• SLO71100149 tanggal 19 Nov 2007, Surat PermohonanSetor Nomor: 3204/SUJSPS/XI/2007 tanggal 08 Nov 2007, diketahui bahwa PemohonMenimbangBanding telah melakukan pembelian Gula Rafinasi dengan perincian sebagai berikut: Pajak JumlahNo Faktur Pajak DPP (Rp) Pertambahan Total (Rp) GulaNilai (Rp) (Ton)010.00007.00002636 354.750.000,00 35.475.000,00 390.225.000,00 75Total 354.750.000,00 35.475.000,00 390.225.000,00 75bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen berupa Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB

• Hal ini23menunjukkan bahwasanya TIDAK ADA PERMASALAHAN / KESALAHANapapun yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga proses impor danpengeluaran barang impor sampai dengan diterima oleh PENGGUGAT berjalandengan baik dan lancar ;Bahwa setelah seluruh barangbarang impor milik PENGGUGAT tersebutdikeluarkan dari wilayah kepabeanan dan diterima dengan baik olehPENGGUGAT sejak tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana dokumendokumenyang PENGGUGAT sampaikan berikut :Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008182

  /WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal21 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008307/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal22 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008724/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal27 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008801/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal27 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008824/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal27 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008955/WBC.02/KPP.MP

  .01/2013 tanggal28 Maret 2013 ;Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) No. 008958/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal28 Maret 2013 ;24 Bahwa akan tetapi, secara tibatiba TERGUGAT (Kepala KPPBC Belawan)menerbitkan Tagihan melalui Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) dan dilanjutkan dengan Surat Teguran kepada PENGGUGAT danmengklaim bahwasanya masih terdapat kekurangan bayar atas Bea Masuk yangtelah dibayarkan oleh PENGGUGAT, sebagaimana surat masingmasing dengannomor dan tanggal sebagai

  Setelah dokumen di EDII, Turut Tergugat akan menerima SPPB ( SuratPersetujuan Pengeluaran Barang ) dari Bea Cukai, lalu. Turut Tergugatmenghitung sewa penumpukan dan sewa gudang lalu menyerahkan DeliveryOrder ( diambil dari pelayaran dengan dokumen BL asli ), setelah itu barang(container) telah dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dilakukan prosestrucking;4.

• Kaurpada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:KAU 04/SPPB/PKMPI/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBTIX/2007Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya KementerianNegara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) denganKetua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay Kab.

  Kaurpada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:KAU 04/SPPB/PKMPI/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBTIX/2007 Bahwa benar yang menandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya KementerianNegara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) denganKetua Kelompok Tani Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay Kab.

  Surat perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :KAU.04/SPPB/PKMP/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 20073. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEPIV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.4.

  Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umumberupa :Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kec.Semidang Gumaikab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :KAU.04/SPPB/PKMP/DEPIV/PDT/X/200712/O0MS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEPIV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SEDT oleh KelompokTani Hilly Permai Desa Cahaya Batin

  Menetapkan Barang bukti berupa :32e Proposal Kelompok Tani Hilly Permai Desa Cahaya Kec.Semidang Gumaikab.Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT.e =Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :KAU.04/SPPB/PKMP/DEPIV/PDT/X/200712/OMS/CBT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 e Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 04/BAPU/PKMP/DEPIV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.e Laporan Pertanggung jawaban bantuan Stimulan P2SEDT oleh KelompokTani Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumai Kab.Kaur

• Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]

• Pamekasan maupun Raskin untukwilayah sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan ataumelebihi dari kuantum SPPB/Donya;2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupununtuk wilayah Kab Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukanmenangani kegiatan di Gudang dan saya mengakui itu mengatur dalampembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin;3.

  Kadiono), melakukan pengeluaranfisik barang tanpa adanya SPPB/DO dari Subdivre Madura danmembuat GD1M tanpa adanya beras yang masuk ke dalamGudang dan/atau hal lain yang bertentangan dengan KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 :> Divre Jatim melalui surat Nomor : B1267/I/3010/11/2014 tanggal11 November 2014 telah melaporkan perkembanganpenanganannya kepada Perum Bulog c.q.

  KADIONO telah mengeluarkan fisikbarang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO)serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masukdalam gudang secara bertahap.

  dan partaibarang yang tertulis dalam SPPB/DO.

  Rekapitulasi DO/SPPB Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre XIIMadura; yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut ternyata tidak adarealisasi penyelesaian ;Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. PRAYITNO (Wakasubdivre), bersamasama dengan Sdr. ANUGERAH RAHMAN , S.E. (Asmudwas), Sadr.ENDUH RUHIYAT (Kasi Minkeu), dan Sdr. BROTO YUWANA (Kasi PP)untuk melakukan stock opname ulang.

• SRI MUSRIFAH Binti (ALM) WIRYO SUPARTO;5) Surat Jalan Raskin Desa Popongan:a) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin Desa Popongan Tahun 2010;b) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin Desa Popongan Tahun 2011;c) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin Desa Popongan Tahun 2012;6) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan:a) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan

  Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2009;b) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2010;c) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2011;d) 12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2012;7) Berita Acara Serah Terima Raskin Desa Popongan:a) 12 (dua belas)

  Sri Musrifah Binti (Alm) WiryoSuparto;Surat Jalan Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin DesaPopongan Tahun 2010;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin DesaPopongan Tahun 2011;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Raskin DesaPopongan Tahun 2012;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin

  Desa Popongan Tahun 2009;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2010;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2011;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2012; Perkara KorupsiBerita Acara Serah Terima Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir

  Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/KakansilogPerum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk62masingmasing Kecamatan atau Desa/Kelurahankepada Satker Raskin;c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitasdan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudangdan diserahkan kepada satker Raskin;d. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambilberas di gudang Perum Bulog dan menyerahkannyakepada Pelaksana Distribusi Raskin di TitikDistribusi;e.

  Desa Popongan Tahun 2009;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2010;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2011;12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/DO Raskin Desa Popongan Tahun 2012;Berita Acara Serah Terima Raskin Desa Popongan:12 (dua belas) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah

• Semen Baturaja belum bisa dikeluarkan dandipergunakan sebelum kewajiban kepabeanannya diselesaikan sampaidengan dikeluarkanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) daripihak Bea Cukai Bandar Lampung dimana selanjutnya oleh saksi Sastrasurat Nomor : S597/WBC.05/KPP.MP.04/2014 tanggal 27 Maret 2014 dariBea Cukai diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala PabrikSemen PT. Baturaja Cabang Panjang di Bandar Lampung;Hal. 2 dari 40 hal. Put.

  Semen Baturaja tidak bisadiproses untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB) oleh pejabat Bea dan Cukai, mendapatkan penolakan atasizin untuk melakukan pengiriman stock Clinker kemudian Terdakwa dengantidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : P42/BC/2008 tentang Petunjuk Pengeluaran Barang ImporUntuk dipakai memerintahkan kepada saksi Sastra selaku Kepala Distribusidan saksi Abdulah Sodri selaku Kepala gudang untuk mengirimkan

  Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tentangPetunjuk Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai, huruf k yang berbunyiDalam hal hasil pemeriksaan ditemukan bahwa PIB telah memenuhiketentuan, barang dapat dikeluarkan dengan persetujuan pejabat Bea danCukai dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang(SPPB);Bahwa perbuatan Terdakwa ASEP WALUYO selaku Kepala Pabrik PT.Semen Baturaja cabang Panjang di Bandar Lampung yang belummenyelesaikan kewajiban kepabeanan yakni tidak

  No. 2027 K/Pid.Sus/2016Surveyor) sebagai dokumen pelengkap pabean serta belum adanya SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari pejabat Bea dan Cukai ataspengeluaran; penggunaan dan pengiriman Vicem Brand Portland CementClinker dari Negara Vietnam melalui supplier/shipper Vietnam CementIndustry Corporation sebanyak 40.800 MT dengan menggunakan kapal MV.Pasific Wisdom/1403 TCT sesuai dengan dokumen Packing List dan InvoiceNomor GECHELON/VICEM/CLINKER/02/2014 tanggal 24 Maret 2014 danBL Nomor

  Semen Baturaja belum bisa dikeluarkan dandipergunakan sebelum kewajiban kepabeanannya diselesaikan sampaidengan dikeluarkanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) daripihak Bea Cukai Bandar Lampung dimana selanjutnya oleh saksi Sastrasurat Nomor : S597/WBC.05/KPP.MP.04/2014 tanggal 27 Maret 2014 dariBea Cukai diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala PabrikSemen PT.

• 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 028575 tanggal 15 Agustus 2017 beserta dokumen pelengkap berupa SPPB nomor 028575/WBC. KPP.MP 08/03/2017 tanggal 15 Agustus 2017, ,invoice nomor : GMSY1710720421 tanggal 5 Agustus 2017, Packing List tanggal 5 Agustus 2017, invoice nomor ASSH17080121G tanggal 6 Agustus 2017, Master B/L nomor : KMTCSHAA272084 tanggal 6 Agustus 2017.

• 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 013523 tanggal 14 Juni 2017 beserta dokumen pelengkap berupa SPPB nomor 013523/WBC.08/KPP.MP 03/2017 tanggal 14 Juni 2017, invoice nomor : EINS17-IDN-0531S-004-01 tanggal 30 Mei 2017, Packing List tanggal 30 Mei 2017, B/L nomor : SNKO01017040402961 tanggal 2 Juni 2017.

• 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 023317 tanggal 27 Juli 2017 beserta dokumen pelengkap berupa : SPPB nomor : 023317/WBC.08/KPP.MP 03/2017 tanggal 27 Juli 2017, invoice nomor :EINS17 -IDN-0712 S-003-01 tanggal 11 Juli 2017, Packing List tanggal 11 Juli 2017, B/L nomor : WJAXSEIL1707076A tanggal 12 Juli 2017.

• 1 (satu) set asli Dokumen BC.2.3 nomor pendaftaran 061121 tanggal 10 Juni 2016 beserta dokumen pelengkap berupa : SPPB nomor : 056952 tanggal 10 Juni 2016, invoice nomor :minhd16060012 tanggal 09 Juni 2016, Packing List tanggal 09 Juni 2016, AWB nomor : YCL437627 tanggal 09 Juni 2016.

Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6.

• Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) di tandatangani olehGUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo Sari Beganti sebagai pihakpertama yang memberikan bantuan dan MARINDRA selaku Ketua TPKKampung Lagan Gadang Mudik sebagai pihak kedua untuk melaksanakankegiatan pembangunan PLTMH, nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp.715.010.224, (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluhempat rupiah) dengan rincian sebagai berikut;No. Uraian Jumlah / Rp1. Fisik PLTMH 678.177.250,002.

  Bahwa akibat perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) bersamadengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK)PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan terdakwa ALVARABIpgl.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PLTMH(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) mengakibatkan pekerjaan yangdilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan(SPPB), berdasarkan hasil penghitungan yang

  Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)di tandatangani olen GUSLAN selaku ketua UPK kecamatan Linggo SariBeganti sebagai pihak pertama yang memberikan bantuan danMARINDRA selaku Ketua TPK Kampung Lagan Gadang Mudik sebagaipihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PLTMH,dengan nilai bantuan menurut SPPB sebesar Rp. 715.010.224, (tujuhratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)dengan rincian sebagai berikut ;No. Uraian Jumlah / Rp1.

  perbuatan MARINDRA selaku Ketua Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH~ (Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro)bersama dengan YUSMANIAR selaku bendahara Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) danterdakwa ALVARABI pgI.IRAB bin ASRIL selaku sekretaris Tim PengelolaKegiatan (TPK) PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) telahmenyalahgunakan tugastugas dan tanggung jawabnya mengakibatkanpekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjianpemberian bantuan (SPPB

  BLMPLTMH PNPMLMP KEC LSB, Tanggal 22 Nov 2010 denganNomor Seri 14263356 (Asli);2) 1 (Satu) examplar Buku Tabungan BRI Simpedes denganNomor Rekening 547801006478532 atas nama DANA BLMPLTMH PNPMLMP KEC LSB, Tanggal 06 Aug 2012 denganNomor Seri 28370867 (Asli);3) 1 (Satu) examplar Buku Tabungan BRI Simpedes denganNomor Rekening 547801006478532 atas nama DANA BLMPLTMH PNPMLMP KEC LSB, Tanggal 25 Jan 2013 denganNomor Seri 28383377 (Asli);4) 1 (satu) examplar Dokumen Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB

• Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 3 Gunung Sugih Nomor : 644.1/C3.3/ KU/2012 tanggal 21 Maret 2012.15. Foto copy legalisir Pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi ruang belajar sesuai dengan ketentuan/ persyaratan dalam panduan pelaksanaan teknis program bantuan Tahun 2012.16. Laporan Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Seluruh Indonesia Tahun SMPN 3 Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun 2012.17.

  Asniwati sebagai guru yang diberitugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gunung Sugih KabupatenLampung Tengah dan sebagai penanggung jawab atas penggunaan dan4pertanggung jawaban keuangan pembangunan sesuai dengan tata cara pengelolaankeuangan negara berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Negeri 3 Gunung Sugih Nomor :644.1/C3.3/KU/2012 Tanggal 21 Maret 2012, pada suatu waktu yang tidak dapatditentukan lagi namun antara bulan Januari

  Dalam SPPB tersebutdiatur antara lain :Pasal 2 : Biaya Pelaksanaan1. Nilai bantuan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati untuk SMPN 3Gunung Sugih sebesar Rp360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah).2.

  Dalam SPPB tersebutdiatur antara lain :Pasal 2 : Biaya Pelaksanaan1. Nilai bantuan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati untuk SMPN 3Gunung Sugih sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh jutarupiah).2.

  Pada sekitar November dan Desember 2012 sosialisasi PembuatanPelaporan Pelaksanakan Pembangunan dari 0%,50% sampai 100%.Pada tanggal 21 Maret 2012 ditandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Negeri 3 GunungSugh Nomor 644.1/C3.3/KU/2012 oleh Dr. Khamim, M.Pd selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Dra. Asniwati selaku KepalaSekolah Penerima Bantuan Rehabilitasit Ruang Belajar.

  Dalam SPPB tersebutdiatur antara lain :25Pasal 2 : Biaya Pelaksanaan1. Nilai bantuan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati untuk SMPN 3Gunung Sugih sebesar Rp.360.000.000, (tiga ratus enam puluh jutarupiah).2.

• Ketentuan larangan/ pembatasan telah dipenuhi, Pejabatpemeriksa dokumen menerbitkan SPPB;9. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dantidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimanadimaksud pada butir 6.6., Pejabat pemeriksa dokumenmelakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhanketentuan larangan / pembatasan;10. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 9:10.1.

  Putusan Nomor 8 PK/TUN/2017hari untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang(SPPB), atau menetapkan tarif dan tidak menerbitkan SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau NotaPemberitahuan Pemenuhan Ketentuan Larangan dan Pembatasan(NPBL);Sehingga Tergugat dalam perkara a quo terbukti dalam 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuanpabean impor (PIB), tidak melakukan penetapan tarif atas barangimpor milik Penggugat, bahkan Tergugat telah menetapkan

  seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor S5519/KPU.01/2013, tanggal 14 November 2013, Hal: Tanggapan AtasPermohonan Pengeluaran Barang Impor PT Harapan Maju Indah PIBNomor 196627, tanggal 30 Mei 2011;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor S5519/KPU.01/ 2013,tanggal 14 November 2013, Hal: Tanggapan Atas PermohonanPengeluaran Barang Impor PT Harapan Maju Indah PIB Nomor 196627tanggal 30 Mei 2011;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB) atas barang impor milik Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor196627, tanggal 30 Mei 2011;5.

• direalisasikan;Perpanjangan jangka waktu importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadiberikan untuk 1 (satu) kali;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti/dokumenpendukung sebagai berikut:Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP065/WBC.06/2013 tanggal 17 Januari2013;Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP000169tanggal 12 Oktober 2012;PIB Nomor: 801688 tanggal 10 Oktober 2012 CIF USD3,998,271,90;Lembar Lanjutan Dokumen Pelangkap Pabean tanggal 09 Oktober 2012;SPPB

  Nomor: 001977/SPPB/WBC.06/KPP.MP.0207/2012 tanggal 06 Desember2012;Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000tentang Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam RangkaPembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002tentang Perpanjangan Jangka waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yangMendapatkan fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 tentang Keringanan

• importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikanuntuk (satu) kali.2)10.11.12.bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti/dokumenpendukung sebagai berikut:Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP019/WBC.06/2013 tanggal 07 Januari2013,Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP000151/WBC.06/KPP.MP.02/2012 tanggal 26 September 2012,PIB Nomor: 801606 tanggal 19 September 2012 CIF 1,485,038.25,Lembar Lanjutan Dokumen Pelangkap Pabean tanggal 18 September 2012,SPPB

  Nomor: 001869/SPPB/WBC.06/KPP.MP.0207/2012 tanggal 21 November2012,Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000tentang Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam RangkaPembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa,Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002tentang Perpanjangan Jangka waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yangMendapatkan fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 tentang Keringanan

• Setelah saksi WawanHermawan Bin Manap membayar jatah beras raskin Desa Kertamuktibulan Juni 2009 ke Kantor Kecamatan kemudian terbitlah Nota Interndari Satker Purwakarta Nomor : 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10Agustus 2009 tentang Pengajuan Permintaan Penerbitan DO (DeliveryOrder) / SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) Raskin Alokasi Juni2009 Desa Kertamukti yang telah dibayar lunas maka beras raskin jatahDesa Kertamukti sebanyak 4.230 kg @ 15kg dalam kemasan karunguntuk 282 RTM/ PM dikeluarkan

  Setelah saksi Wawan HermawanBin Manap membayar jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni2009 ke Kantor Kecamatan kemudian terbitlah Nota Intern dari Satker(satuan Kerja) Purwakarta Nomor 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10Agustus 2009 tentang Pengajuan Permintaan Penerbitan DO (DeliveryOrder) / SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) Raskin Alokasi Juni2009 Desa Kertamukti yang telah dibayar lunas maka beras raskin jatahDesa Kertamukti sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karunguntuk 282 RTM

  Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO Nomor :0003/08/ 2009/072/01/RAS, tanggal 10 Agustus 200941. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ Pmk.02/ 2009tentang Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah42. Tahun 2009 tanggal 26 Mei 20091 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Finance cabangKarawang Nomor : 001/AFCKP/I/201.43. 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentangPedoman pelaksanaan program raskin Tahun 2009.Hal.18 dari 66 hal. Put.

  No. 1731 K/Pid.Sus/2012.tanggal 10 Agustus 2009 saksi Atin Guryatin selaku Satker raskinPurwakarta telah membuat Nota Intern Nomor: 30/ SATKER/ PWK/VIII/ 2009 yang ditujukan kepada Ketua Tim Raskin Sub DivreSubang untuk meminta supaya diterbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) raskin Alokasi Juniuntuk Desa Kertamukti sebanyak 4230 kg jatah 282 RTSPMsehingga pada tanggal 10 Agustus 2009 saksi H.

  No. 1731 K/Pid.Sus/2012.Keterangan saksi Mamat Bin Kuba ini dibenarkan olehketerangan saksi Endang Wahyudin bin Dian Sudirja.Bahwa beras raskin Desa Kertamukti yang dialinkan ke DesaCisaat berjumlah 282 karung @ 15 Kg, sehingga seluruhnyaberjumlah 4230 Kg, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPenyerahan, Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB )tertanggal 10 agustus 2009 yang ditandatangani oleh saksi H.Didin Syamsudin dan keterangan saksi saksi.Bahwa pada hari itu saksi A.

• Dalam hal tarif dan nilai pabean tersebut ditetapkan sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka dari pihak PFPD akan menerbitkanSurat Persetujuan Pengengeluaran Barang (SPPB), setelah itu barang barudapat dikeluarkan dari kawasan pabean;Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.Bahwa untuk PT.

  Citra Baru Megah, yaitu adanya penelitian ulang, penelitianulang ini sebagai salah satu bentuk penetapan kembali dari Direktur JenderalBea dan Cukai dan penetapan kembali dilakukan setelah 30 hari dari tanggalPIB dan kalau untuk penelitian ulang tidak terkait jalur, karena barang sudahkeluar pada saat SPPB tersebut;Bahwa kalau barang sudah keluar,berarti pada saat itu dianggap tidak adapemberitahuan yang tidak sesuai, jadi pemberitahuannya itu sesuai, makaditerbitkan SPPB.

  Tetapi itu dapat dilakukan terhadap barangbarangPIB yang sudah 30 hari lewat;Bahwa apabila sudah selesai dan pemeriksaan hasil yang sesuai maka yangterbit adalah SPPB dan barang sudah keluar. Penelitian ulang ini merupakansalah satu mekanisme dari penetapan kembali. Penetapan kembali tersebutmerupakan kewenangan dari Direktur Jenderal.

  Citra Baru Megah kami melakukan pemeriksaanberdasarkan SPPB tadi. Atas SPPB tadi kami melakukan penelitian datadatayang kami miliki dalam sistem kami, baik yang terdapat dalam PIB yang sudahada didalam sistem dan laporan hasil pemeriksaan fisik ;Bahwa kalau terkena jalur merah, barang bisa keluar karena kita mempunyaibatas waktu untuk melakukan penetapan 30 hari terhadap barang tersebutsesuai dengan regulasinya.

  Pada saat waktu tersebut dianggap telah sesuai maka barangditerbitkan SPPB dan barang keluar. Apabila pada saat tersebut ditemukankurang bayar maka importir harus melunasi. Pada saat kejadian tersebut tidakada tambah bayar yang harus dilunasi oleh PT.

• Bag.dan desa berdasarkan SPA tadi Kasubdivre Bulog menerbitkan SPPB(Surat Perintah Pengiriman Beras)/DO (Delivery Order) kepada satkerRaskin berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras di GudangPerum Bulog mengangkut dan menyerahakan beras raskin kepadapelaksana distribusi di titik distribusi.

  (SuratPerintah Pengiriman Beras)/DO (Delivery Order) kepada satker raskinKabupaten berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras diGudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras raskinkepada pelaksana distribusi di titik distribusi.

  (Surat Perintah Pengiriman Beras)/DO (Delivery Order) kepada satkerRaskin berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras di GudangPerum Bulog mengangkut dan menyerahakan beras raskin kepadapelaksana distribusi di titik distribusi.

  raskinKabupaten berdasarkan SPPB/DO satker raskin mengambil beras diGudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras raskinkepada pelaksana distribusi di titik distribusi.

  (Surat Perintah Pengiriman Beras)/DO (DeliverOrder) kepada satker raskin berdasarkan SPPB/OO satker raskinmengambil beras di Gudang Perum Bulog mengamgkut danmenyerahakan beras raskin kepada pelaksana distribusi di titikdistribusi.

• N 10 Kota Metro yang sudah di review dan disepakati pada saat review

• 1 (satu) buah buku Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP
• 2 lembar fotocopy hasil evaluasi / konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
• Satu berkas asli ADDENDUM surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB

  ) rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017

• Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017, tanggal 15 Agustus 2017

Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST

1. 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasi gedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017
2. Fotocopy Berkas pencairan program

   Pringsewu Anggota Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai tahapan pelaksanaanbantuan program rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro, Saksi Arif Budiyanto, STselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sarana dan PrasaranaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian PendidikanHal 6 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJKdan Kebudayaan sebagai Pihak ke1 dan Terdakwa Drs.Supardi selaku KepalaSMPN 10 Metro sebagai Pihak ke2 menandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB

   Dalam SPPB tersebut, SMPN 10 Metro menerima bantuan sebesarRp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktupelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuanditerima di rekening sekolah penerima bantuan namun pada tanggal 30Oktober 2017, SPPB tersebut dilakukan amandemen dengan perubahanjangka waktu pelaksanaan program menjadi 120 (seratus dua puluh) hariKalender (tidak boleh melewati tanggal 31 Desember 2017).Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal

   Supriyo, ST Pringsewu Anggota Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai tahapan pelaksanaanbantuan program rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro, Saksi Arif Budiyanto, STselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sarana dan PrasaranaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikandan Kebudayaan sebagai Pihak ke1 dan Terdakwa Drs.Supardi selaku KepalaSMPN 10 Metro sebagai Pihak ke2 menandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) ~ Rehabilitasi Gedung SMP Nomor:3624

   )rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat perjanjian pemberianbantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017,tanggal 15 Agustus 2017Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST19.20.21.22.1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasigedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017Fotocopy Berkas pencairan program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017Fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan

• SPPB/ J : OU/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020 tanggal 01 April 2020 yangditerbitkan oleh PT.

  SPPB / J: 01/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020 tanggal 01April 2020 yang diterbitkan oleh PT.

  SPPB / J : 01/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020tanggal 01 April 2020 yang diterbitkan oleh PT.

  SPPB / J : 01/TNKKPLBR/IV/ASDPBTM/2020 tanggal 01April 2020 yang diterbitkan oleh PT.

• KlompangTimur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, telah menerima alokasi program berasuntuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari alokasi Bulan Juli 2007 sampai dengan alokasibulan Mei 2013, selanjutnya di distribusikan kepada warga masyarakat Desa Klompang TimurKecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan baik yang terdaftar sebagai penerima RTSPM,maupun warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTSPMPendistribusian raskin Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasanberdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB

  Pendistribusian berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOGberdasarkan pagu Raskin dan rincian di masingmasing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan,berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masingmasingKecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, selanjutnya derdasarkan SPPB/DO,Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepadaPelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi), selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskinmenyerahkan Raskin

• pengembalian danpenggunaan dana pinjaman kredit mikro ke KSMKSM denganmekanisme masyarakat penerima harus membentuk KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 2 (dua)orang dan Maksimal 20 (dua puluh) orang kemudian mengajukanproposal pengajuan kepada BKM dan Dana P2KP dalampenyalurannya tidak disalurkan ke perorangan ;e Bahwa pencairan dana P2KP yang diterima oleh BKM SumberMakmur tersebut diatas melalui 4 (empat) tahap dari Bank Jatimsesuai dengan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB

  pengembalian danpenggunaan dana pinjaman kredit mikro ke KSMKSM denganmekanisme masyarakat penerima harus membentuk kelompokSwadaya masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 2 (dua)orang dan Maksimal 20 (dua puluh) orang kemudian mengajukanproposal pengajuan kepada BKM dan Dana P2KP dalampenyalurannya tidak disalurkan ke perorangan ;Bahwa pencairan dana P2KP yang diterima oleh BKM SumberMakmur tersebut diatas melalui 4 (empat) tahap dari Bank Jatimsesuai dengan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB

  Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bendel dokumen administrasi BKM Sumber Makmur ;1 (satu) buku kas BKM Sumber Makmur ;1 (satu) buku transaksi BKM Sumber Makmur ;4 (empat) buku dokumen Usulan kegiatan ;3 (tiga) buku dokumen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan(SPPB) ;1 (satu) buku berita acara pembukuan KSM ;2 (dua) buku manual proyek P2KP ;1 (satu) bendel daftar/tanda tangan honor karyawan BKM SumberMakmur dari Tahun 2000 s/d 2005 ;1 (satu) bendel daftar nominal honor karyawan BKM SumberMakmur

  Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bendel dokumen administrasi BKM Sumber Makmur ;e 1(satu) buku Surat Perjanjian Kredit (GPK) BKM Sumber Makmur ;e 1 (satu) buku kas BKM Sumber Makmur ;e 1 (satu) buku transaksi BKM Sumber Makmur ;e 4(empat) buku dukomen Usulan Kegiatan ;3 (tiga) buku dokumen Surat Perjanjian penyaluran Bantuan (SPPB) ;(e 1 (satu) buku berita acara pembukuan KSM ;Hal. 23 dari 27 hal. Put.

• BPS) tahun2011yang ditetapbkan dalam DPM1 (Daftar Penerima Manfaat) yangditandatangani oleh Kepala Desa sebagai hasil musyawarah desa dandisahkan oleh Camat kemudian direkap di tingkat Kecamatan dilaporkankepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai dasar penerbitan SPA(Surat Permintaan Alokasi) kemudian Bupati mengajukan SPAberdasarkan alokasi pagu Raskin dan Rekap RTSPM (Rumah TanggaSasaran Penerima Manfaat) di masingmasing kecamatan dan desaberdasarkan SPA tadi Kasubdivre Bulog menerbitkan SPPB

  (SuratPerintah Pengiriman Beras)/DO (Deliver Order) kepada Satker Raskinberdasarkan SPPB/DO Satker Raskin mengambil beras di Gudang PerumBulog mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksanadistribusi di titik distribusi.

  (BPS) tahun2011yang ditetapkan dalam DPM1 (Daftar Penerima Manfaat) yangditandatangani oleh Kepala Desa sebagai hasil musyawarah desa dandisahkan oleh Camat kemudian direkap di tingkat Kecamatan dilaporkankepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai dasar penerbitan SPA(Surat Permintaan Alokasi) kemudian Bupati mengajukan SPAberdasarkan alokasi pagu Raskin dan Rekap RTSPM (Rumah TanggaSasaran Penerima Manfaat) di masingmasing kecamatan dan desaberdasarkan SPA tadi Kasubdivre Bulog menerbitkan SPPB

  No. 1120 K/PID.SUS/201422berdasarkan SPA tadi Kasubdivre Bulog menerbitkan SPPB (SuratPerintah Pengiriman Beras)/DO (Deliver Order) kepada Satker Raskinberdasarkan SPPB/DO Satker Raskin mengambil beras di Gudang PerumBulog mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksanadistribusi di titik distribusi.