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 13
  • berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear