• Otorita Batam No. 01 RT/RW 004/014, KelurahanMuka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam,untuk selanjutnya disebut SeDagal ...........

• Dan akhirnyaPemohon dan kakak ipar Pemohon menemukanya sekitar jam 5 subuhdi depan rumah sakit Otorita Batam sekitar (Danau Kolam) di bawalahTermohon kerumah kakak kandung Termohon yang berada di Tiban Palm.jam 10 pagi Termohon memohon kepada Pemohon mengizinkan untukmembawa anak nomor dua yang bernama Anak untuk pulang kampungke Dumai, Sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi kerumahtempat Pemohon dengan Termohon. tinggal;Hm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm11.

• Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanggal 20 Januari 2014.Daftar Akte Pelepasan Hak/ namanama yang sudah mengambil Gantirugi dari Otorita Batam. Sedangkan Penggugat/ Pemilik awal tanahObjek sengketa tidak pernah mendapat Ganti Rugi sampai sekarang.6.

• BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM ( d/h OTORITA BATAM ) ; ----------------------------------------------------------------------II. RIA ADJI HENDARTO, SH, Notaris di Batam; ----------------------Semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I ; ---------------- - Memperbaiki amar utusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 April 2014 Nomor 48 / Pdt.G / 2013 / PN.

• 1 (satu) buah Selang;

Dimusnahkan;

• Uang senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk IZUZU berwarna Putih dengan Nopol BP 9435 DD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PHU A NIE;

• Pasir dengan Volume sebanyak 2,55 M³ (dua koma lima puluh lima meter kubik);

Dikembalikan ketempat asal di Kebun Sayur Depan Perm Otorita

• Foto copy Surat Jual Beli tanggal 14 Februari 2002, diberi tanda P.9;10.Foto copy Fatwa Planologi Nomor : 324/FPREN/X/1999, Nomor Alokasi Tanah :99020378, Luas lokasi : 167,46 M2, atas nama Drs Ahmad.M, yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P.10;11.Foto copy Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan TanahNomor : 403/SPJ/KDAT/VII/1999, tanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan olehOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda

• Fotokopi Surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) atasnama Sugiyarti Nomor XXXXXXX tertanggal 15Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dandinazegelen, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinyaoleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis memberitanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (Pr3).

  cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkandari pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telahdikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX , sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti tertulis (Pr3) berupa Fotokopi SuratPerjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) atas nama XXXXXNomor 839/KSB/P.KIMPN&PS/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yangdikeluarkan oleh Otorita

• Persero, Badan Otorita serta Badanbadan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah, sepanjang tugasdanfungsinya berkaitan dengan pengelolaantanah(Pasal 67 Per.MNA/kepala BPN No. 9/1999). Sedangkan di huruf dintinya berbunyi "Pasa/l 2 UUNo. 20 Th. 2000 tentang BPHTB adalah perolehan hakatas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hakbaru.

  BPN kepadaKetua Dewan Pengurus REI Korwil BatamNo. 5601876 tgl 06051999 perihalPelaksanaan UU No. 21 Th. 1997 untukPemberian Hak atas Tanah diatas TanahHPL Otorita Batam, yang intinyamenyatakan bahwa HGB diatas HPLmerupakan pemberian hak diluarpelepasan hak (tanah negara) adalahTIDAK SESUAI dengan fakta sebagaimanaterurai pada bukti bukti dibawah ini =;(Foto copy sesuai dengan foto copy) ;KeputusanKetua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No.007/KU KPTS/1/1998 tgl. 28 01 1998tentang Penetapan

  Tarif Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) atas PenyerahanBagian bagian Tanah HPL OtoritaPengembangan Daerah Industri PulauBatam kepada Pihak Ketiga dalam Rupiahberikut Lamp.

• saksi SUDIRMAN AIL yang ditawari untuk membeli tanah didaerah Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat oleh saksi H.Jamhari sebanyak 4 bidang tanah garapan luas 60.500 M2 denganharga Rp. 100,000, /permeter, dengan biaya pengurusan surat surat menjadi sertifikat sebesar kurang lebih Rp.3.000.000.000, ( tiga milyar rupiah ) ; Bahwa untuk pengurusan surat surat dalam penerbitansertifikat di BPN diperlukan 1 ( satu.) surat lagisebagai syarat, yaitu surat keterangan tetangga batas ( Suratrekemondasi Proyek Otorita

  saksi SUDIRMAN AIL yang ditawari untuk membeli tanah didaerah Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat oleh saksi H.Jamhari sebanyak 4 bidang tanah garapan luas 60.500 M2 denganharga Rp. 100,000, /permeter, dengan biaya pengurusan surat surat menjadi sertifikat sebesar kurang lebih Rp.3.000.000.000, ( tiga milyar rupiah ) ; Bahwa untuk pengurusan surat surat dalam penerbitansertifikat di BPN diperlukan 1 ( satu) surat lagisebagai syarat, yaitu surat keterangan tetangga batas ( Suratrekemondasi Proyek Otorita

  MM.Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;Bahwa saksi bekerja di BUMN, Perum Jasa Tirta21Jatiluhur sebagai Kepala Seksi yang bertugas dibagiansaluran, kebersihan air Industri, limbah danpengamanan asset lahan ;Bahwa tugas saksi tidak berhubungan denganrekomendasi POJ ;Bahwa POJ adalah Perum Otorita Jatiluhur, sekarangberubah jadi PJT, Perum Jasa TirtaBahwa adalah Tingkat Direksi yang mengeluarkanrekomendasi teknis yang berhubungan dengan lahan ;Bahwa POJ tidak ada kewenangan yang berhubungandengan

• KUNIYA, dibawah sumpah menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Penggugat dan Tergugat ; Bahwa benar saksi bekerja di Kecamatan sudah berjalan sekitar 11 tahun dansebelumnya saksi bekerja di Kelurahan Kebayoran Lama Utara ; Bahwa benar tanah sengketa Termasuk wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, KelurahanKebayoran Lama Utara ; Bahwa benar sepengetahuan saksi perkaplingan Blok A yang dahulunya adalahperkebunan karet dan dibebaskan oleh otorita

  tahun 1968 dan pegawai negeri, Polri,Angkatan Udara ada yang menerima dari tahun 1968, 1969, 1971 dan 1974 dalam bentukSK dan panitia otorita kalau sekarang adalah BPN ;Bahwa benar tanah sengketa termasuk kapling DKI ; Bahwa di kapling A 15 A mulai dibangun tahun 1978, 1979 tetapi sekitar sekitar 60%dilepaskan Haknya ke orang lain karena yang menerima sudah masuk dalam masapensiun dan tidak sanggup membangun permanent dan mereka milih diperkampunganyang lebih murah karena yang membangun tanpa IMB

  Bapak Kusnadi ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kuniya bahwa perkavlingan Blok Atersebut dahulunya aalah perkebunan Karet dan dibebaskan oleh Otorita tahun 1968 diperuntukanbagi Pegawai Negeri, Polisi, Angkatan Udara :Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan pemilikan tanah atas dasar Jualbeli dibawahtangan dari Karto Sutarno kepada Tergugat pada tanggal 4 September 1978 ;28Menimbang, bahwa sedangkan surat perjanjian jualbeli dibawah tangan antara KartoSutarno dengan Mayor mangasi Tarihoran

• Banhwa sebelum tahun 1980an, Perum Otorita Jatiluhur (dibawahkementerian Pekerjaan Umum) diketahui sebagai Institusi yang menguasailahan/tanah disekitaran bantaran kali malang, yang membentang mulai darikabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Bekasi sampai denganDKI Jakarta ( Jakarta Timur ). Kali malang adalah kali buatan yangbersumber dari sodetan sungai citarum yang dibuat selain untuk kepentinganirigasi juga sebagai pasokan air minum bagi warga Jakarta.

  Adhi Persada Properti) yangmerupakan anak perusahaan Tergugat I, yang bergerak dalam penyediandan pembangunan property.Bahwa pada saat TERGUGAT menerima tanah dimaksud dariDepartemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia , tanah dalam kondisidimanfaatkan oleh banyak penggarap, sehingga pada tanggal 7 Agustus1997, Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat mengeluarkan SuratNomor : 20/342/1997 tentang Pengosongan Lahan yang ditujukan kepadapara penggarap / pemanfaat lahan sepadan ( kiri dan kanan

  Bukti Tergugat 3 dan TREGUGAT II 3).Halaman 31 dari 54Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Ckr14.Bahwa pada pokoknya setelah dikeluarkan surat tanggal 7 Agustus 1997oleh Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat yang mengeluarkanSurat Nomor : 20/342/1997 tentang Pengosongan Lahan yang ditujukankepada para penggarap / pemanfaat lahan sepadan ( kiri dan kanan )Saluran Tarum Barat , antara Btb. 38 Btb. 43, (Bukti T 1 6 dan BUKTIT Il 6) .

  memiliki kekuatan hukum untuk menjadi sebuahbukti.Bahwa tidak benar dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalamGugatan pada Bab V halaman 9 pada butir 24.3 24.4 tersebut, yang padapokoknya menyatakan TERGUGAT II (dalam jual beli) ADALAHPENJUAL BERITIKAD TIDAK BAIK dan TRGUGAT III ADALAHHalaman 33 dari 54Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN CkrPEMBELI BERITIKAD TIDAK BAIK (KEJANGGALANKEJANGGALANDALAM TRANSAKSI JUAL BELI) .Bahwa kembali kami tegaskan, surat tanggal 7 Agustus 1997 yangdikeluarkan Perum Otorita

  Bukti T 1 6 dan Bukti T Il 6)Bahwa telah dengan jelas' dimaksudkan bahwasanya seluruhpenggarap/pemanfaat lahan pada saat surat tersebut dikeluarkan olehPerum Otorita Jatilunur , maka sejak saat itu. seharusnya parapenggarap/pemanfaat lahan segera untuk mengosongkan lahan yangdigarapnya, namun dalam faktanya PENGGUGAT memanfaatkan lahandimaksud berdasarkan surat oper alih garapan tanpa sepengetahuan danadanya persetujuan dari TERGUGAT I/TERGUGAT II.

• Vide P8 (terlampir)Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pat.G/2021/PN Btm12) Bahwa PENGGUGAT juga telah diberikan Dokumen lainnya olehTERGUGAT berupa Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau) Batam Dengan Nomor: 152/SKEP/KOPS/IMB/IV/2002.

  Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 152/SKEP/KOPS/IMB/IV/2002 atas nama PT.Ciptatama Griya Prima, tertanggal 15 April 2002, telah diberi Materalsecukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P9;Menimbang, bahwa masingmasing bukti surat tersebut diatas telahdisesuaikan dengan aslinya di persidangan dimana masing masing bukti Surattersebut telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagaialat bukti yang sah, kecuali Bukti

• Btm.ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama jangka waktu 48 (empatpuluh delapan) bulan.Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunanberupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB no 06213atas nama Indrayanti yang terletak di Perum Kopkar Otorita Batam Blok B2No.6;Asli bukti SHGB no 06213 atas nama Indrayanti yang terletak di kelurahanBatu besar kecamatan Nongsa Kota Batam disimpan pada Penggugat sampaldengan pinjaman lunas;Bahwa di dalam Surat Pengakuan

• Menghukum Tergugat I,TERGUGAT II,TERGUGAT IIl dan TERGUGAT IVuntuk mengembalikan lahan alokasi Hak milik PENGGUGAT sesuai SKP.PL/414/1984 tanggal 25 Juni 1984 dan Surat keputusan Kepala badanPelaksana Otorita batam/SKEP No.156/SKEP/KA/IX/1984 tanggal 10September 1984 yang saat ini telah dipecah dua masingmasing :a. Penetapan Lokasi Nomor 29.84010414.001 tanggal 21 Januari 2009 dan.b.

• Por.Pembanding saat anak sakit demam pilek meminta tolong kepadaPembanding untuk meminta surat rujukan dari kantor Pembanding untukberobat ke Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB). Pembanding mengirimuang Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan untuk biaya anakhal itu Terbanding anggap kewajiban Pembanding sebagai ayah. Uangtersebut untuk kebutuhan sekolah anak. Untuk kebutuhan Terbandingsendiri diambil dari gaji Terbanding setiap bulan.

• Tanah Lokasi Usaha seluas 17.870 m2 Status Surat KeputusanBadan Otorita Batam No. 99/SKEP/KA/83 atas nama PT. KusumaTunas Baja Indonesia;. Tanah Lokasi Perumahan luas 1519,87 m2 Status Surat KeputusanBadan Otorita Batam No. 56/SKEP/KA/84 atas nama PT. KusumaTunas Baja Indonesia;. 2 Buah Crane thn. 1975 atas nama PT.

  Andi Pawiloi pada saat Andi Hamzah Amrimeninggal dunia tidak hanya meninggalkan harta peninggalanberupa Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Kelapa Dua Wetantersebut, namun juga meninggalkan harta peninggalan yang lain,antara lain :1)Tanah Lokasi Usaha seluas 17.870 m2 Status SuratKeputusan Badan Otorita Batam No. 99/SKEP/KA/83 atasnama PT. Kusuma Tunas Baja Indonesia;Tanah Lokasi Perumahan luas 1519,87 m2 Status SuratKeputusan Badan Otorita Batam No. 56/SKEP/ KA/84 atasnama PT.

  Kusuma Tunas Baja, oleh Bank DagangNegara Cabang Pulau Batam tertanggal 3 Desember 1988beserta lampirannya (fotokopi);Kwitansi Pelunasan Faktur No. 26/F/AR/AGR/V/1984pembayaran uang wajib tahunan Otorita Batam dari PT.Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor: 39/G/2017/PTUNJKT. Bukti T.ILInt 14:. Bukti T.lLInt 15:. Bukti T.ILInt 16:. Bukti T.llInt 17:. Bukti T.llInt 18:.

• telahtepat dan benar, untuk itu akan diambil alih menjadipertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri; namunsebahagian lainnya perlu dilengkapi/diperbaiki denganpertimbangan sendiri yaitu sebagai berikut ;DALAM KONPENSI.Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding dalammemori banding nya menyatakan dimana pertimbanganPengadilan Agama Batam telah salah dan silap yang mendasarkarena memeriksa dan memutus perkara ini atas adanya suratpernyataan dari Pemohon/Terbanding yang berstatus PNSpada Kantor Otorita

• Jakarta Properindo,adapun tanah seluas 7.240 M2 awalnya adalah tanah milik Otorita yangberganti ke Proyek Pengembangan Lingkungan Plut (PPL) dan berubahHal. 1 dari 8 hal. Put. No.222 K/PID/2011menjadi Badan Pengelola Lingkungan Pluit berubah lagi menjadi PT.Pengambunan Pluit Jaya dan sekarang berubah menjadi PT. JakartaProperindo ;Bahwa diatas lahan seluas 7.240 M2 milik PT.

• Lainnya sebesar Rp 108.747.045.187,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya usaha lainnya berupa biayaroyalti sebesar Rp 108.747.045.187,00 dengan perincian sebagai berikut:Biaya usaha lainnya menurut SPT/WP Rp 540.296.271.867,00Biaya usaha lainnya menurut Pemeriksa/Penelaah keberatan Rp 431.549.226.680,00Jumlah Koreksi Rp 108.747.045.187,00Dasar Koreksi Terbanding:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikanRoyalti (intangible property) yang didaftarkan secara legal ke otorita

  British VirginIslands;Bahwa adapun pertimbangan tidak didaftarkannya know how dan businessprocess sebagai paten pada otorita hukum terkait adalah sebagai berikut:Bahwa aspek Orisinalitas (keaslian), jika paten tersebut harus didaftarkan, makaknow how dan business process tersebut harus memenuhi aspek orisinalitas,hal ini memiliki risiko karena pihak lain bisa saja mengklaim hal yang sama,yang berakibat permohonan tersebut akan ditolak;Bahwa aspek kerahasiaan (trade secret), yaitu apabila penemuan

  Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertahankanKoreksi Positif dari Termohon Peninjauan Kembali Atas Biaya Usaha Lain Biaya Royalti sebesar Rp108.747.045.187,00 sebagai berikut:Halaman 44 Alinea 6 Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 (vide Bukti PK1):Pendapat Majelis:Bahwa koreksi Terbanding atas biaya usaha lainnya berupa biaya royaltisebesar Rp.108.747.045.187 dengan alasan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan dokumen kepemilikan royalti (Intangible Royalti) yangdidaftarkan secara legal ke otorita

• Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dinazeaelen serta cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwaselaku suami sah dari Penggugat Rekonvensi telah menerima Kavling SiapBangun (KSB) dari pihak Otorita Batam pada tanggal 04 Januari 2013,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formil dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti tertulis (Pr2) berupa Surat PerjanjianPenempatan Kaviing Siap Bangun (KSB) atas nama Nomor tertanggal

  Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Imranselaku suami sah dari Penggugat Rekonvensi telah menerima Kavling SiapBangun (KSB) dari pihak Otorita Batam pada tanggal 04 Maret 2013,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti tertulis Pr3, Pr4 dan Pr5 berupa FotokopiAkta Keiahiran 3 (tiga) orang Penggugat Rekonvensi