• TentangPerpanjangan MasaJabatanDirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

  Utama PT BankPembangunan Daerah Maluku DanPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugasDirektur Utama PTBank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPSLB/PTBPDM/2011.

  /PTBPDM/2014.TentangPerpanjangan Masa JabatanDirekturKepatuhan PT ~~ BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.TentangPerberhentian Dewan Komisaris Dan DirekturPemasaran SertaPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugas Dewan Komisaris PT BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPSLB/PTBPDM

  AAA Sekuritas;Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Williem Pieter Patty,Msi dan Direktur UtamaDirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessysebagai

  Tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

• Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

  Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

• Dalam hal demikian DewanKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorangatau lebih diantara anggota Deman Komisans atas tanggungan DewanKomisaris13, Bahwa Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut telah diberhentikan dari posisinya sebagai Direkturperseroan, sehingga pada saat RUPSLB tersebut dilaksanakan perseroantidak memiliki Direktur.

  Dengan demikian, Tergugat Il sebagaimana telahmenerima Surat Kuasa dan Tergugat III sebagai Komisaris Perseroan adalahpihak yang berhak untuk memimpin RUPSLB,Bagaimana mungkin Penggugat memimpin RUPSLB padahal Penggugatadalah pihak yang akan dibahas atau dimintakan pertanggungjawabannya didalam RUPSLB.14.

  KAJUN KARKAMPERKASA yang berdasarkan Hasil RUPS telah memberhentikan sementaraPenggugat selaku Direktur Perusahaan sejak tanggal 21 Mei 2016, sehinggaberdasarkan Hasil RUPSLB Penggugat diberhentikan jabatan sebagai Direktur olehPara Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 05 Tanggal 15Juni 2016, mengenai Berita Acara Rapat/Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa tentang Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris Perseroan PT.KAJUN KARKAM PERKASA yang pemberitahuannya telah diterima

  KAJUNKARKAM PERKASA berdasarkan buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Pihaktersebut telah melalui mekanisme prosedur mengadakan RUPSLB (vide Bukti T.I2sampai dengan Bukti T.I10), sehingga menurut Majelis Hakim RUPSLB yangdiadakan oleh PT.

  KAJUN KARKAM PERKASA telah mengundangRUPSLB tanggal 26 Mei 2016 (vide Bukti T.I2) dan telah dihadiri sebagaimanapeserta RUPSLB (vide Bukti T.I3), dan berdasarkan pula Bukti T.14 sampaidengan T.I10, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yangberhak memimpin RUPSLB berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebutadalah Direktur yang dalam hal ini adalah Penggugat, menurut Majelis Hakimberdasarkan Pasal 9 ayat 4 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 17

• ) Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggalHal. 88 dari 306 hal.

  SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurusdan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pemb.

  Daerah Maluku Tahun2013;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Hal. 89 dari 306 hal. Put.

  Daerah Maluku;1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi MalukuHal. 126 dari 306 hal. Put.

  Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 17April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT Bank Pembang.

• Lagipula, terhitung sejak perubahan Anggaran Dasar Perseroanyang telah disahkan melalui Surat kKeputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU30960.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Juni2010 tersebut, di atas, tidak pernah ada lagi Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)POPSOLO AN; naan nnn nnn nnn nnn nce cece nce canna ann nn ncaa nanan naa17.Bahwa tibatiba PARA PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa sahammiliknya masingmasing, seolaholah telah dijual

  pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB

  , atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

  JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

  Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah sahamdicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;Bahwa dengan demikian sejak RUPSLB ditutup dan setelah adanyapencatatan para pemegang saham dalam daftar pemegang saham yaituAdavale Resources Limited dan Adavale Indonesia PTY LTD, maka sejak saatitu Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan di dalam PT.PRIMA PERKASA ABADI melainkan ADAVALE RESOUCES LIMITED

• Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materijawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT sesuaikewenangan yang diberikan Undangundang serta Anggaran Dasarperseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. EMR Indonesia tanggal 10Desember 2015 dengan didahului :a.

  Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 270 (dua ratustujuh puluh) saham yang berhak mengeluarkan 270 (dua ratus tujuhpuluh) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMR Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

  Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMR Indonesia sebagai direktur perseroan, dan mengangkatTERGUGAT Il menjadi direktur PT.

  EMR Indonesia, yang atas hasil kepbutusan RUPSLB tersebut telahdibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  ;Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan ternyata pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Tergugat tertanggal 9 November 2015 melalui surat yang dikirimkan langsungmencantumkan bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 November 2015, jam10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp.

• Artinya, yang harus diduga oleh TERMOHONlaporan tahunan", dan bukanKASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasarPasal 66 ayat (1), adalah Direksi dan bukan perseroan;Bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkanbahwa PEMOHON' KASASI/TERMOHON telah melakukanperbuatan yang diduga melawan hukum karena tidak melakukanaudit ulang, sebagaimana keputusan hasil RUPSLB tanggal 22Oktober 2010.

  Namun bunyi keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011ternyata menyebutkan "melakukan audit ulang dengan memintamanajemen perseroanmenunjuk auditor baru" dan bukan menyebutkan "melakukan auditulang dengan meminta perseroan menunjuk auditor baru".

  Namun bunyikeputusan RUPSLB 22 Oktober 2011 ternyata menyebutkanmemintamanajemen perseroan melakukan tindakan hukum ...terhadap kantor RSM AAJ" dan bukan berbunyi "memintaperseroan melakukan tindakan hukum ... terhadap kantor RSMAAJ".

  Namun ternyata hasilaudit untuk 2 tahun buku tersebut di dalam bukti surat T8.2 justru lebih cepat;Bahwa mengenai permohonan a quo yang diajukan pada tanggal 2 Februari2011, ternyata hari dimana permohonan diajukan adalah hari ke103 (seratustiga) terhitung sejak hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan.

  audit ulangsesuai hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 atau belum.

• Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT. Cahya Intan Medika;Atau;Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayacq.

  Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT.

  Anugerah Perkasa Properti tertanggal 12 Januari 2015, yang diterimaHal 16 dari20 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Dpstanggal 29 Januari 2015, yang mana dalam surat tersebut berisikan permohonanPemohon agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  Anugerah Perkasa Properti, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dariTermohon selaku Direktur ;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P8, P10 yangbersesuaian dengan bukti surat P7 dan P9a, terungkap fakta bahwa benar olehkarena permohonan Pemohon kepada Direktur/Termohon tidak mendapattanggapan, maka kemudian Pemohon mengirim surat permohonan kembali agardiadakan RUPSLB PT.

• Aktebernomor 12 tersebut menerangkan perihal tentang telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSANLUBIS SH yang mana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PTRIZKINA MANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARAdan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

  HenriPardede, saksi Ingrita Pulungan tidak pernah datang menghadap NotarisIKHSAN LUBIS SH untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sebagaimana yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor12.

  Akte bernomor 12 tersebutmenerangkan perihal tentang telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSAN LUBIS SH yangmana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PT RIZKINAMANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARA dan PTSumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

  Henri Pardede :aoa WNBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkaradugaan pemalsuan akte No. 12 tahun 2007 ;Bahwa akte itu tentang pemalsuan RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Rizkina Mandiri Perdanamasalah pengalihan saham dari PT. Rizkina Mandiri Perdanakepada PT. Sumatera borneo Palm Oil ;Bahwa pengurus di dalam PT. Rizkina Mandiri Perdanaawalnya ada ada 7 (tujuh) orang yaitu :.

• Bank Pembangunan Daerah Maluku ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan DewanKomisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba BersihPT.

  Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 03/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian DividenKepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem kepadaPengurus dan Bonus kepada Karyawan PT.

  BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan PengangkatanDirektur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan DirekturUmum PT.

• Sandipala Arthaputra sebagai akibat RUPSLB hasil rekayasa (yangdijadikan dasar penerbitan Surat Tergugatobjek sengketa). Di sampingitu. juga kehilangan Hak Suara untuk menolak atau mengangkatpengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda persetujuandan pengesahan perubahan susunan pengurus perseroan, dankehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual)saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. SandipalaArthaputra kepada PT.

  terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawahI geese heheneeeeneeneecemneeeneeeeeeemernenemenertnena) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkanbahanbahan atau datadata yang relevan untuk dijadikan dasarpengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan faktafakta riilobyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untukmenerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Sandipala Arthaputra dan memberikan keteranganpalsu didalam Notulen RUPSLB a quo, hal ini telahdilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/461/Il/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 FebruariDONS. jorreeseeser reer ererorenreeeenrenraeeerena2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriumkriminilistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiahmenyatakan tanda tangan Penggugat yang terdapat padanotulen RUPSLB PT.

  Kehakiman tertanggal 01Februari 2013, Nomor AHUAH.01.1002842 yang telah diterima olehPAGE Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Agenda Surat Masuk 686/UK/III/13, tanggal 06 Maret 2013, pukul 16.40 WIB, dimana permohonansaya dalam proses penetapan Pengadilan ;4) Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemberianizin melakukan RUPSLB PT.

• Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

  Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

  Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

  Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

  Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.

• Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

  ., Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

  ,Notaris di Jakarta; (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 14 tanggal 11 November 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

• Vajaul Indonesia hal ini menimbulkan tanda tanya ada apa Tergugat II mengatakanbahwa para Penggugat telah dipecat dari kepengurusan PT.Vajaul Indonesia tanpa melaluiRUPS atau RUPSLB sebagaimana aturan umum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas lebih lebih sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar No. 14 dalam akta pendirian PT.

  Vajaul Indonesia;Bahwa kemudian Penggugat telah pula melaporkan tindakan para Tergugat kepada Kepolisiannamun sampai saat ini tidak ada kejelasannya;Bahwa kemudian tanggal 30 September 2010 jam 07.00 pagi di Sumbawa tanpa sengajaPenggugat I membaca di Koran Lombok Post tentang pengumuman RUPSLB Koran terbitan17 September 2010, yang isinya pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa( RUPSLB ) yang akan dilaksanakan di PT.

  VajaulIndonesia untuk melihat apakah ada RUPSLB atau tidak;Bahva waktu itu sekitar jam 09.00 pagi waktu setempat atau WITA ternyata di tambak hanyaada komisaris Tergugat I dan begitu melihat para Penggugat langsung dia memanggil TergugatII dengan menunjuknya selaku direktur utama secara sepihak dan memecat para Penggugat,20.tanpa notulen, tanpa rapat, tanpa mendengar laporan dari para Penggugat sebagai Direksi yangsah dan Tergugat HI walau tidak berada di tempat karena berada di Korea Selatan tapi

  karena dalam Anggaran Dasardisebutkan syarat syarat RUPSLB yaitu salah satunya rapat dipimpin oleh Direktur, lebihanehnya lagi pada hari yang sama antara RUPSLB dan pembuatan akta di Mataram tidaklahmasuk akal sebab bagaimana mungkin Tergugat I waktu itu masih di PT.

  Foto copy Pengumuman dalam Koran tentang Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.Vajaul Indonesia hari Kamis, Tanggal 30 September 2010, yangdiberi tanda P ;2. Foto copy surat PT.Vajaul Indonesia tanggal 24 Januari 2011, Nomor. 64/VI/I/2011, perihalSurat keterangan perpanjangan IMTA LEE JONG MIN dan LEE SOON KEE, yang diberi tandaP2;3. Foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor.

• Komisarisselalu menyatakan bahwa Perseroan mengalami kerugian ;Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Kedua :Bahwa karena Direksi tidak pernah memberikan laporan danhasilkegiatan selain itu para Pemohon tidak pernah menerima deviden dariPerseroan, sehingga para Pemohon menganggap Perseroan sudah tidak aktifatau tidak layak untuk menjalankan kegiatan usaha ;Bahwa selama bertahuntahun Perseroan tidak pernah mengadakanrapat, mendadak mengundang para Pemohon untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  No. 1733 K/Pdt/2008Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) ;Surat undangan RUPSLB selanjutnya disebut Bukti P6 ;Bahwa dalam RUPSLB tersebut, para Pemohon dengan tegasmenyampaikan penolakan terhadap perubahan modal dasar Perseroan dariRp. 10.000.000.000, menjadi Rp 15.000.000.000, dengan alasan karenaPerseroan tidak pernah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya,selain itu Direksi juga tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban hasilkegiatan kepada para Pemohon sehingga para Pemohon

  ada transparansi dari Direksi atassegala kegiatan, keuangan dan keuntungan Perseroan maka lebih baikPerseroan dibubarkan saja dan para Pemohon meminta kembali hak paraPemohon sebesar 20% (dua puluh persen) dari aset Perseroan tersebut ;Bahwa apabila tetap dilakukan penambahan modal Perseroan maka paraPemohon meminta dibuatkan Proposal Penambahan Modal terlebih dahulu danmenjelaskan maksud dan tujuan dari penambahan modal tersebut, akan tetapipermintaan para Pemohon tersebut tidak digubris oleh RUPSLB

  Irianto selaku Direktur Perseroan melalui kuasahukumnya telah membalas surat somasi para Pemohon sesuai dengan surattanggal 09 Januari 2006 yang menyatakan bahwa semua kegiatan Perseroantelah sesuai dengan anggaran dasar dan telah dibahas dalam RUPSLB tanggal21 Desember 2005 sehingga tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 1Tahun 1995 ;Surat tanggapan selanjutnya disebut Bukti P17 ;Bahwa patut diduga telah terjadi kKonspirasi antara Direksi Perseroan danberapa anggota Komisaris dengan untuk menutupi

  Pertimbangan hukum ini terdapat pada halaman 40putusan menyebutkan, menimbang :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasaTermohon mengajukan surat Bukti T1 s/d T11, dan untuk Bukti T7 berupaberita acara RUPSLB tanggal 21 Desember 2005 yang menerangkan bahwaRUPSLB tesebut mengagendakan penjualan saham Nyonya lesje KowaraBramantyo, perubahan modal dasar Perseroan Rp. 10.000.000.000,menjadi Rp. 15.000.000.000,, dan pengeluaran saham simpanan sertaHal. 16 dari 22 hal. Put.

• dan memberikan laporan keuangan dan/atau laporan atas asetaset PTPWS kepada Termohon II sebelum proses pembubaran PT PWS tersebutdilakukan;Bahwa sejak didirikannya PT PWS hingga akan dilaksanakan prosespembubaran, pihak Direksi tidak pernah memberikan presentasi, laporantertulis atau pertanggung jawaban atas segala operasional dan keuangan PTPWS kepada Termohon II selaku Komisaris dan pemegang 8.250 (delapanribu dua ratus lima puluh) lembar saham PT PWS;Bahwa Termohon II telah dan menandatangani RUPSLB

  Dengan demikian risalah RUPSLBtidak dapat dipergunakan lagi dalam pengajuan Permohonan Pembubaran PT PWSkarena RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan seharusnya Termohon Kasasi menyelenggarakan RUPSLB tersendiri untuk pengajuan permohonan pembubaranaquo sebagaimana yang telah diputuskan oleh judex factie;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti pada halaman 20alinea 7 Penetapan yang menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan prosedurpembubaran sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan

  berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.Dengan demikian Anggaran Dasar PT PWS tidak mengenal prosedurpengunduran diri anggota Direksi berdasarkan penetapan Pengadilan, namunjudex factie mengabaikan Anggaran Dasar PT PWS dengan memberikanpenetapan atas pengunduran diri Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PTPWS bahkan tanpa memberikan kewajiban kepada Termohon Kasasi untukmempertanggung jawabkan pengurusan yang dilakukannya selama menjabatmenjadi Direktur Utama PT PWS;Bahwa dalam risalah RUPSLB

  Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh TermohonKasasi untuk menghindari kewajibannya memberi pertanggungjawaban ataspengurusan PT PWS selama berada dalam wewenangnya selaku DirekturUtama pada saat diselenggarakannya RUPSLB;Bahwa dalam penetapan, judex factie mengabulkan permohonanTermohon Kasasi untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PWS,Hal. 16 dari 20 hal. Put.

  Hayye pernah mengajukan suratpengunduran diri secara tertulis kepada Komisaris dan Direktur Utama, makadengan dikabulkannya pengunduran diri Termohon Kasasi selaku DirekturUtama maka seluruh Anggota Direksi telah mengundurkan diri dan dengankekosongan seluruh jabatan Direksi maka judex factie tidak dapat menunjukDireksi selaku tim likuidator;Bahwa pun seandainya judex facti mempertimbangkan Risalah RUPSLByang lama sebagai dasar permohonan, di dalam Risalah RUPSLB tersebut,Termohon Kasasi dan Pemohon

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untukmelaksanakan RUPSLB PT Metro Mini dengan agenda : Penyesuai anggaran Dasar PT. Metro Mini; Perubahan atau pemilihan Ssusunan Pengurus Perseroaansesuai/ berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 20073). Membebankan biaya permohonan ini kepada Permohon yanghingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.361.000 (Satu juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah)halaman 3 dari 46 lembar Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.DKIb.

   Oleh karena pelaksanaan RUPSLB tersebut tidakdapat didaftarkan atas kepengurusan tersebut karena dinilai RUPSLB keduadan ketiga sudah kedaluarsa dimana RUPS Kedua dan yang Ketigadilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, menurut pasal 86 ayat 9UUPT No. 40 tahun 20075.

   Bahwa masa kepengurusan Para Penggugat berdasarkan RUPSLB akanberakhir pada 24 Februari 2018, Namun faktanya Para Penggugat dalamkepengurusannya baru efektif dan mendapat persetujuan penyesuaiananggaran dasar Persero Terbatas PT Metro Mini setelah keluarnya SuratKeputusan Menkumham Nomor AHU0107372.AH.01.10 tahun 2015 tanggal22 Desember 2015, dengan demikian secara hukum masa kepengurusan baruakan berakhir pada Tanggal 23 Desember 2020.

   Pada halaman 19 (Sembilan belas) penambahan pada PETITUM 1 (satu)poin diantara poin 2 dengan poin 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :Menyatakan tidak mengizinkan Para Tergugat dan/ atau Para PemegangSaham lainnya untuk mengadakan RUPS/RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Metro Mini sampaigugatan ini mendapatkan Keputusan yang mengikat atau mempunyaikekuatan hukum tetap.

   Memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yangberhubungan dengan perkara ini, agar dapat melakukan dan mengadakanRapat Umum Pemagang Saham (RUPS) atau Raoat Umum PemagangSaham Luar Biasa (RUPSLB) ;3. Menghukum parta Penggugat untuk membayar biaya perkara ;PUTUSAN SELA:1. Menerima eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat dan TergugatIl;2.

• Bahwa Penggugat (PT.Dwima Turangga Gunung) pada tanggal 19 April2002 mengadakan RUPSLB dengan Keputusan Rapat yaitu: 5. Memberikan persetujuan kepada Direksi Penggugat untuk menjaminkanHarta Kekayaan Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga.Tbk d/h PT. Bank Niaga.

  , serta pihakpihak lainnya (jikadiperlukan);20.Bahwa berdasarkan dan setelah Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 telahdilaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB di Penggugat (PT.Dwima TuranggaGunung) yang merubah Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yaitu :20.1.

  Dwima Turangga Gunung), maka akibathukumnya adalah Keputusan RUPSLB Penggugat sesuai AktaKeputusan Rapat No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuatdihadapan Notaris VARINIA,SH yang mengangkat Susunan PengurusPenggugat (PT.

  Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat Penggugat(PT.Dwima Turangga Gunung) No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yangdibuat dihadapan Notaris VARINIA,SH, Notaris di Jakarta;25.1.2. Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat No.8 tanggal30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H.Notaris di Bogor yang mengangkat Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill dan Tergugat IX selaku Pengurus Peseroan:25.2.

  Bahwa Tergugat IX (Budi Kurniawati Nauli) selaku Pemegang SahamPenggugat telah mengajukan Gugatan terhadap PT.Bank Niaga.Tbk (Incasu Turut Tergugat I) dan PT.Tiga Satu Tiga Dwima (Incasu TurutTergugat Il) yang pada pokoknya Gugatan Tergugat IX adalah untukmembatalkan Keputusan RUPSLB Penggugat yang menyetujuipenjaminan assatasset Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. BankCIMB Niaga.

• RAYMOND MONTERIE pada TURUT TERGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh lIrawan, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya menetapkan perubahan susunan pemegang sahammenjadi sebagai berikut: No Nama Pemegang Jmlh Nominal Persen1.

  TRI HERNINIK SUKOWATI 4% JUMLAH TOTAL 100 % 52.Bahwa adapun susunan pengurus perseoan berdasarkan Akta PernyataanPenegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUTTERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2016 adalah:Hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI53.54. Komisaris Utama : Tn. Bambang Irawan Judokusumo; Komisaris : Tn. TB Okkie A. Tirta Monterie; Direktur Utama : Ny.

  Maka, GugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak;Bahwa sehubungan dengan tindakan perseroan TURUT TERGUGATdicatatkan ke hadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn., Notaris di Surabayaberdasarkan Akta Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan KembaliKeputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus2016, kemudian perbuatan mana harus telah mendapatkan persetujuanpemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

  Raymond Monterie meninggal dalam keadaan memelukagama Islam dan telah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, Jawa Timur;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn.

  Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) PT. Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaisaat ini berjumlah Rp. 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh saturidu rupiah);5.

• tanggal 20 April 2013 yang ditelahdiakte Notaris Nomor ; 22 tanggal 22 April 2013 tentangpengesahan RUPSLB tanggal 20 April 2013, memberhentikanterdakwa Ethna Juna Siby sebagai Komisaris tidak dapat diterimaoleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Ethna Juna Siby menyebutkanbahwa perusahaan PT.

  ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret 2013 PerihalUndangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telah dilegalisiroleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI, S.H., M.Kn;5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

  SINTAI INDUSTRI SHIPYARDNomor 22 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh NotarisPPAT Kota Batam YOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD,tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013, yang terbitpada tanggal 24 April 2013;1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

  ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret2013 Perihal Undangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRISHIPYARD;4.1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telahdilegalisir oleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI,S.H., M.Kn;5.5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

  ,M.Kn.7.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRIHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.B/2021/PT PBR10.11.1?13.14.SHIPYARD, tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013,yang terbit pada tanggal 24 April 2013;. 1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.