Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 03-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Nopember 2016 — Hamidy,S.E(T1),Dkk
201 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan jika ingin melakukan perubahansurat dakwaan, Penuntut Umum harus memenuhi beberapa syaratsebagaimana berikut: Sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang (Pasal 144 ayat (1)KUHAP): Dapat dilakukan hanya satu kali, selambatlambatnya tujuh harisebelum sidang dimulai (Pasal 144 ayat (2) KUHAP); Turunannya disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumdan Penyidik (Pasal 144 ayat (3) KUHAP):Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2009
Tanggal 14 Juli 2009 — Drs. ABDILLAH Ak., MBA
115 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam APBN terdapat dokumen turunannya seperti UUAPBN ada rinciannya APBN, di level Departemen ada dokumenanggarannya dan dokumen pelaksaanaannya yang dikenaldengan DIPA, demikian pula pada Pemda ada Perda APBDkemudian diikuti dengan DIK Daerah, dalam DIK Daerah dikenalsebagai dokumen pegeluaran, di mana tercantum jenisjenis ataukegiatankegiatan apa saja yang dibiayai dan besarnya berapa,serta siapa pejabat yang mempunyai kewenangan untukmengeluarkan perintah, di mana di luar pejabat tersebut
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 08-04-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2394/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 142
  • dalam hal ini masukpihak ketiga untuk mengajukan gugatan intervensi, kemudian majelis hakimtelah menyikapi dengan putusan sela Nomor : 2394/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.tanggal 12 Juli 2021 Intinya menolak pihak ketiga tersebut untuk bergabungdalam perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara kumulasi yaitu tentanggugatan hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono gini, kesemu anya masukPutusan Nomor : 2394/Pat.G/2021/PA.Kab.Mlg Halaman 153 dari 175 halamandalam ketentuan hukum perkawinan dan turunannya
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
447 — 1246
  • Bahwa dikarenakan penguasaan terhadap objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat 30 secara Melawan Hukum dan seluruh AktaPerjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah, sebagai dasarpenguasaan Tergugat 30 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sudahsepatutnya seluruh suratsurat yang berkenaan dengan penguasaan tanah hakPenggugat serta suratsurat untuk terbitnya perizinan dan lainlain yangdidasarkan pada Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanahdan dokumen turunannya untuk dinyatakantidak
    Pengeran Ilir dengan Tergugat 30, tidakmempunyai kekuatan hukum.he Menyatakan seluruh suratsurat berkenaan dengan turunan jual beliberdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006 yang dibuat dihadapanHalaman 84 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuTergugat 31, yang memerintahkan untuk terbitnya Musyawarah Adat, SuratPemyataan Penguasaan Tanah, dll atas nama Warga Masyarakat kampungyang mengaku sebagai bagian dari Masyarakat Marga Buay Pemuka BangsaRaja serta segala dokumen turunannya
    Menyatakan seluruh suratsurat berkenaan dengan turunan jual belliberdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 yang dibuat dihadapanTergugat 31 selaku Pejabat Notaris, yang memerintahkan untuk terbitnyaMusyawarah Adat, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dll atas nama WargaMasyarakat yang mengaku sebagai bagian dari Masyarakat Marga BuayPemuka Pengeran llir serta segala dokumen turunannya terkait dengankepemilikan Tanah Objek Sengketa, termasuk didalamnya segala aktaaktapelepasan hak perorangan
    Tergugat 30 dilakukan secara Melawan Hukum, dan seluruh Akta PerjanjianUntuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai dasar PenguasaanTergugat 30 atas Tanah Objek Gugatan Perkara a quo Seluas 4.650 Ha tidakmempunyai kekuatan hukum, maka sudah sepatutnya seluruh suratsurat yangberkenaan dengan Penguasaan Tanah Objek Gugatan Perkara a quo seluas4.650 Ha, serta suratsurat untuk terbitnya Perizinan dan lainlain yangdidasarkan pada Akta Perjanjian Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanahdan dokumen turunannya
    Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbu30 telah menguasai/menduduki/mengelola Tanah Objek Gugatan Perkara a quoseluas 4.650 Ha milik Penggugat secara melawan hukum sebagaimanayang dituduhkan Penggugat, sehingga apa yang diminta Penggugat agar seluruhsuratsurat yang berkenaan dengan Penguasaan Tanah Objek Gugatan Perkaraa quo seluas 4.650 Ha, serta suratsurat untuk terbitnya Perizinan dan lainlainyang didasarkan pada Akta Perjanjian Untuk Melakukan Pelepasan Hak AtasTanah dan dokumen turunannya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
259 — 79
  • No. 02 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan turunannya yakni Perpres Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka peraturan itusaksi pelajari dan saksi kaji serta saksi konsultasikan ke BadanPertanahan Nasional RI di Jakarta, kemudian mendapatkaninformasi terkait dengan ketentuan bahwa pengadaan lahanuntuk skala kecil (dibawah 1 hektar) dilakukan oleh instansiyang memerlukan pengadaan tanah.e Selanjutnya
    No. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan turunannya yakniPerpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan SuratHalaman 35 dari 322 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN SmrEdaran Bupati Berau Nomor: 590 / 139 / B. Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
836 — 392
  • RCTI dengan pihak ketiga.Mengenai Bukti P11 yaitu Rekap pengeluaran PT.Elektrindo Nusantara berikut turunannya (Bukti P11.1sampai dengan Bukti P11.271), buktibukti tersebut jugatelah dipertimbangkan dan dinilai kualitasnya serta jugatelah dicocokkan keterangannya dengan keterangan saksifakta dibawah sumpah, Sdr. Hary Tanoesoedibjo (videhalaman 169 Putusan BANI No.: 547/XI/ARBBANI/2013)dan keterangan saksi fakta dibawah sumpah, Sdri.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH
143 — 41
  • semuaketerangannya dalam BAP ;Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa ;Bahwa Ahli dalam bidang Konstruksi Bangunan bertingkat ;Bahwa cara melakukan perhitungan/penilaian terhadap material bahanbangunan yang telah digunakan dalam suatu bangunan gedung yangtelah selesai dikerjakan Berdasarkan gambar rencana/kerja bangunangedung ;Bahwa pedoman yang dijadikan acuan suatu pekerjaan bangunan(gedung) adalah UndangUndang No. 28 tahun 2002 tentang BangunanGedung dan turunannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2017 — MUHAMMAD ; Kejaksaan Negeri Sidoarjo
143 — 28
  • MUHAMMAD, demo tersebut dilakukansetelah para eks gogol dan ahli warisnya melakukan pengecekan ke BPNtentang status sertifikat tersebut dan kemudian memasang spadukmenjual tanah tersebut.Bahwa benar karena saksi di demo kemudian saksi mengecek pada bukuletter C Desa pada buku induk No. 381 adalah kosong atau tidak adatanahnya, namun pada buku letter C turunannya ada tertulis atas namaMuhamad dan setelah saksi teliti pada buku letter C turunan tersebutsemuanya tertulis lbeda dan bolaknalik, namun
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
313 — 88
  • No. 02 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan turunannya yakni Perpres Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka peraturan itusaksi pelajari dan saksi kaji serta saksi kKonsultasikan ke BadanPertanahan Nasional RI di Jakarta, kemudian mendapatkaninformasi terkait dengan ketentuan bahwa pengadaan lahanuntuk skala kecil (dibawah 1 hektar) dilakukan oleh instansiyang memerlukan pengadaan tanah.e Selanjutnya
    No. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan turunannya yakniPerpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan SuratEdaran Bupati Berau Nomor: 590 / 1389 / B. Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
160 — 69
  • .49.500.000.000, yang diterima Koptan Bidara Tani,harus diwujudkan dalam bentuk sapi impor sebanyak 2.000 ekor sapi; e Bahwa terdakwa telah membeli sapi impor dari Australia sebanyak 749 (tujuh ratus empat puluhsembilan) ekor dari Australia sedangkan sisanya dibelikan yang lokal sebanyak 1.320 (seributiga puluh dua) ekor termasuk dari Banten, dan menurut terdakwa hal tersebut diperkenankankarena ada peraturan Menteri Pertanian yang berikutnya yang membolehkan membeli sapiBrahman Cross dan Limousin atau turunannya
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
223 — 126
  • (Pasal 5).7.Surat Keputusan tentang pencabutan hak tersebut padaPasal 5 dan 6 dan tentang perkenan untuk menguasaitersebut pada Pasal 6 ayat (2) diumumkan di dalam BeritaNegara Republik Indonesia dan turunannya disampaikankepada yang berhak atas tanah dan atau bendabendayang haknya dicabut itu isinya diumumkan pula melaluib.Bahwa berdasarkan Fakta, hal ini tidak dilakukan karenayang terjadi adalan Para Tergugat Merusak TanahErhan.c.Bahwa dengan demikian, Ketentuan UU Pencabutan HakAtas Tanah tidak
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 26 September 2017 — - KURSANI - CHEVRON INDONESIA - SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
270 — 105
  • Nama orang yang ditunjukLuasnya berapaBatasbatasnyaSket gambaro@ Qo 5Ada register asli dan ada juga yang turunannya dan seluruh Sultanmemberikan register keseluruh BPN dan selama ada deregister bisa dantidak lebih dari 40 hektarBahwa Setelah lahinya UUPA orang yang punya tanah grand sultan wajib laporke BPN dan selama ada register bisa dibuatkan sertfikat dan juga menunjukkangrand sultan yang asli dan apabila seseorang yang mempunyai tanah grandsultan tidak melapor ke BPN berarti tidak ditindak lanjut
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
388 — 317
  • Tirta Dnea AddonnicsPratama Tanggal 14 Januari 2021 (vide bukti P18 = Bukti T35 ) yang manadapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyeksengketa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah serta aturan turunannya yakni Peraturan LKPP No.17tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Menimbang, bahwa terkait Penyelesaian sengketa kontrak antara PPKdan penyedia diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU
409 — 257
  • melawan hukum termasukdalam konteks memalsu itu ada 2 hal, 1 dari bahwa kata memalsu surat itusuatu kualifikasi delik yang disamakan dalam pasal 263 jadi apabila tidak adaunsur spesifik mengenai pemalsuan itu apa maka bisa mengacu pada 263,tetap apabila mengatakan perbuatan dilakukan adalah perbuatan melawanhukum atau tidak itu bergantung pada mekanisme administrative yang ditentukan dalam konteks perasuransian apakah terkait dengan apa yang diaturdalam undangundang asuransi atau dalam peraturan turunannya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 144/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI Asosiasi Logistik DAN Forwarder Indonesia
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
196 — 127
  • Kemudian yang ketiga, Substansiatau subjek yang diatur di dalam keputusan tersebut apakah jugasesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya yaitu adalahundangundang biasanya yang kemudian diatur dengan PP danPeraturan Perundangundangan turunannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA (APBI-ICMA), DK VS PRESIDEN RI;
177 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 31 P/HUM/2017bersifat umum dalam UndangUndang ke dalam peraturan lainyang bersifat turunannya.. Selanjutnya Pemerintah memiliki tugas menyelenggarakankesejahteraan umum, sedangkan undangundang tidak mungkinmengatur secara terperinci hal tersebut, sehingga Pemerintahdiberikan kebebasan bertindak (freies ermessen), denganketentuan kebebasan bertindak tersebut harus sesuai denganundangundang dan AUPB.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
143 — 82
  • Haik Sufmela (Perempuan) menikah dan turunannya sampaidengan Nikodemus Laka dan Keluarga Onas (para Tergugat );3. Kois Sufmela menikah dan melahirkan Silikoen kemudianSilikoen menikah melahirkan Samuel Sufmela, dan TimotiusSufmela ( Penggugat 1), Imanuel Sufmela kemudian ImanuelSufmela menikah dan melahirkan Albinus Sufmela (Penggugat II) ;4.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 10-08-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Plk
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat:
1.RULIDAE
2.BOHOISON
3.MUHING LUPER AGAU
4.ROSA VALENTIEN KRISTIANI
5.UCUT ANTANG
6.FRY ARKELLA RINGKIN
7.ARLANSYAH SYUKUR
Tergugat:
7.TIKIL JUNI SAERANG, SH
8.ALPIYANO SUMAN ENGKAN Alias NONO
9.KOPERASI SERBA USAHA PENYANG SANGKALEMO
Turut Tergugat:
YAYASAN “KALANG INDAH PERMAI”
76 — 9
  • dan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
  • Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Hibah Bidang Tanah tanggal 13 Maret 2018 dari Tergugat I kepada Tergugat II beserta turunannya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 34
  • karena sesuai ketentuan Pelawan menuntuthaknya berdasarkan Ketentuan Hukum Acara yang berlaku dan adanyapengikatan kredit antara Pelawan dengan Turut Terlawan atas objek yangdijaminkan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sertifikat Hak TanggunganPertama No. 1506/2007 tanggal 21 Juni 2007 jo Akta Pemberian HakTanggungan No. 114/2007 tanggal 12 Juni 2007 dan Sertifikat Hak Tanggungankedua No. 13/2008 tanggal 8 Januari 2008 jo Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 253/2007 tanggal 19 Desember 2007 berikut turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juni 2013 — Nyonya UIY NARI, dkk vs TAIN ME RY, dkk
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1313 atas namaTergugat III;Sehingga dengan demikian Akta Jual Beli Nomor 6 A/DB/1962 tanggal6 Maret 1962 dan Akta Jual Beli Nomor 6 B/DB/1962 tanggal 6 Maret1962 serta Akta Jual Beli Nomor 6 C/DB/1962 tanggal 6 Maret 1962adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Tergugat , Il dan Ill telahmenjual dari bidangbidang tanah tersebut yang bukan miliknya/hakkepemilikannya;Bahwa berdasarkan angka 12 (dua belas) diatas, makaSertifikat Hak Pakai Nomor 1 dan Hak Pakai Nomor 2 DesaKeroncong, berikut turunannya