Ditemukan 5498 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
89 — 23
  • Bekisting m2 5,341.90 229,590.00 4 996 446 901.00 5,203.19 229,590.00 1,194,600,392.10 31,846,428.90Pembesian U 32 kg 292,880.16 20,010.00 5 p69 590 997.92 237:528.86 20,010.00 4,752,952,448.58 1,107,579,589.04Beton K 225 m3 1,669.25 1,497,410.00 5 499 549 499.07 1,730.46 1,497,410.00 2,591,205,113.78 91,656,690.713.3 Sel te dinding beten fmt emt, m2 1,258.63 32,130.00 40,499,621.25 1,575.85 32,130.00 50,632,060.50 10,192,439.253.4 Acian m2 1,346.79 14,460.00 e766 1,575.85 14,460.00 22,786,791.00
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 30 Agustus 2012 — Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO (TERDAKWA)
142 — 92
  • KADI Internasionaldengan sertifikat nomor : 996 di Desa Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga adalahmilik saksi dan saksi sudah membuat surat persetujuan untuk dijadikan lokasi buangandan atas penggunaan lokasi tanah tersebut tidak ada kompensasi / ganti rugi;Bahwa saksi selaku Direktur PT. Putra Perwira Tama telah menyewakan peralatankepada PT. Kuntjup selaku ketua KSO (KSO PT. Kuntjup, PT KADI Internasional)dan atas penggunaan tersebut saksi tidak mengajukan pembayaran/ kompensasi.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MURAY AZIZ SH MH
2.H.BERLIAN SH MH
3.M.ISA YEIHANSYAH, SH
4.ARIS SOPHIAN .SH
5.ANTON MARIANO PRIHARTATNTO, SH MH
6.ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terdakwa:
ARJALI Bin TARLI
82 — 43
  • (legalisasi)

    77) 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/996/BPMD.E/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang pencairan Dana ADD Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2015.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
108 — 77
  • Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buah gantibak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat) buahPemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahar gerdang, 4(empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratusridbu rupiah).997.
    Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buahganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat)buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahargerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tiga jutadua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
196 — 56
  • /SPPD/PKPRNTT/XII/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT 996 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor :648/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pencurian
Register : 09-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN MALANG Nomor 318/PID.B/2014/PN.Mlg
Tanggal 16 Juli 2014 — 1.HASANUDIN bin SAMIN
2.MUHAMMAD KANDIAS als. DIAS
19 — 3
  • bersangkutan.Telah mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta telahmemperhatikan barang bukti dipersidangan.Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2007 dengannomor register PDM58/MRS/11/2007 yang meminta agar Supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:5 Menyatakan terdakwa Zulkifli Abas bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5KUHP.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
138 — 42
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
243 — 188
  • Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat,Terdakwa/ Pembanding mulai melakukan berbagai upaya denganmenugaskan Bagian Tatapem untuk menelusuri kembali dokumendokumen alas hak tanah obyek perkara dan ternyata yang berhasilditemukan hanyalah berupa dokumen fotocopy saja, sedangkanaslinya tidak ditemukan lagi, antara lain:> Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen P3D antara PemerintahKabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten ManggaralBarat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005, tanggal Januari 2005(BB.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
143 — 25
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TEDDY EFFENDI alias TEDDY
265 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tagihan Progress No INB/PTGTA/0909/L007/LHL/t, SummaryProgress Claim, Rekening Koran Pembayaran Rp. 199.318.030,sebanyak satu bundelFotocopy Data Pendukung Pembayaran ke PT Ina Besteel Rp.492.221.570, terdiri dari Slip Transfer Bank Rp. 492.221.570,,995 Tagihan Progress No INB/PTGTA/1009/L008/LHL/t, SummaryProgress Claim, Rekening Koran Pembayaran Rp. 492.221.570,sebanyak satu bundelFotocopy Data Pendukung Pembayaran ke PT Ina Besteel Rp.558.804.052, terdiri dari Slip Transfer Bank Rp. 558.804.052,,996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
122 — 85
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepublik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
89 — 19
  • hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
155 — 38
  • kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUUIV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yangmenyatakan penjelasan ketentuan pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya setidaknyasebagaimana putusan Nomor 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
248 — 509
  • (BB-996)996 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untuk Propinsi Bengkulu.(BB-997)997 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untuk Propinsi Lampung.
    (BB996) 996 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima PekerjaanPemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untukPropinsi Bengkulu.(BB997) 997 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima PekerjaanPemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untukPropinsi Lampung. (BB998) 998 1 (satu) buah : Bendel (9 lembar) Berita Acara Serah Terima PekerjaanPemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untukPropinsi DKI Jakarta.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
185 — 57
  • kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUUIV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yangmenyatakan penjelasan ketentuan pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya setidaknyasebagaimana putusan Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 31-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : NIKY JUNISMERO, SH
Terbanding/Terdakwa : ASNAWATI, SE
82 — 24
  • Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu)buah ganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima jutarupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4(empat) buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buahpemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti olisebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
106 — 31
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
96 — 30
  • pengertian melawan hukum maiteriiltersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksuddengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perobuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pascaputusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
280 — 174
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — RUSLAN AUHASBA,SE
47 — 19
  • Nota tanoa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buahganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat)buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahargerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tigajuta dua ratus ribu rupiah).997.