- Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 / Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor : 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

tersedianya Jasa Penilai Publik di daerahPemohon selain yang digunakan oleh termohon dan Termohon Il;Selain itu mekanisme penilaian seorang appraisal telah diatur dengan jelasdalam undangundang;Bahwa dalam proses penilaian dan penetapan ganti rugi tidak dilaksanakanmusyawarah besarnya ganti rugi yang ada hanyalah musyawarah bentuk gantikerugian yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012Pasal 37 ayat 1 dan 2;Bahwa Termohon dan Termohon Il pada saat persidangan menghadirkansaksi dari KJPP

sah & rekanan tidak sesuai dengan jawaban Termohon bahwa yang menjadi penilai dari KJPP SIH Wiryadi & Rekanan;Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Reglement (HIR) juncto Pasal1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:Bukti tertulis;Bukti saksi;Persangkaan;Pengakuan;moo wo >Sumpah;Bahwa bukti tertulis SIUP (bukti P3) yang dimiliki Pemohon Kasasi yangmembuktikan bahwa Pemohon adalah pengusaha pertanian adalah bukti yangberada di atas bukti saksi yang dimiliki Termohon dan Termohon

RIVAI dan Rekan.Bahwa yang menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivaisebagai penilai adalah kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemakaman Kab.

Bahwa benar hasil penilaian dari KJPP Anas Karim harga tanah sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penilaian dari KJPP diterimaoleh saksi DJOHARI. Bahwa benar sehubungan dengan pelaksanaan saksi tidak pernah ikutrapat dan rapat musyawarah tidak pernah dilakukan. Bahwabenar yang menunjuk tim penilai oleh instansi pengguna dalam halini adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman KabupatenBanyuasin.

dan Rekandiaggap merupakan data yang benar ;Bahwa benar KJPP Anas Karim Rivai & Rekan melaksanakan penilaianterhadap tanah berdasarkan kontrak yang dibuat antara Drs.

AmirFauzie, MM Bin Somad Agus selaku Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin dengan saksi yangmewakili KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN dengan nilai kontrak Rp.49.500.000, (empat puluh sembilan juta rupiah) ;Bahwa benar pihak KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN yangberhubungan langsung dengan pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemakaman Kabupaten Banyuasin adalah SAFRINAL FIRDAUS, SHselaku supervisor KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN ;Bahwa mekanisme perhitungan adalah dengan mendatangi

Penunjukkan KJPP tidak dilakukan oleh Panitia PelaksanaPengadaan Tanah, kontrak dengan KJPP berdasarkan SuratPerjanjian Kerja Nomor 027/116/SPK/DKPP/2013 ditandatanganioleh Kepala DKPP tanggal 21 November 2013 sebelum PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah dibentuk.

Judex Facti mengabulkan tuntutan ganti rugi yangdimohonkan oleh Termohon kasasi/semula Penggugat/Terbandingberdasarkan perhitungan sepihak dari Termohon' kasasi, yangdihubungkan dengan keterangan ahli Willy Suretno, dengan mengabaikandan tidak mempertimbangkan Laporan Penilaian Dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Romulo, Charlie Dan Rekan (vide bukti T Nomor 4) danketerangan saksisaksi Surjanto Kurniawan dan saksi Wonga Groho;2.

Bahwa penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah ataspersetujuaan semua pihak dan wargawarga lain di sekitar lokasiterdampak, termasuk Para Termohon Kasasi sendiri. Bahwa kemudianTermohon kasasi/semula Penggugat menolak perhitungan dan penilaianHalaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai untuk menghitung nilai perbaikanrumah yang mengalami kerusakan.

Sdr.RIJA HUSAENLSE,MAPPI, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik RISA HUSAENI(KJPP RIJA HUSAENI) , beralamat kantor di Jl.Basuki Rahmat No.8E It.4, JakartaTimur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT III;4. PT.BALAI LELANG UTAMA INDONESIA, beralamat kantor di Jl.Balik Papan Rayano.2931, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IV;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN RI.

NURBIT
Turut Tergugat:
1.PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN

P8Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/PenilaiPublik Tanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten BenerMeriah Provinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuaidengan asli, diberi tanda P9;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Fotocopy lampiran Keputusan Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele diGampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit KabupatenBener Meriah Nomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentangPenetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan PenilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalamPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PerluasanBandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale AtuKecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materaicukup

;Kemudian dalam hal penilaian agunan atas kredit tsb dilakukanoleh lembaga apraisal independen yaitu KJPP (Kantor JasaPenilai Publik) MBPRU.

Mengenai agunan kredit yang dijaminkanuntuk menjamin kredit yang diberikan kepada Penggugat, KJPPMBPRU lah yang paham dan telah memiliki penilaian rinci terkaitagunan tsb ;Seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Notaris H.Khamisli, S.H. dan KJPP MBPRU sebagai pihak Tergugat dalamgugatannya yang mengerti dan paham terkait Perjanjian KreditNo. 29 tgl 11 Maret 2011 ;Halaman 6 dari 15 Putusan No.168/PDT/2017/PT.PDG4.5.BahwaBahwaMakaKemudian, Penggugat juga dalam gugatannyamempermasalahkan asuransi

Seharusnya dalamgugatannya, Penggugat menyertakan asuradur sebagai pihak ;Oleh karenanya apabila Penggugat hanya mengajukangugatannya kepada Tergugat saja, maka sangatlah cacatgugatan tersebut dimana pihak lain yang seharusnya lebihberkepentingan dalam penerbitan Perjanjian Kredit malah tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo ;Gugatan Penggugat yang tidak menyertakan notaris, KJPP,dan asuradur sebagai pihak Para Tergugat jelas merupakangugatan yang kurang pihak.

) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DANREKAN yang dipimpin oleh sdr.

) untuk menilai hargalahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilaiharga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sar.Sih Wiryadi, SE, M,Si.

) untuk menilai hargalahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilaiharga tanah KJPP Sih Wiryadi dan Rekan yang dipimpin oleh sdr.

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari SaksiHal. 74 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015AKBAR,S.Sos bin H. Aidil selaku kepala sub bagian pengukuran tanahpada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU.Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Saksi Kasim Assegaf, SE bersamadengan Saksi Akbar, S.Sos bin H.

KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang menetapkan harga sebesarRp81.000,00 per meter;2. Drs. H. Sutiman, MM, Heni Susanto, SH., Khaeruddin, Akbar,Himawan Yokominarno yang mengatakan pembebasan tanahyang selama ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten PenajamPaser Utara berjalan seperti pembebasan untuk pembangunanrumah murah;3.

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 10 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa didalam Alcta pembiayaan Murabaha yang menjadi dasar hubunganHukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah diatur siapa yangberhak menunjuk KJPP maka seharusnya Tergugat tetap tidakdiperbolehkan untuk menunjuk Penilai secara sepihak tanpa melibatkanpemilik Jaminan.10.

Bahwaterhadap dalil jawaban Tergugat angka 12 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Tergugat telah menggunakan ulcuran yang sangat Subyektif untukmemutuskan menyerahkan atau tidak rnenyerahkan Hasil Penilaian dan KJPP kepada Penggugat. Penggugat adalah pihak yang berkepentinganlangsung terhadap Jaminan maka seharusnya tetap berhak untukmenerima hasil penilain dan KJPP tersebut secara langsung danbertandatangan basah..

Sehingga sesuai dengan surat tersebut diatas, gunameminimalisir kerugian yang diderita oleh TERGUGAT dikarenakantindakan wanprestasi PENGGUGAT, maka TERGUGAT mengambillangkah untuk menggunakan KJPP independent rekanan;16.

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aset Berupatanah dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan No. 00046/2.005900/P1/07/0243/1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 nilai Limit yangditentukan didasarkan penilaian objek jaminan secara keseluruhanbukan hanya berdasarkan nilai Pembiayaan yang diberikan kepadaPENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan letak kesalahan dari KJPP tersebut dengan demikian dalilPENGGUGAT tersebut mengadaada dan tidak tepat sudah sepatutnyadalil tersebut tidak dipertimbangkan.25.

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Turut digugat oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yangbertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungandan penilaian ganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifatfisik maupun non fisik, sebagaimana usaha tambak yang digarapPenggugat, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara BaruYogyakarta, di Kab.

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....Yang benar adalah :ee Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta......2. Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :ise... Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimevaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;44 3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;4.

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah PembangunanJalan Tol Manado Bitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudahdilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIHWiryadi & Rekan merupakan Penilai resmi berdasarkan Izin UsahaPerusahaan Jasa Penilai No.595/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Menteri Keuangan Rl, ijin penilai Publik No.101/KM.1/2009tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI danlisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

identitas dari tanah tersebut; Bahwa saksi di lapangan melakukan inspeksi mencari data dengan caramelakukan wawancara dengan warga yang tanahnya tidak terdaftar dalamHal 21 dari 51 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.Armpembebasan lahan yang mana wawancara pertanyaan seputar kisaranharga pasar diluar daftar tanah yang masuk pembebasan jalan tol ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan saksi memberikan datatersebut ke tim penilai dalam hal ini Pak Singgih yang merupakan tim penilaimadya di KJPP

Saksi Ahli FOURIER: Bahwa ahli dihadirkan mengenai permasalahan pengadaan tanah untukkepentingan umum; Bahwa ahli adalah penilai sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang danahli mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional; Bahwa ahli bergabung di KJPP Sih Wiryadi sejak Januari 2015 sebagairekan dari Sih Wiryadi yang merupakan Konsultan Jasa Penilai PublikKJPP; Bahwa tugas ahli adalah untuk memberikan penilaian juga pengadaantanah sekaligus sebagai penanggung jawab laporan penilaian; Bahwa faktor

Bahwa atas data awal yangdiperoleh dari tim dilapangan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Penilai yaitudalam hal ini Singgin pada KJPP SIH Wiryadi dan rekan selanjutnya PimpinanPenilai yang menentukan nilai harga kerugian atas tanah sehingga terbit LaporanPenilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ManadoBitung yangdilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatassehingga dapatlah ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun pasal dalam UndangHal 40

Hal 41 dari 51 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.ArmMenimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon danTermohon Il yaitu bukti surat bertanda T.11 berupa Berita Acara Kesepakatanyang termuat lampiran daftar nominatif, bukti surat bertanda T.13 berupa StandarPenilaian 306, bukti surat bertanda 1T.25 berupa Peta Bidang dan bukti suratbertanda T.26 berupa Laporan Penilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk JalanTol ManadoBitung yang dilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN salah satunyaadalah termasuk

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN

Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman

Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilaipublik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010 , menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DANREKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasapenilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayahKab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badanpertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP13.1/XIV2009tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi ProvinsiKalimantan Timur, serta

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilHal. 41 dari 150 hal. Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.pekerjaannya kepada Bupati Kab.

yaitu KJPP Sih Wiryadi dan rekan.Bahwa Penawaran yang diajukan oleh KJPP Sih Wiryadi danrekansebesar Rp.345.765.000, (Tiga Ratus empat puluh lima juta tujuhratus enam puluh lima ribu rupiah).Bahwa ada aanwijzing dan yang di aanwijzing adalah Jadwalpelaksanaan , Dokumen dan Titik Lokasi.Bahwa masa bekerjanya KJPP selama 3 (tiga) bulan.Bahwa yang saksi tahu pengadaan tanah tersebut untuk pembangunanrumah dinas jabatan, Green Hause, dan Lamin.Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran untuk pengadaan

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan dan Rekan, selaku pihakappraisal / penilai agunan independen / eksternal (bukan dari pihakTergugat I), yang memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomissuatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang berdasarkanhasil analisis terhadap faktafakta yang objektif dan relevan denganmenggunakan metode, parameter dan prinsipprinsip penilaian yangHal 11 dari 42 hal.Pts.67/PDT/2017/PT.SMR.berlaku.

No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dimana nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan & Rekan;b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian aset oleh KJPP Irfan & Rekan No.539/IRFR/LP/SMDS/XII/15, tanggal 30 Desember 2015, terhadap obyekagunan kredit yang akan dilelang berupa rumah tinggal (tanah dan bangunan)yang berlokasi di Jl. RE.

Bahwa berdasarkan laporan penilaian dari KJPP tersebut, Tergugat kemudianmenetapkan Nilai Limit Lelang sedikit di atas nilai likuidasi yang disampaikanoleh KJPP Irfan & Rekan yaitu menjadi sebesar Rp. 4.300.000.000, (empatmilyar tiga ratus juta rupiah). Hal ini sangatlah wajar mengingat obyek lelangtelah dilakukan lelang sebanyak 2 x sebelumnya dan totalnya menjadi 3 x,sehingga harga limit penawaran ke3 menurun sampai batas likuidasi;d.

Bahwa memperhatikan penetapan nilai limit lelang yang dilakukan olehTergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu nilai limit diambilberdasarkan hasil penilaian dari KJPP, maka dalil gugatan Penggugat telahterbantahkan;10.

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

ABDULLAH FITRIANTORO, MScselaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingyaitu Surat Perjanjian (Kontrak) No.

Nominasi untuk diusulkan yaituOo KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting;oO KJPP Toto Suharto dan Rekan;Oo KJPP Anas Karim Rifal & RekanBahwa kemudian di hari yang sama sorenya juga dirapatkan tentangpenunjukan Notaris ditunjuk Eli Satria Pilo, S.H;Bahwa Saksi juga mengikuti rapat tanggal 12 November 2010 dilakukanrapat koordinasi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Notaris, WakilMasyarakat dan Pemerintahan setempat dengan hasil keputusan padapokoknya adalah untuk dilakukan koordinasi

ABDULLAH FITRIANTORO, MScselaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting yaituSurat Perjanjian (Kontrak) No.

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) No.