Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 29-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 430/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — HELPINA BR SIMBOLON ALS OPUNG RAMSES NAIBAHO, DK VS PEMILU NAIBAHO
89 — 52
  • (Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 — SENTOT SUGIYONO, ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)
48 — 10
  • Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut dengan auditterbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalah didasarkanatas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atau yangmembutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugian keuanganNegara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara ada Memorandum OfUnderstanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung, MoU antara BPKPdengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namun Ahli tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — ISTUTI INDARTI
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehperaturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;Peraturan Perundangundangan baru mengesampingkan peraturan perundangundangan lama;Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanperundangundangan yang lebih rendah;Peraturan Perundangundangan yang bersifat khusus mengesampingkanperaturan perundangundangan yang bersifat umum;Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda;14 Bahwa betul diketahui adanya Nota Kesepahaman yang dibuat antara JaksaAgung RI, Kapolri
Pengadilan PN SAMARINDA
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 —
40 — 4
  • MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak ingat lagi tanggal MoU nya;Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP boleh melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara tanpa adanya permintaan dari instansi yang membutuhkan ;Bahwa Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang datadatanyabersumber dari instansi yang meminta, hanyalah sebagai pelengkap dakwaan atausebagai pedoman untuk menghitung kerugian keuangan Negara ;Bahwa bilamana data yang disampaikan oleh instansi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
165 — 84
  • Peraturan Mahkejapol misalnyatahun 1983 Mahkamah Agung, Kehakiman dan Kepolisian serta Kejaksaanmemahami bukti permulaan itu cukup satu alat bukti ditambah denganlaporan, pada hal kita tahu laporan itu bukan alat bukti, misalnya ituMahkejapol itu kemudian juga didalam peraturan Kapolri tentang ManagemenPenyidikan juga memahami bukti permulaan seperti itu, beberapa putusanpengadilan juga mengikuti pendapat Mahkejapol, itulah kemudian diujiapakah sebenarnya itu cukup satu alat bukti atau dua alat bukti
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
144 — 31
  • terima Surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Yudisial, diberi tanda PLW6.6;Fotocopy di nazegel tanda terima surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Non Yudisial, diber tanda PLW6.7;Fotocopy di nazegel tanda tehma surat laporan yang ditujukan ke BadanPengawas Mahkamah Agung RI, diberi tanda PLW6.8;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke MenteriKeuangan Rl, diberi tanda PLW6.9;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke KAPOLRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
126 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkansurat penetapan penyedia barang/jasa, serta menyampikannya kepada panitia/pejabat pengadaan selambatlambatnya:1 Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa;2 Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ DirekturUtama BUMN/BUMD.Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenanglelang tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
90 — 29
  • mengesahkan hasilpengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai dengankewenangannya ;e menetapkan besaran uang muka yangmenjadi hak penyedia barang/jasasesuai ketentuan yang berlaku ;f menyiapkan dan melaksanakanperjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia barang/jasa ;g melaporkan pelaksanaan/penyelesaianpengadaan barang/jasa kepadapimpinan instansinya ;h mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;i menyerahkan aset hasil pengadaanbarang/jasa dan aset lainnya kepadamenteri/panglima TNI/Kapolri
    Putusan No.03/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.26menteri/panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/PimpinanKesekretariatan Lembaga TinggiNegara/Pimpinan KesekretariatanKomisi/ Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/PemimpinBHMN/Direksi BUMN.BUMD denganberita acara penyerahan ;menandatangani pakta intergritassebelum pelaksanaan spengadaanbarang/jasa dimulai ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Keppres nomor 80 tahun 2003 menyebutkan tugaspokok PPK dalam pengadaan barang /jasa disebutkan bahwa Pejabat
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 18-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 79/Pid.B/2017/PN TOB
Tanggal 16 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
135 — 54
  • bahwa, Ahli menerangkan dipersidangan bahwa apabila salah satusyarat formil dalam permohonan pemeriksaan barang bukti di Labfor tidakterpenuhi menyangkut barang bukti yang sudah pernah diajukan permintaanpemeriksaan atau telah dilakukan pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebuttidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, namun Ahli kebiasaannyamelakukan pemeriksaan ulang apabila ada permintaan ;Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan menguraikan ketentuanpasal 11 Peraturan Kapolri
Pengadilan PN SORONG
Putus : 19-09-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SORONG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.SRG
Tanggal 19 September 2012 —
122 — 49
  • Bukti T8: Foto copy Surat tertanggal 21 Pebruari 2012 dari TokohMasyarakat Immeko, Tokoh Masyarakat Tehit, Tokoh Masyarakat Maybrat,Ikatan Keluarga Besar Sulawesi, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama yangditujukan kepada Menko Polhukkam RI, Mendagri RI, Ketua MA RI, KetuaKomisi Yudisial Rl, Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kapolri RI di Jakarta ;Menimbang, bahwa foto copy buktibukti surat yang bertanda T4, T6, T7, T8tersebut diatas, telah
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Haji MUHADDIN DAHLAN, BA Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
151 — 109
  • masyarakat berupalaporan/ pengaduan, maka Polri menerbitkan surat keterangan;Bahwa, semua tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap, yaituSPKT dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Kehilangan (SKTL)Nomor 1656/ VIII/ 2019/ SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 atas dasar petunjukteknis, petunjuk pelaksana, peraturan kepolisian nomor 23 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja SatuanSatuan Organisasi pada tingkatKepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) yang disertai denganperaturan Kapolri
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 726/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E. Als EKA Bin RUDI
100 — 35
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — H. DEDI ALAMSYAH Bin H. HAMIM SYARIFUDIN
72 — 18
  • Kewenangan BPKP juga diaturdalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahamanantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007,Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
135 — 41
  • Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Kalau) dalam kasus ini LHPnya diserahkan kepadaPolda Kaltim, yang saya dengar karena permintaanKauser, Polda meminta perhitungan, saya memahamihal ini karena Ahli dalam mendalami ataumemperluas pengetahuan Ahli dalam rangka ikutserta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, dalamhal ini begini Polri tidak punya kemampuan untukmenghitung secara akutansi, oleh karena untukmenghitung secara akutansi kalau pembayaran untukakutan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Srh
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
SUHERIANTO BIN KASAN PARDI
152 — 84
  • SUHERIANTO tidak pernah membuat karenaberdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Sumatera Utara Nomor:ST/78/l/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan PERKAP Nomor 9 Tahun 2017tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Surat Telegram kapolri Nomor:ST/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kepemilikan Barang yangTergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri;Bahwa sampai saat ini terdakwa Suherianto masih sebagai anggota PolrlAktif yang masih menerima seluruh hak nyayakni gaji, tunjangan kinerjadan tunjangan jabatanTerhadap
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
119 — 45
  • Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Bahwa kalau dalam kasus ini LHPnya diserahkankepada Polda Kaltim, yang saya dengar karenapermintaan Kauser, Polda meminta perhitungan,saya memahami hal ini karena Ahli dalam mendalamiatau memperluas pengetahuan Ahli dalam rangkaikut serta merumus MoU antara Kapolri dan BPK,dalam hal ini begini Polri tidak punya kemampuanuntuk menghitung secara akutansi, oleh karenauntuk menghitung secara akutansi kalau pembayaranuntuk
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 729/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO
87 — 23
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 14 Maret 2016 — -HAERUDIN Bin SUHAMIM -MAHYUDIN Bin EMBAS -UJANG Bin SAMAN -JUWITO Als KIMYAN -ASEP SAEPUDIN Bin KURNIA
91 — 39
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 282/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 1 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
81 — 52
  • Sebagaimana diaturHalaman 86 dari 122 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2019/PT MDNdalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)dan Anggaran Dasar dari suatu PT/Badan Hukum;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, secara yuridis gugatan ParaTerbanding/Pembanding II/semula Para Penggugatharus ditujukankepada Negara RI selaku Badan Hukum Publik bukan kepadaPresiden, Kapolri, Kapolda, Kapolresta yang hanya sebagai orangpenyelenggara Negara.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734 K/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — DODI WIYASA PUTRA, ST. ;
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • audit tim Ahli dari UNIB olehkarena itu pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan.Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengenai dipertimbangkannya hasilaudit ahli dari UNIB tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan hukum,karena secara yuridis yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu dalampenjelasan Pasal 6 UndangUndang RI No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa Instansi yang berwenangtermasuk BPK, BPKP dan Memory Of Understanding (MoU), Kepala BPK,Kapolri