Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Kerugian negara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
207 — 102
  • Dan saksitidak pertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara;Bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplain danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suami dariMarlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riau tersebutdan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas ke BPN KotaPekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan di overlay dengansertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
159 — 101
  • berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa MUH.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/PUS.SUS./2013/PN. TIPIKOR.SMG
Tanggal 26 Nopember 2013 — Harsono, ST bin Darto Sutarjo
104 — 18
  • denganbidang tenaga fungsional masingmasing sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sesuai dengan PenjelasanUndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, *"Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang Timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daeraha Kerugian Negara/Daerah, sesuai Pasal 1 angka 22Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang,
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
342 — 164
  • Pencucian Uang dan tindak pidana asal,penyidik menggabungkan penyelidikan tindak pidana asal denganpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus;Bahwa ketentuan mengenai profil TPPU untuk pejabat
    negara adaLHKPN, profil harus sesuai LHKPN;Bahwa TPPU ada pembuktian terbalik, untuk sektor swasta profildibuktikan dengan usaha yang bersangkutan, cocok denganusahanya setiap hari atau tidak, untuk sektor swasta tidak bolehhanya dilihat dari tampilan luarnya tetapi harus dilihat dari usahanya ;Bahwa dengan latar belakang Terdakwa sebagai pengusaha namunpajak yang harus disetor PPN,PPH setiap transaksi bisa digunakanuntuk barometer kekayaannya;Bahwa TPPU kewajiban pelapor dikaitkan dengan Pasal
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
198 — 75
  • Dan saksi tidakpertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara; bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplin danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suamidari Marlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riautersebut dan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas keBPN Kota Pekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan dioverlay dengan sertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
179 — 67
  • Dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negarameliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3 Menteri ;4 Gubernur ;5 Hakim;6 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; dan7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA
155 — 54
  • Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
24.149.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24.150.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
24.151.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
HARI PRIANDANI
158 — 30
  • Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
22.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.SUTRISNO MARGI UTOMO, SH., MH
2.MEILANY, SH
Terdakwa:
THOMAS ALVA EDISON ONDY,SE
148 — 289
  • Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
  • Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 13-02-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 29 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SULTA D. SITOHANG, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANWAR SADAT, ST, MT. Diwakili Oleh : Donal Taliki, S.H.
348 — 103
  • Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
73.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
73.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
73.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
SULTA D. SITOHANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ANWAR SADAT, ST, MT.
173 — 33
  • Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
  • 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
    Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 19 Oktober 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
89 — 48
  • Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
  • Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp.1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
216 — 87
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;940Menteri;Gubernur;Hakim;af Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan,7.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
99 — 71
  • Pejabat Negara;2. Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan,Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundangundangan; atau3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
428 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 547 K/PID.SUS/2015e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Bahwa penggunaan UndangUndang PT.PK dalam kasus a quo adalah tidak tepatkarena PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 54/Pid Sus/TP.Tipikor/2015/PN.Ptk
Tanggal 18 April 2016 — M.RIDUANSYAH H.M.G, SH ALIAS ATONG BIN H. MUHAMMAD GUDANG
351 — 230
  • apakahjabatan Kepala Desa masuk sebagai unsur Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaradalam Penjelasan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggara Negaraadalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotismesedangkan pengertian apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaraterdapat dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkanbahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat
    Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasar Undangundang No.32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah jo.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1313 — 939
  • BumiKedaung Lestari ( Tergugat IV ) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.Bahwa tindakan MERY MARIA SH, Notaris di Depok, (Tergugat IX) adalahmerupakan Pejabat Negara yang dalam Jabatannya dituntut untuk menjalankanaturan dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku namun terhadapPembuatan Akta Pelepasan dan Pengoperan Tanah Tanggal 28 April 2008Nomor : 5 antara Ny. Ida Farida (Tergugat 1) dan PT.
    Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) adalah tidaksah dan harus dinyatakan tidak sah.Bahwa tindakan Walikota Depok ( Tergugat VII ) adalah Pejabat Negara yangTugasnya adalah menjalankan Fungsi Pemerintahan Daerah Kota Depok untukmenjalankan dan mengawasi aturan Perundangundangan yang berlaku,terutama terhadap Keputusan pemberian Ijin Lokasi tanggal 14 Oktober 2009Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untukPembangunan Perumahan seluas 95.875 M?
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
124 — 51
  • Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, SE Binti JAILANI 1 EksPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di SYAHLingkungan Pemerintah Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
215 — 66
  • Ahli NANIK EKA SARTINI ;Dengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negarayang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukumpara pejabat negara merupakan Kerugian Negara ; Bahwa untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastinya diperoleh dariperhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh suatu lembaga / institusi yangberkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — TENGKU NISFARUDDIN SYAH alias SIPAI
108 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;b.