Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
339 — 496
  • itu dariperbuatan apa saja yang dapat menimbulkan kekoncangan kehidupanmasyarakat;Bahwa dalam menata kehidupan masyarakat adat tidak boleh adapenyimpanganpenyimpangan baik pimpinan tongkonan maupun yangdipimpin;Bahwa dalam suatu acara pesta syukuran maupun acara pesta kematianpemerintah memberikan ijin tidak termasuk pelanggaran adat;Bahwa yang baru 5 (lima) turunan bisa memerintah yang sudah 12 (duabelas) turunan karena tongkonan itu sudah ada peran dan fungsinya dantidak boleh dilihat berapa turunannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
969 — 2399
  • No. 111;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu1791.Pertama terdakwa sudah menyampaikan bahwa lahan di Reklamasiboleh karena Keppres dan Perda sudah dicabut tahun 2008,peruntukkan tidak boleh dibangun apapun tidak ada pengaruhnyadengan Perda Zonasi, begitu diparipurna pun tetap tidak boleh bangun,karena payung hukum di Indonesia adalah RTRW turunannya adalahRKPD kemudian turunannya RPKAD, jadi yang Pak Gubernursampaikan bahwa dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda 1 tahun2012
    dalam membangun termasukIMB bukan di Perda Zonasi yang Pak Gubernur katakan sudah selesai,Perda zonasi pulaupulau pesisir itu yang belum diparipunakan adalahmengatur ruang pada daerah pulau pulau pesisir tidak ada keterkaitandengan penataan ruang pada daerah reklamasi, ada dua turunanperda RTRW Nomor 1 tahun 2012, pertama didarat namanya PerdaNomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Perda 1yang akan dibentuk buat daerah yang akan di Reklamasi, fungsinyaadalah mengatur ruang dan turunannya
    Tidak ada kalinya NJOP dihitung dariluas saleable area 15 % dari NJOP tahun berjalan;Bahwa dalam pembahasan pasalnya 15% jadi sebetulnya dia tidak mintatetapi Terdakwa yang memberi tahu, waktu itu Terdakwa menyampaikanbahwa Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,turunannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah, turunannya lagi Perda Nomor 1 Nomor 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang itu Mengatur Tata Ruang di darat turunan yang mengaturtata ruang Tahun 2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
200 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.DKI tertanggal 27 Januari 2003Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 205/Pdt.G/2003/PN .Jkt.Bar tertanggal 20 April 2004;Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perkara Nomor 350/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Barat tertanggal 16 Juli 2002 Juncto Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor 39/Pdt/ 2003/PT.DKI tertanggal 27 Januari 2003Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 205/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Bar tertanggal 20 April 2004 maka berdasarkan hukum semua jjindan sertifikatsertifikat dan turunannya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 79/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2013 — - SURUNG PANJAITAN
72 — 19
  • Khairul Anwar dengan materai tempel 6000tertanggal Medan, 13 Mei 2013 dan turunannya ; 1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUSER PRADO 2.7TRJ150 A/T, warna fisik: Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. RangkaTJR1500006379, No. Mesin 2TR0888559, Plat No: BK 53 ES atas nama4HAMDANI dengan alamat: JI. Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
128 — 25
  • tersebut terlampir RAB untukmasingmasing sub pekerjaan;Menimbang, bahwa adanya pemberian hibah pemerintah Daerah kepadapihak ketiga dalam ini penerima Hibah yakni Yayasan Masjid Agung luwu Palopoynag diterima oleh terdakwa Syarifuddin daud, MA selakku ketua Yayasan;Menimbang, bahwa uang tersebut adalah kekeyaan Negara yang dipisahkansekalipun berbentuk hibah yang dikelolah oleh pihak Ketika, oleh karena ituPengadaan barang dan Jasa belanja pemerintah harus tunduk kepada Kepres Nomor80 tahun 2008 serta turunannya
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 125/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 20 September 2018 — Pembanding/Tergugat XXXI : MUSMAN K. SIHOTANG
Pembanding/Tergugat XIV : REZA ZAMZAMI
Pembanding/Tergugat XXIX : YULIZARTI
Pembanding/Tergugat XII : CHAIDIR
Pembanding/Tergugat XXVII : BESMAN NABABAN
Pembanding/Tergugat X : WARNIS
Pembanding/Tergugat XXV : ERDAWATI
Pembanding/Tergugat VIII : ERLINDA
Pembanding/Tergugat XXIII : HOTPIJER BUTAR BUTAR
Pembanding/Tergugat VI : YOSS RAMLI
Pembanding/Tergugat XXI : MELI ROSITA
Pembanding/Tergugat XXXVI : AFDOLIN
Pembanding/Tergugat XIX : ZULYANI
Pembanding/Tergugat II : WISERMAN
Pembanding/Tergugat XXXIV : NOVIANDRI CH
Pembanding/Tergugat XXXII : PARULIAN HARAHAP
Pembanding/Tergugat XV : MASRIAL CHAN
Pembanding/Tergugat XXX : FARIDA
Pembanding/Tergugat XIII : FATMAWATI
Pembanding/Tergugat XXVIII : IYAN INDRA
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUARDI
Pembanding/Tergugat XXVI : SUHERMAN
Pembanding/Tergugat IX : TOMANG SIMARMATA
Pembanding/Tergugat XXIV : BASMI LUMBAN GAOL
Pembanding/Tergugat VII : MOHAMAD YAHYA
Pembanding/Tergugat XXII : FEBRIANDI EKO PUTRA
Pembanding/Tergugat XXXVII : FIRMAN OYONG
Pembanding/Tergugat XX : SENDI S TURNIP
Pembanding/Tergugat XXXV : FIQI DAULI
Pembanding/Tergugat XVIII : NENENG SULASTRI
Pembanding/Tergugat I : ARRIUS
Pembanding/Tergugat XXXIII : ARIFIN
Pembanding/Tergugat XVI : RIKI PALENTINO
Terbanding/Penggugat : Tn.SYAMSURIZAL
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KEPALA BPN KAMPAR
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA DESA KARYA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : EDI CANDRA SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : AGUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat IX : Tn. DJOHAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : CAMAT TAPUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : ADFRIZAL SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : SYAMSINUR
Terbanding/Turut Tergugat I : WILFITRI
Turut Terbanding/Tergugat XXXVIII : ELIA ROZA
Turut Terbanding/Tergugat IV : MIDUSRI ALIAS MIDUN BIN ZAINI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : WISNAR
Turut Terbanding/Tergugat V : SUKAR BIN TINARYAT
Turut Terbanding/Tergugat III : SURYA BAKTI PURBA
161 — 187
  • sebagaimana bukti Para Pembanding T.11 adalah merupakan daliyang mengadaada dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding dansebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 471 sangatlah berdasarserta tepat dan benar yang mana Terhadap pertimbangan diatas telahdikatakan asal usul tanah Para Tergugat yaitu berasal dari surat hak lahantanah garapan telah dinyatakan sebagai surat palsu berdasarkan putusanPidana No. 154/Pid.B/2015/PN.Bkn tertanggal 19 Agustus 2015 bukti (P.10)maka terhadap segala turunannya
    dikarenakanpemekaran wilayah dan bukan terjadi perubahan nomor sertifikatdikarenakan peralihan hak sebagaimana dalildalil Para Pembanding akantetap sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti sudah tepat dan benarsesuai dengan bukti P.10 salinan putusan Perkara No.154/Pid.B/2015/Pn.Bkn tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap terhadap surat lahan tanah garapan kelompokmasyarakat pada tahun 2008 (bukti T.1) yang merupakan dasar awalterbitnya surat Para Pembanding, maka terhadap turunannya
    Bahwa dalil Para Pembanding pada hal. 7 pun 2 adalah merupakan dalilyang diulangulang atau dalil Kosong dan untuk itu pertimbangan Judex Factisudah tepat dan benar yang menyatakan bukti P.10 yang pada pokoknyaterbukti bersalah dan terhadap dan atas surat asal usul tanah ParaPembanding yaitu dari surat lahan tanah garapan kelompok masyarakat padatahun 2008 dinyatakan sebagai surat palsu berdasarkan putusan pidanaperkara No. 154/Pid.B/2015/PN.Bkn tertanggal 19 Agustus 2015 makaterhadap segala turunannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
3203 — 5659
  • foto copy BeritaAcara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Disesuaikan denganUndangUndang Pasar Modal PT DUTA GRAHA INDAH Nomor 21tanggal 18 September 2007 dengan agenda rapat: Perubahan StatusPerseroan dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi perseroanterbatas terbuka beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W/710505.HT.01.04TH.2007 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas tertanggal 21 September 2007 beserta dokumenperubahannya (turunannya
    bundel fotocopy Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Disesuaikandengan UndangUndang Pasar Modal PT DUTA GRAHA INDAHNomor 21 tanggal 18 September 2007 dengan agenda rapat:Perubahan Status Perseroan dari Perseroan Terbatas tertutupmenjadi perseroan terbatas terbuka beserta Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia NomorW710505.HT.01.04TH.2007 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 21September 2007 beserta dokumen perubahannya (turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
187 — 799 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum diperkenankanmengadakan perubahan Surat Dakwaan berdasarkan PASAL 144KUHAP yang untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:(1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelumpengadilan menetapkan han sidang, baik dengan tujuan untukpenyempurnaan maupun untuk tidak ~=melanjutkanpenuntutannya;(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanyasatu kali selambatlambatnya tujuh har sebelum sidangdimulai;(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan iamenyampaikan turunannya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1078 — 5353
  • MahkamahKonstitusi atau Putusan Pengadilan tetapi apapun alasannya haruSs memenuhilima syarat yang tadi, tidak boleh kemudian perusahaan yang telah memenuhisyarat CNC tibatiba ada putusan pengadilan langsung dicabut tanpa kemudiandi cek dan tanpa ada rekomendasi, berarti itu telah cacat formal;Halaman 171 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKTbahwa Ahli tidak ikut sebagai tim dalam penyusunan Permen 43 Tahun 2015tetapi sebagai Dosen ikut dalam pembentukan Undangundang Minerba danempat turunannya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
542 — 851
  • Michel Darsono tidak hadirkarena sedang berada di Amerika, sampai saat ini Akta Notaris No.1 tersebutbeserta turunannya masih dipergunakan, Akta tersebut mengenai perubahansusunan pengurus; Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2010;Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr Bahwa Bapak Boy Tarliman (saksi ade charge) adalah salah satukontraktor yang bekerja pembangunan Untag namun pekerjaannya tidakselesai karena ada masalah IMB pada saat itu dan pada saat itu BapakRudyono
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
233 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1555 K/Pdt/2016kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam haltersangka atau penghuni menyetujuinya", Pasal 33 ayat (4) KUHAP: Setiapkali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketualingkungan dengan dua orang saksi,dalam hal tersangka atau penghunimenolak atau tidak hadir dan Pasal 33 ayat (5) KUHAP: Dalam waktu duahari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatuberita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghunirumah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
596 — 326
  • Tentu saja dalam menjalankankedua tahapan tersebut, Tergugat harus mengacu pada ketentuan UU P3U danperaturan turunannya serta peraturan perundangundangan lainnya yangrelevan.96.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 11/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 24 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. LATIF PRIBADI, M.Si. Bin SAMURI Alm
Terbanding/Penuntut Umum : RICCA YULISNAWATI, S.H., M.H.
379 — 291
  • Didalam penjelasanpasal: pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatanperencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.Bertentangan dengan prinsip setiap pengeluaran negara harus dapatdipertanggung jawabkan, dan pertanggung jawaban tersebut harus disusunatas dasar buktibukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukkannya.Prinsip tersebut termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentangPengelolaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
541 — 2486
  • Hal tersebut jelas karena terbitnyaObjek Sengketa telah menyebabkan ketidakpuasan hukumbagi Penggugat yang telah memperoleh Izin Lokasisebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan BupatiNunukan Nomor 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002beserta turunannya maupun Izin Usaha Perkebunan KelapaSawit yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati NunukanNo. 207 tahun 2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
1088 — 1155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195,663,799,700 = 145,111,317,573 (12,188,973,259) 103,888,845,533 88,442.775421 118704801914 140.611.853,329 110,420,400,348 (3.3037833560) Perjanjian Kerjasama dilakukan PT IM2 dengan operatortelekomunikasi lain adalah praktek yang lazim;Untuk menegaskan, bahwa perjanjian kerjasama antara Indosatsebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dan PT.IM2 sebagaipenyelenggara jasa telekomunikasi adalah bentuk pelaksanaan dariamanat UndangUndang Nomor : 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi, dan peraturan turunannya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 19 April 2012 — dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.
174 — 27
  • Negara (Eksekutif dan Legislatif) KotaBontang ;Bahwa pada waktu dilakukan pembayaran pertama kali, Walikota (terdakwa) tahu kalaunamanya diikutsertakan sebagai peserta asuransi tetapi kalau dana preminya diambil daripos Sekretatriat Daerah, Terdakwa (Walikota) tidak mengetahui, karena masalahpenempatan anggaran adalah masalah teknis yang bukan wewenang Wali kotamelainkan Pejabat Teknis ;6.H.53Bahwa dasar saksi untuk melakukan pencairan pembayaran Asuransi DPRD, karenamemang sudah ada di APBD yang turunannya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
277 — 119
  • Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2018 Badan Layanan UmumDaerah dan Peraturan lain beserta turunannya ;Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan BLUD dalam pengadaanbarang dan jasa yang bersumber dari non APBD dapat tidak mengacu padapengadaan barang barang dan jasa pemerintah pada umumnya, sepanjangsudah diatur dalam peraturan Kepala Daerah, dimana pengadaan barangdan jasa tersebut dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yangbermutu, lebin murah, proses pengadaan sederhana dan cepat untukmendukung
    No. 17 untuk Pengadaan barang dan jika itu tidak diaturdalam peraturan Pimpinan BLUD tapi mekanisme Direktur dilalui melaluirapat dan apelapel pagi dan dilakukan secara terus menerus dan berjalanitu Peraturan BLUD Itu sesuai aturan dan turunannya ;Bahwa pendapatan BLUD dari hasil Jasa Layananan, Hibah, Hasilkerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lainnya Prinsipnya uangBLUD bagian tidak terpisahkan dari uang Negara dan uang Daerah ;Halaman 223 dari355 Halaman Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2018/PN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 2 Oktober 2018 — WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
202 — 140
  • denganpengelolaan/administrasi Keuangan Negara.Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa dengan lahirnya paket UndangUndang bidang keuanganNegara yang terdiri dari UndangUndang No.17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dan UndangUndang No.15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara, seluruh ketentuan perundangundangan dan turunannya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
153 — 86
  • Sesuai dengan peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, makapelelangan pekerjaan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat(Sekaa Makepung) berupa rumbing/hiasan kepala kerbau pacuan dinyatakangagal.Halaman 52 dari 176 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPk/2021/PN DpsBahwa benar mengingat waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaanDinas tidak mengajukan lagu permohonan lelang ulang, karena suratpernyataan lelang gagal dikeluarkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
712 — 2854
  • Menyatakan bahwa Putusan No 216/Pdt.G/1994 tanggal 28 Februari1995 Jo No 263/Pdt/1995/PT.DKI tanggal 13 Ju Jo No 3183 K/Pdt/1995tanggal 14 Agustus 1996 dan Putusan PK No 563 PK/Pdt/1997 tanggal20 Agustus 1998 dan Keputusan No 379/Pdt.G/2010/PNJKUt dansegala turunannya yang didasarkan pada bukti yang tidak validdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.Halaman 137 Putusan Perdata nomor : 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.