Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai PublikTanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener MeriahProvinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli,diberi tanda P13;Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu)~ Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

TanahUntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telahdiberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P14;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan BesarnyaNilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilaipublik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010 , menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DANREKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasapenilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayahKab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M,Si.MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badanpertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP13.1/XIV2009tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi ProvinsiKalimantan Timur, serta

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilHal. 41 dari 150 hal. Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.pekerjaannya kepada Bupati Kab.

yaitu KJPP Sih Wiryadi dan rekan.Bahwa Penawaran yang diajukan oleh KJPP Sih Wiryadi danrekansebesar Rp.345.765.000, (Tiga Ratus empat puluh lima juta tujuhratus enam puluh lima ribu rupiah).Bahwa ada aanwijzing dan yang di aanwijzing adalah Jadwalpelaksanaan , Dokumen dan Titik Lokasi.Bahwa masa bekerjanya KJPP selama 3 (tiga) bulan.Bahwa yang saksi tahu pengadaan tanah tersebut untuk pembangunanrumah dinas jabatan, Green Hause, dan Lamin.Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran untuk pengadaan

Uswatun Hasanah, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat di Graha MuliaLt. 2A, Jl. Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.

., MEcDev, semuanya adalah pegawaipada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat Kuasa lKhusustertanggal 07 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai wena ne mene nna nn noe nee se nan te nae nae nae one ane nee nen eon nnn nenn a= = Tergugat Ill;Selanjutnya Tergugat s/d Tergugat Ill tersebut disebut juga dengan Para Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta; Turut digugatoleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaianganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, sebagaimana usaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta, di Kab. Kulon Progo;.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN. Wat2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.3. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.4. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.5. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.6.

RW.02.Desa Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten NunukanPropinsi Kalimantan Utara Telah Cacat Formil dan Tidak Sah SecaraHukum.4 Membatalkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyu,Yasir, Purnamasari dan Rekan dari Jakarta yang mempunyai KantorCabang di Balikpapan yang ditugaskan oleh Tergugat untuk kepentinganpengadaan tanah untuk lahan pusat listrik tenaga mesin gas (PLTMG)dengan hasil penilaian Rp. 790.212.000.

Menetapkan nilai ganti rugi atas lanan perkara a quo sesuai denganhasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyu, Yasir,Purnamasari dan Rekan;5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Keberatannya,Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat sebagai berikut:1. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah, diberi tandabukti P1A;2.

Bakhtiar dengan harga yang ditentukan oleh KJPP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter, yang mana status tanah tersebuttelah bersertifikat Hak Milik dan jarak dengan lokasi yang akan dibebaskanoleh Termohon Keberatan + 4 km yang lahannya merupakan penambanganpasir;Bahwa pada bulan yang tidak saksi ingat lagi pada tahun 2016, saksi pernahmembuat akta jual beli di jalan lingkar dengan harga sebesar Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupianh) per meter berdasarkan harga KJPP, yangmana

Wahyu, Yasir,Purnamasari dan Rekan, diberi tanda bukti T26;27.Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1595/KM.1/2011tentang Izin Pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu,Yasir, Purnamasari dan Rekan di Balikpapan, diberi tanda bukti T27;Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 20 dari 3528.Fotocopy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 256/KEP600.15/VII/2016 tentangPemberian Lisensi Penilaian Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

dengan harga penawaran dari Termohon Keberatansebesar lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);Bahwa harga penawaran tersebut berdasarkan hasil penilaian dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP);Bahwa terdapat tiga kali pertemuan antara Termohon Keberatan danPemohon Keberatan yaitu di Nunukan pada tanggal 13 Desember 2016, diBalikpapan pada tanggal 2 Februari 2017, dan di Jakarta pada tanggal 14Februari 2017 namun Pemohon Keberatan meminta harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo, dan= Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta.= Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlihatkan:= Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Halaman 13 dari 41 hal. Put.

(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebutdisampaikan melalui Kantor Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidak diketahuinyadata/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:= Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Tahun2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran;Selanjutnya dalam lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Menditdan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanyaberada di Dusun Trisik;Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

KJPP Adbullah F & Rekan yangHalaman 7 dari 164 dari Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pmskemudian membantah hasil laporan penilaian a quo) pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Nomor 065/ AFR/MDN/SPJAPP/08/2018 tanggal 20Agustus 2018 yaitu dengan harga Rp.3.556.640.000, (tiga milyar limaratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);14.

Mengingat KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan telahmemperoleh izin dari Pejabat yang berwenang yaitu MenteriKeuangan R.I maka hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi,Edy, Saptono & Rekan selaku Penilai, dapat dipertanggungjawabkansecara professional.Bahwa nilai pasar yang dikeluarkan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono &Rekan atas obyek perkara tidak harus sama dengan nilai penjaminanyang tercantum pada APHT No. 350/2013 sebesar Rp.1.750.000.000, (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), karenapenilaian

KJPP Adbullan F & Rekan yangHalaman 51 dari 164 dari Putusan Nomor 21/Padt.G/2021/PN Pmskemudian membantah hasil laporan penilaian aquo) pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) No. 065/AFR/MDN/SPJAPP/08/2018 tanggal 20Agustus 2018 karena dalil posita tersebut merupakan dalil yang tidakbenar.

Tergugat telah menyampaikan Surat No.MNR.RCR/SMCR.MDN.0386/2019 tanggal 15 Januari 2019 PerihalPermohonan Konfirmasi kepada KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekandan meminta konfirmasi apakah KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekanpernah melakukan penilaian agunan kepemilikan No. 490/TimbangGalung sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No.065/AFR/MDN/SPJAPP/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) PMK No.27/2016, masa berlaku Laporan penilaian untuk Lelang eksekusiadalah berlaku selama 12 (dua belas) bulan, sehingga dengandemikian, penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono &Rekan tanggal 25 Oktober 2017 sebelum Lelang dilaksanakan tanggal6 Juni 2018 adalah sah menurut hukum dan karenanya penilaiansetahun kemudian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriyanto danRekan terhadap obyek sengketa i.c.

tersedianya Jasa Penilai Publik di daerahPemohon selain yang digunakan oleh termohon dan Termohon Il;Selain itu mekanisme penilaian seorang appraisal telah diatur dengan jelasdalam undangundang;Bahwa dalam proses penilaian dan penetapan ganti rugi tidak dilaksanakanmusyawarah besarnya ganti rugi yang ada hanyalah musyawarah bentuk gantikerugian yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012Pasal 37 ayat 1 dan 2;Bahwa Termohon dan Termohon Il pada saat persidangan menghadirkansaksi dari KJPP

sah & rekanan tidak sesuai dengan jawaban Termohon bahwa yang menjadi penilai dari KJPP SIH Wiryadi & Rekanan;Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Reglement (HIR) juncto Pasal1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:Bukti tertulis;Bukti saksi;Persangkaan;Pengakuan;moo wo >Sumpah;Bahwa bukti tertulis SIUP (bukti P3) yang dimiliki Pemohon Kasasi yangmembuktikan bahwa Pemohon adalah pengusaha pertanian adalah bukti yangberada di atas bukti saksi yang dimiliki Termohon dan Termohon

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

SUKYAN MU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura BPWS
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny n Rekan
3.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 10 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa didalam Alcta pembiayaan Murabaha yang menjadi dasar hubunganHukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah diatur siapa yangberhak menunjuk KJPP maka seharusnya Tergugat tetap tidakdiperbolehkan untuk menunjuk Penilai secara sepihak tanpa melibatkanpemilik Jaminan.10.

Bahwaterhadap dalil jawaban Tergugat angka 12 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Tergugat telah menggunakan ulcuran yang sangat Subyektif untukmemutuskan menyerahkan atau tidak rnenyerahkan Hasil Penilaian dan KJPP kepada Penggugat. Penggugat adalah pihak yang berkepentinganlangsung terhadap Jaminan maka seharusnya tetap berhak untukmenerima hasil penilain dan KJPP tersebut secara langsung danbertandatangan basah..

Sehingga sesuai dengan surat tersebut diatas, gunameminimalisir kerugian yang diderita oleh TERGUGAT dikarenakantindakan wanprestasi PENGGUGAT, maka TERGUGAT mengambillangkah untuk menggunakan KJPP independent rekanan;16.

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aset Berupatanah dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan No. 00046/2.005900/P1/07/0243/1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 nilai Limit yangditentukan didasarkan penilaian objek jaminan secara keseluruhanbukan hanya berdasarkan nilai Pembiayaan yang diberikan kepadaPENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan letak kesalahan dari KJPP tersebut dengan demikian dalilPENGGUGAT tersebut mengadaada dan tidak tepat sudah sepatutnyadalil tersebut tidak dipertimbangkan.25.

adalah sesuai dengan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)Independent yang telah diakui mempunyai Kompetensi dan diakui hasilpenilaiannya yang dapat dipakai sebagai standard Nasional dalammenentukan harga pasar;6.

Bahwa berdasarkan KJPP pelelangan obyek sengketa tersebutadalah sebesar Rp1.590.600.000,00 (satu milyar lima ratus sembilanpuluh juta enam ratus ribu rupiah), dan dengan demikian telahmenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesarRp1.040.600.000,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus riburupiah), apabila kekurangan dihitung dari KIPP berdasarkan ketentuanPasal 1340 KUHPerdata, jual beli tidak boleh merugikan pihak ketigaHalaman 6 dari 62 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT SMG.akan tetapi apabila

Bahwa berdasarkan Appraisal Independent KJPP SugiantoPrasodjo & Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) 2018 terbentuk NilaiPasar sebesar Rp1.923.126.000,00 (satu milyar sembilan ratus duapuluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) maupun NilaiLikuidasi sebesar Rp1.344.830.000,00 (satu milyar tiga ratus empatpuluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau minimalharga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunan obyek sengketatersebut adalah sesuai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik

Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ill, terhadap obyeksengketa milik Penggugat yang hanya dilakukan atas permintaanTergugat , maka berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNo.27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penentuannilai limit harus dilakukan berdasarkan penilaian professional, yangmana Tergugat telah menentukan nilai limit sebesar Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah) dimana jumlah nilai limit tersebut jauhberada di bawah KJPP 2013 yaitu.

Bahwa dalil Pembanding perihal penilaian dari KJPP SugiantoPrasodjo dan rekan patut dikesampingkan, karena dalam hal ini KJPPtersebut tidak menjadi rekanan Terbanding, dan hal tersebut tidak adarelevansinya dalam perkara a quo.

) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadahpagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya (vide PeraturanMenteri Keuangan R.I No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik);Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Agunan Kredit Penggugat,Tergugat menetapkannya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukanoleh KJPP, sebagai berikut :Lelang (pertama) berdasarkan hasil penilaian KJPP Budi EdySaptono & Rekan dan hasil penilaian KJPP tersebut dituangkandalam Laporan

(keempat) berdasarkan hasil penilaianKJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan dan hasil penilaian dariKJPP tersebut dituangkan dalam Laporan Panilaian No.00028/2.008409/PI/07/PS.0122/1/II/2020 tanggal 12 Februari2020, untuk masing masing Agunan Kredit (SHM No.2280, 2291dan 2298, terdaftar ain Soeganda Koesuma) dengan hasilpenilaian untuk nilai pasar Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyarempat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai Likuidasi Rp.1.012.0000.000 (satu miliar dua belas juta Rupiah);Bahwa KJPP

Budi Edy Saptono & Rekan dan KJPP Sapto,Kasmodiard dan Rekan tersebut di atas merupakan Kantor PenilaiPublik yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan R.I danHalaman 24 dari 52 Putusan Perdata Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Mdndalam pelaksanaan penilaian, KJPP tersebut bertindak secaraobjektif, independen dan memiliki kKompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah lelangeksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungandengan Nilai Limit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah), vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b ;c. Nilai Limit Lelang ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi(vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 49).d.

KJPP Sapto, Kasmodiard & Rekan,dengan hasil laporan Nomor 00028/2.0084.09/P1/07/PS.0122/1/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonHalaman 4 Penetapan Nomor : 43/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.2ds22.23.24.Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Kepahiangmelakukan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dengan bertindakseolaholah sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitumenunjuk penilai publik untuk menilai besarnya ganti kerugian,melakukan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian danpembayaran/ pemberian ganti kerugian.Selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH membuat surat perjanjiandengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aksa Nelson &Rekan Nomor :811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakanpenilaian atas perkiraan

, yang menurut KJPP Aksa Nelson &Rekan nilai penggantianwajar senilai Rp.725.000.000, (tujun ratus dua puluh lima juta rupiah)atau nilai penggantian wajar per m? Rp.14.500, (empat belas ribu limaratus rupiah).Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000,(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekanuntuk pembebasan tanah untuk TPA di JI. Bajak, Desa Muara Langkap,Kec. Bermani llir seluas 50.000 m?

Rp.14.500, (empat belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000,(tujun ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekanuntuk pembebasan tanah untuk TPA di Jl. Bajak, Desa Muara Langkap,Halaman 12 dari 38 halaman Putusan No. 2/Pid.SusTPK/2016/PT.BGLKec. Bermani llr seluas 50.000 m?

Selain itu pengadaan tanah untuk TPA dapatmenimbulkan dampak sosial dan dampak lingkungan hidup.Bahwa selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SHmemenuhi tahapanpengadaan tanah dengan membuat surat perjanjian dengan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Aksa Nelson &Rekan Nomor : 811/138/bag.1/2014tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakan penilaian atas perkiraannilai pasar ganti rugi tanah pembebasan tanah TPA Sampah di Jl. Bajak,Desa Muara Langkap, Kec. Bermani llir seluas 50.000 m?

Rp.14.500..Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000,(tujun ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekanuntuk pembebasan tanah untuk TPA di Jl. Bajak, Desa Muara Langkap,Kec. Bermani llr seluas 50.000 m?

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba NomorHalaman 4 Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.21.22.23.0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonLembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawahJalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

Pertamina RU VI Balongan karena terkenapembebasan lahan untuk proyek Petrochemical Balongan dan sudahdilakukan pengukuran dan penilaian harga oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) sehingga tanah sawah Persil Nomor 90 S.I Kohir Nomor C243 seluas kurang lebih 6.586 M2 (Enam ribu lima ratus delapan puluhenam meter persegi) yang terletak di Blok Tameng Desa SukarejaKecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan batas batas :Sebelah Utara : Tanah Milik Uut Utarih;Sebelah Timur : Tanah Milik H.

Bahwa Penggugat adalah bukan Penggugat yang beritikad baik,terbukti selama puluhan tahun (25 tahun) tidak pernah ada teguran baiklisan atau tertulis dari PENGGUGAT, setelahn mengetahui akan terkenapembebasan lahan dari PT Pertamina RU V Balongan, untuk projekPetrochemical Balongan dan sudah dilakukan pengukuran dan penilaianharga oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PENGGUGAT berimajinasi,mengkhayal dan mulai mengganggu Para TERGUGAT seolaholah objektanah sawah aquo adalah milik PENGGUGAT, yang

nyatanyata sudahdiakui oleh KJPP bahwa objek tanah aquo adalahmilik Para TERGUGAT.Objek tanah sawah a quo adalah milik Para TERGUGAT yang diperolehsecara benar dan sah, oleh karenanya tidak perlu diletakkan sita jaminan,maka Para TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT angka 6halaman 5 sd. 7dan karenanya harus ditolak karena tidak berdasar hukum;Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN IdmBahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Para TERGUGAT memohonkepada Yang Mulia

Foto copy Resume Penilaian Pengadaan Tanahuntuk KepentinganUmum Petrochemical Complex Jawa Barat dari KJPP AbdullahFitiriantoro & amp; Rekan. diberi tanda T31 A;41. Foto copy Resume Penilaian Pengadaan Tanahuntuk KepentinganUmum Petrochemical Complex Jawa Barat dari KJPP AbdullahFitiriantoro & amp; Rekan., diberi tanda T31 B;42. Foto copy Resume Penilaian Pengadaan Tanahuntuk KepentinganUmum Petrochemical Complex Jawa Barat dari KJPP AbdullahFitiriantoro & amp; Rekan. diberi tanda T31 C;43.

dihubungkanbukti transfer sebesar Rp.1.032.175.000, (satu milyar tiga puluh dua jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang bahwa uang sebesar Rp.1.032.175.000, tersebut adalahuang operasional PT.MASJ yang diberikan oleh saksi Kiswadi Boestami alsAkian yang diambil oleh terdakwa dengan cara memainkan selisih harga BBMsolr subsidi dengan dengan harga industry dan mark up jumlah yang dibeli ;Menimbang bahwa mengenai kerugian PT.MASJ dalam hal pembelian BBMSolar berdasarkan hasil investigasi dari tim KJPP

Pengadilan Tinggi tidakHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2018/PT BBLakan mempertimbangkan sebagai kerugian PT.MASJ karena KJPP tersebutbukanlah auditor Akuntan Publik ;Menimbang bahwa mengenai Pidana yang dijatunkan kepada terdakwamenurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena uang yang digelapkan terdakwahanya selisih harga BBM dan mark up jumlah yang dibeli, yang jumlahnyaRp.1.032.175.000. yang diambil dalam kurun tahun 2010 sampai tahun 2014,selain itu menurut pertimbangan Majelis kurangnya

Bahwa pihakpihak yang tanahnya menjadi obyek untuk diberikan gantikerugian yang tidak menerima atau menolak nilai ganti kerugian yangditetapkan oleh KJPP, maka tindakan hukum yang bisa dilakukan adalahmelakukan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri setempatterhitung paling lama 14 hari sejak musyawarah penyampaian nilai gantkerugian;Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BBL.5.

gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 3Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan GantiHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BBL.Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, maka dengan tidak diajukannya Keberatan olehPembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 hari sejakpenyampaian nilai ganti Kerugian yang telah ditetapkan oleh KJPP

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Turut digugat olen Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yangbertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungandan penilaian ganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifatfisik maupun non fisik, sebagaimana usaha tambak yang digarapPenggugat, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara BaruYogyakarta, di Kab.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut :50 DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

teman lainnya entah kemana, dan berselang beberapasaat kemudian Okta tersebut datang lagi yang dikawal oleh beberapa orang Polisibersenjata lengkap, seolaholah para Penggugat adalah Teroris yang kejammelukai atau mempergunakan bom bunuh diri, pada hal para Penggugat hanyalahperempuan atau kaum ibuibu yang patuh dan taat dengan hukum dan sangatmendukung program pemerintah, guna mempertanyakan agar pihak Tergugatuntuk melengkapi atau menyesuaikan perkataannya tersebut (tentang suratmenyurat dari KJPP

PLN sebagai Tergugat keberatan menjelaskan sebelumnyakepada para Penggugat, bahwa penggantian nilai Kompensasi keuangan padaKepMen ESDM Nomor 38 Tahun 2013 menjelaskan salah satunya pasal 4 yangberbunyi : Formula penghitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanamanberada dibawah Sutt/Sutet ditetapbkan 15% x Luas Tanah x Nilai Pasar Bangunan =15% x LB x Nilai Pasar Bangunan dan Tanah berdasarkan kepada Nilai PasarTanah dimana nilai pasar ditentukan KJPP;Bahwa sementara Tergugat keberatan (PT.

PLN menyebutkan itu adalah ditentukan oleh KJPP, dalam waktu itujuga PT PLN menyebutkan dia tidak mengetahui kantor KJPP dan siapa tim KJPPtersebut, atas pembicaraan yang diwakili oleh OKTA, nomor handphone082288531803;Bahwa dari hal tesebut di atas PT. PLN tidak transparan untuk menentukankompensasi terhadap para Penggugat, yang artinya PT. PLN berbuat seenaknyadengan tidak memakai dasar hukum yang jelas;Bahwa jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh PT.

Mineraltentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada diBawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran UdaraHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT PDGTegangan Ekstra Tinggi Nomor 38 Tahun 2013 beserta perubahannya (bukanKepMen ESDM Nomor 38 tahun 2013 seperti yang PENGGUGAT sampaikandidalam Petitum), terutama dalam penghitungan besaran Kompensasi yangakan dibayarkan (Pasal 4 PerMen ESDM Nomor 38 tahun 2013) denganmelibatkan Lembaga Penilai (dalam hal ini KJPP