Ditemukan 5377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Kerugian negara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
162 — 102
  • Dan saksitidak pertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara;Bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplain danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suami dariMarlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riau tersebutdan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas ke BPN KotaPekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan di overlay dengansertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
102 — 18
  • disetor dengan nilai realisasikegiatan, selisinnya merupakan jumlah kerugian keuangan negara; Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara sesuai denganPenjelasan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
179 — 84
  • Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelan melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanHal. 220 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa Warso Widanarto, SE. selaku Direktur Bisnis LPDBKUMKM (LembagaPengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah) MenteriNegara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
132 — 26
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negera pada Lembaga Tinggi Negera;3. Menteri;4. Gubernut;5. Hakim;6. Pejabat Negera yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku; dan7.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
89 — 596
  • Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Halaman 254 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan Terdakwa sendiri serta dinubungkan dengan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
212 — 101
  • Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastaHalaman 229 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnksebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
193 — 131
  • berpendapat bahwapengertian setiao orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanHalaman 234 dari 284 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPkK
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
224 — 111
  • bahwa pengertian setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidanakorupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
967 — 1029
  • Bahwa Sudikno Mertokusumo berpendapat, yang dimaksuddengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakimsebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau masalah antar pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yangdisebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalambentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 27 /PID/Pid. Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
106 — 41
  • menmbulkankerugian bagi Negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang tmbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
    Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur
    menmbulkankerugian bagi Negara, asakan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang tmbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
    Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang506didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
77 — 22
  • Perbuatan penghilangan patok tanah resmiyang merupakan tanda batas bidang tanah yang dipasang oleh aparatur(pejabat) negara pun harus dinyatakan sebagai tindak pidana yang diancamdengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 389 KUHP.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Januari 2018 — - NAIMA RUMADAUL,S.Pd - Fransinka Lidya Wonmaly,S.H. - Kukuh Nugroho Indra Praja,S.H
120 — 93
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baikditingkat Pusat maupun Daerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Bunyamin
120 — 44
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
130 — 27
  • tersebutmenyebutkan bahwa Jika ada perkara pidana yang bertautan dengankeabsahan suatu surat perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti makaalat bukti surat tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu dengan putusanperdata, sejatinya perkara itu harus diselesaikan dahulu denganpenuntasan soal keabsahan surat perjanjian dan surat kuasa yangdipegang oleh terdakwa, dan selain itu juga penetapan terdakwa sebagaiterdakwa keliru dan cacat hukum sebab terdakwa bukan bagian daripenyelenggara negara atau pejabat
    negara karena status terdakwasebagai masyarakat biasa yang hanya menjual lahan tersebut.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahlisebagai berikut:1.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
HARI PRIANDANI
147 — 27
  • Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
22.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.SUTRISNO MARGI UTOMO, SH., MH
2.MEILANY, SH
Terdakwa:
THOMAS ALVA EDISON ONDY,SE
136 — 272
  • Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
  • Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA
145 — 46
  • Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
24.149.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24.150.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
24.151.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 19 Oktober 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
80 — 39
  • Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
  • Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp.1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
171 — 67
  • Dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negarameliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3 Menteri ;4 Gubernur ;5 Hakim;6 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; dan7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
SULTA D. SITOHANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ANWAR SADAT, ST, MT.
160 — 33
  • Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
  • 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
    Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.